27 September 2011

Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia


Jalurberita.com - Wajah pelaku bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Jawa Tengah masih utuh. Secara fisik, ada kemiripan wajah pelaku bom bunuh diri dengan salah satu DPO Cirebon bernama Ahmad Yosefa Hayat alias Hayat alias Ahmad Abu Daud alias Raharjo. "Ya mirip secara fisik. Sudah dilihat. Mudah-mudahan utuh wajahnya. Sudah kita fokuskan siapa jati dirinya," ujar Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Pol. Boy Rafli Amar di kantornya, Jln. Trunojoyo Jakarta, Senin (26/9).
Add caption
Boy mengatakan, pihaknya tengah melakukan uji forensik, autopsi, dan tes DNA untuk memastikan hal tersebut. Dari situ, polisi akan mengincar siapa-siapa saja yang ikut membantu pelaku dalam aksi ini. "Nanti kalau sudah kita ketahui itu, akan memudahkan untuk tracing, siapa yang bersangkut dan siapa membantunya," ujarnya.
Boy mengaku, pelaku bom bunuh diri Solo ini merupakan jaringan Cirebon. Karena jaringan Cirebon hingga kini masih terus berjalan. "Kita duga kuat pelaku terkait dengan bom Cirebon. Kita pernah merilis DPO itu ada 5. Nah itu salah satunya. Resminya oleh ahli apakah positif, akan kita sampaikan besok (hari ini, red)," ungkapnya. Hingga kini, sudah ada 20 saksi yang diperiksa. Semua keterangan saksi tersebut masih terus dilengkapi. "Masih ada satu saksi lagi yang masih menunggu pulih," ungkapnya.
Sebelumnya, bom bunuh diri juga terjadi di Masjid Ad Dzikra pada 15 April 2011. Seorang yang merupakan pelaku bernama M. Syarif tewas di lokasi. Kemudian polisi meliris 5 DPO jaringan Cirebon yang merupakan teman-teman M. Syarif. Mabes Polri mengeluarkan daftar lima DPO terkait kasus terorisme. Kelima orang ini dinyatakan buron setelah pengusutan polisi menunjukkan keterlibatan mereka dalam sejumlah aksi teror di Indonesia.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Anton Bachrul Alam mengatakan, kelima orang yang paling dicari polisi itu, yaitu Yadi Al Hasan alias Abu Fatih alias Vijay yang memiliki keterlibatan pelaku bom Klaten, memberikan perintah pelatihan perakit bom bunuh diri. Selain itu, Ahmad Yosefa Hayat alias Ahmad Abu Daud alias Raharjo alias Hayat, yaitu termasuk pelaku yang siap untuk bom bunuh diri. Buron ketiga bernama Beni Asri yang diduga membawa sisa-sisa bom.
Kemudian, Nanang Irawan alias Nang Ndut alias Gendut alias Rian terkait kasus bom Klaten dan memberikan pelatihan para pelaku bom bunuh diri. Terakhir, Heru Komarudin yang merupakan ahli perakit bom.
 "Saya mengimbau pada lima orang ini untuk menyerahkan diri. Kami pun berharap bantuan informasi masyarakat kepada polisi," kata Anton dalam jumpa pers di Markas Polresta Cirebon, Jawa Barat, pada 19 Mei lalu. Datasemen Khusus 88 telah mengamankan belasan tersangka teroris, termasuk jasad pelaku bom bunuh diri di masjid Mapolresta Cirebon, M. Syarif. Selain itu, Densus juga menembak mati dua tersangka teroris di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, Sigit Qudowi dan Hendro Yunianto.
Masih Ada Bom Lagi
Badan Intelijen Negara (BIN) menduga aksi teror bom Gereja Bethel di Solo, akan diikuti dengan aksi susulan. Karena itu, intelijen meminta seluruh aparat untuk siaga penuh. "Belum semua pelaku teror ini jaringannya tertangkap. Ada beberapa yang masih ada di luar dan kita tetap waspadai. Yang di tempat-tempat lainnya, di samping juga terindikasi tentu ada kelompok-kelompok yang ingin melakukan niatnya melakukan teror," ujar Kepala BIN Jenderal (Purn.) Sutanto usai rapat bersama Menkopolhukam Djoko Suyanto di kantornya.
Sutanto membantah pihaknya kecolongan. Sebab BIN sudah mengendus kemungkinan aksi itu. "Kita sudah infokan kea aparat yang tangani. Kita (BIN) 'kan tidak boleh bertindak di lapangan. Kita cuma memberikan informasi," kata mantan Kapolri ini. Apakah itu berarti akan ada pengeboman gereja lagi? Wajah Sutanto memerah. "Jangan dikembangkan ke sana. Kita fokus ke pelakunya, Yang penting kita bisa tangkap pelakunya dulu," kata Sutanto.
Teka-teki identitas bomber Solo sedikit terkuak. Memang belum bisa dipastikan 100 persen karena menunggu hasil uji laboratorium. Namun dari pengecekan fisik, hampir pasti bomber Solo adalah Ahmad Yosefa. "Itu tadi sudah A1, pasti dia, Ahmad itu," kata sumber di kepolisian yang enggan disebutkan namanya. Petugas itu bukan tanpa dasar memberi informasi. Kemarin siang sebenarnya keluarga Ahmad Yosefa didatangkan, dengan menggunakan Kijang Innova berpelat H ke RS Polri Kramatjati. "Sudah diperiksa anak, istri, dan orangtuanya," terang petugas itu.
Keluarga Ahmad Yosefa pun sudah meninggalkan RS Polri. Mereka datang dengan diam-diam, menyamar sebagai pasien biasa menuju sebuah tempat. Sedang jasad Ahmad Yosefa masih berada di RS Polri. Bom yang meledak di Solo hanya berjarak 5 bulan dari aksi serupa di Cirebon. Patut diperhatikan rentetan aksi yang hanya dalam hitungan bulan. Yang penting juga diwaspadai jaringan ini begitu cepat merekrut pengebom bunuh diri atau "pengantin".
"Ini hanya 5 bulan, bom Cirebon April dan sekarang ini Solo September. Ini dalam waktu 5 bulan mampu menciptakan 1 pengantin," kata pemerhati terorisme Noor Huda Ismail. Pemerintah harus segera mencari tahu penyebabnya. Namun bila diurut sebenarnya akar persoalan tidak jauh dari bara konflik berbalut agama di sejumlah wilayah. "Pemantiknya kasus Ambon yang juga belum bisa diselesaikan," terang Noor Huda.
Karena itu ia berharap, pemerintah bisa segera menyelesaikan sisa-sisa konflik ini dengan tuntas. Banyak orang dari kelompok pelaku yang melihat orang Islam masih belum diberi keadilan. "Yang paling penting, ini banyak orang yang niatnya jihad sudah mau ke ubun-ubun, dan pemerintah masih melihat konflik-konflik di Ambon, dianggap sebagai kriminal biasa. Sebetulnya harus ada penegakan hukum di daerah konflik. Penyelesaian konflik selama ini tidak tuntas," tutur Noor Huda.
Pengamat intelijen, Nasir Abbas juga menyebut ada kesamaan antara ledakan bom di Cirebon dengan Solo. Pertama jika melihat modus operasi, persiapan barang, dan lain-lain, bom di Solo ini sama dengan bom di Cirebon. Contoh dari bahan peledak. "'Kan ditaruhnya di mana, di depan, bukan di belakang," ujarnya. Lalu sasaran sama, yaitu tempat ibadah. Bisa saja pelaku bom di gereja ini terinspirasi dengan apa yang terjadi di masjid Ad-Dzikra di Mapolresta Cirebon. Bentuk bahan juga sama, low explosive. Pake mur, paku, baut. Tapi apa itu berarti jaringannya sama? Belum tentu.
Nah sekarang, apa motifnya? "Kita enggak tahu. Tapi kalau mau kira-kira, itu bisa jasa karena rasa kemarahan, rasa kebencian, ingin membalas. Saya hanya mau bilang, apa pun itu, si pelaku ini orang jahat, orang bodoh, orang jahil, sehingga melakukan aksi biadab," ujar Nasir. Dalam peristiwa seperti bom di Solo ini, pelaku merupakan dari kelompok kecil, perorangan. Jumlahnya empat sampai lima orang satu kelompok. Mereka ini terekrut sendiri-sendiri. Bukan dalam satu kelompok yang teroganisasi dengan baik.
Ia bisa mendanai sendiri. Karena tidak perlu pendanaan yang besar untuk (operasi) ini. Orang-orang seperti ini bisa saja terekrut sendiri. Mereka melihat buku, internet, majalah, lalu belajar melakukan hal-hal ini. Inilah yang kemudian disebut mereka terekrut sendiri. (detik.com)**
Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia
Kejahatan terorisme telah mengancam rasa aman masyarakat, bahkan sebagian pengamat mengatakan bahwa negara gagal menjamin rasa aman masyarakat. Kejahatan terorisme telah mengancam keamanan, dan perekonomian  nasional maupun internasional, maka tindak pidana terorisme harus ditanggulangi secara komprehensif yang mutlak harus melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam pemberantasanya bukan sebaliknya masyarakat menjadi objek dalam penanggulanganya.
Setidaknya indikator yang mengerakkan munculnya terorisme berupa aspek Politik, aspek hukum, aspek administrasi dan aspek operasional. Pada aspek politik yang perlu dicermati yaitu aspirasi politik yang melandasi kepentingan terorisme, peta politik domestik dan peta politik regional / global. Dengan memahami peta politik yang terus berkembang baik Politik yang berdasarkan agama maupun di luar agama maka setiap peluang yang akan menimbulkan atau berdampak terorisme dapat diketahui sedini mungkin dan dapat dicarikan jalan keluarnya.
Aspek Hukum, dalam menghadapi aktivitas terorisme di Indonesia sebagai negara hukum maka upaya menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia tetap harus mencerminkan nilai-nilai yang berkembang atau memenuhi rasa adil masyarakat sehingga mendapat legitimasi dari masyarakat. Sekaligus juga dapat mencerminkan nilai-nilai yang berlaku universal dan di akui oleh masyarakat internasional. Untuk itu perangkat perundang-undangan yang dibutuhkan adalah tetap berpijak pada kriteria sosial dan budaya masyarakat Indonesia dengan tetap melihat  dan menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat internasional. Namun dalam kontek terorisme yang terjadi di indonesia yang pada umumnya pelaku teror berdasarkan agama maka peran Politik Pemerintah harus mampu mengalihkan pergerakan terorisme menjadi hal yang Positif, dengan membuka kran lembaga-lembaga masyarakat baik Partai, Ormas dan lainnya  yang pada umumnya di kuasai oleh “Pemerintah” untuk dapat digunakan sepenuhnya oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki dan diakui oleh Negara. Hal tersebut senada dengan pernyataan Atmowasita dalam Kunarto (340:1999),  bahwa untuk menghapus terorisme harus menghilangkan sumber-sumbernya antara lain  ketidakadilan sosial dan depresi.
Penegakan Hukum
Dalam penegakan hukum menurut Tjipta Lesmana (2001) , harus dilakukan keras ditambah konsistensi. Menurutnya bahwa aparat keamanan dan penegak hukum perlu bertindak tegas dan tanpa ragu-ragu dalam melakukan penyelidikan, pengusutan dan membongkar jaringan terorisme. Sikap tegas tersebut tidak saja untuk membuat efek jera para pelaku tindak pidana terorisme akan tetapi diperlukan untuk memulihkan kepercayaan  masyarakat kepada aparat keamanan, sehingga dengan sendirinya akan mempengaruhi dan mendukung resistensi masyarakat terhadap bahaya ancaman terorisme.
Melaksanakan tindakan penegakkan hukum secara tegas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap para pelaku teror dan pengungkapan jaringannya. Hal ini dilakukan dengan tindakan sebagai berikut : a) Melakukan aksi-aksi penangkapan terhadap pelaku termasuk pimpinan teroris yang masih masuk dalam daftar pencarian. b) Melakukan kontra intelejen. c) Memperbaiki jaringan informasi intelejen. d) Membuat pilihan-pilihan alternatif hukum yang akan diterapkan.
Community Polycing atau Pemolisian Komuniti.
Tahun 2011 merupakan tahun kemitran Polri dengan masyarakat dalam bingkai comunity Polycing. Dalam konsep tersebut sebenarnya merupakan kebalikan dari konsep penegakan hukum dengan ciri reaktif. Dalam konsep ini diupayakan kejahatan itu tidak sempat akan hadir karena daya tangkal masyarakat yang kuat. Tentu saja tolak ukur keberhasilannya adalah manakala kejahatan itu tidak terjadi. Bukan berapa banyak pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap dan diadili.
Friedmann (1992)  dalam Suparlan (2001) menjelaskan untuk lebih mudah memahami  comunity policing yang terpenting adalah dengan melihat hubungan kekuatan antara polisi dengan comunity sebagai relatif seimbang, dan diantara keduanya ada yang saling bertumpuan atau tumpang tindih (overlapping).  Sebab apabila dua satuan ini tidak saling berhubungan dan tidak ada bagian-bagian yang overlapping maka upaya pemolisian comunity tidak akan berhasil. Begitu juga bila hubungan antara polisi  dengan comunity berada dalam hubungan kekuatan yang tidak seimbang, dimana polisi mendominasi kehidupan komuniti atau sebaliknya komuniti mendominasi tugas-tugas polisi maka yang ada adalah kesewenang-wenangan dari satuan yang mendominasi, atau hubungan yang ada hanya bersifat supervisial atau pura-pura saja, dan korup.
Berdasarkan itu kemudian   Friedmann  menyimpulkan bahwa yang dinamakan comunity policing adalah sebuah kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan, mengurangi rasa takut atas ancaman kejahatan, memperbaiki kualitas  kesejahteraan hidup, meningkatkan perbaikan dan legitimasi polisi, melalui kemandirian proaktif berlandaskan pada sumber-sumber daya comunity yang mencari upaya untuk merubah kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya kejahatan. Pemolisian comunity  mengakui adanya sebuah kebutuhan untuk akuntabilitas dari polisi, urunan yang lebih besar dari publik dalam mengambil keputusan dari kepedulian yang lebih besar terhadap hak-hak sipil dan kebebasan.
Pembentukan sistem terpadu penanganan terorisme lintas sektor mutlak dilakukan sehingga tidak ada kesan lagi polri sebagai pihak yang paling sibuk karena merasa paling bertanggungjawab. Padahal terorisme itu merupakan masalah bersama, pencegahan dan penanganannyapun harus merupakan keterpaduan melibatkan berbagai  instansi yang berkompeten dalam suatu sistem kerja yang solid. Hal ini penting mengingat kompleksnya permasalahan terorisme. Ada banyak bidang yang berkaitan seperti intelejen yang tidak hanya dimiliki Polri saja, ada dinas kesehatan, PMK, Depdagri, Deplu , Pemda ,Depag yang masing-masing mempunyai peran dalam pencegahan dan penanganan masalah terorisme.
Sebagai sentra penanganan terorisme, Polri telah membentuk satuan khusus Densus 88 AT yang menurunkan satuan fungsi Intelejen dengan tugas mendata dan menganalisa data-data kelompok terorisme, modus operandi, jaringan dalam dan luar negeri, pendanaan, pendukung dan analisa rencana aksi. Fungsi Reserse menangani penanganan perkara mulai dari TKP , penyelidikan dan penyidikan dengan mendapat dukungan dari Puslabfor Polri dan Kedokteran Forensik Polri dengan menggunakan pendekatan scientifik crime investigation ( penyelidikan secara ilmiah). Sedangkan Satuan khusus lain seperti Gegana / Brimob dipersiapkan dalam menghadapi tindakan operasional dilapangan seperti pembebasan sandera, menolong korban dan sebagainya.
dapatkan versi fdp-nya

No comments: