09 April 2013

Repisi UU Otonomi Dan Hak Preogratif Bupati dan Wakil Bupati

Jalurberita.com- Perhelatan 19 Mei 2013 sudah di depan mata, gelaran hajat besar Pilkada kabupaten Bandung Barat  ini pun marak dengan berbagai gesekan dan kepentingan masing-masing kelompok yang di bungkus oleh kepentingan masyarakat. Hal ini mengingat ada lima bakal calon (balon) yang siap maju menjadi calon Bupati-wakil Bupati, baik dari partai maupun independen.

Hajatan PILKADA memang berbeda dengan pilpres, mengingat besarnya kewenangan daerah sejak bergulirnya otonomi daerah. Kepala daerah-lah yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dengan kata lain, masyarakat lebih banyak berharap kepada kepala daerah dalam memperbaiki kondisi yang telah ada. Agar pilkada dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat, dibutuhkan sistem, prosedur, serta perangkat yang tepat. Keberhasilan pelaksanaan pilkada tidak terlepas dari peranan aparat pelaksanaannya, yaitu KPU beserta jajarannya, mulai dari sekretariat, panwas, PPK, sampai PPS. Aparat yang profesional, kompeten, serta netral akan dapat mewujudkan pilkada secara jujur dan adil. Namun, menjelang pelaksanaan pilkada, netralitas aparat pegawai negeri sipil (PNS) justru banyak dipertanyakan.
Hal itu bisa dimaklumi, mengingat sejarah birokrasi Indonesia yang selama lebih dari 32 tahun dijadikan tunggangan politik oleh golongan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada satu sisi, PNS adalah aparat pemerintah yang dituntut untuk bersikap netral dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan di sisi lain, mereka juga anggota masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan politis maupun ekonomis tersendiri menyangkut siapa yang akan terpilih.Meski pemerintah memberi sinyal PNS yang tidak netral atau berpihak kepada salah satu kandidat kepala daerah akan ditindak tegas, hal ini menimbulkan rasa skeptis dan pesimistis. Ini karena pada tahap implementasi sangat sulit. Peringatan tinggal peringatan, tapi pelanggaran jalan terus.
Menyoal netralitas PNS dalam pilkada bisa dilihat dari dua aspek. Pertama, PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kandidat kepala daerah. Kedua, PNS yang terlibat karena dilibatkan atau melibatkan diri.
Untuk PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kandidat kepala daerah, kalau kita cermati perangkat peraturan perundang-undangan antara UU No. 32/2004 tentang Pemda dengan petunjuk pelaksanaannya, yaitu PP No. 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta petunjuk teknisnya, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang PNS yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tidak sejalan. Bahkan saling bertentangan.
UU No. 32/2004, sangat jelas pasal 59 ayat (5) huruf g menyatakan partai politik (parpol) atau gabungan parpol pada saat mendaftarkan pasangan calon wajib menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS. Peraturan Pemerintah No. 6/2005 pasal 42 ayat 2 huruf f, pasangan yang diajukan oleh parpol atau gabungan parpol wajib melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS.
Dalam UU No. 43/1999 pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan parpol serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, pegawai negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus parpol. Sanksi terhadap PNS yang terlibat dalam politik diatur dalam PP No. 12/1999. Menurut PP No. 12/1999, PNS yang menjadi anggota/pengurus parpol diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji pokok terakhir selama setahun. Jika dalam tempo tiga bulan ia tak melaporkan diri, ia akan dipecat. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/18.1/M.PAN/5/2004 mengatur tentang sanksi bagi PNS yang terlibat dalam kampanye Pemilu 2004.
PP No. 6/2005 pada lampiran, aturan main tidak sejalan bila kita cermati formulir model B6-KWK yang harus dilampirkan untuk melengkapi berkas pencalonan, tentang surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, tetapi pada UU No. 32/2004 pasal 59 ayat 5 huruf g dan PP No. 6/2005 pasal 42 ayat 2 huruf f, disyaratkan melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS. Mundur begitu menjadi calon kepala daerah atau mundur apabila terpilih menjadi kepala daerah. Dua substansi yang berbeda untuk satu permasalahan.
Pada Peraturan BKN No. 5/2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang PNS yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah, semakin rinci mengatur PNS yang akan menjadi kandidat dalam pilkada. Hal ini sangat beralasan, mengingat BKN adalah institusi yang paling berkompeten terhadap keberadaan PNS. Sebagai catatan, aturan yang dibuat BKN tidak sejalan dengan aturan yang berada di atasnya, baik PP No. 6/2005 maupun UU No. 32/2004.
Pada 6 ayat 1 Peraturan BKN No. 5/2005 menyatakan bahwa (a) apabila PNS terpilih dan diangkat menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah diberhentikan dari jabatan organiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (b) apabila tidak terpilih menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah diaktifkan kembali dalam jabatan negeri. 
Dari aturan ini, jelas PNS tidak perlu mundur bahkan yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatan negeri. Jangankan mundur dari PNS, yang bersangkutan tidak perlu kehilangan jabatan. Bandingkan dengan aturan lain apabila  menjadi anggota/pengurus parpol, menjadi anggota legislatif, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), PNS diwajibkan mundur.
Pada konteks ini, posisi PNS semakin kukuh karena syaratnya sangat sederhana. Pasal 6 ayat 2 menyatakan, pengaktifkan kembali dilakukan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan pengaktifkan dalam jabatan negeri kepada pejabat pembina kepegawaian yang diberi tenggang waktu selama 14 hari kerja setelah hasil pilkada ditetapkan oleh KPU sebagaimana pasal 6 ayat 3. Sedangkan ayat 4 pasal 6, posisi PNS yang menjadi kandidat dan gagal memenangkan pilkada diberi peluang yang sangat bagus. Yakni pejabat pembina kepegawaian paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan, menetapkan pengaktifkan kembali PNS yang tidak berhasil memenangkan pilkada dalam jabatan semula. 
Ini semua menggambarkan bahwa PNS yang gagal memenangkan pilkada kalau masih berminat, nyaris tanpa kesulitan jabatan akan diperoleh kembali karena pejabat pembina kepegawaian langsung menetapkan kembali tanpa syarat. Kecuali tidak melebihi masa tenggang 14 hari. Tidak diperlukan persyaratan yang rumit dan pertimbangan lainnya. 
Sepertinya, Departemen Dalam Negeri organisasi yang memproses PP dan BKN paling berkepentingan terhadap PNS, tidak rela manakala kadernya ’’pagi-pagi" mundur dari jabatannya atau bahkan dari PNS-nya. Sementara kemenangan belum tentu diperoleh. Di sinilah KPU harus benar-benar cermat untuk selalu jeli menerapkan atau menggunakan instrumen yang tersedia. Hal ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa salah satu ciri bangsa Indonesia adalah parsial, sektoral, dan ego masing-masing tinggi tanpa mau memperhitungkan pihak lain. 
Dari mekanisme tersebut, maka seharusnya tidak terjadi seorang anggota/pengurus parpol yang masih berstatus PNS dan menduduki jabatan negeri. Maka PNS yang menjadi anggota parpol harus menetapkan pilihannya untuk tetap PNS atau berhenti.Pada posisi ini, PNS menjadi dilematis dan ada kesan ’’dirugikan" pada pesta demokrasi lokal lima tahunan. Apalagi PNS-PNS inilah nantinya yang akan dipimpin secara langsung. Ironis memang! PNS harus tutup mata dan telinga. Hak politik dan partisipasi pada pilkada hanya di dalam bilik suara yang waktunya tidak lebih dari lima menit untuk menggunakan hak politiknya. Selebih dari itu, PNS dilarang. Bahkan akan ditindak tegas manakala tidak netral. Karena apa pun yang akan dilakukan dalam konteks pilkada, pasti netralitasnya akan dipertanyakan. Pasal 66 PP No. 6/2005 dengan jelas pasangan calon dilarang melibatkan PNS.
Apakah mungkin PNS akan tahan untuk tidak ikut ambil bagian dalam proses pilkada? Apakah mungkin kandidat kepala daerah tidak tertarik dan melirik terhadap potensi PNS? Diakui atau tidak, banyak PNS yang memanfaatan momentum pilkada untuk mengubah nasib. Selama jumlah jabatan tidak sebanding dengan stok SDM dari PNS yang secara normatif memenuhi syarat menduduki jabatan tersebut, rasa-rasanya pilkada bisa dimanfaatkan untuk mengubah konfigurasi pejabat lima tahun ke depan. Kondisi semacam inilah yang ditengarai menjadi titik rawan PNS tidak netral.
Hak Preogratif Bupati dan Wakil Bupati.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah pasal 25 Bupati dan Wakil Bupati mempunyai wewenang  : dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan Perda,menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan  melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bila dikaitkan dengan Pilkada yang akan di gelar di kabupaten bandung barat dan di kabupaten lainyapun keberadaan PNS tidak banyak dirugikan bila di bandingkan dengan masyarakat yang mendorong Balon ataupun partai politik yang mendorong balon menjadi Bupati, sehingga seharusnya PNS bisa memposisikan “PNS yang Netral”
Namun ketika menyikapi perkembangan yang terjadi dan mengikuti perkembangan social yang ada di masyarakat sudah saatnya bupati dan wakil bupati mendapatkan hak Prerogatif seperti hak Prerogatif presiden mendapatkan mentri sebagai pembantu presiden.
hak Prerogatif  (bahasa Latin: praerogatio, -onis (femininum); bahasa Inggris: prerogative; bahasa Jerman: das Vorrecht; "hak istimewa") dalam bidang hukum adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Hal ini merupakan aspek umum dari hukum feodal atau kerajaan. Kata "prerogatif" dalam bahasa Latin diartikan hak lebih tinggi (diberi preferensi) dalam makna hukumnya.
Penggunaan dalam budaya modern kata "prerogatif" memberi nuansa dalam persamaan hak asasi manusia untuk berhak mengambil keputusan sendiri, misalnya: "Adalah hak prerogatif seseorang untuk melakukan apa yang diingininya". Lawan dari istilah ini dalam sejarah hukum adalah larangan bahwa seseorang untuk menggunakan hak pribadinya dalam menentukan nasib.
Revisi undang-undang otonomi sudah harus mampu mengakomodir kepentingan masyatakat “non PNS” untuk dapat membantu Bupati dan wakil bupati dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Dengan adanya masyarakat sipil “non PNS” maka pada akhirnya PNS, akan dapat berjalan pada rel-nya berupa PNS yang netral tanpa ada kepentingan dalam menyukseskan Bupati dan Wakil Bupati.
Namun bila PNS akan aktif membantu Bupati dan Wakil bupati  maka harus mengundurkan diri dari PNS sehingga pungsi PNS sebagai pelayan masyarakat tidak akan terbebani dengan hiruk pikuknya politik yang ada di daerah tersebut. Dengan adanya repisi undang-undangn otonomi yang memberikan   hak Prerogatif  Bupati dan Wakil bupati  dalam mendapatkan stafnya dalam membantu kinerja pemerintah maka kepentingan PNS hanya sampai kepada tingkat Sekda dan kalaupun PNS mau menjadi Kepala SKPD itu semua menjadi haknya Prerogatif  Bupati dan Wakil bupati apakan akan mengambil dari PNS ataupun Masyarakat Non PNS.
Kolaborasi antara PNS yang sistim karir dengan masyarakat non PNS dalam birokrasi pemerintahan akan menjadi solusi dalam meningkatkan pelayanan dan propesional PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

No comments: