20 September 2011

Sinergitas Hubungan Kerjasama Kepolisian, Pemda Dan Masyarakat


Jalurberita - Uskup Diosis Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi mengatakan lemahnya antisipasi oleh aparat penegak hukum menyebabkan kerusuhan pecah di Ambon, Maluku hari Minggu (11/9/2011) lalu. Selain antisipasi lemah, penegakan hukum yang lemah menjadi penyebab lainnya.
Maluku jangan dijadikan tempat untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik di Jakarta. Sudah cukup kami menderita, kami ini bukan orang biadab, kami orang beradab. Jangan kerusuhan dijadikan proyek.
Mgr Petrus Canisius Mandagi
Uskup menyatakan hal itu saat pertemuan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djoko Suyanto dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, dan sejumlah tokoh agama dan masyarakat di Ambon, di salah satu hotel di Ambon, Kamis (15/9/2011) malam.
Sebagai daerah yang pernah mengalami konflik sosial berkepanjangan, seharusnya polisi dan intelejennya bisa mengantisipasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Namun sebelum kerusuhan terjadi hari Minggu lalu , upaya antisipasi tersebut tidak terlihat, jelasnya.
Selain itu, dia pun mengkritisi lemahnya penegakan hukum oleh kepolisian di Maluku. Menurutnya, banyak kasus kekerasan dibiarkan atau ditangani tetapi tidak tuntas dan kemudian dilupakan. "Kerusuhan timbul sebagai pelampiasan dari masalah-masalah yang tidak tegas penegakan hukumnya," ujarnya.
Uskup berharap masalah-masalah ini segera diperbaiki dan jika itu terlaksana dia optimistis Maluku akan lebih baik ke depan. Banyak warga Maluku yang beragama Islam ataupun Kristen tidak ingin kerusuhan terjadi lagi, bahkan mereka saling membantu saat kerusuhan terjadi.
"Maluku jangan dijadikan tempat untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik di Jakarta. Sudah cukup kami menderita, kami ini bukan orang biadab , kami orang beradab. Jangan kerusuhan dijadikan proyek atau sampai mengalihkan perhatian kasus di Jakarta, atau bahkan menjadi salah satu cara untuk menjatuhkan Presiden SBY,"jelasnya. poto inset kompas
Sinergitas Hubungan Kerjasama Kepolisian, Pemda Dan Masyarakat 
Menyadari akan tugas Polri kedepan yang begitu komplek, maka Polri mutlak memerlukan sinergitas baik antara pemda, TNI dan partisipasi publik atau masyarakat dalam rangka ikut menjaga kamtibmas. Secara internal polri telah, sedang melakukan berbagai perubahan salah satunya aspek cultural berupa traspormasi kultural polri dari “militeristik” menuju “civilian police” (kepolisian-sipil), dari “dilayani menjadi melayani”, atau perubahan pendekatan perilaku dari antagonis menjadi protagonis.
Berbicara partisipasi erat kaitannya dengan pemenuhan harapan masyarakat terhadap Polri yang menurut Reith (1943)[1], dengan tidak terpenuhinya harapan publik dapat berisiko mengikis dukungan masyarakat terhadap kerja institusi Polri. Padahal dukungan publik merupakan aset utama bagi polisi agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Kerjasama atau adanya partisipasi masyarakat terhadap Polri dalam rangka mengantisipasi perkembangan sistem keamanan mutlak dilakukan apalagi bila dikaitkan dengan rasio jumlah Polri yang menurut  standart PBB adalah 1: 500 polisi dibandingkan dengan jumlah masyarakatnya). Di Indonesia kurang lebih 1 : 2000.
Dengan kondisi tersebut maka sinergitas  antara Polri, Pemda dan instansi terkait mutlak dilakukan sehingga partisipasi masyarakat dapat di tumbuh kembangkan sesuai dengan pasal  14 ayat (1) huruf c, dinyatakan: membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; (f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negen sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
Dalam pasal 42 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan tentang sifat hubungan kerja sama yang harus didasarkan pada : (a) Sendi-sendi hubungan fungsional. (b) Saling menghormati. (c) Saling membantu. (d) Mengutamakan kepentingan umum. Dan (d) Memperhatikan hierarki. Sedangkan dalam pasal 42 ayat (2) menegaskan bahwa hubungan dan kerja sama didalam negeri dilakukan terutama dengan unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain serta masyarakat dengan mengembangkan azas partisipasi dan subsidiaritas.
Azas partisipasi adalah suatu azas yang memberikan peluang bagi warga masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan azas subsidiaritas adalah azas yang mewajibkan Polri mengambil tindakan yang perlu sebelum instansi teknis yang berwenang hadir di tempat kejadian, dan jika instansi berwenang telah ada maka Polri segera menyerahkan hal tersebut kepadanya. Hubungan kerja sama Kepolisian dengan pemerintah daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Adapun pola pembinaan kemampuan kepolisian khusus, penyidik pegawai negen sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (satpol PP, PPNS, Satpam) telah digariskan sesuai dengan strategi dasar pembinaan Aparatur Negara Republik Indonesia yang pada hakekatnya juga bersifat umum dan merupakan suatu keseluruhan yang saling berkaitan, guna  memperoleh hasil yang optimal, sejalan dengan Strategi dasar diatas, dalam pasal 15 (2) huruf g UU No.2 tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
Hal tersebut sesuai Perkap Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, bahwa partisipasi masyarakat terhadap Polri berupa deteksi dini, peringatan dini, dan memberikan laporan kejadian kepada Polri. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimilik polri pasal 14 (f)[2] sebagai koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Koordinasi
Koordinasi dalam rangka meningkatkan partispasi publik seperti pemerintah daerah, DPRD, Penegak hukum (CJS), tokoh masyarakat / agama dan lainya guna mengantisipasi perkembangan sistem keamanan yang di tingkat KOD dilaksanakan oleh Kabag Binamitra. Adapun fungsinya diantaranya :
-     Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh  Pemerintah Daerah (pemda) dan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah (pemda) dan DPRD dalam rangka menjaga kamdagri sesuai dengan peraturan yang berlaku baik UU otonomi maupun UU Polri sehingga pihak Pemda dapat menganggarkan dana dalam rangka pembinaan keamanan.
-    Mengefektifkan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, dengan mengikutsertakan peran pemda dan tokoh-tokoh masyarakat  berkaitan dengan tugas-tugas Polri agar aktif dalam community policing sehingga terwujud kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram.
-   Warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang menggangu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius.
-   Menumbuh kembangkan potensi masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk ikut serta membantu tugas-tugas Kepolisian dalam menjaga kamtibmas. Adapun cara yang dapat dikembangan berupa  : 1) mengintensifkan kontak person antara petugas dengan warga secara langsung/ tatap muka, atau melalui sarana komunikasi; 2) pemanfaatan sarana media pers cetak maupun elektronik; 3) penyelenggaraan forum komunikasi Polri dan masyarakat.
-    Membentuk team khusus yang beranggotakan dari fungsi-fungsi lain untuk ikut berperan dalam pembinaan kamtibmas, melalui pemberdayaan polisi simpatik, dalam bentuk kegiatan sosial serta Bimmas kemitraan.
-   Mengefektifkan kegiatan safari kamtibmas, bekerja sama dengan instansi terkait, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat, serta mass media cetak dan elektronik, di daerah-daerah secara transparan. Berupa dalam kegiatan olah raga bersama (sepak bola, volly ball, dan lainya).
-   Mengajak masyarakat untuk aktif berperan serta dalam menciptakan keamanan di lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan lingkungan pekerjaan, dengan berpedoman kepada konsep community policing.
Pengawasan
Tujuan dari pengawasan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka mengantisipasi perkembangan sistem keamanan agar dalam implementasinya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik UU otonomi, UU Polri dan lainya dan sesuai dengan tujuan Polmas, yaitu : Terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang menggangu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius dalam bingkai community policing.
Pembinaan Teknis 
Pembinaan teknis dalam upaya meningkatkan sinergitas Polri, Pemda dan partisipasi masyarakat berupa pembinaan kepada Satpol PP,  PPNS guna mengatisipasi perkembangan kamtibmas, dengan melakukan pendidikan dan pelatihan secara rutin, pelaksanaan operasi secara bersama-sama dan lainya.
Adapun pembinaan yang dapat dilakukan guna menumbuh-kembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan perkap 07 tahun 2008 tentang Polmas, yaitu : pembinaan partisipasi kepada kelompok intelektual melalui penyelenggaraan forum ilmiah, diskusi publik, seminar dengan sasaran terwujudnya kemitraan dan kebersamaan mengantisipasi gangguan kamtibmas (khususnya mengantisipasi kejahatan dimensi baru) dan masalah sosial sebagai dampak perkembangan/ kemajuan ilmu pengentahuan dan teknologi.
Komunitas profesi, hobi, aktifis dan lainnya berupa kegiatan pembinaan komunitas tertentu (pengemudi, pengojek, pedagang, pengusaha, buruh, petani, nelayan, penggemar sepak bola, penggemar balap motor/ mobil, LSM, dan sebagainya) melalui metode pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik komunitasnya untuk mewujudkan kemitraan, saling percaya antara petugas dengan warga komunitas sehingga terwujud kebersamaan dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas atau masalah sosial di lingkungan masing-masing.
dapatkan versi fdp-nya

No comments: