26 June 2013

Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis TIK

Jalurberita.com - Salah satu keunggulan lain amerika serikat  (AS) adalah kemajuan dalam pemanfaatan dan pengembangan system dan teknologi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam penyelengaraan pemerintah (e-government). Keunggulan praktek e-government di AS telah sejak lama terindentivikasi dan diakui  oleh United Nation (UN)  departement of ekonomi and social affairs (UNDESA) menunjukan bahwa as memiliki indek tertinggi diantara Negara-negara lainya. Dengan rata-rata indek sebesar 0,915 (2003-2005) hal ini menunjukkan bahwa AS telah memiliki kesiapan sekaligus komitmen yang memadai dalam pengembangan e-government terutama dilihat dan tiga aspek, yaitu kualitas national website-nya sebagai media yang menyelenggarakan e-service dan e-participation. kesiapan infrastruktur TIK (jumlah pengguna internet, pengguna komputer, saluran telepon, pengguna telepon seluler, dan pelanggan broadband tiap 100 orang), serta kualitas SDM (human capital).

Menurut (Wess, 2005), penyelenggaraan layanan publik di AS yang sebagian besar di antaranya telah dikembangkan berbasis pada pemanfaatan new information and cominication technologies (internet) menunjukkan majunya e-government. Pengembangan e-service di AS untuk saat ini tidak hanya sebatas menyediakan informasi melalui website seperti informasi tentang tata cara layanan, biaya layanan, dan sebagainya, ataupun sekedar layanan interaktif seperti menyediakan formulir aplikasi layanan yang dapat diunduh (download) dan berkomunikasi dengan penyelenggarakan layanan untuk menyampaikan pertanyaan atau keluhan melalui email, online chat, dan online aplications.
Lebih canggih dan semua itu, e-service di AS telah memungkinkan bagi warga di sana untuk melakukan transaksi dengan penyelenggara layanan, seperti mengisi aplikasi pembayaran pajak secara online, menghitung sendiri nominal pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan alat bantu yang tersedia pada website, sekaligus membayarnya dengan menggunakan credit card tertentu melalui website pemerintah, seperti pada layanan internet banking. Warga AS juga dapat secara online mengurus berbagai aplikasi layanan, seperti akte kelahiran atau memperbarui surat ijin mengemudi dan KTP (ID cards).
Penyelenggaraan layanan di AS bahkan tidak hanya sekedar online dan memfasilitasi interaktivitas antara pemerintah dan warganya, tetapi sistem dan infrastrukturnya telah terintegrasi dengan baik antar tingkat lembaga maupun lintas lembaga. Demikian juga untuk online service, seperti permintaan salinan akte kelahiran, kematian, pernikahan, perpanjangan surat ijin mengemudi (Driver License), pembayaran pajak, dan sebagainya. National website juga dapat memandu kita untuk menemukan layanan yang kita perlukan, meskipun untuk tahap berikutnya kita mengakses layanan pada website pemerintah negara bagian.
Meskipun tata cara penyelenggaraan e-service antar negara bagian beragam, sebagian besar negara bagian telah memiliki fasilitas layanan online. Contohnya adalah layanan untuk mendapatkan salinan akte kelahiran, pernikahan, dan kematian. National vebsite akan memandu pengguna layanan untuk masuk pada sistem e-service dan penyelenggara layanan di negara bagian dimana pengguna layanan berdomisili. Layanan untuk mendapatkan akte tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu bisa melalui online aplication, pengiriman aplikasi melalui pos (formuIr aplikasi dapat diunduh dan website), dan tentunya dapat datang langsung ke kantor penyelenggara layanan. Informasi tentang prosedur, lama waktu, biaya layanan, dan cara pembayaran dapat diperoleh dengan sangat mudah dan jelas melalui website. Pengguna layanan dapat memilih alternatif cara mengakses layanan dan pembayaran yang menurutnya paling mudah dan praktis. Yang jelas untuk mengakses layanan-layanan seperti itu, termasuk dalam hal ini adalah perpanjangan SIM dan paspor yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat dilakukan secara online mulai dari mengajukan aplikasi hingga pembayarannya (e-payment).
Terdapat tiga pilihan cara untuk mengakses Iayanan tertentu di AS, contohnya memperpanjang surat ijin mengemudi (drivers’ licenses), yaitu secara online atau menggunakan Internet, melalui hantaran pos, atau datang Iangsung di tempat pelayanan. Namun tidak semua warga dapat mengurus pelayanan yang diperlukannya melalui Internet. Untuk memperpanjang SIM, pengurusan secara online hanya dapat dilakukan apabila warga yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengakses Iayanan melalui perantara atau hantaran pos, kemudian telah mendapatkan surat pemberitahuan untuk memperbarul SIM yang di dalamnya terdapat Renewal Identification Number (RIN), memiliki alamat tempat tinggal dan data din yang sama dengan sebelumnya atau tidak berubah, memiliki Social Security Number (SSN) yang terdaftar pada the Social Security Administration, dan memiliki kartu kredit yang valid. Ketika seorang warga memenuhi semua persyaratan itu maka dirinya dapat mengurus porpanjangan SIM secara online atau melalui Internet. Namun apabila tidak memenuhi persyaratan itu maka yang bersangkutan harus datang Iangsung ke tempat pelayanan.
Di Indonesia masih sangat sedikit lembaga pemerintah yang memiliki upaya serius untuk mengenali kebutuhan dan keluhan warga dalam pelayanan publik di wilayah atau sektor yang menjadi tanggungjawabnya. Apabila sebelumnya penyelenggaraan survei pengguna layanan masih sebatas proyek sesaat yang tidak berkelanjutan, sekedar untuk memenuhi UU Pelayanan Publik yang mewajibkan daerah untuk mengevaluasi kinerja pelayanan setiap tahunnya. Pemda atau lembaga penyelenggara layanan yang telah menyelenggarakan survei pengguna dan menyusun indeks kepuasan masyarakat belum banyak yang memanfaatkan hasilnya sebagai informasi penting dalam memperbaiki sistem dan proses penyelenggaraan layanan.
Begitu juga dengan penyediaan dan pengelolaan sistem dan sarana penyampaian pengaduan. Masih sangat sedikit pemerintah daerah yang melakukannya dan berfungsi efektif, atau setidaknya memberikan pilihan dan kemudahan bagi warga untuk menggunakannya. Salah satunya yang dapat dijadikan teladan adalah Pemkot Yogyakarta yang mengembangkan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang. berbasis TIK. Selain dapat menyampaikan keluhannya secara online melalui website (www.upik.jogjakota.go.id), warga Kota Yogyakarta juga dapat menyampaikannya melalui email, telepon, fax, dan sms. Selain memiliki banyak alternatif media untuk menyampaikan keluhan, warga yang menyampaikan keluhan juga dijamin untuk mendapatkan respon dan Pemerintah Kota atau lembaga penyelenggara layanan.

Menurut Dwiyanto, 2007) di Indonesia tidak tersedianya sistem dan mekanisme untuk menyampaikan keluhan yang dikelola sendiri secara profesional oleh pemerintah atau lembaga penyelenggara layanan menjadikan banyak warga yang memilih untuk menyampaikan keluhannya melalui media massa atau melalui website jejaring sosial Media massa (surat kabar atau radio) merupakan media yang dianggap lebih efektif terutama oleh kalangan non pemerintah untuk menyampaikan keluhan, dibandingkan media yang disediakan oleh pemerintah yang kebanyakan tidak dikelola secara professional.

No comments: