28 November 2012

Sinergitas Kepolisian, Pemda Dan Masyarakat

Jalurberita.com - Salah satu produk Reformasi Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana pada  pasal 13 yaitu : Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tergambar lebih jelas dalam Misi Polri yaitu mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.


Dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan pasal 14, Polri bertugas : (1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; (3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; (6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; (7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; (8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; (9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; (11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta (12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menyadari peran dan tugas Polri yang sangat besar maka sinergitas Polri baik dengan Pemda, masyarakat, TNI dan lintas sektor lainnya sangat perlu dilakukan sehingga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat terwujud sehingga tuntutan masyarakat berupa demokratisasi, Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta menjunjung perlindungan HAM  dapat terwujud sesuai dengan pasal 13 (c) Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Guna menciptakan harmonisasi antara Polri, Pemda dan masyarakat maka salah satunya dengan dikeluarkanya Perkap no 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas polri atau yang lebih dikenal dengan konsep pemolisian masyarakat (community policing). Dalam konteks beradaptasi inilah, dikembangkan konsep pemolisian masyarakat (community policing) yang menekankan pada prinsip kemitraan dan problem solving.
Kemitraan masyarakat dan polisi memungkinkan anggota polisi mengenal masyarakat tempatnya bekerja dan menguasai masalah-masalah setempat. Sementara problem solving atau penyelesaian masalah diperlukan sebagai sarana yang memungkinkan polisi menangani kondisi yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan menangani akar masalah yang berada di balik suatu kasus. Sedangkan pemda selain mempunyai peran dan tugasnya menjaga kamdagri juga sebagai penyedia dana dalam menjaga kamdagri yang dapat di tuangkan dalam APBD yang dirancang oleh pemerintah daerah bersama DPRD sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah .
Peran Dan Fungsi Polri
Pelaksanaan tugas Polri dalam era reformasi dan kemandirian Polri saat ini dituntut melakukan perubahan dan pembenahan sesuai dengan harapan masyarakat.  Undang-Undang Kepolisian Negara RI No. 2 tahun 2002 telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perubahan Polri sebagai bagian integral dan reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani adil dan makmur.
Rumusan tugas pokok Polri sesuai dengan pasal 13 UU No. 2 tahun 2002, mengandung substansi “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat” bersumber dari kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Substansi dari “menegakkan hukum” bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan peradilan pidana. Substansi tugas pokok “memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat” bersumber dari kedudukan fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (public service) dan termasuk kewajiban umum kepolisian.
Untuk melaksanakan dan mewujudkan tugas pokok Polri sesuai dengan pasal 13 UU No. 2 tahun 2002, maka  Polri melaksanakan tugas sesuai dengan pasal 14 UU No. 2 tahun 2002 : (1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; (3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; (6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; (7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; (8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; (9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; (11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta (12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peranan Polri dalam era otonomi daerah.
Banyak hal yang harus dilaksanakan oleh Polri sebagai upaya meningkatkan peranannya dalam sistim pemerintahan, khususnya dalam hal kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi lain untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif sehingga tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional dapat tercipta.
Otonomi daerah menurut pasal 1 (5) adalah hak, wewenang, dan  kewajiban daerah otonom untuk mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Adapun dalam perkembanganya potensi konflik yang dapat menggangu kamdagri baik horisontal maupun vertikal, antara lain: (1) kewenangan (2) pemekaraan daerah, (3) Isu putra daerah (4) Pilkada (5) isu ketimpangan pembagian pendapatan antara daerah dan pusat dan (6) Isu ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah, merupakan potensi-potensi konflik yang harus segera disikapi dan dicarikan jalan keluarnya.
Dengan kondisi potensi-potensi konflik yang akan muncul maka diperlukan sinergitas dan harmonisasi Polri baik dengan Pemda maupun dengan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 pasal 13, 14, 15, bahwa Polri  sebagai koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, namun dalam pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi belum optimal masih dijumpai baik dalam koordinasi, pengawasan, dan pembinaan belum mampu berakibat kepada terciptanya keamanan dalam negeri sehingga ancaman potensi konflik bisa muncul kapanpun.
Sinergitas Polri Dengan Pemda Dan Masyarakat
Menyadari akan tugas Polri kedepan yang begitu komplek, maka Polri mutlak memerlukan sinergitas baik antara pemda, TNI dan partisipasi publik atau masyarakat dalam rangka ikut menjaga kamtibmas. Secara internal polri telah, sedang melakukan berbagai perubahan salah satunya aspek cultural berupa traspormasi kultural polri dari “militeristik” menuju “civilian police” (kepolisian-sipil), dari “dilayani menjadi melayani”, atau perubahan pendekatan perilaku dari antagonis menjadi protagonis.
Berbicara partisipasi baik dari Pemda maupun dari partisipasi publik maka erat kaitannya dengan pemenuhan harapan masyarakat terhadap Polri yang menurut Reith (1943), dengan tidak terpenuhinya harapan publik dapat berisiko mengikis dukungan masyarakat terhadap kerja institusi Polri. Padahal dukungan publik merupakan aset utama bagi polisi agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Kerjasama atau adanya partisipasi masyarakat terhadap Polri dalam rangka mengantisipasi perkembangan sistem keamanan mutlak dilakukan apalagi bila dikaitkan dengan rasio jumlah Polri yang menurut  standart PBB adalah 1: 500 polisi dibandingkan dengan jumlah masyarakatnya). Di Indonesia kurang lebih 1 : 2000.
Dengan kondisi tersebut maka sinergitas  antara Polri, Pemda dan instansi terkait mutlak dilakukan sehingga partisipasi masyarakat dapat di tumbuhkembangkan sesuai dengan pasal  14 ayat (1) huruf c, dinyatakan: membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; (f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negen sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
Dalam pasal 42 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan tentang sifat hubungan kerja sama yang harus didasarkan atas : (a) Sendi-sendi hubungan fungsional. (b) Saling menghormati. (c) Saling membantu. (d) Mengutamakan kepentingan umum. Dan (d) Memperhatikan hierarki. Sedangkan dalam pasal 42 ayat (2) menegaskan bahwa hubungan dan kerja sama didalam negeri dilakukan terutama dengan unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain serta masyarakat dengan mengembangkan azas partisipasi dan subsidiaritas.
Azas partisipasi adalah suatu azas yang memberikan peluang bagi warga masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan azas subsidiaritas adalah azas yang mewajibkan Polri mengambil tindakan yang perlu sebelum instansi teknis yang berwenang hadir di tempat kejadian, dan jika instansi berwenang telah ada maka Polri segera menyerahkan hal tersebut kepadanya. Hubungan kerja sama Kepolisian dengan pemerintah daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Adapun pola pembinaan kemampuan kepolisian khusus, penyidik pegawai negen sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (satpol PP, PPNS, Satpam) telah digariskan sesuai dengan strategi dasar pembinaan Aparatur Negara Republik Indonesia yang pada hakekatnya juga bersifat umum dan merupakan suatu keseluruhan yang saling berkaitan, guna  memperoleh hasil yang optimal, sejalan dengan Strategi dasar diatas, dalam pasal 15 (2) huruf g UU No.2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
Hal tersebut sesuai Perkap Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, bahwa partisipasi masyarakat terhadap Polri berupa deteksi dini, peringatan dini, dan memberikan laporan kejadian kepada Polri. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimilik polri pasal 14 (f) sebagai koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

No comments: