01 March 2013

Membangun Mutu Pelayanan kepada masyarakat

Jalurberita.com - Dalam era reformasi tuntutan untuk perubahan Kepolisian semakin nampak  salah satunya dengan dengan memisahkan organisasi Polri dan TNI. Perubahan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap bentuk organisasi dan manajemennya, tetapi juga berpengaruh terhadap sikap, perilaku para penyandang jabatan dalam mengaplikasikan tugas pokok, fungsi dan peran Polri sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Langkah tersebut berupa, perbaikan dalam bidang instrumental, structural dan cultural, khususnya dalam bidang instrumental, Kapolri telah mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik. Diharapkan dengan Kode Etik ini seluruh anggota Polri dapat merubah budayanya agar sejalan dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat khususnya mengenai persepsi masyarakat tentang penegakan hukum, pemelihara Kamtibmas dan pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, Polri senantiasa harus memperhatikan tuntutan masyarakat yang berada dalam suasana euphoria demokrasi. Oleh sebab itu peningkatan mutu kualitas pelayanan masyarakat merupakan upaya terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri, sehingga tidak terkesan sebagai penguasa arogansi kekuasaan dan harus dilayani.
Membangun mutu pelayanan Polri berarti bagaimana membangun atau membentuk Polri yang memiliki kepribadian yang etis dalam melaksanakan tugas dan memiliki jiwa yang dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma etika Kepolisian.
Perilaku setiap anggota Polri yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat pada pelaksanaan tugasnya akan terlaksana secara baik dan profesional, sehingga terwujud kondisi rasa aman dan terjaminnya ketertiban umum bagi masyarakat serta perwujudan reformasi Polri yang mengarah visi, misi dan tujuan reformasi. Etika Kepolisian yang menjadi dasar pelaksanaan tugas bagi anggota Polri akan dijadikan sebagai pedoman bagi dirinya dalam berperilaku di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat akan benar-benar merasakan kehadiran Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.
Polri sebagai pelindung masyarakat diharapkan memiliki kemampuan    dalam    memberikan    perlindungan    bagi   masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya serta merasa tentram dan damai. Sebagai pengayom masyarakat, Polri diharapkan memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, ajakan, pesan dan nasehat yang dapat dirasakan dan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.
Sebagai Pelayan Masyarakat dalam setiap langkah dan pengabdiannya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan dan ramah serta proporsional. Dengan demikian Polri senantiasa melakukan tindakan-tindakan Kepolisian untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan Kamtibmas
Meningkatkan Mutu Etika hubungan dengan Masyarakat.
Dalam Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, diatur dalam pasal 2 yang berbunyi Ruang Lingkup Pengaturan Kode Etik Profesi Polri menyangkup : a) Etika kepribadian. b) Etika kenegaraan. c) Etika kelembagaan. d) Etika hubungan dengan masyarakat. Sedangkan etika hubungan dengan masyarakat yang perlu dilakukan seorang anggota Polri, yaitu:
Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap HAM. Dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Azasi Manusia No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Hak Azasi Manusia No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa ”Demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia, hakekat dan keberadaan manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang”.
Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga Negara. Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat mengutamakan pelayanan secara terbuka, menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara, meninggalkan sifat-sifat kekerasan menuju ke sifat pelayanan, bimbingan, penyuluhan dan pendidikan dalam suasana yang aman dan nyaman.
Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat. Polri senantiasa dalam melakukan tindakan-tindakan Kepolisian selalu berdasarkan norma-norma yang berlaku dengan merespon kebutuhan masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat dengan  melakukan  tindakan  dari  hati  ke  hati,  menunjukkan  bahwa tindakan petugas Kepolisian memang tulus, jujur, terbuka, profesional dalam memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani dan membimbing masyarakat, sehingga tindakan Polri dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral maupun tehnik profesi. 
Menegakan hukum demi terciptanya tertib social serta rasa aman public. Supremasi hukum merupakan tuntuntan rakyat reformasi, oleh karena itu Polri dalam melakukan penegakan hukum harus profesional, mandiri, bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, dan dalam penyelenggaraan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas dari KKN dengan tetap menjunjung tingggi azas keadilan dan kebenaran.   Dengan demikian semua kegiatan Polri dalam melaksanakan penegakan hukum memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Polri sebagai pelindung masyarakat diharapkan memiliki kemampuan dalam memberikan perlindu- ngan bagi   masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya serta merasa tentram dan damai. Sebagai pengayom masyarakat, Polri diharapkan memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, ajakan, pesan dan nasehat yang dapat dirasakan dan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram. Sebagai Pelayan Masyarakat dalam setiap langkah dan pengabdiannya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan dan ramah serta proporsional.
Melakukan tindakan pertama Kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas Kepolisian baik sedang bertugas maupun di luar dinas. Polri dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, dan berupaya memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat yang menghendaki terwujudnya supremasi hukum, tegaknya hak azasi manusia, adanya demokratisasi dan transparansi. Gambar inset google

No comments: