04 June 2013

KKN dan Peran Masyarakat dalam Kamtibmas

Jalurberita.com - Kapolda Jabar, Irjen Pol. Tubagus Anis Angkawijaya memerintahkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota polisi di lingkungan Polda Jabar yang melakukan korupsi, Kapolda tidak akan menoleransi anggotanya yang korupsi. Tegas Anis "Dalam masalah korupsi, seorang pimpinan di Polri tidak boleh tidak tahu anggota ada yang korupsi. Para kasatker/kasatwil jangan diam apabila ditemukan indikasi korupsi yang dilakukan anggotanya. Segera ditindak, jangan sampai ketangkap duluan oleh KPK!" dalam acara penandatanganan pakta integritas para pejabat utama Polda Jabar, para kapolres/kapolrestabes, kasat lantas, kasi was, dan kanit reg ident jajaran Polda Jabar, di Mapolda Jabar, Jln Soekarno-Hatta Bandung.

Kapolda menegaskan, untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pakta integritas begitu penting artinya. Selain pakta integritas, perlu juga dilakukan supervisi atau pengawasan di semua bidang pelayanan kepolisian."Saya meminta semua anggota di jajaran Polda Jabar, mulai sekarang mari kita benahi institusi Polri. Karena itu, kita harus berubah, jangan sampai terjadi distrust terhadap institusi Polri," paparnya.

Implementasi dari pakta integritas, ujarnya, yaitu tidak terjadinya praktik KKN pada seluruh bidang dalam tubuh Polri. Mulai dari pelayanan lalu lintas di bidang pelayanan administrasi SSB, penyelesaian perkara/kasus hukum, serta proses rekrutmen anggota Polri. Di samping itu, Anis pun meminta tidak terjadinya beking-membekingi dalam kasus perjudian dan tidak terjadi gratifikasi atau rekening gendut, serta segala bentuk penyimpangan yang dilakukan anggota Polda Jabar.

Lebih lanjut Anis menyatakan, pemberantasan KKN di tubuh Polri sesuai dengan Maklumat Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Nomor MAK/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk melaksanakan tema "Berani Jujur, Hebat!" dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2011, serta Maklumat Kapolri Nomor MAK/01/XI/ 2012 tanggal 23 November 2012 tentang pelayanan di bidang Satpas, Samsat dan BPKB. Diantaranya tampilan pemimpin di tubuh Polri pun diharapkan bersifat keteladanan, melayani, konsultan, menjamin kualitas kerja dan anti KKN serta gratifikasi.

Dan maklumat Kapolri tersebut berisi lima poin. Pertama, setiap anggota Polri wajib mengetahui dan menerapkan pola pengawasan terhadap semua kebijakan atau program dengan memberdayakan manajemen pengawasan secara holistik yang melibatkan unsur pimpinan, satker pengemban fungsi pengawasan, pengawas eksternal dan bawahan.

Kedua, seluruh pimpinan Polri di semua level, wajib menampilkan tampilan anti-KKN dan memberikan keteladanan, bersifat melayani, berperan sebagai konsultan dan quality assurance. Ketiga, seluruh anggota Polri dalam kapasitas selaku bawahan, agar berani secara etis mengingatkan, mencegah, dan menolak perintah atasan yang bernuansa KKN.

Keempat, pengawas eksternal supaya tidak ragu-ragu secara independen untuk mengawasi, mengoreksi, menegur kami, agar Polri dapat melayani masyarakat dengan prima dan anti-KKN. Kelima, seluruh masyarakat, agar dapat bersama-sama dengan pihak Polri mematuhi maklumat ini untuk tidak melakukan KKN, tidak kompromi dengan polisi yang korup.

Peran Masyarakat dalam Kamtibmas
Subtansi keluhan masyarakat terhadap Polri, tampaknya paling mendasar adalah bagaimana pelayanan publik  dapat diberikan secara cepat/tepat waktu, adanya jaminan rasa aman dan nyaman dalam jalinan hubungan antara Polri-masyarakat yang sinergis.

Setidaknya ada lima aspek pelayanan yang perlu memperoleh perhatian serius, yaitu yaitu aspek reabilitas pelayanan (reliability), aspek responsivitas  pelayanan (responsiveness), aspek jaminan kepastian pelayanan (assurance), aspek fasilitas pelayanan yang baik dan nyaman (tangibles)  serta aspek sikap petugas yang bisa memahami/merasakan kebutuhan pencari layanan (empathy).

Aspek reabilitas pelayanan (reliability) adalah tentang bagaimana kualitas pelayanan petugas kepolisian harus dapat diandalkan. Oleh karena itu, Polri (perlu) menyusun dan memiliki standard pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sehingga meskipun pelayanan dilakukan oleh petugas yang berbeda-beda, output kualitasnya tetap akan sama.

Aspek responsivitas  pelayanan (responsiveness) adalah tentang bagaimana petugas Polri mampu merespons secara cepat dan akurat keadaan atau kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik kepolisian. Responsivitas pelayanan dapat terlihat dari kuatnya keinginan dan kemauan petugas Polri dalam membantu menindaklanjuti permasalahan masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangannya. Polri yang responsif dapat digambarkan sebagai sosok polisi yang cepat merespons permintaan pelayanan dan tanggap menindaklanjutin keluhan.

Aspek jaminan kepastian pelayanan (assurance) adalah tentang bagaimana intitusi Polri harus mampu memberikan jaminan pelayanan yang berkualitas dengan cara menempatkan petugas Polri yang memang ahli dibidangnya (take the right man on the right place). Dengan demikian, masyarakat akan memperoleh kepastian bahwa permasalahannya memang ditangani oleh petugas Polri yang memiliki  kemampuan, keahlian, dan pengetahuan memadai sesuai bidang pelayanan yang diberikan. Aspek fasilitas pelayanan yang baik dan nyaman (tangibles), adalah yang berkaitan dengan fasilitas fisik pelayanan, dapat berupa fasilias bangunan/gedung, peralatan, ruang tunggu, perlengkapan dan termasuk juga sampai penampilan fisik personel.

Aspek sikap petugas yang bisa memahami/merasakan kebutuhan pencari layanan (empathy), berkaitan dengan bagaimana petugas Polri menunjukkan kepedulian dan memahami permasalahan yang sedang dialami masyarakat. Petugas Polri yang memiliki empaty dapat digambarkan sebagai polisi yang mudah dihubungi masyarakat (dalam batasan tertentu), sabar mendengarkan dan berusaha memahami harapan masyarakat baik sebagai korban maupun pengguna layanan lainnya, dll.

Kelima aspek yang menjadi fokus pelayanan publik tersebut merupakan instrument sangat penting bagi Polri untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yang sedang dijalankan, setidaknya Polri telah berhasil mereformasi pelayanan publiknya antara lain melalui program quick wins yang dapat berdampak nyata dan membuahkan hasil serta dirasakan oleh masyarakat. Program quick wins ini, terutama yang terkait dengan peningkatan pelayanan untuk quick response Sabhara, transparansi pelayanan di bidang SIM, STNK dan BPKB. Selanjutnya reformasi birokrasi di tubuh Polri saat ini sedang berjalan dengan sasaran utama perubahan pada mind set dan culuture set dalam melayani masyarakat. Akhir capaian yang menjadi harapan puncak dari masyarakat adalah Polri yang yang profesional dan dicintai rakyat. (berbagai sumber google)

No comments: