11 June 2013

Kemitraan Polri dan Masyarakat

Jalurberita.com -  Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Kemitraan (Partnership) adalah sebuah organisasi multipihak yang bekerja dengan badan-badan pemerintah, organisasi-organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat untuk memajukan reformasi di tingkat lokal, nasional, dan regional. Kemitraan (Partnership) membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik diIndonesia secara berkelanjutan http://id.wikipedia.org/wiki/Kemitraan_bagi_Pembaruan_Tata_Pemerintahan)

Bentuk kemitraan Polri dan masyarakat di wujudkan kedalam sepuluh program prioritas Kapolri Komjen Timur Pradopo yaitu: 1. Pengungkapan penyelesaian kasus-kasus menonjol.  2. Meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking, dan korupsi.  3. Penguatan kemampuan Densus 88 Anti Teror melalui peningkatan kerja sama dengan satuan antiteror TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 4. Pembenahan kinerja reserse dengan program "Keroyok Reserse" melalui peningkatan kompetensi penyidik.  5. Implementasi struktur baru dalam organisasi Polri.  6. Membangun kerja sama melalui sinergi polisional yang pro aktif.  7. Memacu perubahan mindset dan culture set Polri.  8. Menggelar sentra pelayanan kepolisian di berbagai sentra kegiatan publik.  9. Mengembangkan layanan pengadaan sistem elektronik.  10. Membangun dan mengembangkan sistem informasi terpadu dan pengamanan Pemilu 2014.


10 Program Kapolri, Adapun implementasinya sebagai berikut :
1. 100 hari pertama (November 2010-Januari 2011) dengan kegiatan perioritas  : Pengungkapan penyelesaian kasus-kasus menonjol, Meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking, dan korupsi.
2. Tahap kedua, Februari-Desember 2011 , dengan kegiatan : Penguatan kemampuan Densus 88 Anti Teror melalui peningkatan kerja sama dengan satuan antiteror TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,  Pembenahan kinerja reserse dengan program "Keroyok Reserse" melalui peningkatan kompetensi penyidik, Implementasi struktur baru dalam organisasi Polri,  Membangun kerja sama melalui sinergi polisional yang pro aktif.
3. Tahap ketiga, Januari-Desember 2014 , dengan program  ; Memacu perubahan mindsetdan culture set Polri, Menggelar sentra pelayanan kepolisian di berbagai sentra kegiatan publik, Mengembangkan layanan pengadaan sistem elektronik
4. Tahap keempat, Januari-Desember 2014 - Membangun dan mengembangkan sistem informasi terpadu.


Dalam program partnership building yang dilakukan melalui kegiatan pesona sejuta kawan, seperti membina club-club sepeda motor, mengarahkan dan menggalang genk-genk motor yang meresahkan masyarakat untuk menjadi club-club sepedamotor yang bermartabat dan patuh hukum, membina club-club otomotive, merangkul pemuda-pemuda agar terhindar dari penyalahgunaan Narkoba, mengajak para aktifis buruh/pekerja, aktifis Mahasiswa/Pelajar, aktifis LSM untuk memahami bahwa dalam setiap kegiatan unjuk rasa/penyampaian pendapat dimuka umum Polri sifatnya mengamankan kegiatan agar dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman, jadi polisi adalah sahabat dari pengunjuk rasa agar apa yang disampaikan tepat sasaran dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi salah besar jika para pengunjuk rasa menganggap polisi adalah musuh, begitu juga sebaliknya.


Melalui pencanangan program Partership Building, diharapkan setiap anggota Polri dapat menampilkan dua sisi yang berbeda namun merupakan satu kesatuan utuh dalam dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu : Pertama, sisi tegas yang harus semakin kuat dan kokoh ditanamkan dalam usaha-usaha untuk memberantas kejahatan dan menanggulangi pelanggaran hukum, terutama tindak pidana/kejahatan yang merugikan keuangan Negara dan meresahkan masyarakat seperti korupsi, narkoba, perjudian, minuman keras/minuman oplosan yang mematikan, pembalakan liar, perdagangan manusia, curat, curas dan lain-lain. Kedua, sisi humanis dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta dalam bermitra dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Jangan sampai terjadi sebaliknya, humanis terhadap pelaku kejahatan dan malah mempersulit pelayanan kepada masyarakat, jika hal ini sampai terjadi maka oknum-oknum anggota Polri seperti ini harus ditindak tegas, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebaiknya dilakukan amputasi/pemecatan.


Oleh karenanya, Polri perlu terus menerus untuk melakukan pembenahan di segala bidang serta melakukan introspeksi dan retrospeksi diri untuk menegaskan komitmen Polri guna memenuhi harapan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan nasional, Polri tidak perlu alergi dengan krtitik-krtitik pedas yang ditujukan padanya, sepanjang itu untuk memberikan masukan dan menjadikan Polri menjadi lebih baik. Harus selalu diingat bahwa Polri berasal dari rakyat, oleh rakyat dan segala kiprahnya juga untuk rakyat.


Profesi sebagai anggota Polisi di belahan manapun di dunia ini memang sangat unik, jika dibandingkan dengan profesi catur wangsa penengak hukum lainnya (Hakim, Jaksa dan Pengacara), saking uniknya dari tugas polisi ini tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya, setiap anggota Polri dituntut harus dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, ketika menghadapi permasalahan di lapangan yang dianggap membahayakan atau demi kepentingan publik, polisi diberi hak untuk melakukan diskresi kepolisian, sehingga timbullah istilah yang mengatakan bahwa setiap anggota Polri, kakinya berada pada dua lokasi berbeda yang menakutkan, yaitu kaki kanan di penjara, kaki kiri di kuburan. Artinya jika anggota polisi salah dalam berindak/mengambil keputusan maka anggota polisi tersebut akan menerima sanksi hukum, namun jika ia terlambat mengambil keputusan maka akan jatuh korban (bisa polisi itu sendiri atau masyarakat).


Memperkuat polisi
Timur Pradopo tidak keliru ketika mengatakan masyarakat perlu diberdayakan untuk menjaga keamanan. Itu menjadi keliru ketika dipahami masyarakat diberdayakan jadi polisi, bawa pentungan dan main hakim sendiri. Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Kepolisian Negara RI jelas menyatakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Polri.


Jika negara punya kemauan dan kemampuan melindungi warga negaranya, ruang gerak ormas milisi akan semakin terbatas. Melindungi di sini bukan hanya urusan keamanan, tapi juga meliputi penyediaan pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan perlindungan kebebasan. Jika itu tercapai, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, termasuk Polri di dalamnya, akan pulih kembali. Kelompok milisi tak akan berani melakukan kekerasan, tak ada lagi yang bisa mereka tawarkan, dan jasa mereka tak lagi diperlukan.


Selain terus diawasi, Polri mesti terus didukung oleh DPR dan masyarakat agar mampu menjalankan tugasnya. Masyarakat bisa meringankan tugas polisi dengan mencegah dan menyelesaikan permasalahan di tengah mereka secara kekeluargaan, bukannya berlagak menjadi aparat penegak hukum dan melakukan kekerasan. (gambar inset google.com)

No comments: