02 July 2012

Pedagang Pasar Panorama Lembang pertanyakan Perda


Jalurberita.com - Pedagang Pasar Panorama Lembang "POKSANG" yang di wakili A.Hendrawan mempertanyakan peran Perda nomor 12 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi menyebutkan bahwa Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 

Lanjut Ahendra, Mengaris bawahi tawar menawar dalam proses jual beli barang dagangan maka keberadaan pasar panorama lembang sangat penting dilindungi baik oleh masyarakat pasar sebagai subjek dalam proses kegiatan maupun pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.
Seiring perkembangan masyarakat dan pertumbuhan masyarakat ada sebagian orang, kelompok dengan modal yang besar berencana dan sedang berlangsung akan membuat sebuah pertokoan dengan lokasi di samping pasar lembang sehingga bertentang dengan Perpres No. 112/2007 dan Permenindag No. 53/2008 tentang penataan pasar modern dan tradisional, Perbup 404/2011 tentang penataan pasar modern dan tradisional, yang direvisi menjadi Perbup 409/2012 dan perda nomor 12 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi :

Yang akan dipertanyakan oleh paguyuban pasar lembang "Poksang" menurut Ahendra berupa :
1. Dalam Pasal 16 perda KBB No 12 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Khusus untuk toko modern, ditetapkan jarak dari pasar tradisional: 
a. 500 m (lima ratus meter) untuk daerah lingkungan perkotaan; dan. 
b. 1000 m (seribu meter) untuk daerah lingkungan pedesaan.
Sedangkan dilapangan yang terjadi keberadaan pembangunan Pertokoan, kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimilki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha sangat dekat dengan Pasar Panorama Lembang dengan jarak hanya ­+ 10 meter arah utara pasar lembang.

2. Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern dalam pendirian berkewajiban : 
(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib: 
a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;. 
b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;. 

c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan. 
d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. 
Mengaris bawahi Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat jelas terlihat dengan keberadaan Hypermarket yang sudah ada dengan lokasi yang pendirianya juga bertentangan dengan perda KBB No 12 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar, Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi, khususnya Pasal 4 tentang jarak berdirinya Hypermarket dengan pasar tradisional, yang sampai dengan tahun 2012 peran pemda tidak dapat melaksanakan perda yang dibuatnya dengan terus memberikan izin kepada Hypermarket.

Kondisi pendapatan pedangang pasar lembang setiap harinya terus merosok dan ada juga yang gulung tikar, bila keberaan Toko Modern terus dilaksanakan maka pasar lembang lambat-laun akan hilang, dimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat, khususnya bagi pedangang pasar panorama lembang.

No comments: