18 November 2010

Dinamika Tindak Pidana Korupsi

Mediaskripsi.co.cc. Korupsi dikalangan masyarakat bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bahkan sudah menjadi salah satu wajah Indonesia dan bahkan menjadi salah satu komuditas wartawan asing ketika presiden mengunjugi berbagai acara kenegaraan contoh “dalam Pertemuan G-20 ”. Permasalahan korupsi merupakan masalah abadi yang harus dihadapi oleh seluruh bangsa, terutama Unsur (CJS) Polri, Jaksa, Hakim dan Lembaga pemasyarakatan serta Advokat sebagai leader dalam pemberantasan korupsi.

Korupsi menurut Andi Hamzah (1985:7) istilah korupsi berasal dan kata “corrupted” atau “corruptus’ sedang dalam bahasa Inggris dan Perancls menjadi “corruption’; dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi” yang artinya suatu perbuatan busuk, bejat, tidak Jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi .

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:  perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Adapun sangsi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah)

Korupsi di Indonesia saat ini belum mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat bahkan dimasa yang akan datang terutama dengan era-otonomi masih merupakan ancaman yang serius dan dapat membahayakan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terbukti dengan adanya kepala daerah yang tersandung korupsi menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, hingga saat ini sedikitnya 150 bupati dan wali kota menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Dari jumlah itu, kepala daerah berlatar belakang non birokrat mendominasi. "Misalnya, (yang berlatar belakang) pengusaha dan akademisi.

Salah satu penyebabnya adalah belum dapat diciptakannya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Akan tetapi penanggulangan tindak pidana korupsi tidak sesederhana seperti yang dibayangkan, iklim politik dan situasi ekonomi yang saat ini berkembang di Indonesia ditunjang dengan situasi sosial budaya masyarakat serta kesadaran hukum dan sistem hukum sangat dominan pengaruhnya terhadap tindak pidana korupsi, sementara   karakteristik   korupsi   yang unik dan multi dimensi  telah menimbulkan pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda tentang batasan korupsi sehingga tidaklah mudah menentukan apa yang menjadi sebab utamanya begitu pula dalam menentukan siapa pelaku dan siapa yang menjadi korban dari tindak pidana ini.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rambu-rambu pengendali telah banyak diterbitkan dalam banyak bentuk seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden bahkan sudah menjadi azas umum dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia namun kenyataan sering menunjukan lain atau bertentangan dengan azas umum tersebut, hal ini disebabkan banyak faktor antara lain kurangnya pemahaman penyelenggara negara tentang tindak pidana korupsi yang berakhir pada ujung ketidak percayaan masyarakat terhadap hukum. Ketidak percayaan masyarakat ini semakin hari semakin dalam disebabkan oleh penegakan hukum yang tersendat-sendat bahkan tampaknya tidak ada kemajuan terutama dalam perkara pidana baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pada persidangan di pengadilan.

Kalau kita kaji lebih dalam, jelas bahwa langkah-langkah penanggulangan korupsi tidak cukup hanya dengan penetapan kebijakan hukum semata melainkan juga harus diikuti oleh partisipasi dan tanggung jawab seluruh masyarakat, jika demikian jelaslah sudah bahwa tugas pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata dilakukan oleh penegak hukum melainkan dibutuhkan juga kerjasama dari masyarakat dalam penanggulangannya sehingga berdampak positif terhadap terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi telah dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan perekonomian dan mengabaikan moral. Namun penanganan korupsi oleh banyak kalangan dinilai tidak juga mengalami peningkatan, beberapa inovasi pemerintah dalam memberantas korupsi terus di lakukan baik dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi, pembentukan Satgat Mafia Hukum namun belum secara siginifikan mampu memberikan rasa jera bagi para pelaku sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin berkurang.

Menurut Prof David Mc Clelland dalam bukunya Kiat sukses massa depan (2006:11) Pada dasarnya terdapat tiga Motif dalam diri setiap manusia yaitu  :
-          Motivasi berprestasi (Need of Achievement) yaitu keinginan untuk memenuhi atau melampaui standar prestasi tertentu dan atau untuk meningkatkan kinerja. Pada saat motif ini tersimulasi maka seseorang akan berpikir  tentang bagaimana mengalahkan atau melampaui standar prestasi tertentu yang dianggap istimawa, dan mencapai atau melampaui standar keberhasilan yang telah ditetapkan secara pribadi.
-          Motivasi Afiliasi (Need of Afiliation) yaitu keinginan untuk memelihara atau menghindari terganggunya hubungan yang erat dengan orang lain.
-          Motivasi berkuasa (Need of Power) yaitu keinginan untuk mempengaruhi atau untuk memberikan dampak terhadap orang lain .

Dalam diri manusia terdapat ketiga jenis motif tersebut namun kadar setiap motif berbeda – beda pada diri setiap orang, oleh sebab itu dalam memberikan motivasi kepada seseorang kita harus  tahu terlebih dahulu akan sifat dan karakteristiknya sehingga akan tahu bagaimana cara yang tepat dalam memberikan motivasi kepada orang yang akan diberikan motivasi. Adapun masih menurut Prof David Mc Clelland beberapa Faktor sebagai pendorong Motivasi yaitu :
-          Faktor Intrinsik adalah faktor  - faktor pendorong yang muncul dari dalam diri seseorang, jika faktor ini sudah terbentuk maka berdampak terhadap tumbuhnya motivasi lebih besar dalam jangka panjang.
-          Faktor ekstrinsik adalah faktor – faktor pendorong yang muncul dari luar diri seseorang dimana setiap faktor tersebut dapat dinilai besarannya dengan sejumlah uang. Faktor – faktor ini biasanya akan dengan cepat meningkatkan Motivasi, Faktor ekstrinsik sering disebut sebagai remunerasi, biasanya berbentuk : Gaji pokok, tunjangan – tunjangan pokok. Insentif : Bonus Tahunan, bonus prestasi, penghargaan, pembagian keuntungan. Manfaat atau fasilitas : Pensiun, kesehatan, asuransi, fasilitas mobil, fasilitas rumah, fasilitas kerja, dan lain – lain.
Gambar Inset internet

2 comments:

Anonymous said...

mantaaap,,,,,,

Aa Hendrawan said...

terimakasih,,,,,