08 April 2013

Konflik Ogan Komering Ulu Dan Solusi

Jalurberita.com  - Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah itu pas untuk menggambarkan kejadian berdarah pada Kamis (7/3/2013) pagi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Kota kecil yang damai itu, tiba-tiba terkoyak oleh aksi brutalisme aparat TNI melawan Polisi.Sungguh, kejadian memalukan itu menjadi cermin bagi negeri ini yang kerap dilanda aksi gegap gempita bentrok warga di berbagai daerah. Betapa tidak, dua pasukan yang seharusnya menjadi garda depan dalam pengamanan warga dan penegakan hukum, justru mempertontonkan aksi brutal hingga memangsa banyak korban.

Amuk massa sekitar 90 anggota TNI itu dipicu oleh kabar meninggalnya salah seorang anggota TNI bernama Pratu Heru Oktavinus, anggota Batalyon 15/ 105, pada 27 Januari 2013. Heru tewas karena ditembak mati oleh anggota Polisi Lalu Lintas Polres OKU Brigadir Wijaya saat terlibat perkelahian di Desa Sukajadi, OKU.Perkelahian malam itu bermula saat Brigadir Wijaya dan sejumlah polisi lalu lintas menggelar razia kendaraan bermotor. Setelah melakukan razia, Brigadir Wijaya duduk di Pos Polisi 902, Jalan Lintas Tengah Sumatra.

Lalu, melintaslah rombongan Pratu Heru Oktavianus yang berjumlah lima motor. Mereka baru pulang dari acara sunatan di Lorong Duku, Kelurahan Kemala Raja, Baturaja Timur, OKU, melintas di depan pos. Saat berada di lokasi razia, Pratu Heru yang tertinggal dari rombongannya dihentikan, namun berhasil meloloskan diri sambil menghina polisi.
Mendengar hinaan itu, Brigadir Wijaya menjadi naik pitam dan mengejar Briptu Heru. Brigadir Wijaya berhasil menyusul Briptu Heru. Dia kemudian menendang motor Briptu Heru hingga terjatuh. Kemudian, terjadilah percekcokan yang berujung pada adu fisik.

Namun kemudian, Brigadir Wijaya menembak Briptu Heru dua kali. Satu tembakan mengenai punggung, satu lagi menembus leher.Briptu Heru kemudian dibawa ke Rumah Sakit Santo Antonius Baturaja. Namun beberapa saat kemudian dia tewas. Sejak itulah situasi di Baturaja, OKU, menjadi tegang. Mapolres OKU dijaga ketat untuk mengantisipasi kemungkinan serangan. Hingga akhirnya, polisi menetapkan Brigadir Wijaya sebagai tersangka tunggal kasus pembunuhan Briptu Heru.

Dua bulan berlalu, tak ada kejelasan penanganan kasus tersebut. Hal itu membuat para tentara di barak Batalyon 15/ 105 naik pitam. Teman-teman Heru dari Batalyon Armed 15/ 105 TNI mendatangi Mapolres OKU pada Kamis pagi pukul 07.30 WIB. Mereka menggunakan truk dan motor. Sebagian dari tentara itu juga membawa sangkur. Mereka datang ke Mapolres OKU untuk menanyakan perkembangan kasus penembakan Heru.
"Mereka bergerak tanpa sepengetahuan pimpinan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Suhardi Alius di kantor Humas Mabes Polri, Kamis (7/3/2013). Mediasi pun tidak berjalan mulus. "Pembicaraan tidak berlangsung lama, lalu situasinya mendadak tak terkendali dan menjadi perusakan," ujar Suhardi.

Entah apa yang terjadi, pada pukul 09.30 WIB, para tentara itu naik pitam. Mereka merusak dan membakar Mapolres OKU. "Mungkin mereka tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Maka terjadi keributan yang berujung dengan pembakaran," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul kepada.
Akibatnya, sebagian kantor Polres OKU ludes dilalap si jago merah. Selain itu, 4 mobil dan 70 motor turut dirusak dan dibakar. Kekacauan ini juga menyebabkan 16 tahanan kabur, lainnya dievakuasi.

Tak hanya itu, aksi brutal ini juga menyebabkan tiga anggota Polres OKU terluka dan harus dirawat di ruhah sakit. Mereka adalah Briptu Berlin Mandala yang mengalami luka tusuk di dada dan tangan, Aiptu Marwani luka tusuk di paha, dan Bripka M yang mengalami luka bakar. Usai melakukan pembakaran, puluhan anggota Batalyon 15/ 105 itu meninggalkan Mapolres OKU yang sebagian telah habis dilahap api. Namun, para tentara itu tidak berhenti melakukan perusakan. Di perjalanan, mereka juga menghancurkan dua pos lalu lintas dan pos sub sektor. Mereka bahkan menyerbu Mapolsek Martapura. Akibatnya, Kapolsek Martapura Kompol Ridwan terluka dan dalam kondisi kritis."Kapolsek dalam keadaan luka cukup parah dan diterbangkan ke Sumsel untuk dievakuasi, semoga bisa diselamatkan jiwanya," kata Suhardi. Namun dia memastikan, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Masalah Kesejahteraan
Komisi III DPR pun mengutuk keras peristiwa pembakaran kantor Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Disinyalir, pembakaran kantor polisi itu dilakukan oleh oknum anggota TNI.Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsudin, meminta agar aparat kepolisian dan TNI proaktif dalam mengusut tuntas peristiwa itu. Menurutnya, oknum pembakaran itu harus segera ditindak sesuai hukum yang berlaku di tanah air.
"Perlu dilakukan penyelesaian tegas dan terukur serta segera turun ke lapangan secara bersama Polri dan TNI. Dan menindak tegas pelaku yang membakar," kata Aziz kepada wartawan, Jakarta, Kamis (7/3/2013).

Menurut dia, peristiwa pembakaran itu diduga akibat masalah perbedaan tingkat kesejahteraan aparat kepolisian dan TNI, yang berkembang ke masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dan berujung kepada konflik berkepanjangan. "Masalah kedua, koordinasi yang tidak dilakukan secara berkelanjutan," kata Aziz. Untuk itu, Aziz berinisiatif melakukan rapat gabungan antara Komisi III dengan Komisi I DPR. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan guna meminta pertanggungjawaban aparat Kepolisian dan TNI atas peristiwa tersebut. Sebab, peristiwa itu telah menciderai kondite aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan TNI. Selain itu, peristiwa itu memberikan contoh yang tidak baik kepada rakyat.

Selama ini, hubungan TNI-Polri cenderung kurang harmonis. Konflik yang terjadi di OKU hanyalah satu kisah dari rentetan konflik yang pernah terjadi di antara kedua belah pihak di berbagai daerah. Bisa dikatakan konflik yang terjadi OKU itu hanyalah puncak gunung es. Menurut catatan yang dilansir Litbang Kompas, dalam kurun waktu 2006-2013, sudah tujuh kali terjadi konflik antara TNI -Polri. Celakanya, ternyata empat dari konflik itu terjadi di daerah yang kini menjadi lokus peristiwa, yakni di Palembang, Sumatera Selatan. Antara lain, baku tembak antara oknum polisi dan oknum aparat TNI di Muara Rawas, Agustus 2006, kantor polisi diserang oknum anggota TNI di Muara Enim (Juli 2010). Kemudian, Januari 2013 dua anggota TNI bentrok dengan petugas polisi satlantas yang mengakibatkan tertembaknya salah seorang anggota TNI. Dari kasus terakhir yang belum tuntas itu, kemudian berbuntut panjang pada tragedi Maret ini, Mapolres OKU diserang dan dibakar.

Eskalasi konflik TNI-Polri yang terjadi di Palembang mestinya tidak perlu berbuntut panjang menjadi anarkis seperti yang terjadi saat ini kalau saja pemangku kepentingan seperti kepala kepolisian daerah, panglima daerah militer, dan pemerintah daerah bisa mengidentifikasi masalah dan sedini mungkim mencari jalan keluar guna menengahi labirin persoalan dan konflik yang membelit TNI-Polri di daerah itu.

Kini, nasi sudah menjadi bubur, konflik sudah pecah dan korban sudah jatuh. Kasus ini harus dibawa ke ranah hukum. Karena, perbuatan merusak, membakar, dan menyerang adalah tindakan pidana yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Karena pelaku berasal dari instansi militer, kasus ini mesti diselesaikan melalui jalur pengadilan militer. Setelah proses hukum berjalan, barulah kemudian mencari jalan keluar dan solusi tepat agar ke depan bentrok yang kerap terjadi tidak terulang kembali.

Akar Konflik
Konflik yang terjadi di OKU Palembang setidaknya menunjukkan bahwa ada kegagapan profesionalitas di tubuh TNI-Polri dalam menghadapi situasi masyarakat yang dinamis, sehingga mereka tidak sanggup menangani masalah internalnya sendiri dengan baik. Setidaknya, ada beberapa penyebab mengapa budaya konflik yang kini mendera TNI-Polri terus berkepanjangan.

Pertama, masih kentalnya budaya militerisme di tubuh TNI maupun Polri. Reformasi di tubuh TNI dan Polri dalam konteks transformasi politik nasional, menghendaki hadirnya tentara yang mengedepankan rasionalitas dan bersikap manusiawi, bukan menampakkan tindakan emosional dan tidak humanis. Tindakan kekerasan dan emosional dalam pendekatan militer tidak akan menyelesaikan persoalan, namun malah akan berbuah kekerasan. Namun, di sini bukan berarti TNI-Polri tidak boleh menggunakan senjata, namun penggunaan kekerasan dengan senjata harus sesuai dengan prosedur yang baku dan bukan semaunya sendiri.

Kedua, adanya kompleksitas persoalan yang belum diimbangi oleh tingkat profesionalisme dan kedisiplinan tinggi, baik oleh TNI maupun Polri. Peliknya persoalan yang mendera di masa transisi politik dewasa ini, diakui atau tidak, cukup menguras energi kalangan aparat kepolisian. Demikian pula sesungguhnya kalangan tentara mengalami hal serupa, mengingat beberapa kasus yang berpotensi menuju disintegrasi bangsa.

Ketiga, menurunnya wibawa pimpinan TNI-Polri. TNI dan Polri bekerja dengan sistem komando. Secara normatif, anak buah harus taat perintah atasan, artinya tidak boleh menyimpang dari tugas yang diberikan. Hal itu dilakukan dengan tingkat disiplin tinggi. Jikalau mereka tidak taat aturan, itu terjadi karena mereka menganggap patronase yang ditampilkan pimpinan kurang menjadi cerminan yang baik bagi mereka.
Keempat, kurang adanya relasi dan koordinasi antar-aparat kepolisian dengan pihak TNI. Dampaknya adalah terasa adanya jurang pemisah yang lebar antara aparat kepolisian dan aparat TNI.

Kurangnya komunikasi, dialog intensif, terutama pada level bawah memunculkan hal yang fatal. Misalnya, mereka lebih mudah tersinggung dan menunjukkan arogansi masing-masing saat menjalankan tugas di lapangan. Terlebih lagi, bila di dalam diri individu mereka ada sebuah prasangka-prasangka yang tertanam kuat, yang bisa terakumulasi dan memunculkan konflik.

Syarief Hidayatullah Azyumardi Azra
Guru Besar UIN Syarief Hidayatullah Azyumardi Azra menilai sebaiknya posisi Polri diletakan di bawah Mendagri bukan, di bawah presiden langsung. Hal ini guna menghindari adanya pertikaian dengan TNI yang kerap terjadi."Iya, itu salah satu solusi karena selama ini posisi Polri langsung berada di bawah presiden sementara TNI di bawah Kementerian Pertahanan (Kemhan). Jadi, ini memang ketidakadilan. Ketimpangan dalam posisi kelembagaan negara," kata Azyumardi, di Jakarta, Minggu (10/3).

Menurutnya, salah satu cara untuk memperbaiki ketimpangan yang terjadi adalah mengubah amandemen UUD 45 maupun mengubah undang-undang (UU) Polri dan TNI.
"Maka itu harus diamandemen, pasal-pasal yang terkait dengan itu, ataupun UU Polri dan UU TNI, itu juga harus disesuaikan. Kalau tidak, ini potensi bom waktu. Tidak bisa diatasi dengan main rebana sama-sama, atau misalnya saling menggendong. Itu hanya lip-service saja," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menilai, sejauh ini masih terdapat ketidakjelasan wewenang fungsi keamanan dan pertahanan antara Polri dan TNI. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut dia menilai perlu meletakan posisi Polri di bawah Mendagri.
"Saya secara pribadi setuju. Begini, Polri sebagai elemen keamanan dalam negeri, tentu menurut saya harus di bawah suatu kementerian. Dalam hal ini, tentu yang cocok adalah Kementerian Dalam Negeri," jelas Sohibul. Menurutnya, penyelesaian pertikaian yang kerap terjadi berulangkali antara TNI-Polri harus diselesaikan secara serius.
"Harus ada upaya-upaya yang lebih serius, jangan upaya-upaya yang sifatnya artificial, dibuat-buat, atau superficial, yang kulit-kulit saja. Tetapi lebih kepada substansi. Karena itu harus diperbaiki secara struktural," ujarnya.

Namun demikian, politisi PKS itu tidak memberi penegasan ketika disinggung persoalan ini harus diselesaikan dengan mengamandemen UUD 45 kelima atau melalui revisi UU.
"Prosesnya kita pelajari, tetapi yang pasti saya setuju dengan itu (Polri di bawah Mendagri). Prosesnya harus dilihat apakah ini harus mengamandemen konstitusi tentu harus dipelajari," katanya.

No comments: