03 November 2014

Kades Salah Satu Penyebab Semerautnya KBU

Jalurberita.com - Bupati Bandung Barat, H. Abubakar akui kinerja beberapa Kepala Desa yang kerap menjadi salah satu sumber permasalahan dalam memberikan perijinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Pasalnya, tidak sedikit kades yang dengan mudahnya menandatangani perijinan tanpa berkoordinasi dengan dinas terkait dan mempertimbangkan peraturan menyangkut perijinan pembangunan KBU.



Seperti diketahui, terdapat sekitar 4-5 kecamatan di wilayah Kab. Bandung Barat yang termasuk dalam lingkungan KBU. Artinya, dalam melaksanakan pembangunan dikawasan tersebut, selain harus memiliki ijin dari pemda setempat, juga harus disertai dengan rekomendasi ijin pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selain adanya pembatasan dengan tetap menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) setidaknya 40 persen dari jumlah titik yang akan dibangun. 

“Salah satu sumber permasalahan yang cukup fatal dalam pembangunan di KBU adalah akibat tidak mengertinya Kades terhadap berbagai peraturan KBU, sehingga dengan mudahnya memberikan perijinan tanpa mau berkoordinasi dengan dinas terkait dan mempertimbangkan serta mempelajari berbagai peraturan yang memberikan pembatasan pembangunan dikawasan ini,” terang Abubakar ketika membuka Rapat Koordinas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara di Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat, Rabu (29/10) pagi.

Selain itu, permasalahan KBU memang sudah banyak terjadi sebelum Kab. Bandung Barat berdiri pada 7 tahun lalu. “Jadi, mau tidak mau kita harus berani ambil resiko produk pemerintahan sebelumnya yang telah memberikan kebijakan terkait kawasan ini sebagai sebuah konsekuensi dan resiko serta tanatngan yang harus dihadapi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Abubakar mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan stakehplder terkait untuk lebih berfikir visioner jauh kedepan agar tidak mewariskan permasalahan yang sama kepada generasi berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan.

Salah satu cara dan upayanya adalah dengan melakukan langkah preventif atau pencegahan termasuk dengan memberikan pembinaan kepada seluruh pihak yang terlibat didalamnya terkait pemberian perijinan pembangunan. Pasalnya, banyaknya permasalahan perijinan dan pemanfaaan ruang di KBU akibatrendahnya pengetahuan serta enggannya berkoordinasi dan mempelajari berbagai peraturan menyangkut permasalahan ini. 

“Bahkan tidak sedikit pengusaha yang melakukan pembangunan terlebih dahulu tanpa menghiraukan perijinan yang dimilikinya dengan alasan masih bias dilakukan setelah proses pembangunan berjalan meski tahu langkah yang dilakukannya merupakan sebuah kesalahan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak terkait untuk mensinergikan pemikiran agar sinkron dengan peraturan yang berlaku seperti Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah dimiliki KBB dan Peraturan Pemprov Jabar tentang KBU,” tuturnya. 

Berkenaan dengan permasalahan ini, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kab. Bandung Barat, Drs. Rakhmat Sy, M.Si, juga mengatakan hal yang senada agar ada sebuah penyamaan konsep dan pemikiran antara SKPD dan instansi terkait lainnya KBU dalam memberikan rekomendasi pembangunan di KBU. 

“Salah satunya dengan menyelaraskan perda RTRW yang dimiliki Kab. Bandung Barat dan Peraturan Pemprov Jabar tentang pemanfaatan ruang di KBU, sehigga tidak akan mengalami kesuitan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. **

No comments: