30 September 2010

Sinergitas Polri Dan Lembaga Legislatif


Sinergitas, koordinasi, lintas sektor masih menjadi momok permasalahan yang menghinggapi pemerintahan kita baik antara Polri dengan TNI, Polri dengan Pemda bahkan dalam intenal baik Polri, Pemda miss-sinergitas masih sering terjadi yang pada akhirnya akan berdampak kepada pelayanan yang diberikan.

Seperti yang dilansir berbagai mas-media yang diantaranya Presiden RI pada Rapim TNI 2010, menegaskan agar TNI menjalin sinergitas dengan Polri guna menjaga, memelihara dan meningkatkan stabilitas dalam negeri. (http://myzone.okezone.com /index.php/content /read/ 2010/  02/09/1/748/ sinergitas-pelaksanaa- tugas-tni-polri). Sinergitas mutlak dilakukan mengigat kompleksitas gangguan keamanan saat ini tidak lagi bersifat konvensional, namun telah berkembang dalam bentuk-bentuk kejahatan lintas negara (transnational crimes).

Untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks tersebut maka Polri membutuhkan kerjasama dengan lembaga legislatif guna membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodir berbagai perkembangan kejahatan. Kerjasama dengan lembaga legislatif sangat diperlukan Polri karena lembaga legislatif mempunyai kewenangan, salah satu fungsinya berupa fungsi legislasi atau membuat perundang-undangan. Namun dalam perkembanganya produk Undang-undang yang dikeluarkan lembaga legislatif belum mampu menciptakan harmonisasi dengan Tugas Pokok Polri seperti yang tertuang dalam UU Polri No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Secara umum pengertian Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan). Awal pembuatan legislasi nasional, dari pembuatan sesuatu aturan atau norma menjadi undang-undang secara nasional sehingga menjadi hukum positif, atau bisa juga dirumuskan dengan ”pengundangan hukum normatif menjadi hukum positif”.

Dalam sistem hukum indonesia legislasi salah satu wewenang yang dimiliki oleh presiden dan DPR sesuai dengan pasal 16[1]  (1)  Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.

(2) Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Peraturan Perundang-undangan.   (4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. 

Hubungan secara langsung antara Polri dengan lembaga legislatif melalui komisi III yang diatur dalam UUD 1945, DPR RI memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi  pengawasan (pasal 20A ayat 1 UUD 1945). Adapun secara individu anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (pasal 20A ayat 3 UUD 1945). Pada pasal 20 UUD 1945 secara khusus mengatur soal fungsi legislasi yang di emban DPR, bahwa DPR-lah yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang (ayat 1) pembahasan undang-undang dilakukan  DPR bersama presiden dan Undang-undang harus mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Dikaitkan dengan hak kontituasional Anggota DPR, Pasal 21 UUD 1945 menyatakan anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang (RUU).

Dengan kewenangan yang di miliki DPR, maka Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum harus mampu mengotimalkan peranya dalam mengawal dan memberikan masukan melalui komisi III sehingga produk undang-undang yang dihasilkan DPR dan Presiden dapat memperkokok pelaksanaan Tugas Pokok Polri. Namun dalam implementasinya kerjasama tersebut belum optimal terwujud dikarenakan berbagai permasalahan yang menurut Atet Hendrawan S,Sos dari LSM Paku Kamtibmas diantaranya : Sistem dan metode dalam kerjasama Polri dengan lembaga legislative masih ada di Pusat atau pimpinan tertinggi Polri (high level), Secara umum Tupoksi Polri sebagai pelaksana dari UU  dibuat Presiden dan DPR, Belum ada ruang anggota Polri Low Level sebagai pelaksana tugas lapangan untuk memberikan saran dan masukan baik melalui komisi III maupun internal Polri  terkait Rancangan Undang-undang yang sedang di buat.

Poto Inset
http://myzone.okezone.com/images-data/otizen/upload/2010/02/09/text/c221b19c-d201-e9b5-7eac-00bbea642b14.jpg



No comments: