14 October 2010

Pemberdayaan “PREMAN” mungkinkan


Jika terpilih sebagai Kapolri, Komjen Timur Pradopo menjanjikan akan melakukan 10 program prioritas yang akan dilakukannya dalam 100 hari pertama hingga akhir jabatannya, Januari 2014. Sepuluh program prioritas itu ia utarakan dalam paparan makalahnya pada uji kelayakan dan kepatutan, Kamis (14/10/2010), di Gedung DPR, Jakarta.http://nasional.kompas.com/read/2010/10/14/12321656/Inilah.Timur-5)

Berikut sepuluh program yang dicanangkan oleh Timur : (1.)  Pengungkapan penyelesaian kasus-kasus menonjol.  (2)  Meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking dan korupsi. (3)  Penguatan kemampuan Densus 88 Anti Teror melalui peningkatan kerja sama dengan satuan antiteror TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (4)  Pembenahan kinerja reserse dengan program "Keroyok Reserse- melalui peningkatan kompetensi penyidik. (5) Implementasi struktur organisasi Polri yang baru.  (6) Membangun kerja sama melalui sinergi polisional yang pro aktif. (7) Memacu perubahan mindset dan culture set Polri. (8) Menggelar sentra pelayanan kepolisian di berbagai sentra kegiatan publik. (9) Mengembangkan layanan pengadaan sistem elektronik. (10) membangun dan mengembangkan sistem informasi terpadu dan pengamanan Pemilu 2014.

Menyikapi poin kedua berupa meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking dan korupsi., khususnya yang berkenaan dengan pemberantasan preman, kejahatan jalanan maka bila tidak disikapi dengan lintas sektor berbagai intansi maka akan pemberantasan tidak akan menyentuh akar permasalahan yang menjadikan “orang masuk pada dunia  preman”

Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda vrijman = orang bebas, merdeka dan isme = aliran) adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain (http://id.wikipedia.org/wiki/Preman ).

Tidak ada orang yang berusaha menjadi “preman” namun faktor kebutuhan hidup, pendidikan, lingkungan, latar belakang yang menyebabkan terjebak dalam lingkungan yang menurut masyarakat dan pemerintah di sebut dengan “preman” namun berkembanya preman-pun tidak lepas dari peran pemerintah “oknum” yang sering mencari sesuatu dibalik “dikresi, wewenang, peran dan fungsi” yang di miliki “oknum” tersebut.

Dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 telah menetapkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara (kedudukan) yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selain itu, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara juga telah merumuskan lebih rinci tentang peran dan tugas Polri pasal 2 UU Polri yang menegaskan bahwa ”Polri secara kelembagaan adalah pengemban fungsi kepolisian yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat”; dan pasal 5 ayat (1) jo. pasal 13 UU Polri yang menyatakan tugas Polri dalam konteks Keamananan, yaitu: “Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Menyikapi perkembangan keamanan salah satunya perkembangan premanisme  maka polri sesuai dengan pasal  14 ayat (1) huruf c, dinyatakan: “ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas : “Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan ”. Kemudian apabila dikaitkan dengan Otonomi Daerat yaitu undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 54, bahwa  Walikota dan Bupati  juga berkewajiban dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Maka dalam penanggulangan premanisme oleh Polri, maka Pemda (Pemerintah) dan masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing harus dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi dengan membuka “lapangan kerja” atau membina preman tersebut untuk menjadi bagian dari proses pembangunan masyarakat dengan pola yang sedang di gembor-gemborkan Polri melalui “polisi sipil” dalam hal ini kemitraan Polri dengan masyarakat.

Seperti yang dilontarkan Soetomo dalam Pembangunan masyarakat berupa proses perubahan yang bersifat multi dimensi menuju kondisi semakin terwujudnya hubungan yang serasi antara Needs And Resources melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk membangun. Dalam teori ini Soetomo berusaha memberikan pengembangan kapasitas masyarakat berupa pemberdayaan, kaitanya dengan kepolisan yang mana para premanisme yang terjaring meskipun punya potensi tapi penanggulanganya tidak merupakan pemberdayaan, dengan teori ini diharapan adanya pemberdayaan dari preman-premen yang ada dengan melakukan kerjasama lintas sektor dengan berbagai stakeholder (Pemda, DPRD, pengusaha, masyarakat dan lainya)

Setidaknya “preman” dalam pengertian sempit yang berusaha di bidang pengamanan, pa ogah, kejahatan jalanan dapat dibina dan diberdayakan baik oleh Polri, Pemda (pemerintah)  sehingga dapat berdampak berkurangya kriminalitas baru dan terciptanya sinergitas baru antara kekuatan formal pemerintah dan non formal “preman yang telah mempunyai jaringan yang mengakar dan mempunyai pengaruh secara alami”

Hal lainya Pemda sebagai unsur yang mempunyai wilayah dengan kemampuannya  diharapkan mampu memberikan pelatihan, pendidikan dan juga penempatan yang selama ini belum pernah dilaksanakan oleh Pemda sehingga  para preman yang terjaring tidak kembali kejalanan dan masyarakat dapat berperan membantu dalam pengawasan maupun pembinaan sehingga para preman tersebut dapat hidup dan menghidupi keluarga tidak dari hasil melakukan kejahatan premanisme.

Upaya Penanggulangan Premanisme sehingga tidak mengganggu kamtibmas

Pre-emtif, yang merupakan metode untuk menangkal agar faktor-faktor potensi gangguan yang diakibatkan oleh dampak negatif perkembangan premanisme tidak berkembang menjadi police hazard atau ambang gangguan dan ancaman factual atau gangguan nyata dengan kegiatan melakukan  koordinasi dan  pengawasan. Koordinasi dilakukan baik dengan Pemda maupun masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan  terhadap masyarakat yang terdeteksi diidetifikasikan sebagai preman sehingga tercipta rasa aman dalam  masyarakat.

Upaya preventif merupakan upaya mencegah dan menjaga agar police hazard atau ambang gangguan tidak berkembang menjadi ancaman factual atau gangguan nyata. Kegiatan turjawali yang sedang berjalan ditingkatkan dengan melibatkan unsur-unsur terkait seperti pemda dan masyatakat sehingga masyarakat dapat terlibat dalam menciptakan keamanan dilingkungnya sesuai dengan perkap 07 tahun 2008 tentang polmas, pasal 7, diantaranya (1) Tujuan Polmas adalah terwujudnya kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tentram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum  yang merupakan alternative terakhir dalam menciptakan kamtibmas dengan tujuan untuk menertibkan dan mendidik warga masyarakat yang melanggar hukum, memulihkan keadaan yang terganggu dan menjamin kepastian. Bentuk dari penegakan hukum premanisme, lebih diarahkan kepada alternative atau bentuk penanggulangan lain dengan melibatkan peran Pemda dan masyarakat. Kegiatan penanggulangan tersebut dengan memberikan pelatihan, pendidikan dan memberikan pekerjaan sehingga orang-orang yang telah tertangkap tidak kembali lagi kejalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh preman yang mempunyai keahlian dalam bela diri diarahkan menjadi satpam dan lainya.
Inset poto : http://gasgus.files.wordpress.com/2008/11/preman.jpg

No comments: