21 December 2012

PK-KNPI Kecamatan Lembang Pertanyakan Dana CRS

Jalurberita.com - PK-KNPI Kecamatan Lembang pertanyakan dana Coorporite Social Responsbility (CRS) yang ada di wilayah Kecamatan Lembang-Kabupaten Bandung Barat. Bermunculannya hotel-hotel, tempat wisata yang ada di wilayah Bandung Utara tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang ada di wilayah Bandung Utara.

Menurut Dede Sofyan ketua PK-KNPI Kecamatan Lembang hotel-hotel, tempat wisata cenderung afatis, kurang respon dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Lanjut Dede, dalam pembangunan bukan hanya pemerintah yang harus berandil besar, melainkan juga sektor privat dan masyarakat sendiri mempunyai kewajiban yang sama. Dengan pola pembangunan yang berasal dari bawah  (grass root), setidaknya beban pembangunan yang ada di pemerintah dapat dikurangi. Oleh karena itu, Pemerintah khususnya PK-KNPI kecamatan Lembang meminta komitmen swasta dalam hal ini  hotel-hotel, tempat wisata secara khusus sebagai wujud pertanggungjawaban atas dampak negatif yang ditimbulkan.

Menurutnya hotel-hotel, tempat wisata yang ada di wilayah Lembang bila dikaikan dengan tingkat kesejateraan dapat diindikasikan  melanggar Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan  Undang-Undang No. 25 tahun 2007 pasal 15 (b) dan pasal 16 (d) tentang Penanaman Modal (UU PM), yang isinya setiap perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.

Lanjut Dede Sofyan hal lainya yang mengatur tentang CRS, berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara. Melalui kebijakan ini BUMN diwajibkan untuk turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dengan cara menyisihkan sebagian laba dari perusahaan. Kebijakan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara no. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang sebelumnya dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 juga tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara.

Tanggung jawab sosial sektor dunia usaha yang dikenal dengan nama Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan wujud kesadaran perusahaan sebagai upaya meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya. Di tengah situasi masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih jauh dari sejahtera, maka perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan finansial mereka semata. Perusahaan dituntut untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan publik. 

No comments: