24 February 2014

Membangun Kepercayaan Melalui Pemilu 2014

Jalurberita.com - Pemilu 2014 sudah di depan mata seiring dengan akan berakhirnya masa kerja lembaga eksekutif dan legislatif, berbagai prediksi kerawanan dalam Pemilu 2014 perlu di antisipasi oleh Polri selaku penanggung jawab keamanan dalam negeri, dengan mempedomani Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pasal 30 ayat 4 bahwa dalam penyelenggaraan keamanan dalam negeri, Polri sebagai kekuatan inti dan masyarakat sebagai kekuatan pendukung, hal ini dikandung maksud bahwa dalam rangka Harkamtibmas diperlukan kerja sama antara Polri dan masyarakat.

Guna membangun kemitraan maka diperlukan sikap dan rasa saling percaya, hal tersebut sinergis dengan sasaran utama Rencana Strategis Polri pada tahap kedua yaitu membangun kemitraan dengan masyarakat. Prof. Andrianus Meliala menuturkan bahwa perhatian publik terhadap Polri di dapatkan dari kinerja yang umum yang dilakukan oleh Polri, sedangkan untuk kepercayaan masyarakat ditentukan oleh kinerja yang diperlihatkan oleh anggota Polri sehari-hari. Hal tersebut menjelaskan bagaimana masih buruknya citra Polri di mata masyarakat walaupun sudah berhasil mencapai prestasi yang baik .

Polri sebagai institusi dan Polri sebagai individu merupakan bahan berita yang menarik bagi masyarakat dan memberikan rating tinggi di dalam penayangan media elektronik serta oplah yang tinggi dari pemberitaan media cetak, berita tentang Polri seolah tidak pernah habis namun amat disayangkan pemberitaan tersebut tidak ada nilai keseimbangan antara keberhasilan/prestasi Polri dengan sisi negatifnya, pemberitaan sisi negatif Polri lebih dibesar-besarkan dibanding dengan keberhasilan yang hampir tidak pernah di monitor oleh Media massa, dari sudut pandang sebuah bisnis hal tersebut memberikan keuntungan yang besar namun dari sudut pembentukan opini masyarakat seolah kinerja Polri tidak ada baiknya, semua jelek, pemberitaan selalu menjadikan bahan gunjingan masyarakat baik instansi pemerintah, kampus, pasar dan warung-warung, Pos Kamling bahkan sampai dengan anak-anak yang belum cukup umur, opini tersebut seperti seorang hakim yang menjatuhkan sanksi kepada terpidana sehingga apa yang disampaikan oleh Polri secara tulus pun terkadang masih dianalisa, ada apa di balik ketulusan Polisi, memang berat bagi Polri untuk memperbaiki citra dan berbuat untuk dapat dipercaya oleh masyarakat.

Namun tentunya Polri tidak perlu berkecil hati, ada ungkapan bahwa Polri dibenci akan tetapi juga di rindu, yang artinya bahwa seburuk buruknya opini masyarakat kepada Polri namun karena tugas dan tanggung jawabnya Polri selalu di harapkan kehadirannya di tengah masyarakat dalam situasi apapun, tentunya peluang tersebut merupakan jalan bagi Polri untuk memperbaiki/merubah diri kearah yang lebih baik yaitu ke arah yang dikehendaki masyarakat. Reformasi Polri di bidang Struktural, Instrumental dan kultural merupakan jawaban, perubahan aspek struktural terus menerus dilakukan dan hampir menuju kesempurnaan, juga perubahan aspek instrumental dengan menambah sarana dan prasarana serta piranti lunak.



BIMBINGAN MAKALAH, SKRIPSI, dan lainya ,,,,,,,,,,,,, 085220145220  e-mail : Jalurberita@gmail.com 

Penerapan strategi Polmas yang telah dilaksanakan semenjak tanggal 13 Oktokber 2005 sampai dengan saat ini masih belum mencapai tahap yang di harapkan , Polmas sebagai sebuah strategi masih diperguncingkan oleh para pimpinan Polri sehingga pelaksanaan di lapangan hanya mengejar formalitas pelaporan berupa jumlah terbentuknya forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM) dan jumlah pembuatan Balai kemitraan polisi masyarakat, pelaporan tersebut merupakan trik gaya lama ”Asal Bapak Senang” namun secara esensi strategi Polmas belum berjalan, Polri masih jauh dari masyarakat, warga yang tergabung dalam FKPM merasa bahwa dalam pemeliharaan Kamtibmas Polri membutuhkan masyarakat sehingga masyarakat menanyakan berapa honornya, berapa bantuan Polri untuk mendirikan FKPM, ini merupakan fenomena yang wajar dimana dari sisi internal, anggota yang ditugaskan pengemban missi Polmas dilaksanakan oleh seorang Bintara dengan tingkat pemahaman yang berbeda yang dipengaruhi oleh kepangkatan, masa kerja, pengetahuan dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat, hasilnya pemahaman masyarakat terhadap Polmas juga beragam. Tolok ukur keberhasilan Polmas adalah sampai sejauh mana FKPM mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungannya, berapa penurunan jumlah gangguan Kamtibmas yang terjadi di lingkunganya, apakah masyarakat merasa aman dalam melaksanakan aktifitasnya, bagaimana komunikasi masyarakat dengan Polri dan sebaliknya.

Memahami akan tingkat capaian strategi Polmas maka diperlukan model yang tepat yaitu dengan melaksanakan kegiatan kepolisian yang dikemas dalam bentuk Safari Kamtibmas, kegiatan ini pada prinsipnya adalah kegiatan sambang desa yang di tingkatkan, peningkatannya berada pada manajemen sumber daya organisasi, kerja sama, materi, sasaran dan metode komunikasi yang diterapkan. Menurut DR. Imam B Prasodjo, Sosiolog Universitas Indonesia , "Senjata utama polisi mendatang ialah kecakapannya berkomunikasi dan berargumentasi yang meyakinkan publik ketika mereka berbicara mengenai keamanan".


Teori Kerja Sama
Teori Kerja sama oleh Roucek dan Warren menekankan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, dan merupakan suatu proses yang paling dasar. Kerja sama merupakan bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktifitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami aktifitas masing-masing. Teori kerja sama sangat tepat di manfaatkan untuk membangun kerja sama antara Polri dengan instansi Pemerintah dan Masyarakat, masyarakat sebagai basis interaksi sosial menghendaki bahwa setiap aktifitas untuk mendapatkan kebutuhan hidup guna mencapai kesejahteraan membutuhkan situasi yang tertib dan aman. Demikian juga instansi Pemerintah keberadaannya diarahkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Presiden Republik Indonesia DR Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato sambutan pada acara Panen raya di Medan Sumatera Utara pada bulan Juli 2008 menyampaikan ” Mustahil kesejahteraan rakyat tercapai apabila situasi tidak aman ”. Aman merupakan suatu kondisi yang diperlukan oleh semua orang untuk menunjang semua aktivitas, karena merupakan kebutuhan maka penciptaan rasa aman bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, untuk mencapai tujuan tersebut maka di perlukan kerja sama antara Polri, Instansi pemerintah dan Masyarakat.

Teori Komunikasi Sosial
Teori Komunikasi Sosial menurut Harold D. Lasswell di definisikan sebagai suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antara sesama manusia melalui pertukaran informasi dengan menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta berusaha merubah sikap dan tingkah laku.

Komunikasi sosial yang efektif diperlukan oleh setiap orang dalam berinteraksi sosial untuk mencapai tujuan, komunikasi sosial yang di bangun Polri merupakan komunikasi yang diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri, dengan menonjolkan sifat kemitraan sejajar antara Polri dan masyarakat, komunikasi antara pelayan dan yang dilayani tidak dibatasi oleh ruang dan waktu namun tetap memperhatikan etika dan norma yang berlaku di masyarakat, etika dan norma yang salah dalam penerapannya akan memberikan dampak timbulnya sikap antipati bukan simpati seperti yang diharapkan. Dengan demikian hal yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri adalah mengenal dan memahami etika dan norma yang berlaku di masyarakat sebelum melaksanakan tugas, komunikasi yang jujur dengan tampilan sikap dan tingkah laku yang sopan mendorong masyarakat lebih mudah untuk menerima kehadiran anggota Polri.

Komunikasi sosial antara anggota Polri dan masyarakat tidak menempatkan topik Polri sebagai prioritas utama namun sebaliknya dalam komunikasi Polri lebih banyak mendengar dan menerima masukan dari masyarakat berupa harapan masyarakat kepada Polri baik dalam bidang Kamtibmas maupun dalam bidang lainnya, harapan tersebut merupakan perintah dari masyarakat kepada Polri untuk dilaksanakan, Polri berkewajiban untuk memenuhi harapan masyarakat, ketika harapan terpenuhi maka tercapailah kepuasan dan pada gilirannya terbangun juga kepercayaan masyarakat, proses tersebut tidak bisa berjalan simultan namun perlu pendekatan yang terus menerus.

Manajemen Strategis
Menurut Pearce and Robinson (1997:20) dalam bukunya Manajemen Strategis, bahwa manajemen strategis di definisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang di rancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi, yang terdiri atas 9 (sembilan) tugas penting, antara lain : a. Merumuskan misi perusahaan, meliputi rumusan umum tentang maksud keberadaan (purpose), filosofi (philosophy), dan tujuan (goal). b. Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi intern dan kapabilitasnya. c. Menilai lingkungan ekstern perusahaan, meliputi baik pesaing maupun faktor-faktor konstektual umum. d. Menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya dengan lingkungan ekstern. e. Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan. f. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum (Grand strategy) yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki. g. Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih. h. Mengimplementasikan pilihan strategik dengan cara mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekan pada kesesuaian antara tugas, SDM, Struktur, tehnologi dan sistim imbalan.i. Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi pengambilan keputusan yang akan datang.

Konsep Perpolisian Masyarakat
Sebelum konsep Community Policing di luncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, di lakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip “ melayani dan melindungi ” (to serve and to protect) di tekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama/seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong Polri untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan ‘persetujuan’ masyarakat lokal yang di layani.

Selain itu Polri cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada memudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin ‘jenuh’ dengan cara-cara Lembaga Pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.

Kondisi sebagaimana diutarakan di atas mendorong di luncurkannya program-program baru dalam penyelenggaraan tugas kepolisian terutama yang disebut Community Policing. Lambat laun, Community Policing tidak lagi hanya merupakan suatu program dan/atau strategi melainkan suatu falsafah yang menggeser paradigma konvensional menjadi suatu model perpolisian baru dalam masyarakat madani. Model ini pada hakekatnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai obyek tetapi mitra kepolisian dan pemecahan masalah (pelanggaran hukum) lebih merupakan kepentingan dari pada sekedar proses penanganan yang formal/prosedural.

Dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Community Policing pada hakekatnya bukan merupakan hal yang asing. Kebijakan Siskamswakarsa diangkat dari nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia, yang lebih menjunjung nilai-nilai sosial dari pada individu. Pelaksanaan pengamanan lingkungan secara swakarsa pernah/masih efektif berjalan. Pada bagian-bagian wilayah/etnik tertentu nilai-nilai kultural masih efektif (bisa di efektifkan) dalam penyelesaian masalah sosial pada tingkat lokal. Nilai saling memaafkan dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia yang religius. Pada zaman dahulu dikenal adanya “ Hakim Perdamaian ” Desa. Kondisi itu semua merupakan modal awal yang dapat berperan sebagai faktor pendukung yang efektif dalam pengembangan Community Policing “ ala ” Indonesia, jika dikelola secara tepat sesuai ke-kini-an dan sejalan dengan upaya membangun masyarakat madani khususnya kepolisian “sipil” yang menekankan pada pendekatan kemanusiaan khususnya perlindungan hak-hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Polmas mencakup 2 (dua) unsur : perpolisian dan masyarakat. Secara harfiah, perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata “policing” berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat yang melatarbelakanginya.

Sebagai suatu strategi, Polmas berarti : model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Tujuan Penerapan Polmas, yaitu a. Tujuan penerapan Polmas adalah terwujudnya kerjasama polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. b. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan ke luar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri serta dalam batas-batas tertentu mengambil tindakan pertama jika terjadi kejahatan atau bahkan menyelesaikan pertikaian antar warga sehingga tidak memerlukan penanganan melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana.

c. Menciptakan ketenteraman umum mengandung makna bahwa yang di tuju oleh Polmas bukan hanya sekadar ketiadaan gangguan faktual terhadap keamanan dan ketertiban tetapi juga perasaan takut warga dalam kehidupan bersama dalam komunitas mereka. 
d. Kerjasama polisi dan masyarakat mengandung makna bukan sekadar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan / pengendalian dan analisis / evaluasi atas pelaksanaannya. Karena itu, sebagai suatu tujuan, kerjasama tersebut merupakan proses yang terus menerus tanpa akhir.

Konsepsi Safari Kamtibmas.
Konsepsi safari kamtibmas esensinya cenderung mendekati Polmas Model B ( model B 21 dan B 22 )yaitu kegiatan fungsi kepolisian dalam bentuk penyuluhan umum kamtibmas dan Bimmas keliling bukan hanya oleh anggota Polri namun juga oleh pejabat Polri baik itu Kapolresta, Para Kabag maupun Kapolsek yang di intensifkan. Konsepsi Safari Kamtibmas merupakan sebuah model kreatif yang di persiapkan sebagai sebuah kegiatan untuk menjalankan kebijakan, penyusunan program dan strategi penyusunan program tentang pola pendekatan kepada masyarakat dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu Kepolisian dan diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang Strategi Pemolisian Masyarakat.

Safari Kamtibmas merupakan kegiatan Polri yang dilaksanakan dengan cara safari (mendatangi) masyarakat secara terencana baik waktu, jenis kegiatan dan sasaran yaitu masyarakat atau kelompok masyarakat sesuai dengan kepentingan wilayah maupun kawasan, dengan mempertimbangakan aspek kondisi sosial budaya. Sasaran utama dalam safari kamtibmas adalah membangun komunikasi sosial antara Polri dengan pranata-pranata sosial yang tumbuh di masyarakat, sekaligus berinteraksi dengan masyarakat guna mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri maupun menerima masukan dari masyarakat terhadap berbagai permasalahan sosial baik yang bersumber dari perkembangan sosial masyarakat maupun sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis.

Model ini lebih merupakan solusi untuk mencairkan kejenuhan masyarakat terhadap sistem birokrasi yang selalu resmi, formal dan kaku dalam menyediakan layanan publik. Keinginan masyarakat saat ini adalah adanya wujud nyata dari sikap polisi sipil yaitu Polisi yang beradab yang mampu menghargai kearifan lokal sebagai sebuah fenomena masyarakat, dalam era polisi sipil masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan personal yang bersifat informal, menyatu, ramah dan bersahabat bukan hanya dengan anggota sebagai unsur pelaksana namun juga dengan Kapolresta, pejabat utama Polresta dan Kapolsekta.

Sebagaimana teori motivasi dari Maslow bahwa setiap orang memiliki kebutuhan aktualisasi diri yaitu adanya pengakuan keberadaan dirinya di tengah masyarakat, pada lapis-lapis tertentu dalam struktur masyarakat, komunikasi sosial dengan polisi memerlukan kontak langsung dengan Pimpinan Kepolisian setempat ( Kapolresta), masyarakat berkeinginan kenal dan mendengarkan secara langsung tentang konsep dasar dan strategi Kapolresta dalam menciptakan/mengelola keamanan dan ketertiban, komunikasi dengan anggota Polri pada lapis unsur pelaksana, menurutnya terkadang tidak mampu menampung aspirasi dan memberikan jaminan harapan, pada kontek/tataran semacam ini diperlukan kehadiran Kapolresta secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat.

Safari kamtibmas sebagai sebuah model perpolisian masyarakat perlu di kelola dengan sistem manajemen agar kegiatan dapat terencana, terorganisir, dilaksanakan dan dapat diawasi serta di kendalikan.Safari kamtibmas sesuai dengan konsepsi penulis merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat berupa pranata-pranata sosial.

Safari kamtibmas sebagai sebuah kegiatan bersama antara Polri dan instansi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat baik dalam bidang keamanan maupun kesejahteraan merupakan bagian dari strategi polmas sehingga manajemen safari kamtibmas tidak berdiri sendiri akan tetapi menginduk pada manajemen polmas.