03 November 2014

525.000 KK Jadi Obyek Pendataan Terpilah Gender

Jalurberita.com - Untuk mengetahui data penduduk sesuai jenis kelamin dan kategori tertentu, hingga akhir pekan lalu Pemerintah Kab. Bandung Barat telah melakukan Pendataan Data Terpilah Gender dan Anak terhadap 525.000 kepala keluarga (KK) yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BP3AKB, Nur Julaeha, data yang diperoleh dari pendataan terpilah gender dan anak ini akan dijadikan acuan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan program dan kebijakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan di masyarakat.

"Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menentukan program dan kebijakan tahun yang akan datang. Pasalnya, data yang diperoleh akan lebih spesifik sesuai permasalahan yang sebenarnya di masyarakat, sehingga setiap bisa menjadi dasar untuk mengantisipasi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari setiap permasalahan," ujar Nur.

Sebagai contoh, melalui pendataan ini akan diketahui jumlah penduduk yang belum memiliki KTP maupun akta kelahiran, juga dapat diketahui jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah dan permasalahan lainnya. Menindaklanjuti hasil pendataan ini, Nur menegaskan bahwa harus ada langkah kongkret dari seluruh SKPD dan stake holder terkait, sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera bukan lagi impian semata.

Khusus di Jawa Barat, Kab. Bandung Barat merupakan Kab/Kota kedua setelah Kota Depok yang telah melakukan pendataan ini dan merupkan yang pertama kalinya sejak terbentunya Kab. Bandung Barat. Dan diharapkan seluruh pendataan bisa selesai hingga akhir Oktober ini agar bisa segera diketahui hasilnya.

Untuk melakukan pendatan Data Terpilah Gender, BP3AKB bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan merekrut 410 orang kader dan unsur desa sebagai petugas pendataan.

Bupati Bandung Barat, H. Abubakar beserta keluarga menjadi salah satu obyek sampling pendataan ini. Ia menyambut baik pendataan ini sebagai dasar penganggaran pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran dan bisa dirasakan laangsung oleh masyarakat.

"Dengan demikian, berbagai program dan kebijakan serta penganggaran pemda untuk tahun berikutnya bisa disesuaikan dengan hasil pendataan ini, terlebih data yang dihasilkan jauh lebih spesifik dan menyeluruh," terangnya

No comments: