25 November 2014

Hubungan Babin Kamtibmas dalam Community Policing

Jalurberita.com Pengaruh globalisasi telah berdampak pada perubahan bentuk dan pola ancaman. Salah satunya, adanya pergeseran bahwa kejahatan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga ke kota-kota kecil, bahkan sudah merambah ke tingkat desa/kelurahan. Pengalaman juga menunjukkan bahwa kejahatan dan gangguan Kamtibmas yang bersifat ekstrim banyak terjadi.

Berdasarkan hal di atas, maka wilayah desa/kelurahan harus menjadi fokus perhatian Polri dalam keseluruhan upaya penanggulangan gangguan kamtibmas. Memang selama ini, Polri telah menunjuk Bintara Polri sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babin Kamtibmas), namun belum menunjukkan kinerja yang maksimal sesuai fungsi, peran dan tugas pokoknya. Sehingga perlu lebih diberdayakan agar potensi-potensi gangguan kamtibmas yang bersumber, berkembang, atau bahkan diorganisir di tingkat desa/kelurahan dapat dideteksi, diidentifikasi, diantisipasi, dan ditanggulangi secara dini.

Pemberdayaan Babin Kamtibmas juga memungkinkan Polri dapat lebih dekat dengan masyarakat, mampu menjadi representasi sekaligus ujung tombak serta penghubung antara Polri dan masyarakat, mampu melakukan Binkamtibmas dengan lebih intensif, proaktif, terarah, terprogram, sistematis, berkesinambungan, dan kreatif menuju tumbuh suburnya sistem penyelenggaraan pengamanan kegiatan masyarakat yang terkoordinir, terarah, serasi, dan selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat sebagai cermin community policing.

Community policing yaitu suatu kondisi dimana masyarakat dengan kekuatan dan potensinya sendiri mampu memiliki kekebalan, resistensi, dan kontrol sosial yang kuat dan tangguh terhadap segala bentuk kejahatan yang mungkin berkembang di lingkungannya melalui kepatuhan mutlak terhadap aturan-aturan hukum, sosial, dan moralitas.

Community policing adalah model pemolisian protagonis yang berpihak kepada masyarakat dengan kedekatan polisi dan masyarakat sebagai pilar utamanya, melalui upaya-upaya yang lebih proaktif menuju terwujudnya kerja sama yang efektif antara polisi dan masyarakat dalam tugas pembinaan kamtibmas.

Community policing juga dapat diartikan sebagai gagasan tentang perpolisian yang meletakkan perpolisian di dalam kerangka tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat (community) dimana kedua unsur utama masyarakat, yakni polisi dan yang bukan polisi (publik) saling terkait di dalam suatu relasi kemitraan sejajar, serta senantiasa berupaya membangun kesepakatan dan kerja sama sinergis di dalam pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam community policing, keberhasilan polisi tidak hanya terletak pada kemampuan dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga meningkatnya kerja sama dan kompentensi masyarakat dalam binkamtibmas di lingkungannya. Selanjutnya, menurut Robert R. Friedemann (Kunarto, 2000) dijelaskan bahwa:

Community policing adalah kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap polisi, dalam jalinan kerja sama yang proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah berbagai kondisi penyebab kejahatan. Hal ini berarti diperlukan adanya kepolisian yang handal, peran masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, serta perhatian yang lebih besar terhadap hak asasi dan kebebasan individu.

Sedangkan menurut International Criminal Investigative Assistance Program – ICITAP, US Departement of Justice, (Eko Erpangi, 2003) dijelaskan bahwa community policing adalah sebuah filosofi dari kebijakan pelayanan total, dimana petugas polisi yang sama melakukan patroli dan bekerja dalam area yang sama secara permanen, dari tempat yang didesentralisasikan, bekerja sama dengan para warga masyarakat di area/daerah tersebut untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Community policing juga sering diartikan sebagai ”pemolisian masyarakat” dengan maksud sebagai upaya atau proses menuju terwujudnya ”perpolisian masyarakat”.

Berdasarkan pengertian di atas, secara sederhana dapat ditafsirkan bahwa community policing merupakan filosofi, upaya, atau gagasan tentang perpolisian yang meletakkan perpolisian di dalam kerangka tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat (community) dalam mengidentifikasi masalah kejahatan dan gangguan kamtibmas di lingkungannya, serta dalam mencari solusi terhadap pemecahan masalah tersebut menuju tercipta situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif.

Sedangkan menurut Trojanowics dan Bucqueroux (Kunarto, 1998), menjelaskan bahwa prinsip community policing (dalam buku ini diterjemahkan menjadi pembinaan kamtibmas), meliputi:

Community policing merupakan falsafah dan strategi, yaitu falsafah dan strategi organisasi polisi yang memungkinkan polisi dan masyarakat, terutama tokoh masyarakat bekerja sama secara erat dalam memecahkan berbagai penyebab kejahatan, kecemasan terhadap kejahatan, keributan fisik maupun sosial, serta penyakit masyarakat. Community policing perlu dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian.

Community policing membutuhkan polisi khusus, yaitu polisi pembina kamtibmas, yang bertindak sebagai penghubung langsung antara kepolisian dengan masyarakat.Polisi pembina kamtibmas harus bekerja sama dengan para sukarelawan, terutama tokoh panutan.Community policing memperkenalkan hubungan baru antara polisi dan masyarakat, yang didasarkan atas rasa saling percaya.Community policing menumbuhkan dimensi proaktif dalam tugas polisi, sehingga lebih multidimensional.Community policing bertujuan untuk melindungi masyarakat lapisan masyarakat yang paling rawan. Community policing mencoba menyeimbangkan keterampilan manusia dengan inovasi teknologi.Community policing harus menjadi peraturan yang diberlakukan secara padu dengan melibatkan seluruh jajaran kepolisian dan masyarakat. Community policing menekankan desentralisasi tugas dan wewenang.

Hubungan Babin Kamtibmas dalam Community Policing

Pada hakekatnya community policing merupakan suatu filosofi sekaligus strategi dalam pembinaan kamtibmas yang berbasis pada kekuatan dan potensi masyarakat, karenanya harus dilaksanakan oleh semua jajaran kepolisian. Sebagai suatu strategi, maka dalam pelaksanaan operasionalnya diperlukan kehadiran polisi-polisi khusus (Community Policing Officers – CPO), yaitu polisi pembina kamtibmas yang bertindak selaku penghubung langsung antara kepolisian dan masyarakat. Melalui polisi khusus (CPO) ini lah yang selanjutnya melakukan berbagai program pembinaan dan kerja sama dengan semua unsur yang ada di masyarakat, memperkenalkan hubungan baru yang berdasarkan atas saling percaya, serta saling menghormati sesuai posisinya masing-masing, sehinggga menumbuhkan dimensi baru yang lebih positif, konstruktif, apresiatif, proaktif, kreatif, dan produktif dalam pemeliharaan kamtibmas melalui tumbuhnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pola-pola kerja sama sinergis dan kemitraan sejajar menuju tumbuh dan berkembangnya potensi dan kekuatan unsur masyarakat untuk menjadi ”polisi” bagi dirinya sendiri dan masyarakat lingkungannya.

Bila disimak esensi dari community policing di atas, maka sebenarnya pembangunan Polri sejak awal sudah mengarah pada jalur yang sesuai gagasan community policing. Hal ini terlihat dari diterapkannya kebijaksanaan Polri melalui pelaksanaan konsep Bimmas sejak awal tahun1960-an maupun konsep siskamtibmas swakarsa, yang secara mendasar merupakan bagian dari kegiatan polisi konvensional-tradisional. Hanya saja, hingga saat ini belum disadari betul bahwa konsep Bimmas tersebut merupakan tulang punggung dan ujung tombak kepolisian modern, sehingga perhatian unsur pimpinan Polri terhadap hal ini mengalami pasang surut dan bahkan pada tahun 1980-an pernah ditarik karena dianggap saingan dengan Babinsa (TNI) serta sering dipersepsi sebagai penampungan bagi polisi yang bermasalah.

Babin Kamtibmas pada hakekatnya adalah wajah baru dari Bimmas Pol yang dikenal sejak awal tahun 1990-an. Dengan melihat tugas pokok, fungsi, peranan, dan kegiatan yang dilakukan sebagai Babin Kamtibmas, maka ia tidak lain adalah polisi khusus pembina kamtibmas seperti yang dimaksud dalam community policing dengan tugas sebagai penghubung langsung antara masyarakat dengan kepolisian.

Bila dicermati lebih lanjut, wilayah kerja Babin Kamtibmas yang mengenal istilah desa binaan, desa sentuhan, maupun desa pantauan, tampaknya selaras betul dengan prinsip community policing yang bertujuan untuk melindungi lapisan masyarakat yang paling rawan atau memberikan bantuan yang paling dibutuhkan sesuai dengan selektifitas prioritas yang dianggap mendesak.

Penugasan Babin Kamtibmas yang langsung diterjunkan ke desa/kelurahan serta perannya sebagai pembimbing masyarakat dengan kewenangan khusus sekaligus sebagai pelaksana tugas umum kepolisian, tampaknya juga merupakan cermin dari prinsip dalam community policing yang menuntut perlunya ciri khas dalam pelayanan polisi melalui kerja sama secara langsung dengan masyarakat yang dilayani, maupun prinsip tentang perlunya desentralisasi tugas dan wewenang yang jelas antara pihak polisi dan masyarakat sebagai unsur yang sama-sama bertanggung jawab dalam pembinaan kamtibmas.

Uraian di atas menunjukkan bahwa apabila community policing merupakan model atau jalur utama (mainstreaming) perpolisian yang akan ditempuh, maka sangat relevan bila yang dilakukan adalah melalui pemberdayaan Babin Kamtibmas. Mengingat, bahwa sekalipun secara konseptual sudah sangat selaras, namun dalam implementasinya di lapangan masih belum mampu menjadi Community policing Officers (CPO) seperti yang diharapkan dalam community policing.

No comments: