21 January 2011

Antara “GAYUS” dan Hak Tersangka


Vonis majelis hakim diketuai Albertina Ho, hakim yang dikenal tegas menghukum terdakwa Gayus Halomoan Tambunan, mantan pegawai pajak, selama tujuh tahun penjara menuai reaksi dari masyarakat. Putusan itu dinilai terlalu rendah untuk seorang Gayus yang telah mengusik rasa keadilan.
Penilaian itu wajar, lantaran publik mengkaitkan Gayus dengan sosok yang terus berulah. Ia keluar dari rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sebanyak 68 kali, menyuap sembilan petugas rutan, membuat paspor palsu, hingga pelesiran ke Bali, Malaysia, Makau, dan Singapura saat menyandang status tahanan korupsi.
Belum lagi jika dikaitkan dengan pemilikan harta fantastis untuk pegawai negeri sipil golongan IIIa di Direktorat Jenderal Pajak yakni seratusan miliar rupiah. Gayus juga disebut memiliki tiga pom bensin. Tak pelak, publik mempertanyakan putusan majelis hakim yang diketuai Albertina Ho, hakim yang dikenal tegas.
Apakah semua persepsi publik itu ada dalam dakwaan yang divonis hakim? Tidak! Gayus hanya divonis terkait empat perkara yang dinilai berbagai pihak adalah perkara kecil, perkara yang dikerdilkan, atau istilah Adnan Buyung Nasution, pengacara Gayus, perkara yang "dibonsai".
Mari kita simak. Pertama, Gayus hanya didakwa korupsi Rp 570 juta saat menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (PT SAT). Angka itu jauh dari harta Gayus sebesar Rp 100 miliar. Tidak ada bukti adanya suap dalam perkara itu. Tak ada pula pejabat di Ditjen Pajak yang ikut bertanggungjawab. Hanya seorang pelaksana, penelaah, dan kepala seksi yang dijerat.
Kedua, Gayus hanya didakwa memberi suap kepada penyidik Bareskrim Polri melalui Haposan Hutagalung uang sebesar 760.000 dollar AS atau sekitar Rp 6,8 miliar. Padahal, Gayus berkali-kali mengaku menyerahkan uang setidaknya Rp 25 miliar kepada Haposan untuk berbagai keperluan selama penyidikan hingga vonis di Pengadilan Negeri Tanggerang.
Dipersidangan, jaksa penuntut umum (JPU) tak dapat menunjukkan bukti adanya penyerahan uang 760.000 dollar AS itu untuk menyakinkan hakim. Angka itu hanya berdasarkan keterangan Haposan, Kompol Arafat, dan AKP Sri Sumartini dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Di persidangan ketiganya mencabut keterangan itu dengan berbagai alasan.
Dakwaan suap itu juga jauh dari apa yang diungkap Komjen Susno Duadji, mantan Kepala Bareskrim Polri. Seperti diketahui, mafia kasus Gayus mencuat dan melebar setelah Susno menyebut adanya jenderal-jenderal yang menerima aliran dana Gayus. Nyatanya, hanya dua penyidik berpangkat rendah yang diajukan ke persidangan. Mereka ditumbalkan? Entahlah. Tak ada pula jaksa yang duduk dikursi dipesakitan.
Ketiga, Gayus didakwa memberikan uang 40.000 dollar AS atau sekitar Rp 360 juta ke Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim di PN Tanggerang. Sebanyak 20.000 dollar AS atau sekitar Rp 180 juta diantaranya akan diserahkan ke dua hakim anggota, namun tidak terbukti. Tidak ada pula bukti penyerahan uang itu. Akhirnya, hakim dalam putusannya hanya meyakini Gayus memberi janji uang ke Asnun berdasarkan beberapa pesan singkat permintaan uang yang dikirimkan Asnun ke Gayus.
Keempat, Gayus didakwa memberi keterangan palsu terkait asal usul uang Rp 28 miliar yang diblokir penyidik. Lantaran tak ada dari mana sebenarnya uang itu dalam dakwaan, Hakim menilai perlu ada pembuktian di perkara lain terkait pengakuan Gayus bahwa uang itu dari tiga perusahaan Bakrie Grup. http://nasional.kompas.com/ read/2011/01/21/08225916/Benarkah.7.Tahun.Terlalu.Ringan
Bagaimana system bantuan hukum terhadap tersangka
Kejahatan di dunia ini selalu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi setiap orang, karena selain dapat menimbulkan kerugian materil, kejahatan juga sering mengancam keselamatan jiwa bahkan menimbulkan korban jiwa bagi seseorang.  Disamping itu, kejahatan dapat menimpa dan terjadi kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja termasuk kepada unsur CJS Polri, Jaksa, Hakim dan Lembaga pemasyarakatan serta Advokat sebagai leader dalam pemberantasan korupsi.
Kemudian, penilaian terhadap pengertian kejahatan setiap individu juga berlainan, hal ini tidak terlepas dari cara pandang, ruang serta waktu dari individu yang menilainya atau dengan kata lain bahwa kejahatan bersifat relatif, seperti yang dijelaskan oleh R.Mc. Iver dalam tulisannya yang berjudul “ Social Caution “ bahwa : “….what  is crime in one country is no crime in  another,  what  is a  crime at one time is no crime at another…” (Darma Weda:1995;13).
Sementara itu bagi orang yang diduga secara fakta, baik karena perbuatan maupun keadaan telah melakukan suatu kejahatan disebut sebagai penjahat atau dalam bahasa hukum kita kenal sebagai tersangka ditingkat penyidikan Polri atau terdakwa ditingkat penuntutan Kejaksaan dan terpidana ditingkat Pengadilan bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.   
Menyikapi perkembangan kejahatan khususnya yang berkembang saat ini, masyarakat mengharapkan bahwa hukum  diatas segala-galanya dan harus selalu ditegakkan kepada mereka yang melanggarnya dengan tidak pandang bulu dan tidak memihak sehingga menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat,  selanjutnya terhadap HAM masyarakat juga selalu mengharapkan bahwa negara harus tetap menjamin dan melindungi setiap hak-hak asasi yang dimiliki setiap manusia (masyarakat) sehingga dengan demikian negara atau pemerintah tidak senantiasa memperlakukan masyarakat dengan sewenang-wenang termasuk perlakuan terhadap seorang tersangka sekalipun.
Kepentingan hak seorang tersangka dalam kegiatan penyidikan dengan jelas telah diatur dalam KUHAP dan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak seorang tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Penggunaan bantuan hukum dalam kegiatan penyidikan sangat penting karena pada saat itu terdapat 2 (dua) kondisi yang berbeda antara penyidik (Polri) dengan tersangka. Disatu sisi penyidik seolah-olah memiliki berbagai keleluasaan dan kewenangan, sementara disisi lainya tersangka penuh dengan keterbatasan meskipun secara yuridis seorang tersangka dalam penyidikan memiliki berbagai hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi keberadannya oleh penyidik.
Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak ditemukan bahwa penyidik tidak melakukan perlindungan terhadap hak asasi tersangka misalnya saja tidak mengupayakan bantuan hukum untuk mendampingi tersangka dalam penyidikan, melakukan penekanan bahkan penganiayaan fisik kepada tersangka sehingga tidak jarang seorang tersangka dalam sidang di Pengadilan mencabut kembali keterangan yang telah diberikan kepada penyidik karena saat memberikan keterangan tersebut tersangka berada dibawah tekanan baik psikis maupun fisik oleh penyidik.
Kondisi tersebut di atas menunjukan bahwa penyidik Polri telah melakukan pelecehan baik terhadap Supremasi Hukum (KUHAP maupun Undang-Undang no 5 tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi anti penyiksaan atau convention against torture) yang harus ditegakannya maupun HAM dan dengan demikian Polri dinilai tidak profesional, prosedural dan proporsional dalam melaksanakan tugasnya.
Bantuan hukum sangat penting digunakan dan diberikan kepada tersangka dalam proses penyidikan untuk menjamin adanya  proses hukum yang adil (due process of law), disamping itu dengan digunakannya bantuan hukum berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik seperti tindakan penyiksaan dalam proses penyidikan akan dapat diperkecil atau bahkan dicegah.
Dalam rangkaian penyidikan, seseorang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana maka terhadapnya dikenakan status sebagai tersangka. Dengan status seperti itu maka kepadanya diberikan hak untuk mendapatkan atau memperoleh bantuan jasa dibidang hukum atau bantuan hukum dalam rangka mempersiapkan pembelaan atas sangkaan tindak pidana yang ditujukan kepadanya.
Bantuan hukum pada hakekatnya diberikan untuk menyeimbangkan kedudukan antara tersangka dengan penyidik, dimana tersangka pada saat itu berada dalam kedudukan atau posisi yang lemah dibandingkan dengan penyidik yang mempunyai berbagai kewenangan terhadapnya. Karena pada kenyataannya, dengan besarnya kewenangan tersebut, sering menimbulkan kesewenang-wenangan.
Dengan demikian, hadirnya seorang advokat atau penasehat hukum atau juga pembela akan mempersulit untuk munculnya kesewenang-wenangan tersebut dari penyidik, dengan kata lain kedudukan tersangka dengan penyidik menjadi sama dimata hukum. Lebih jauh dijelaskan maksud atau tujuan dilakukannya bantuan hukum seperti yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yaitu :
1.              Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang kurang mampu;
2.              Menumbuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat pada umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum;
3.              Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan zaman (modernisasi).  (Soerjono Soekanto : 1982;125).
Dengan  demikian bantuan hukum sebenarnya lebih tertuju dan diberikan kepada seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum dan kurang mampu baik secara ekonomi maupun secara pemahaman terhadap hukum, sehingga diharapkan akan muncul suatu kesadaran yang tinggi akan hukum dan hak-haknya sebagai subyek hukum.
Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bantuan hukum tersebut dilakukan setelah penangkapan dan atau penahanan, dan yang terutama adalah ketika tersangka menghadapi pemeriksaan oleh penyidik guna menghasilkan keterangan tentang tindak pidana yang telah terjadi, yang nantinya dijadikan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan.
Pengaturan lebih lanjut tentang bantuan hukum sangat jelas telah diformulasikan kedalam pasal-pasal KUHAP, seperti dalam pasal 54 bahwa tersangka setiap waktu dalam tingkat pemeriksaan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum untuk kepentingan pembelaannya.   Dan penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum tersebut menurut pasal 1 angka 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan  Undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.
Selain pasal-pasal tersebut, diatur juga kewajiban bagi penyidik untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka yang diancam dengan pidana mati, pidana lima belas tahun penjara atau lebih dan tersangka yang dinilai tidak mampu menyediakan penasehat hukumnya sendiri yang diancam pidana lima tahun penjara atau lebih.  Terhadap ketentuan pasal ini seluruh pejabat pada semua proses pemeriksaan termasuk pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik wajib untuk melaksanakannya, ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP.
Dengan demikian keberadaan bantuan hukum dalam penyidikan (pemeriksaan) melibatkan berbagai pihak maupun aspek yaitu pihak penyidik, tersangka dan penasihat hukum maupun aspek prosedur, pemahaman dll. Keberadaan pihak dan aspek tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan untuk dapat terlaksananya bantuan hukum dalam penyidikan karena keseluruhannya tersebut merupakan suatu sistem yang utuh yang saling berpengaruh dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, hal ini sejalan dengan definisi sistim yang diutarakan oleh berbagai pakar, diantaranya yang dikemukakan oleh Awaloedin Djamin bahwa :
….. Suatu sistim adalah suatu yang merupakan hal yang menyeluruh atau  suatu  totalitas  yang  terpadu,  terdiri  atas  unsur-unsur  dalam atribut-atributnya masing-masing  yang  saling  berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi dan saling  tergantung  satu  sama  lain (Awaloedin Djamin:1995:5).

 

HAK TERSANGKA

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada hakekatnya hak asasi merupakan hak yang bersifat melekat pada diri setiap manusia dan tidak dapat dihilangkan serta dicabut begitu saja keberadaannya pada setiap diri manusia. Oleh sebab itu, keberadaan hak asasi juga berlaku dan dimiliki oleh setiap tersangka.
Konsep hukum acara pidana untuk menjawab hal tersebut di atas telah dimiliki oleh bangsa kita sejak tahun 1981 dimana didalamnya mengatur dan memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak seorang tersangka. Konsep tersebut adalah KUHAP yang merupakan karya agung bangsa Indonesia terhadap perlindungan keluhuran harkat martabat manusia.
Secara umum sering dikatakan bahwa fungsi dari suatu Undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Disamping itu Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana juga melindungi hak-hak para tersangka terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum meskipun secara yuridis dan realis bahwa hukum acara juga telah memberikan banyak kewenangan-kewenangan kepada pemerintah melalui aparatnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia atau masyarakatnya.
Hak-hak tersangka adalah hak warga negara yang dijamin serta dilindungi oleh konstitusi maupun Undang-undang pidana, oleh sebab itu telah dinyatakan dalam KUHAP bahwa pelaksanaan hak warga negara perlu diwujudkan dalam sistem peradilan pidana.                Selain itu adanya keinginan untuk menciptakan suatu proses hukum yang adil (due process of law) merupakan sikap bathin (spirit) dari KUHAP yang harus kita pahami secara mendalam tentang makna ini.
Sikap bathin tersebut direalisasikan dengan terdapatnya 10 (sepuluh) asas yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara tersebut (termasuk hak tersangka) yang juga hal itu merupakan pemenuhan asas minimal untuk terwujudnya due process of law yang mencakup hearing counsel, defense, evidence and a fair and impartial court. Kesepuluh asas yang disebutkan tersebut adalah :
Asas-asas umum : Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun; Praduga tak bersalah; Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; Hak untuk mendapatkan bantuan hukum; Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan; Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; Peradilan yang terbuka untuk umum;
Asas-asas khusus: Pelanggaran atas hak-hak individu warga negara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah; Seorang tersangka berhak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; Kewajiban  pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.  (Mardjono : 1994:32-33).
Perlindungan terhadap hak-hak warga negara (termasuk tersangka) dalam KUHAP diwujudkan kedalam bentuk perumusan pasal yang tertuang mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68, meliputi hak-hak :
a)         Hak tersangka untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50) ayat (1), (2) dan (3).
b)         Hak tersangka untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (pasal 51 butir a, b).
c)         Hak tersangka untuk memberikan keterangan dengan bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut dimuka (pasal 52).
d)         Hak tersangka untuk mendapatkan juru bahasa (pasal 51 ayat (1)).
e)         Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54, 55, 56, 57 (1)).
f)           Hak tersangka yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (pasal 57 (2)).
g)         Hak tersangka untuk menghubungi dokter (pasal 58).
h)         Hak tersangka untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atas penahanannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhan dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (pasal 59 dan 60).
i)           Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan keluarga atau pekerjaan (pasal 61).
j)           Hak tersangka untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (pasal 62).
k)         Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63).
l)           Hak tersangka untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (pasal 65).
m)       Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian (pasal 68).

No comments: