27 May 2013

Kepala Desa, BPD, RW Harus Netral (tidak memihak salah satu calon)

Jalurberita.com - Tanggal 19 mei 2013 di kabupaten Bandung Barat akan dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2013-2018 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu mekanisme yang di tempuh dalam rangka mengembangkan demokrasi yang ada di Indonesia sebagai mana tertuang dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Namun dalam perkembanganya dilapangan sering dijumpai indikasi pelanggaran-pelangaran yang seharusnya tidak  dilakukan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang sama Pasal 79,  (1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan: a. hakim pada semua peradilan;. b. pejabat BUMN/BUMD; c.  pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negera d.  kepala desa.

Kepala Desa
Menggaris bawahi kepala desa sebagai bagian dari pemerintahan kabupaten bandung barat maka seharusnya tidak ada dalam bagian tim pemenangan salah satu calon, namun kenyataanya dengan adanya bukti surat terlampir dari http://www.facebook.com/photo.php?fbid=647493118601629&set=o.266011820112065&type=1&theater yaitu berupa tembusan dalam surat yang bernomor istimewa / RW/15/5/2013, yang isinya memberikan laporan kepada kepada kepala desa (sebagai laporan) hal ini mengindikasikan adanya sebuah perintah dari kepala desa yang bersangkutan, sehingga hal ini menguatkan bahwa pemerintah desa itu tidak ada dalam posisi “NETRAL” atau telah melanggar pada 79 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Bukti surat yang terlapirpun telah melanggar PP No 72 tahun 2005 pasal 16 diantaranya menyebutkan kepala desa dilarang :  huruf (a) menjadi pengurus partai politik, (b) merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan; (c) merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD, dan (d) terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden,dan pemilihan kepala daerah.
Sementara untuk sanksinya sendiri dalam pasal 17 ayat 1 kepala desa bisa diberhentikan : huruf (c) diberhentikan. Dan Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
2 huruf c karena : (d) dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan; (e) tidak melaksanakan kewajiban kepala desa (f) melanggar larangan bagi kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan RW
Hal lain yang juga berhubungan dengan surat terlampir dimana memberikan tembusan kepada Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, selaku ketua Kordes desa tersebut. Ini merupakan penghianatan kepada demokrasi yang mana menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
BPD seharusnya menjadi pilar terdepan dalam membangun demokrasi yang ada di desa bukan menjadi pelopor untuk memenangkan salah satu calon yang juga adanya indikasi “penekanan kepada masyarakat” hal ini jelas-jelas telah melanggar Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ayat (2) BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
Dengan adanya bukti terlampir maka BPD tersebut terindikasi telah melanggar Pasal 15 ayat (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang : b.  Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; d.  Menyalahgunakan wewenang; f. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri-sendiri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, merugikan kepentingan umum, meresahkan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan  mendidkriminasikan warga Negara atau golongan masyarakat lain;
Dalam hurup d. meyalahgunakan wewenang ini dengan jelas karena BPD yang ada di desa tersebut menjadi ketua kordes yang menggiring pada salah satu pasangan calon bupati Kabupaten Bandung Barat.

No comments: