28 May 2012

Mencegah Maraknya Peredaran Narkoba

Jalurberita - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan, pemberian grasi terhadap terpidana 20 tahun penjara kasus narkotika jenis ganja, Schapelle Leigh Corby, tidak bertentangan dengan peraturan pengetatan remisi atau pembebasan bersyarat yang dikeluarkan Kemenkum dan HAM terhadap para pelaku kejahatan luar biasa, termasuk kejahatan narkotika.
Menurut Denny, pemberian grasi dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat adalah dua hal yang berbeda di mana level kewenangan pemberiannya berbeda. "Grasi, levelnya presiden, kalau ditentangkan dengan kebijakan pengetatan remisi itu berbeda. Pengetatan remisi tetap, pembebasan bersyarat tetap, presiden memang diberikan kewenangan pada konstitusi. Tidak ada aturan yang dilanggar," ujar Denny usai peresmian Masjid Husnul Khatimah di gedung Kemenkum dan HAM, Jumat (26/5/2012).

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi atau pengampunan sebanyak lima tahun kepada Schapelle Leigh Corby. Corby yang sebelumnya divonis 20 tahun penjara oleh pengadilan negeri di Denpasar atas kepemilikan ganja seberat 4 kilogram yang diselundupkan ke Indonesia melalui Bandar Udara Internasional, Ngurah Rai, Bali, pada 8 Oktober 2004.

Menteri Kemenkum dan HAM mengatakan, pemberian grasi kepada warga negara Australia Corby adalah bentuk pengecualian karena dinilai ada manfaat yang lebih besar yang bisa didapatkan pemerintah Indonesia terkait kebijakan tersebut. Amir mengatakan, saat ini sudah ada pembicaraan dengan pihak pemerintah Australia untuk lebih memperhatikan para tahanan-tahanan asal Indonesia di sana.

"Mana kala ada suatu manfaat besar yang kita harapkan, saya kira sah-sah saja kita lakukan pengecualian-pengecualian. Alhamdulilah 2-3 hari ini kita mendengarkan pejabat-pejabat Australia itu sudah mau bicara, bahkan ia sudah mengatakan tanpa dibebaskannya pun si Corby ini, warga negara kita akan diperhatikan," ujarnya.

Dia kembali menegaskan, bahwa keputusan pemberian grasi oleh presiden itu juga karena jenis narkotika yang diselundupkan oleh Corby adalah ganja bukan jenis narkotika yang berat seperti heroin. "Tidak ada satupun pelaku kejahatan heroin yang telah mendapatkan pengampunan dari presiden sampai saat ini," tandasnya. [mvi] http://nasional.inilah.com/read/detail/1864932/grasi-corby-pengecualian-tak-tentang-pengetatan
 Sementara itu menurut dua anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yakni Aboe Bakar Al Habsy (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) dan Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar) secara terpisah, Rabu (23/5/2012). "Terus terang saya bingung. Katanya pemerintah punya komitmen terhadap pemerantasan narkoba. Lantas, apa ini buktinya? Pemerintah telah melakukan moratorium remisi untuk kasus narkoba. Masak sekarang malah dikasih grasi?" kata Aboe Bakar.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui pemberian grasi kepada Corby dengan mengurangi masa tahanan selama lima tahun penjara. Pemerintah Indonesia berharap pemberian grasi ini memberikan pesan kepada Pemerintah Australia agar melakukan hal serupa terhadap tahanan asal Indonesia.

Corby diputuskan bersalah atas tuduhan kepemilikan 4,2 kg ganja dan divonis 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 27 Mei 2005 silam. Bambang Soesatyo lantas mengkaitkan grasi itu dengan sikap Kementerian Hukum dan HAM ketika mempertahankan kebijakan pengetatan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat. Seperti diberitakan, kebijakan itu dikritik berbagai pihak, khususnya oleh politisi di DPR. "Coba kita lihat, beranikah Wamenkum dan HAM Denny Indrayana mengecam Presiden yang memberi grasi kepada Corby? Kalau dia diam, itu cerminan standar ganda yang dipraktikkan Pemerintah dalam mengelola kasus hukum," kata Bambang.

Bambang dan Aboe Bakar mengkhawatirkan grasi itu akan menurunkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika. Peredaran narkotika, khususnya ganja, dikhawatirkan akan semakin membanjiri Indonesia. "Bukan tidak mungkin para bandar besar akan menjadikan Australia sebagai base untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Kalau ada masalah, bukankah Pemerintah Indonesia bisa diajak damai dengan lobi-lobi?" kata Bambang. http://nasional.kompas.com/read/2012/05/23/14213176/ Beranikah.Denny.Indrayana.Kecam.Grasi.Corby.
Menurut Gatot Suparmono, SH, dalam Hukum Narkoba Indonesia, yang diterbitkan oleh PT. Djambatan, Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang.(2001;3). Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 22 tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan dimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. (Eugenia Liliawati Muljono, SH, CN; 1998 : 4)
Sedangkan obat-obatan adiktif diartikan sebagai zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan dan atau kecanduan bagi pemakainya. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang psikotropika disebutkan, bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. (Eugenia Liliawati Muljono,SH,CN; 1998 : 182).
Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 22 tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan dimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. (a) Jenis Heroin  :  Thailand, Laos, Myanmar, Iran, Pakistan dan Afganistan. (b) Jenis Kokain  :  Amerika Latin. (c) Jenis Psikotropika  :  China, Belanda. (d) Jenis Ganja  :  Indonesia (NAD). (e) Sedangkan jenis Narkoba yang berasal dari Indonesia (dalam negeri) adalah tanaman ganja dari Aceh (NAD).
Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba telah berkembang sangat cepat di Indonesia, bahkan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok desa dan yang menjadi korban adalah mulai dari anak-anak, pemuda, remaja dan orang dewasa, baik dari golongan kaya, menengah dan miskin. Hal ini sudah sangat merisaukan kehidupan keluarga dan masyarakat yang pada gilirannya dapat berdampak bagi terganggunya kepentingan nasional, ketahanan nasional maupun pembangunan nasional.
Penegakan hukum adalah hal fundamental bagi sebuah pemerintahan, karena tanpa penegakan hukum maka akan ada efek domino dari sebuah perilaku dalam masyarakat (moral hazard), di mana orang-orang akan terus mencoba menerobos atau melanggar hukum tanpa ketakutan akan tertangkap atau dihukum. Hukum mempunyai posisi yang sangat strategis didalam konstelasi ketatanegaraan dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), dalam pasal 1 ayat (3) dinyatakan secara tegas bahwa ”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Konsekuensi logis sebagai negara hukum tentu harus mampu mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum.
Realitas tersebut ditandai dengan harapan masyarakat yang menghendaki terciptanya persamaan di depan hukum (equallity before the law), peradilan yang independen dan tidak memihak (fair tribunal and independence of judiciary) Hal ini telah ditegaskan pula dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa ”Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.
Kedudukan dan fungsi Polri sebagai alat penegak hukum telah diatur dalam Konstitusi RI. Dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 disebutkan : “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.
Kedudukan dan fungsi Polri diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, di mana dalam Pasal  2 dinyatakan :” Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Dan, dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
Sementara, dalam pengertian mikro, penegakan hukum atau law enforcement diartikan sebagai proses peradilan, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga pelaksanaan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana sudah disinggung di atas, mekanisme penegakan hukum di Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system. Sistem peradilan pidana terpadu dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri/PPNS, penuntutan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan di depan persidangan oleh Hakim. Keterpaduan unsur Polri, jaksa dan hakim dalam penegakan hukum (CJS) berupa tindakan deteksi dini, pre-emtif, pre-ventif, dan penegakan hukum dapat mencegah maraknya peredaraan narkoba di tindak KOD.
Keterpaduanya berupa Deteksi Dini unsur CJS dapat melakukan kegiatan berupa :
Memantau aktivitas masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, sehingga apabila terdapat kegiatan masyarakat yang berindikasi tidak pidana Narkoba dapat segera terpantau; membentuk Jaringan informasi peredaran Narkoba di masyarakat sebagai sarana pengumpulan  bahan keterangan;
Membangun jaringan intelijen dan kemitraan, sehingga dapat mendeteksi  baik tingkat lokal, nasional, regional maupun global.
Tukar menukar informasi antar satuan kewilayahan dan dengan instansi samping, berupa :Tukar menukar informasi intelijen lebih baik, yang diperlukan dalam hal penangkapan, modus operandi, sindikat Narkoba, membuat pemetaan yang lengkap jaringan peredaran Narkoba di wilayahnya.
 Preemtif, kegiatan yang dapat dilakukan Unsur CJS berupa :
Melakukan penyuluhan dan penerangan Kamtibmas kepada masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba guna mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Pembimbingan terhadap warga masyarakat yang potensial menjadi pelaku dan korban penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dalam rangka meminimalisir terjadinya atau terulangnya kembali kasus-kasus tindak pidana Narkoba.
Penggalangan lepada tokoh-tokoh masyarakat agar lebih peduli dan lebih berperan aktif dalam mempengaruhi dan mendorong warga masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.      

Preventif kegiatan yang dapat dilakukan Unsur CJS berupa :
Melakukan kegiatan Patroli di tempat-tempat rawan/police hazard dalam rangka memantau dan mengawasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, melindungi dan memberi rasa aman kepada masyarakat serta memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
Adanya pos terpadu dalam masyarakat yang dapat   memantau kegiatan masyarakat tentang peredaran gelap Narkoba di wilayahnya. 
Penjagaan ditempat-tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dalam rangka melindungi dan memberi rasa aman kepada masyarakat serta memperkecil peluang bagi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Represif kegiatan yang dapat dilakukan Unsur CJS berupa :
Adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku terhadap para pelaku dan sindikat penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.
Mempercepat proses penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (penyidikan, penuntutan dan persidangan).
Melakukan razia terhadap lokasi/tempat-tempat tertentu yang diduga kuat sebagai tempat terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
Gambar inset google.com



No comments: