03 October 2014

PERSONEL POLRI COMMUNITY POLICING

Jalurberita.com - Secara  normatif,  hubungan  antara  Polisi  dan  masyarakat  dapat  di lihat  dari  fungsi Kepolisian,  yang  menyatakan  bahwa,  salah  satu  fungsi  pemerintahan negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakkan hukum,  perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 2UU No. 2 tahun 2002). Polisi dan masyarakat adalah dua subyek sekaligus obyek yang tak mungkin dipisahkan. Polisi lahir karena  adanya  masyarakat,  masyarakat  membutuhkan  kehadiran Polisi,  guna  menjaga ketertiban,  keamanan  dan  keteraturan  masyarakat  itu sendiri.   Itulah  tinjauan  teoritis tentang keberadaan Polisi sampai dengan lahirnya kajian tentang Kepolisian yang modern hingga  saat  ini.    Dalam  konteks  operasional  bidang  Kamtibmas tugas  Kepolisian  akan berhasil bila terdapat partisipasi masyarakat.  Situasi Kamtibmas di suatu negara sangat di pengaruhi oleh partisipasi masyarakatnya. Sejak lama partisipasi masyarakat telah dirasakan sebagai  salah  satu  faktor  penting  dalam  menciptakan stabilitas  sosial  yang  mantap  dan dinamis. 


Realitas  tersebut  selaras  dengan  pendapat  Alfin Toffler dengan  teorinya  yang terkenal “the third wave gelombang ketiga) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan  kekuatan  dasar  yang  perlu  di tangani  dan  di  kelola  secara  cermat  dan baik. Karena itu  tidak  mengherankan  kalau  banyak  orang   termasuk pejabat  tinggi Kepolisian secara  tegas  mengakui  bahwa  tanpa  partisipasi  masyarakat,  tugas-tugas Polisi  tidak  akan efisien betapapun canggihnya sarana pendukung, bagaimana tingkat keterampilan personel dan berapapun besar dana operasi Kepolisian. 

Kendati  demikian  perlu  di  ketahui,  bahwa  partisipasi  masyarakat  tidak bisa diharapkan  tumbuh  dengan  sendirinya  tanpa  pembinaan atau  rangsangan  yang  tepat dan wajar.   Partisipasi  juga  tidak  akan  dapat  ditumbuhkan  hanya  lewat  perincian tugas-tugas Kepolisian  serta  slogan-slogan  abstrak  yang  tidak  dapat  dirasakan  oleh warga  masyarakat. Partisipasi hanya mungkin dapat lahir dari hubunganyang dialogis, hubungan yang akrab dan harmonis antara Kepolisian dengan masyarakatnya. Lebih  dari itu,  pihak  Polisi  dituntut  dapat  menampilkan  tindakan-tindakan  yang dapat merangsang simpati  masyarakat,  dalam  hal  ini  Polisi,  seperti  yang  disebut  John Sulivan dalam bukunya “Introduction to Police Silence”, harus mampu berbakti pada umat manusia dengan berusaha  melindungi  jiwa  dan  harta  benda,  orang  yang  lemah  terhadap intimidasi dan  orang  yang  cinta  damai  terhadap  kekerasan  dan  kekacauan,  menghormati hak-hak azasi semua orang atas kemerdekaan, persamaan dan keadilan. 

Polisi juga harus mampu memelihara kehidupan pribadi sebagai teladan bagi semua orang,  memelihara  ketenangan  dan  keberanian  dalam  menghadapi  bahaya,  cemooh  atau ejekan, mengembangkan kemampuan pengekangan diri dan selalu ingat akan kesejahteraan orang lain. Dan yang lebih penting adalah tidak akan bertindak secara tidak resmi. Dan 
tanpa  kompromi  terhadap  pengejaran  penjahat  yang  tiada  hentinya,  menegakkan hukum dengan  tanpa  rasa  takut  atau  pandang  bulu,  tidak  akan  menggunakan kekerasan  atau paksaan yang perlu. Penampilan  Polisi  dalam  aktivitas  sehari-hari seperti inilah  yang  kemudian menentukan  peranannya  di  tanggapi  masyarakat  apakah sebagai penegak  hukum  ataukah perongrong  hukum,  pencipta  ketertiban,  pelayan  ataukah majikan,  pengayom  ataukah penindas dan pelindung ataukah pemeras. 

Gagasan  Le Contact social  yang dibidani oleh JJ rousseau  (tokoh  paedagoge  Perancis) menunjukkan  betapa  eratnya  hubungan  antara masyarakat dengan Polisi. Sehingga tidak heran kalau masyarakat senantiasa mengharapkan agar  Polisi  mampu  mewujudkan  kondisi aman  yang  berlingkup  situasi  tata  tentram  kerta raharja, mengharapkan pelayanan yang responsif, simpatik dan dapat menjangkau seluruh pelaku kejahatan tanpa pilih bulu. 

Harapan  masyarakat  tidak  berhenti  sampai  disitu,  nyaris  tidak  ada  batas  harapan dialamatkan ke pundak Polisi. Inilah yang membuatPolisi itu menjadi sosok yang unik dan selalu  menjadi  bahan  sorotan.   Sehingga  tak  heran  kalau  banyak  warga  masyarakat melontarkan   cacian,  ejekan  bahkan  ada  yang  tega  menganiaya  Polisi  yang  bertugas di lapangan bila mereka gagal menyelesaikan tugas-tugas padahal sikap seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Bukankah persoalan kamtibmasbersumber dari masyarakat itu sendiri, dan  bukankan  masyarakat  juga  yang  sering  berperan  membantu  penjahat untuk  bereaksi dengan  cara  membiarkan  mereka  atau  bahkan  memberi  informasi palsu pada  Polisi  agar penjahat tidak tertangkap. 

Hubungan yang erat antara Polisi dan masyarakat membuat bukan hanya masyarakat yang menaruh harapan pada Polisi. Polisipun menaruh harapan yang begitu besar akan ketaatan warga  masyarakat  terhadap  hukum,  sebab  dengan  ketaatan  itu  tugas  Polisi  akan mudah  dan  efektif.   Polisi  juga  mengharapkan  masyarakat  menjunjung  tinggi disiplin. Sebab disiplin merupakan syarat pokok untuk membinastabilitas yang mantap dan dinamis.Pepatah Romawi Kuno berkata “Ubo Ardo Devcit Nula Virtus Sifficit”  yang berarti bahwa manusia  tidak  akan  mempunyai  mutu  apa-apa  bila  tidak  mempunyai  tata tertib.  Dan manusia  tidak  akan  mempunyai  tata  tertib   jika  tidak  memiliki  disiplin.  Sebab  disiplin adalah cara bertindak menurut pedoman atau petunjukyang telah digariskan. 

Dalam  menegakan  hukum,  Polisi   dituntut  untuk  bersikap  searif  mungkin. Mungkin  harus  menyadari   bahwa  sebagian  besar  warga masyarakat  adalah  insan-insan yang patuh pada hukum dan mendukung usaha-usaha pemeliharaan. Memang, sejak lahir manusia sudah memiliki harapan dan naluri untuk hidup secara baik dan teratur. Seperti 
yang dikatakan Rousseau, manusia itu pada dasarnyabaik. Mereka berubah menjadi tidak baik adalah karena pengaruh lingkungan dan pendidikan yang diterimanya. 

Pengaruh lingkungan dan pendidikan menuntut manusia menerapkan aturan-aturan agar tidak terjadi pertentangan akibat berbagai perbedaan pendapat mengenai keteraturanketeraturan  dan  kedisiplinan  itu.Patokan-patokan  tersebut  adalah  pedoman untuk berperilaku   secara  pantas,  yang  sebenarnya  merupakan  suatu  pandangan menilai yang sekaligus  merupakan  suatu  harapan.Dalam  mewujudkan  harapan-harapan  diatas itulah Polisi dituntut agar mampu membeda-bedakan cara bertindak terhadap pelaku kejahatan yang kronis, kambuh dan warga yang pada hakekatnya patuh kepada hukum dan sadar akan arti penting peraturan maupun ketertiban. 

Polisi  senantiasa   dihadapkan  pada  persoalan  yang  dilematis,  kapan  harus  lebih mengutamakan  hukum,  dan  kapan  harus  lebih  mengutamakan  ketertiban.  Dalam menangani  masalah  tertentu,  Polisi  bahkan  dituntut  untuk  memutuskan  tindakannya secepat  mungkin  tanpa  sempat  meminta  nasihat  atau  pertimbangan  dari  pihak atasasn. Inilah salah satu dilema yang dihadapi Polisi yangbertugas di lapangan. Padahal, Polisi ini manusia biasa yang tidak lepas dari kehilapan  dan kesalahan. Polisi juga menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana, serta masalah intern  personel.  Berdasarkan  hal  itulah   banyak   orang  yakin  kejahatan tidak  akan  dapat dihapuskan  dari  muka  bumi.  Dan  memang,  kejahatan  telah  menjadi patologi  sosial. Sehingga  tidak  heran  kalau  Hans  Gross,  pakar  Kepolisisan  Australia mengatakan  bahwa bentuk kejahatan sangat bervariasi dan akan terus berkembang mengiringi peradaban dunia (Mangandar S. 1995). 

Walau  demikian,  hal  itu  bukan  berarti  bahwa   kejahatan  tidak  bisa  ditekan  dan dikedalikan oleh umat manusia sebab pelakunyapun adalah manusia. Hanya saja, kita perlu menciptakan  suatu  landasan  partisipasi  yang  dimulai dari  pihak  Kepolisian  itu  sendiri. Kenapa  harus  dimulai  dari  pihak  Kepolisian  ?  pertimbangan  ini  didasarkan  pada realita dimana terdapat heterogenitas dan pluralisme dalam berpikir, bertindak, kebiasaan maupun nilai-nilai sosial masyarakat. dengan demikian, akan lebih efektif bila dimulai dari organ Polisi itu sendiri. Maka dengan cara mengangkat citra baiknya di mata masyarakat, sehingga pada  gilirannya  terpancing  untuk  berpartisipasi.    

Bila  hal  itu  dapat  berkembang  dengan baik,  maka  masyarakat   lambat  laun  akan mampu  menjadi  Polisi   setidaknya  bagi  dirinya sendiri. Tentunya, kekayaan pengalaman selama ini, baik berupa kegagalan, ejekan, makian, keberhasilan dan sindiran yang dialamatkan kepada Polisi perlu dievaluasi kembali untuk menentukan gerak langkah dan mengangkat citra baiknya di masa-masa yang akan datang. Untuk  mengantisipasi  tantangan masyarakat  yang  semakin  kopleks  tersebut,  maka organisasi  Kepolisian  khususnya  di tingat  KOD  perlu memberi  kesempatan  kepada personelnya  guna  melakukan fungsionalisasi  manajemen   pengembangan  diri  guna mewujudkan Pemolisian masyarakat (Community Policing).