07 September 2015

Proyek Miliaran Tanpa Nama

Jalurberita.com - Sudah menjadi rahasiah umum pengerjaan proyek tanpa memasang plang papan nama, yang menyebar hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, baik yang terjadi pada proyek Peningkatan Jalan raya, pembangunan irigasi, pembangunan jalan serta beberapa kegiatan lainnya yang sumber dananya diduga berasal dari DAK, APBN maupun APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bandung Barat.

Tak ayal, pengerjaan proyek tanpa plang nama terkesan telah terjadi pembiaran dari dinas terkait sehingga para rekanan kerja tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan dalam Pepres No 70 tahun 2012, pemasangan papan plang proyek wajib dan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diwajibkan untuk memasang papan nama proyek.

“Akibatnya, warga tidak dapat mengetahui spesifikasi rincian proyek yang dikerjakan, proyek yang dipercayakan kepada kontraktor tersebut. Sehingga dalam pengerjaannya asal-asalan, sehingga tidak heran lagi, setiap proyek baru beberapa bulan selesai, kembali mengalami kerusakan,” kata penggiat LSM kabupaten Bandung barat, Atet Hendrawan kepada Jalurberita.com.

Seperti yang terlihat tepatnya pada proyek Pekerjaan Konstruksi berupa Peningkatan Jalan Raya di Jl. Cijeruk Pagerwangi Punclut sampai batas Kota Bandung, kecamatan lembang kabupaten Bandung Barat  yang dimenangkan oleh CV. TAKASHITA HOBASHI, Alamat KOMP. PERTOKOAN PULO MAS BLOK II NO. 1 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN PULO GADUNG - Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta dengan nilai HPS Rp 1.995.020.000,00

lanjut A'Hendra, proyek yang dikerjakan diwilayah tersebut dari awal pelaksanaan hingga proyek hampir selesai tidak ditemukan papan plang proyek. “Saya heran saja, apa boleh menggunakan dana APBD, kita laksanakan proyek tidak mencantumkan plang nama proyek. Padahal, aturan itu sudah tertuang dalam Pepres No 70 tahun 2012 dan Kepres No. 80 tahun 2003, dan UU Keterbukaan Informasi, setiap penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dari dana masyarakat yang diperoleh dari pungutan pajak yang dikelolah oleh pemerintah harus transparan,” cetusnya.

Menurut atet Hendrawan, pelaksanaan proyek di wilayah Kabupaten Bandung Barat terkesan banyak yang tidak jelas. Yang diperparah lagi ada papan plang proyek yang tercantum identitas nama perusahaannya tetapi tidak tercantumkan alamat kantor perusahaan dan ini jelas ada indikasi pembohongan public. “Pasalnya ada bangunan jalan yang tidak jelas kontraktornya siapa pelaksananya berap lebar, tebal dan panjang berapa. Semuanya kabur dan tidak jelas,” tuturnya.


Lebih jauh, A'hendra berharap, agar kedepannya dinas terkait dapat memberi sangsi tegas terhadap rekanan kerja yang sengaja membiarkan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan ini. Jika perlu untuk memberikan epek jera terhadap jasa konstruksi yang nakal dananya jangan dicairakan dan bila perlu perusahaan tersebut di beklis.

“Jika tidak segera diperbaiki, maka kedepan semua pengerjaan akan menjadi serba misterius. Dan dari mana masyarakat bisa mengontrol pekerjaan ini kalau informasinya tidak ada. Dan kita juga ingin para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Bandung Barat tidak hanya diam saja, kita ingin mereka turun meninjau langsung pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh dinas,” tegas Atet Hendrawani.

No comments: