19 November 2012

Koordinasi Pemerintah Desa dan Sekolah sangat lemah

Jalurberita.Com – Komentar dari pesbukers atas nama Jaga Satru dalam forum Diskusi Aktivis KBB tentang pembangunan Sekolah Dasar Gudang kahuripan 1,2 dan 3  di desa gudang kahuripan kecamatan lembang kabupaten bandung barat yang disinyalir menurut jaga satru ada indikasi orang dinas juga ikut bermain sehingga banyak  sekali kejanggalan dalam pembelian barang, contohnya untuk  beton atap masa menggunakan pasir giling mestinya pasirbeton, ini baru satu temuan kata jaga Satru.

Munculnya status dari pesbukers atas nama Jaga Satru ini membuat komentar bermacam-macam ada yang mendukung ada pula yang tidak mendukung. Telusuran jalurberita.com ke lapangan menemukan bahwa Jaga Satru adalah kepala Desa Gudang Kahuripan kecamatan lembang Kabupaten Bandung Barat sehingga hal wajar bila ada pembangunan di wilayahnya  tidak sesuai dengan aspirasi warga akan menjadi boomerang bagi pemerintahan desanya .

Menurut ketua DPC Partai NasDEM Kecamatan Lembang Ujet Sofyan hal ini mengindikasikan bahwa koordinasi antara pemerintah Pusat khususnya pemerintahanKabupaten Bandung Barat dengan pemerintahan Desa tidak terjalin bahkan mungkin hal-hal yang bersentuhan dengan anggaran tidak dilibatkan, khususnya dengan anggaran yang di salurkan kepada pembangunan SD.

Lanjut Ujet dalam Undang-undang No 32 tahun 2004,   tersebut pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana beraviliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota.


Efetifitas pelaksanaan tugas pemerintah desa sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemerintah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dalam UU No. 32 tahun 2004, yakni pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daearahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional. Pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Dimana kedua lembaga desa tersebut diharapkan dapat  bekerjasama dalam mewujudkan pemerintah desa yang efektif.

Idealnya baik pihak sekolah yang didalamnya ada kepala sekolah, komite sekolah dan pemerintah desa harus saling mengisi dalam pembangunan di wilayah desa gudang kahuripan sehingga pada giliranya akan tercipta transfaransi baik sekolah maupun pemerintah desa**.

No comments: