27 December 2012

Potensi Konflik Yang Ditimbulkan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kada

Jalurberita.com - Syamsuddin Haris, yang mengutip definisi konflik dari Albert F. Eldridge, mengemukakan, bahwa konflik biasanya didefinisikan sebagai suatu kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini biasanya berbentuk non-fisik, tetapi bisa pula berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan, dan bisa pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan.[1]
Menurut para teoritisi konflik, pertentangan dapat didefinisikan sebagai konflik, manakala pertentangan itu bersifat langsung, yakni ditandai interaksi timbal balik di antara pihak-pihak yang bertentangan. Pertentangan itu juga dilakukan atas dasar kesadaran pada masing-masing pihak bahwa mereka saling berbeda atau berlawanan.
Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 65 undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pemilihan  kepala daerah dan  wakil  kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Dalam tahapan pelaksanaan  meliputi: a). Penetapan daftar pemilih; b) Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;  c) Pemungutan suara;  d) Penghitungan suara; dan e) Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan. Adapun potensi konflik yang di timbulkan dalam penyelenggaraan Pemilukada pada setiap tahapan adalah sebagai berikut :
Penetapan Daftar Pemilih atau  Penyusunan daftar Pemilih saat ini masing berpotensi kerawanan timbunya konflik terbukti pada pemilu 2009 dan Pemilukada di Mamuju[2] pada Pemilukada dalam tahapan ini masih dijumpai masyarakat yang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Yang pada Pilpres 2009 di ambil solusi dengan memberlakukan KTP sebagai daftar pemilih. Namun dalam Pilkada Bupati dan Walikota kebijakan koordinasi di pengang oleh KPUD, dengan berbagai persoalan internal KPUD baik (SDM, Anggaran, Sistem dan Metode, kebijakan Perundang-undangan dan lainya) sehingga diprediksikan masih akan terjadi aksi unjuk rasa, melakukan protes baik dengan cara damai maupun dengan cara anarki.
Pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Tahap pengusungan bakal calon oleh partai, gabungan partai, calon independen saat ini menyimpan potensi sangat rawan terjadi gangguan keamanan. Hal ini akan memicu konflik dari partai atau gabungan partai yang tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan per undang-undangan.
Penetapan Pasangan Calon, diprediksikan akan terjadi konflik di dalam internal partai pendukung bakal calon Bupati dan Walikota, karena adanya kepentingan dalam kelompok-kelompok tertentu yang tidak lolos dalam penetapan pasangan calon tersebut. Masa Kampanye merupakan ajang untuk mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon. Tahap kampanye saat ini merupakan titik yang paling rawan terutama kampanye terbuka yang melibatkan massa dalam jumlah yang banyak. Kerawanan yang akan timbul antara lain : money politik, perkelaian antar kelompok, penghadangan, penyanderaan dan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas dan lain-lainnya.
Masa tenang, pada masa tenang sering terjadi kegiatan kampanye kampanye hitam (black campaigh) dan money politik sehingga sangat rawan terjadinya konflik baik antara partai, antara calon dan antara simpatisan partai maupun calon. Pemungutan dan penghitungan suara; hari pemungutan suara saat ini sering terjadi kerawanan akibat adanya kelompok yang memaksa kelompok pendukung lain untuk memilih calonnya dengan cara melakukan “pemaksaan” atau menghalang-halangi pihak lain pendukung saingannya untuk tidak melakukan pencoblosan. Ancaman yang mungkin timbul adalah: teror, unjuk rasa, sabotase, pengusakan, perkelaian kelompok, dan lain-lainnya.
Penetapan hasil Pilkada, penetapan hasil pemilu oleh KPUD saat ini sering memancing kerawanan akibat calon yang dinyatakan kalah tidak menerima kekalahannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Para pendukung calon yang kalah tidak menerima kekalahan dan melakukan protes dengan berbagai cara yang mengudang kerawanan keamanan bahkan melakukan pelanggaran hukum. Adapun bentuk ancaman yang akan terjadi antara lain : unjuk rasa, penculikan, pembakaran, sabotase dll. Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Walikota, pada tahap pelantikan berpontensi terjadinya kerawanan gangguan Kamtibmas berupa upaya mengganggu, menunda bahkan upaya menggagalkan pelantikan Bupati dan Walikota yang tidak terpilih. Adapun bentuk ancaman yang diprediksikan akan terjadi antara lain Unjuk rasa, memblokiran jalan, pembakaran,  sabotase,teror dan lain-lainya.
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 30 ( 4) yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum. Dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.  
Kemudian dalam penanggulangan tindak pidana Pemilukada Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  ayat (3)  Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan  wakil  kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah  yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.
Khusus dalam penanggulangan tindak pidana Pemilukada, maka tugas dan peran Polri yang ditonjolkan disini adalah untuk menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari apa yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 sampai 5, pasal 5, pasal 4, pasat  5,  pasat  6 /  pasaf  7 KUHAP yang  menyatakan  bahwa penyelidik dan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dimana untuk Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Dalam melakukan penyidikan atas laporan baik dari masyarakat maupun  panwaslu diharapkan telah melengkapi dengan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat mempercepat proses kelengkapan perkara menjadi P21 sehingga penegakan hukum dapat dengan cepat dilakukan secara demokrasi sesuai dengan tuntutan perundang-undangan.
Pengamanan Pemilukada secara langsung oleh POLRI dilakukan melalui suatu operasi Kepolisian Terpusat yang mengedepankan KOD dimana Pemilukada dilaksanakan sedangkan Polda memberikan back up kekuatan dalam pelaksanaan pengamanan tersebut. Rangkaian pengamanan tersebut dilakukan dalam proses Manajemen Operasional POLRI, berupa Perencanaan (Planning), Penggerakkan (Actuating), Koordinasi (Coordination), dan pengawasan (controling). Adapun dalam mengantispasi tindakan Anarkhis dalam kegiatan Pemilukada maka Polri melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
Fungsi deteksi, dalam kegiatan ini fungsi intelejen, Reskrim, Samapta, Binamitra, Lalu-lintas  melakukan kegiatan deteksi dini ke titik-titik yang diprediksikan akan mengganggu jalanya Pemilukada. Pimpinan Polres melakukan koordinasi lintas sektor terutama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi terutama KPU, Panwaslu, Pemda, Balon, Tokoh Formal dan informal sehingga potensi konflik yang timbul dapat dileminir sedini mungkin sehingga tidak menimbulkan tindakan yang anarki. Fungsi Preemtif, dalam kegiatan ini fungsi-fungsi pembinaan berupa sosialisasi perundang-undangan dan peraturan-peraturan maupun tatacara  yang terkait dengan kegiatan tahapan Pilkada, terus dioptimalkan baik dengan cara sosialisasi, pelatihan, dan lainya sehingga semua komponen yang terlibat dalam kegiatan pemilukada tidak terjadi lagi perbedaan pendapat dalam melihat perundang-undangan yang dijadikan pijakan dalam pelaksanan Pilkada.
Fungsi Preventif, berupa fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemilukada dilakukan oleh anggota yang betul-betul mampu bersikap netral sehingga pengawasan yang dilakukan sesuai dengan peran dan tugasnya pengawasan terhadap pemilukada sehingga dapat dihasilkan pemilukada yang demokrasi.Fungsi Represif atau penegakan hukum yang dilakukan Polri terkait dengan pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilukada atas laporan baik dari partai, masyarakat maupun bawaslu diserahkan kepada pengadilan sehingga dapat tercipta akuntabel dan tranparasi dalam penegakan hukum.
Potensi konflik yang timbul dalam proses Pemilukada terdapat pada masa persiapan, dan tahap pelaksanaan, yang meliputi: Penetapan daftar pemilih; Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;  Pemungutan suara; Penghitungan suara; dan Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan. Antisipasi pengamanan Pemilu Kada sehingga tidak  terjadi anarkhisme dengan melakukan Fungsi deteksi, mengedepankan fungsi intelejen, Reskrim, Samapta, Binamitra, Lalu-lintas  melakukan kegiatan deteksi dini ke titik-titik yang diprediksikan akan mengganggu jalanya Pemilukada. Fungsi Preemtif, melakukan sosialisasi perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang terkait, Fungsi Preventif,  meningkatkan fungsi pengawasan Fungsi Represif atau penegakan hukum dengan mempercepat berkas menjadi P21.



[1] Syamsuddin Haris, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1988.
[2] http://www.politikindonesia.com/index.php?k=nusantara&i=7752

No comments: