04 September 2015

Badrodin Haiti dan Tantangan Polri Profesional

Jalurberita.com - Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti (lahir di Paleran, Umbulsari, Jember, Jawa Timur, 24 Juli 1958; umur 57 tahun) adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang menjabat sejak 17 April 2015, sejak Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Sutarman sebagai Kapolri pada tanggal 16 Januari 2015. Pada 18 Februari 2015, ia diajukan sebagai calon tunggal Kapolri, menyusul keputusan Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Pada tanggal 16 Januari 2015 hingga 17 April 2015, Badrodin ditunjuk Presiden Jokowi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kapolri yang melaksanakan tugas sehari-hari Kapolri hingga pelantikan Kapolri definitif dilaksanakan.

Sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), dan sebelum itu mengemban tugas sebagai Kabaharkam Mabes Polri, dimana ia dikenal karena kesederhanaan, integritas, ketegasannya, dari 2 Agustus 2013 hingga pengangkatannya sebagai Wakapolri pada 27 Februari 2014.Badrodin merupakan alumnus terbaik Akpol 1982 (meraih Adhi Makayasa) yang pernah menjabat Kapolda Banten, Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Sumatera Utara. Dia beristri satu dengan dua orang putera. Setelah menjabat Kapolda Jatim sekitar tujuh bulan, dia ditarik ke Mabes Polri dan menjabat Koorsahli Kapolri.

Badrodin menjadi orang nomor dua (Wakapolri) di Korps Bhayangkara menggantikan seniornya, Komjen. Pol. Drs. Oegroseno yang pensiun. Pengangkatan Badrodin diumumkan sendiri oleh Kapolri Jend. Pol. Sutarman.Pada 16 Januari 2015 malam, Badrodin ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi pelaksana tugas (Plt.) Kapolri menggantikan Sutarman yang resmi diberhentikan dan selagi menunggu pelantikan Kapolri terpilih Budi Gunawan yang dijadikan tersangka oleh Ketua KPK Abraham Samad dan kini menjalani proses pra-peradilan.Pada 18 Februari 2015, ia akhirnya resmi diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Budi Gunawan yang telah menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat dan pada 17 April 2015 Badrodin akhirnya resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Kapolri definitif setelah sehari sebelumnya DPR menyetujui pencalonannya sebagai Kapolri.

Di kewilayahan, Badrodin pernah menjabat sebagai Kepala Polres Probolinggo (1999), Kepala Poltabes Medan (2000), Kepala Polwiltabes Semarang (2004). Dia pernah bertugas di bidang reserse, yaitu sebagai Direktur Reserse Kriminal Polda Jatim (2003) dan Direktur I Keamanan dan Transnasional Badan Reserse Kriminal (2008-2009); di bidang hukum sebagai Kepala Divisi Hukum (2010); serta di bidang pendidikan sebagai Sekretaris Lembaga Pendidikan dan Latihan (2005).

Haiti pernah menjabat sebagai Kepala Polda Banten (2004), Kapolda Sulawesi Tengah (2006), Kapolda Sumatera Utara (2009-2010), dan Kapolda Jawa Timur (2010-2011). Badrodin juga pernah menjadi Asisten Operasi (2011-2013), Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Baharkam (2013-2014), dan Wakil Kapolri (2014-sekarang), sebelum ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kapolri sejak 16 Januari 2015.

Nama Badrodin pernah disebut-sebut tersangkut kasus rekening gendut sejumlah perwira tinggi Polri pada 2010, tetapi Badrodin dengan tegas membantah informasi itu. Sesuai data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 2 Mei 2014, harta Badrodin senilai Rp 8,2 miliar dan 4.000 dollar AS. Kekayaannya meliputi tanah dan bangunan di Jabodetabek, sejumlah mobil, dan logam mulia.

Dari sisi sumber daya manusia yang ada di Polri, Badrodin Haiti dianggap sebagai sosok yang terbaik saat ini dan yang paling pantas menduduki jabatan Kapolri. Badrodin akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Ketua DPR Setya Novanto menyebutkan, nasib Badrodin ditentukan paling lambat 11 April 2015.Melihat pengalamannya yang beragam di Kepolisian RI, publik tidak meragukan kemampuan dan kepemimpinan Badrodin Haiti menjabat orang nomor satu di institusi Polri. Apabila DPR menyetujuinya, Badrodin akan menjabat Kapolri ke-22 sejak Indonesia merdeka.

Salah satu tantangan terbesar Kapolri adalah menjadikan polisi sosok profesional yang setia terhadap konstitusi dan berpihak kepada rakyat. Jangan pernah terjadi lagi Polri berpihak kepada politisi dan partai politik. Cukup sudah hiruk pikuk politik yang terjadi di institusi Polri.

Politisasi institusi Polri pernah juga terjadi pada 2001 di awal masa Reformasi. Catatan Kompas menunjukkan, pada awal Juni 2001, Presiden Abdurrahman Wahid meminta Bimantoro yang baru menjabat Kapolri selama 8 bulan untuk mengundurkan diri, tetapi permintaan itu ditolak Bimantoro dengan alasan tidak sesuai prosedur. Gus Dur kemudian menonaktifkan Bimantoro melalui Keppres No 40 dan 41/Polri/2001, serta melantik Komisaris Jenderal Chaeruddin Ismail menjadi Wakil Kapolri. Pada saat bersamaan, DPR menolak penonaktifan Bimantoro sebagai Kapolri karena tidak sesuai dengan Tap MPR No VII/MPR/2000 (Kompas, 10 Juni 2001).

Lebih dari seratus perwira tinggi dan menengah Polri menyampaikan sikap menolak segala bentuk campur tangan pihak luar yang bertujuan memolitisasi Polri sebagai alat kekuasaan, sekaligus bentuk dukungan kepada Bimantoro sebagai Kapolri. Menko Polsoskam Agum Gumelar akhirnya menyatakan Bimantoro tetap menjabat Kapolri sampai memasuki masa persiapan pensiun Juli 2001. Chaeruddin Ismail tercatat menjabat hanya tiga bulan (2 Juni 2001-7 Agustus 2001).

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, sudah sepantasnya Polri kini menjadi institusi profesional, apalagi Polri sudah mandiri. Status Polri sejak Reformasi, 1 April 1999, tidak lagi di bawah ABRI dan di bawah pembinaan Departemen Pertahanan dan Keamanan. Sejak 1 Juli 2000, sesuai Keppres No 89/2000, status Polri berada di bawah pengawasan Presiden RI dan Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini berarti Polri lebih leluasa mengatur anggaran dan kebutuhannya. Artinya, apa yang pernah dikeluhkan oleh mantan Kapolri Jenderal Kunarto (alm) tentang betapa sulitnya Polri meminta anggaran untuk alat pengamanan pemilu (pentungan), misalnya, tidak bakal terjadi lagi.


BIODATA NAMA LENGKAP

Badrodin Haiti


TEMPAT, TANGGAL LAHIR
Jember, Jawa Timur, 24 Juli 1958

PENDIDIKAN
UMUM:

SD (1971)
SLTP (1974)
SLTA, Jember (1977)
Akademi Kepolisian (Akpol) (1982)
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (1989)


PENUGASAN:
Kapolres Probolinggo Polwil Malang Polda Jatim (1999)
Kapoltabes Medan dan Sekitarnya Polda Sumatera Utara (2000)
Dir Reskrim Polda Jawa Timur (2003)
Kapolwiltabes Semarang Polda Jateng (2004)
Kapolda Banten (2004)
Seslem Lemdiklat Polri (2005)
Kapolda Sulteng (2006)
DIR I/KAM dan Trannas Bareskrim Polri (2008)
Kapolda Sumut (2009)
Kadiv Binkum Polri (2010)
Kapolda Jatim (2010)
Koorsahli Kapolri (2011)
Asops Kapolri (2011)
Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (2013)
Wakil Kapolri (2014)
Pelaksana Tugas Kapolri (2015)

No comments: