06 October 2014

KBU Makin Semrawut

Jalurberita.com - Maraknya bangunan tidak berizin di Kawasan Bandung Utara (KBU) menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mengambil tindakan tegas alias mandul. Tidak tegasnya sikap pemerintah dimanfaatkan segelintir pengusaha dengan membangun tempat usaha tanpa mengantongi izin. Seperti hotel, kafe, tempat rekreasi, dan rumah makan. Kondisi ini semakin menambah kesemrawutan KBU. contoh paling terbaru pembongaran bangunan di sekitar punclut yang hanya "gertak sambal" 

Sebetulnya aturan hukumn yang mengatur sudah jelas dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Noomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian KBU, jadi apa lagi yang harus ditunggu pemerintah untuk menertibkan bangunan tak berizin. Jangan sampai dibiar­kan dan pada akhirnya yang salah menjadi benar karena ada pembenaran secara "opini" sehinga makin menyulitkan ruang gerak dalam menertibkan bangunan tak berizin,” kata pengiat LSM Kabupaten Bandung Barat Atet Hendrawan, baru-baru ni di temui di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

Ditegaskannya, bangunan tidak berizin Seperti hotel, kafe, tempat rekreasi, dan rumah makan masuk kategori bangunan liar. Karena itu, pemerintah jangan ragu mengambil tindakan tegas berupa pembongkaran. “Selama pemerintah tidak berani bertindak, lama-lama KBU akan kehilangan jati dirinya sebagai daerah hijau dan berubah menjadi hutan beton. Generasi sekarang mungkin tidak akan merasakan dampak dari alih fungsi lahan, tapi anak cucu kitalah yang terkena imbasnya,” katanya.

Menurut A'Hendra, tindakan tegas bisa menimbulkan efek jera bagi yang coba-coba mendirikan bangunan tanpa izin di KBU. Hingga sekarang masih ada yang beranggapan cukup mengantongi izin operasional sudah bisa mendirikan bangunan. Bangunan tidak berizin itu di antaranya berdiri di atas tanah milik pribadi atau milik negara. lanjutnya Langkah politis juga perlu digulirkan anggota dewan yang baru dilantik. Pe­ran dewan sangat vital dalam membantu menyelamatkan KBU dari perusakan lingkung­an,” ujarnya.

Keseriusan pemerintah kabupaten bandung barat harus di perlihatkan kepada masyarakat minimal dengan mempuklikasikannya mana-mana saja hotel, kafe, tempat rekreasi, dan rumah makan yang belum sesuai dengan perizinan yang ada di kabupaten bandung barat sehingga masyarakat dapat pula memberikan tekanan kepada perusahaan yang nakal terbut.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DKCTR) KBB, Anugrah tak memungkiri puluhan ba­ngunan di Jalan Raya Lembang mulai dari perbatasan Kota Bandung sampai Jalan Raya Tang­kubanparahu yang berba­tas­an dengan Kab. Su­bang, di­per­kirakan belum me­ngantongi perizinan. Baik restoran, hotel, sampai tempat rekreasi. Puluhan tempat usaha yang belum mengantongi izin ini di antaranya tempat wisata yang namanya sudah masuk destinasi wisata ternama.

“Teguran sudah tak terhitung. Hanya sedikit dari mereka yang pada akhirnya mengurus per­izinan, selebihnya tidak menunjukkan keseriusan,” katanya.Anugrah tadinya berharap cukup dengan teguran dapat menyadarkan para pemilik tempat usaha untuk segera menyelesaikan perizinan. Sehingga tidak perlu sampai mengambil tindakan keras dengan membongkar bangunan.“Teguran ini sebenarnya pengingat kepada pemilik tempat usaha bahwa ada perizinan yang masih perlu dilengkapi,” imbuhnya.

No comments: