DONASI pulsa 30,000 ke 085220145220 anda berhak mendapatkan Kumpulan Skripsi # Polri # PNS Kumpulan Skripsi Polri,Pns Pree Majalah Digital

01 May 2012

Tahapan Pemilu dan Permasalahannya

Jalurberita.com - Hari-H pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 disepakati diselenggarakan pada 9 April 2014. Tahap persiapan pelaksanaannya dimulai 20 bulan sebelumnya atau Agustus 2012.Berikut tahapan pemilu legislatif 2014 yang disepakati Pansus UU Pemilu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Pansus UU Pemilu, Arwani Thomafi, kepada detikcom, Kamis (9/2/2012).
Berbagai Potensi Konflik yang Ditimbulkan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kada akan selalu mengiringi tahapan pemilu. Menurut Syamsuddin Haris, yang mengutip definisi konflik dari Albert F. Eldridge, mengemukakan, bahwa konflik biasanya didefinisikan sebagai suatu kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini biasanya berbentuk non-fisik, tetapi bisa pula berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan, dan bisa pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan.
Menurut para teoritisi konflik, pertentangan dapat didefinisikan sebagai konflik, manakala pertentangan itu bersifat langsung, yakni ditandai interaksi timbal balik di antara pihak-pihak yang bertentangan. Pertentangan itu juga dilakukan atas dasar kesadaran pada masing-masing pihak bahwa mereka saling berbeda atau berlawanan.
Pada tahap Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Parpol peserta Pemilu dilakukan dimulai sekurang-kurangnya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara selama 5 bulan (Agustus – Desember 2012) masih adanya konflik antara peserta pemilu yang tidak dapat masuk menjadi peserta pemilu akan menjadi sebuah bom waktu yang dapat menghambat proses berjalanya pemilu yang berpedoman pada mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabilitas, efisien dan efektif.
Proses penyediaan data kependudukan dilakukan sekurang-kurangnya 16 bulan sebelum hari pemungutan suara (sekitar bulan Desember 2012) pada tahap ini meskipun di rencanakan akan berdasarkan pada e-KTP masih menyisakan berbagai permasalahan yang mungkin timbul diantaranya dijumpai masyarakat yang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Yang pada Pilpres 2009 di ambil solusi dengan memberlakukan KTP sebagai daftar pemilih. Namun dalam Pilkada Bupati dan Walikota kebijakan koordinasi di pengang oleh KPUD, dengan berbagai persoalan internal KPUD baik (SDM, Anggaran, Sistem dan Metode, kebijakan Perundang-undangan dan lainya) sehingga diprediksikan masih akan terjadi aksi unjuk rasa, melakukan protes baik dengan cara damai maupun dengan cara anarki.

Pada tahap Pemerintah dan KPU melakukan sinkronisasi data pemilih yang akan berlangsung selama 2 bulan diprediksi akan di ikuti oleh berbagai demo terkait dengan data yang ada di KPU. Penyerahan data potensial pemilih dari Pemerintah kepada KPU dilakukan sekurang-kurangnya 14 bulan sebelum hari pemungutan suara dan dilanjutkan proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan selama 8 bulan.
KPU melakukan penetapan daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan sekurang-kurangnya 16 bulan sebelum hari pemungutan suara selama 3 bulan (Desember 2012 – Februari 2013)
Proses pencalonan disepakati dilakukan selama 5 bulan (Mei–September 2012) di presiksi akan adanya unjuk rasa dari calon yang tidak mendapatkan kursi dengan melakukan demo kepada partai politik di mana ia mencalonkan. Karena pada umumnya politik transaksional masih berlaku.
Pelaksanaan tahapan kampanye dilakukan sejak 3 hari ditetapkannya partai politik peserta pemilu hingga 1 hari sebelum masa tenang dengan durasi selama 15 bulan (Januari 2013 – April 2014) Masa Kampanye merupakan ajang untuk mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon. Tahap kampanye saat ini merupakan titik yang paling rawan terutama kampanye terbuka yang melibatkan massa dalam jumlah yang banyak. Kerawanan yang akan timbul antara lain : money politik, perkelaian antar kelompok, penghadangan, penyanderaan dan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas dan lain-lainnya.

Pengadaan dan pendistribusian logistik dilakukan selama 6 bulan dimulai sejak bulan Oktober 2013 – Maret 2014 atau pasca penetapan daftar calon tetap. Pelaksanaan tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara dilakukan selama 1 bulan sejak hari pemungutan suara (sejak tingkat TPS hingga KPU).

Penetapan hasil pemilu, penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih dilakukan selama 5 bulan (Mei – September 2014). Pemungutan dan penghitungan suara; hari pemungutan suara saat ini sering terjadi kerawanan akibat adanya kelompok yang memaksa kelompok pendukung lain untuk memilih calonnya dengan cara melakukan “pemaksaan” atau menghalang-halangi pihak lain pendukung saingannya untuk tidak melakukan pencoblosan. Ancaman yang mungkin timbul adalah: teror, unjuk rasa, sabotase, pengusakan, perkelaian kelompok, dan lain-lainnya.

Pelaksanaan tahapan pengucapan sumpah/janji calon terpilih dilakukan secara berjenjang untuk tiap tingkatan (DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI) dimulai sejak Juli hingga Oktober 2014. Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Walikota, pada tahap pelantikan berpontensi terjadinya kerawanan gangguan Kamtibmas berupa upaya mengganggu, menunda bahkan upaya menggagalkan pelantikan Bupati dan Walikota yang tidak terpilih. Adapun bentuk ancaman yang diprediksikan akan terjadi antara lain Unjuk rasa, memblokiran jalan, pembakaran, sabotase,teror dan lain-lainya.

Dengan mempelajari potensi ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi pada setiap tahapan tersebut diatas maka Polri harus mampu mengantisipasi pengamanan Pemilu dengan menetapkan langkah-langkah dalam rangka Harkamtibmas guna mengamankan pemilihan diantaranya dengan melaksanakan:
Fungsi deteksi, dalam kegiatan ini fungsi intelejen lebih dioptimalkan bekerja sama dengan berbagai lintas sektor (Polri, Pemda dan lainya), dimana kegiatan deteksi dititik beratkan agar Polri mampu mendeteksi dan mengkaji secara terus menerus terhadap perkembangan demokrasi situasi menjelang Pilkada yang berpotensi terjadinya berbagai gangguan, ancaman gangguan dan gangguan nyata, khususnya didaerah-daerah yang diprediksikan akan timbul konflik dengan membuat klasifikasi daerah timbulnya konflik sehingga dapat dengan segera dilakukan antisipasi. Namun karena sebaran geografis yang luas bila dibandingkan dengan jumlah personil yang ada maka fungsi deteksi belum optimal dilakukan.
Fungsi Preemtif, dalam kegiatan ini fungsi-fungsi pembinaan berupa sosialisasi perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya maupun tatacara yang terkait dengan kegiatan tahapan Pilkada, belum optimal sosialisasi perundang-undangan sehingga masih timbul potensi konflik baik antara masyarakat dengan masyarakat pendukung maupun konflik vertikal masyarakat dengan balon pilkada.
Fungsi Preventif, dalam kegiatan ini fungsi-fungsi operasioanal Polri bekerjasama dengan stakeholder lainya yang terkait dalam pengamanan Pilkada melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan dalam rangka meminimalisir munculnya potensi-pontesi ancaman yang bisa memhambat jalanya pelaksanaan pemilu Walikota dan Bupati.
Fungsi Represif atau penegakan hukum Polri bekerja sama dengan Panwaslu, KPU melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelanggaran-pelanggaran dan tindak pidana Pilkada yang terjadi, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya tebang pilih dalam penegakan hukum pelanggaran pemilukada. Gambar inset google.com

Artikel Yang Berhubungan

========================================================== ========================================================== # REDAKSI # Diterbitkan Berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan/Pemimpin Redaksi: Atet Hendrawan Sekretaris Perusahaan/Sekretaris Redaksi: Rinawati ,S.Pd Alamat Redaksi: Lembang Kab.Bandung Barat, Gabung menjadi Wartawan e-mail: Jalurberita@gmail.com, Telp.085220145220 DONASI melalui : # bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan No.Rek: 0887 01 026709 537

Jasa Undangan Murah

Iklan Teman

Teman-Blog

Donasi

bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan
No.Rek: 0887 01 026709 537

Share It

Jasa Pembuatan Skripsi, Makalah,Majalah Digital Polri, TNI, PNS, Mahasiswa yang berisikan tentang perkap kapolri diantaranya lalu lintas, Polmas atau polisi sipil, kemitraan Polri dan masyarakat, intelejen Polri, manajemen Polri, kemitran preman dan Polri, Logo Partai NasDem
peran polri dalam penanganan konflik, peran polri dalam konflik sosial, peran polri dalam pemberantasan terorisme, peran dpr dalam kedaulatan rakyat, peran dpr dalam sistem pemerintahan indonesia, harapan polri terhadap masyarakat, harapan terhadap polri