19 March 2015

Isis dan Keimigrasian

Jalurberita.com  - Pemkab Bandung mengakui salah seorang warganya Asyahnaz Yasmin menjadi satu dari 16 WNI yang ditangkap di Turki yang diduga akan bergabung dalam jaringan Islamic State of Iraq and al Sham (ISIS). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcasip) Kabupaten Bandung, Salimin membenarkan bahwa Asyahnaz merupakan warganya. Yang bersangkutan tercatat sebagai warga Kampung Babakan Ciparay, RT 1/6, Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. "Dari hasil penelusuran yang kami lakukan dia lahir di Lampung pada tanggal 7 Juli 1989 anak dari Mahfuouzt Firdaus. Dari data memang sudah benar dia warga Kabupaten Bandung," kata Salimin kepada wartawan di Soreang, Selasa (17/3/2015).

Ayah dari Asyahnaz Mahfuouzt Firdaus merupakan warga Kab Bandung yang pernah menikahi seorang perempuan asal Lampung. Tapi, pada 1990 keduanya memutuskan berpisah. Sebelum dikabarkan tertangkap di Turki, yang bersangkutan sempat dikabarkan hilang kontak pada 2010. Diduga selama tidak ada komunikasi itu dirinya tinggal di Jakarta. "Ketika membutuhkan KTP, dia baru kembali lagi ke kabupaten Bandung. Terakhir pada 18 September 2014 dia membuat akta kelahiran," katanya.

Salimin mengakui telah menyerahkan data kependudukan yang bersangkutan ke pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan. Salimin mengaku tak mengetahui lebih lanjut terkait permasalahan penangkapan Asyahnaz di Turki. "Kami hanya mengurus administrasi kependudukannya saja dan prosedur sudah benar," ujarnya.

Keimigrasian menurut UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, Artinya yaitu hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. sedangkan Imigran Gelap, Istilah imigran gelap terdiri dari dua kata yaitu imigran dan gelap,  yang dirangkaikan menjadi satu.  Imigran adalah orang yang melakukan imigrasi,  yaitu masuknya seseorang dari suatu negara ke negara lain. Menurut Kuntjaraningrat,  yang dimaksud dengan migrasi adalah "perpindahan dari suatu kelompok manusia dari tempat tinggal ke tempat tinggal lain yang baru".  Maka dengan demikan dapat diartikan bahwa imigrasi adalah orang-orang yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain dimana orang tersebut bermaksud untuk menetap di negara yang didatangi.

Sedangkan kata gelap dapat diartikan sebagai tidak sah menurut peraturan.  Berdasarkan uraian pengertian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa imigran gelap adalah orang-orang yang memasuki wilayah Indonesia tanpa ijin yang sah atau tidak sah menurut peraturan. Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan pengertian imigran gelap sebagai berikut : 1) Illegal entry yaitu memasuki wilayah Indonesia tanpa memiliki paspor dan visa.  2) Memasuki wilayah Republik Indonesia sebagai penumpang gelap, 3) Memasuki wilayah Republik Indonesia dengan mengguanakan paspor dan visa palsu atau dipalsukan.

Dikaitkan dengan Polri sebagai  penyidik,  mempunyai wewenang seperti yang tercantuk dalam UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP) pasal 7,  antara lain adalah : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka.d.   Melakukan penangkapan,  penahanan,  penggeledahan dan penyitaan. e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. i. Mengadakan penghentian penyidikan. j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  Yang dimaksud dengan " tindakan lain " adalah tindakan yang : 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan-tindakan jabatan. 3) Patut,  masuk akal,  dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. 5) Menghormati hak asasi manusia.

Salah satu tugas pokok Polri yang termuat dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 tahun 2002 adalah menegakkan hukum.  Dalam rangka penegakan hukum tersebut,  wewenang Polri diantaranya adalah dalam hal pengawasan orang asing,  yakni yang berkaitan dengan pendaftaran orang asing yang kewajiban bagi orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya.

Yang menjadi masalah dalam pengawasan orang asing di Indonesia adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing terhadap Undang-Undang Keimigrasian No. 9 tahun 1992.  Yang menjadi permasalahan dalam penanganan orang asing ini adalah masuk atau keluarnya mereka ke/dari wilayah Indonesia tanpa melalui prosedur yang sah atau tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian yang sah menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1992.

Seharusnya setiap orang asing yang melakukan pelanggaran selama berada di Indonesia dilakukan proses hukum dengan diajukan ke muka Pengadilan.  Namun selama ini Polri dan Imigrasi dalam penanganannya lebih cenderung melakukan penangkapan,  karantina dan tindakan keimigrasian berupa deportasi dengan mengeluarkan orang asing dari wilayah Republik Indonesia,  karena dipandang lebih murah dan mudah serta berkaitan dengan anggaran yang dimiliki.  Penyidik Polri dan Imigrasi selama ini beranggapan bahwa dengan dilakukan deportasi terhadap suatu kasus/orang asing dapat menyelesaikan masalah.  Namun kenyataannya jumlah orang asing yang masuk secara illegal saat ini tiap tahunnya terus meningkat.


Dengan dimikian,  dapat diperkirakan bahwa tindakan keimigtasian berupa deportasi tidak cukup efektif dan tidak dapat menimpulkan efek jera bagi orang asing/imigran gelap yang melanggar.  Berdasarkan hal tersebut,  maka langkah yang harus segera diambil oleh Polri dan pemerintah Indonesia dalam rangka mengeliminir pelanggaran dalam jangka panjang adalah dengan melakukan tindakan secara tegas terhadap setiap pelanggaran dengan mengajukannya ke Penuntut Umum/Pengadilan.

No comments: