18 August 2011

Pilkada Sebagai Pesta Demokrasi

Pemilu sebagai pesta demokrasi yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan diberbagai daerah akan selalu mengiringi perjalanan bangsa ini. Tercatat dalam tahun ini 2009 / 2010 akan berlangsung di 246 daerah di Indonesia (http://www antaranews.com/ ). Berbagai permasalahan mengiringi perjalaan Pilkada seiring dengan adanya undang-undang no 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, undang-undang no 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif 2009 dan undang-undang No 42 tahun 2008 tentang Pilpres 2009. Isi atau materi ketiga undang-undang tersebut dapat berimplikasi pada pelaksanaan demokrasi di dalam masyarakat dan diperlukan sinkronisasi produk undang-undang tersebut dengan undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian telah dilakukan perubahan melalui undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Permasalahan yang di prediksikan akan muncul berupa sistem coblos (dicoblos atau di contreng), kelengkapan dalam syarat pemilih apa mengakomodasi kartu pemilih atau cukup dengan KTP seperti dalam Pilpres. Selain itu, undang-undang No 32 tahun 2004 menuntut agar KPUD melakukan manajemen daftar pemilih dengan melakukan tahapan dari penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Depdagri, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), validasi, Daftar Pemilih Perbaikan (DPTB), validasi, kemudian berakhir dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dijadikan pijakan dalam Pilkada. Dilain sisi semua KPUD baru saja menyelenggarakan Pileg dan Pilpres 2009, sehingga validas data akan lebih akurat karena telah sukses dalam menjalankan demokrasi dan pada akhirnya akan mengurangi beban APBD karena bisa melewati tahapan yang di tentukan undang-undang yang langsung masuk pada tahap Daftar Pemilih Perbaikan (DPTB) kemudian masuk pada validasi, dan berakhir dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan permasalahan turunan lainya.

Disisi lain masyarakat dibayang-bayangi oleh kegamangan yang meragukan hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan. Rakyat memang telah merasakan kebebasan, namun hal itu tidak serta merta diikuti dengan tingkat kesejahteraan (baca : bukti Pilpres 2004 dan Pilpres 2009). Kesangsian publik tersebut dapat dicermati melalui kecenderungan semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan lembaga perwakilan rakyat. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau ancaman golput semakin hari semakin nyaring. Sementara itu kinerja Komisi Pemilihan umum (KPU) dalam koordinasi lintas sektor mengesankan kedodoran dalam menejemen, tidak menguasai detail serta tidak tegas menerapkan peraturan perundangan yang sangat rawan timbulnya gangguang keamanan.

Oleh karena itu Polri sebagaimana kewenangannya dalam undang-undang no. 2 tahun 2002 sebagai fungsi pemerintahan dibidang harkamtibmas, Penegakkan Hukum, Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat, berkewajiban untuk mengamankan jalanya pemilihan Walikota dan Bupati, sehingga berjalan secara aman tertib dan lancar.

Prediksi Bentuk Ancaman Pada Kegiatan Tahapan Pilkada.

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 65, Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Dalam tahapan pelaksanaan meliputi: a). Penetapan daftar pemilih; b) Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; c) Pemungutan suara; d) Penghitungan suara; dan e) Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Adapun prediksi ancaman yang diperkirakan akan muncul pada setiap tahapan adalah sebagai berikut

a. Penetapan Daftar Pemilih atau Penyusunan daftar Pemilih saat ini masing berpotensi kerawanan timbunya konflik terbukti pada pemilu 2009, dalam tahapan ini masih dijumpai masyarakat yang tidak dapat memilih karena tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Yang pada Pilpres 2009 di ambil solusi dengan memberlakukan KTP sebagai daftar pemilih. Namun dalam Pilkada Bupati dan Walikota kebijakan koordinasi di pengang oleh KPUD, dengan berbagai persoalan internal KPUD baik (SDM, Anggaran, Sistem dan Metode, kebijakan Perundang-undangan dan lainya) sehingga diprediksikan masih akan terjadi aksi unjuk rasa, melakukan protes baik dengan cara damai maupun dengan cara anarki.

b. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Tahap pengusungan bakal calon oleh partai atau gabungan partai saat ini menyimpan potensi sangat rawan terjadi gangguan keamanan. Hal ini akan memicu konflik dari partai atau gabungan partai yang tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan per undang-undangan.

c. Penetapan Pasangan Calon, diprediksikan akan terjadi konflik di dalam internal partai pendukung bakal calon baik presiden maupun wakil presiden, karena adanya kepentingan dalam kelompok-kelompok tertentu yang tidak lolos dalam penetapan pasangan calon tersebut.

d. Masa Kampanye merupakan ajang untuk mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon. Tahap kampanye saat ini merupakan titik yang paling rawan terutama kampanye terbuka yang melibatkan massa dalam jumlah yang banyak. Kerawanan yang akan timbul antara lain : money politik, perkelaian antar kelompok, penghadangan, penyanderaan dan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas dan lain-lainnya.

e. Masa tenang, pada masa tenang sering terjadi kegiatan kampanye kampanye hitam (black campaigh) dan money politik sehingga sangat rawan terjadinya konflik baik antara partai, antara calon dan antara simpatisan partai maupun calon.

f. Pemungutan dan penghitungan suara; hari pemungutan suara saat ini sering terjadi kerawanan akibat adanya kelompok yang memaksa kelompok pendukung lain untuk memilih calonnya dengan cara melakukan “pemaksaan” atau menghalang-halangi pihak lain pendukung saingannya untuk tidak melakukan pencoblosan. Ancaman yang mungkin timbul adalah: teror, unjuk rasa, sabotase, pengusakan, perkelaian kelompok, dan lain-lainnya.

g. Penetapan hasil Pilkada, penetapan hasil pemilu oleh KPUD saat ini sering memancing kerawanan akibat calon yang dinyatakan kalah tidak menerima kekalahannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Para pendukung calon yang kalah tidak menerima kekalahan dan melakukan protes dengan berbagai cara yang mengudang kerawanan keamanan bahkan melakukan pelanggaran hukum. Adapun bentuk ancaman yang akan terjadi antara lain : unjuk rasa, penculikan, pembakaran, sabotase dll.

h. Pengucapan sumpah/janji Bupati dan Walikota. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, pada tahap pelantikan berpontensi terjadinya kerawanan gangguan Kamtibmas berupa upaya mengganggu, menunda bahkan upaya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak terpilih. Adapun bentuk ancaman yang diprediksikan akan terjadi antara lain Unjuk rasa, memblokiran jalan, pembakaran, sabotase,teror dan lain-lainya.

Antisipasi Polri di TK KOD Dalam Menghadapi Pemilihan Walikota dan Bupati.
Dengan mempelajari potensi ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi pada setiap tahapan tersebut diatas maka Polri harus mampu menetapkan langkah-langkah dalam rangka Harkamtibmas guna mengamankan pemilihan Walikota dan Bupati, diantaranya dengan melaksanakan:

Fungsi deteksi, dalam kegiatan ini fungsi intelejen lebih dioptimalkan bekerja sama dengan dan polsek, dimana kegiatan deteksi dititik beratkan agar Polri mampu mendeteksi dan mengkaji secara terus menerus terhadap perkembangan demokrasi situasi menjelang Pilkada yang berpotensi terjadinya berbagai gangguan, ancaman gangguan dan gangguan nyata, khususnya didaerah-daerah yang diprediksikan akan timbul konflik dengan membuat klasifikasi daerah timbulnya konflik sehingga dapat dengan segera dilakukan antisipasi.

Fungsi Preemtif, dalam kegiatan ini fungsi-fungsi pembinaan berupa bekerjasama dengan stakeholder terkait secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya maupun tatacara yang terkait dengan kegiatan tahapan Pilkada, sehingga pemahaman dan peran serta masyarakat terhadap Pilkada akan meningkat, dengan demikian potensi-potensi ancaman yang akan terjadi bisa di minimalisir sekecil mungkin.

Fungsi Preventif, dalam kegiatan ini fungsi-fungsi operasioanal Polri bekerjasama dengan stakeholder lainya yang terkait dalam pengamanan Pilkada melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan dalam rangka meminimalisir munculnya potensi-pontesi ancaman yang bisa memhambat jalanya pelaksanaan pemilu pilpres tersebut.

Fungsi Represif atau penegakan hukum Polri bekerja sama dengan Panwaslu melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelanggaran-pelanggaran dan tindak pidana Pilkada yang terjadi secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Penutup
Dari pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa konflik dalam Pilkada akan terjadi pada semua tahapan Pilkada, yaitu a). Penetapan daftar pemilih; b) Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; c) Pemungutan suara; d) Penghitungan suara; dan e) Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan. Oleh karena itu diperlukan profesionalisme Polri pada tingkat KOD dalam menentukan Prediksi ancaman-ancaman yang mungkin timbul pada setiap tahapan tersebut.

Untuk mengamankan dan meminimalisir munculnya bentuk-bentuk ancaman pada masing-masing tahapan kegiatan Pilkada tersebut, Polri pada tingkat KOD harus mampu melakukan upaya-upaya antisipasi secara profesional dan proporsional dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada, sehingga Pilkada dapat berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur adil dan bermartabat.
poto inset internet

2 comments:

Anonymous said...

bagus,,,,

Anonymous said...

lanjutkan komandan,,,,,