23 October 2014

Abubakar Tidak Terbuai Bawahan

Jalurberita.com -Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menegaskan bahwa sebagai bupati dirinya tidak ingin terbuai oleh berbagi laporan yang diberikan oleh bawahannya berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan, terutama terkait laporan keuangan. Karena menurutnya, ada mekanisme dan prosedur standar yang harus dilakukanagar tidak terjadi indikasi kerugian negara.

"Jadi, adanya laporan dalam bentuk dokumen yang memadai sangatlah dibutuhkan terlebih di era reformasi seperti saat ini. Sehingga implementasi tugas dan kewajiban juga harus sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku agar tidak terjebak kedalam permasalahan hukum," tegasnya, ketika membuka Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Asistensi Pengisian/ Pengumpulan Laporan Harta Kekayan Pejabat Negara (LHKPN) bagi penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Bandung Barat yang diikuti 160 orang pejabat esselon 2 dn esselon 3 termasuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah, di Lembang, Selasa (21/10) pagi.

Abubakar menghimbau para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pennggung jawab mangerial pada setiap kegiatan untuk selalu mengasah diri dan kemampuan serta mengawali berbagai perbaikan dimuli dari lingkungan internal dengan melakukan koordinasi dan pengawasan agar bisa mencapai berbagai tujuan dengan proses yang tertib. "Sebagai langkah preventif, asitensi pengisian LHKPN bisa dijadikan langkah awal yang positif sebagai bentuk pencegahan terjadinya kesalahan sehingga sebagai pejabat pemerintah bisa lebih profesional dan mengetahui rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh dilakukan," terangnya.

Inspektur Kab. Bandung Barat, Wandiana, SH, MM, menjelaskan bahwa sosialisasi pencegahan korupsi dan asistensi pengisian LHKPN ini bertujuan untuk tingkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi serta meningkatkan kejujuran dan tanggung jawab dalam sampaikan LHKPN.  "Intinya adalah untuk wujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Disamping untuk lebih meyakinkan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan keuangan BPK RI," tuturnya.

No comments: