17 September 2014

Abubakar,”Pelestarian Tanggung Jawab Bersama”

Jalurberita.com - Berbicara mengenai pelestarian lingkungan hidup, Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menegaskan bahwa pada pada pelaksanaannya tidak hanya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan semua pihak termasuk pemberdayaan masyarakat, kesadaran para pengusaha serta penegakkan hukum disamping adanya regulasi kebijakan yang jelas.


Karena, berbicara tentang lingkungan hidup berarti berbicara tentang visi jauh kedepan lintas generasi. Hanya saja, hingga saat ini masyarakat belu  terbiasa ketika diajak untuk berpikir jangka panjang. Sebab, budaya masyarakat Indonesia, Khususnya Kabupaten Bandung Barat sudah terbiasa dengan hasil yang instan. Jadi, ada kesulitan tersendiri ketia mengajak masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan dalam jangka panjang.


“Pasalnya, dalam melestarikan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab dari semua pihak, mengingat proses dan hasilnya yang tidak bias dinikmati dalam waktu singkat. Namun, yang paling penting adalah merubah pola piker masyarakat tentang lingkungan dan lebih memberdayakan dalam proses pelestarian disamping kesadaran dari ara pengusaha serta regulasi dan penegakan hukum, “ ujar Abubakar ketika membuka Sosialisasi Infrastruktur Hijau di Wilayah Jawa 2014 yang diprakarsai Komisi VII DPR RI dan Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Jawa, di Hotel Mason Pine Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Senin (15/9) pagi kemarin.

Jadi, Abubakar berharap proses pelestarian lingkungan hidup bias terus ditingkatkan melalui sebuah gerakan agar menjadi sebuah budaya, sehingga akan terus terulang dan menjadikan masyarakat terbiasa dalam melestarikan lingkungan hidup.


Salah satu factor lainnya yang cukup penting dalam pelestarian lingkungan hidup adalah adanya pembatasan regulasi perijinan seperti yang diterapkan diwiliayah Kawasan Bandung Utara (KBU) dan kawasan Karst Citatah yang mewajibkan adanya rekomendasi dari Gubernur dalam penerbitan perijinan. Dengan demikian, para pengusaha juga bias turut andil dan lebih menyadari akan pentingnya pelestarian lingkungan. Sebab, dampak yang ditimbulkan baru akan terasa ada 10-20 tahun yang akan datang.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Jawa, DR, Drs. Sugeng Priyanto, M.Si menegaskan bahwa menjelang tahun 2015, salah satu permasalahan lingkungan yang paling pelik di Pulau Jawa adalah permasalahan sampah. Karena, hamper disetiap daerah permasalahan sampah merupakan hal yang paling sulit ditanggulangi, sementara setiap hari masyarakat terus memproduksi sampah, baik sampah organic maupun anorganik.

“Oleh Karena itu, kami bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui para kader PKK dan anggota karang taruna melaliui sosialisasi infrastruktur hijau guna mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat dengan terus melaksanakan berbagai kegiatan yang tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan,” tuturnya.

Sugeng juga menjelaskan, ada beberapa isu strategis mengenai lingkungan hidup yang cukup peli di Pulau Jawa. Diantaranya mengenai alih fungsi lahan, pencemaran, perusahaan, sampah dan penegakkan hokum yang semuanya membutuhkan perhatian hukum serta wajib melibatkan semua unsur pemerintah, masyarakat dan penegakan hokum. (**)