12 March 2010

Tahun 2010 tahun Kemitraan

Tahun 2010 atau tahun kemitraan Polri dengan berbagai stakeholder baik masyarakat, pemda, pengusaha maupun lainya dalam menjalin kemitraan guna menciptakan kamtibmas, sehingga peran dan tugas Polri dapat dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan Polri sebagai pilar terdepan dalam melaksanakannya sesuai dengan Pasal 13, undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Polri, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (a). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b). Menegakkan hukum; dan (c) Memberikan perlindungan, pengayornan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegasan kemitraan Polri dengan masyarakat diungkap pula dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Polri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (8/2) (Liputan6.com). Hadir dalam kegiatan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri. Rapimnas Polri sendiri berfokus pada penguatan kemitraan Polri di masa depan. Pembangunan kemitraan akan dibangun dari dasar agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat. Selain itu, Rapimnas Polri 2010 ini juga dimaksudkan untuk menyukseskan agenda pembangunan jangka menengah Polri hingga 2014 mendatang.(ADO)

Upaya Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat (trust building) yang dimulai tahun 2005 sampai dengan 2009 (bukan berarti telah berakhir) sebagai upaya mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam menjalani tugas dan fungsinya secara profesional. Tahun 2009 juga harus dimaknai sebagai evaluasi internal Polri bila melihat dinamika opini masyarakat terhadap kinerja Polri yang sering melupakan kebaikan yang pernah di Polri seperti : pemberantasan terorisme dengan menembak mati gembong teroris Dr.Azahari dan Noordin M top dan Dulmatin alis Joko Pitono.

Kasus lain yang bercampur dengan permainan politik tingkat tinggi; kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang diduga melibatkan Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar, konflik dengan KPK, yang juga menyeret seorang pamen perwira Kepolisian serta penyelesaian kasus Bank Century yang semakin tidak terang benderang. Kondisi tersebut setidaknya menjadi cermin bahwa secara umum pembangunan kepercayaan masyarakat selama lima tahun belum berjalan efektif. Hal ini akan mengganggu pada penahapan berikutnya dalam strategi besar, di mana pada tahap kedua; pembangunan kemitraan (partnership building) menjadi agenda berikutnya.

Terlepas masih adanya berbagai masalah terkait dengan kinerja Polri, upaya membangun kemitraan harus tetap menjadi agenda Polri secara serius. Pengondisian awal di tahun 2010 setidaknya akan memberikan landasan yang kokoh bagi pijakan untuk program pembangunan kemitraan. Setidaknya ada tiga agenda penting yang harus menjadi perhatian Polri terkait dengan pembangunan kemitraan ini.

Pertama, Polri harus secara bertahap memperbaiki kehu-masannya di semua level, dari polsek hingga Mabes Polri. Hams diakui bahwa kegagalan Polri menjaga agar citranya berada di level baik adalah karena kinerja kehumasannya yang tidak mampu membangun pencitraan yang bersifat pembuktian. Justru yang terjadi malah membangun opini balik yang akhirnya memosisikan Polri pada situasi sekarang; pencitraan Polri yang belum baik di mata masyarakat. Salah satu contohnya adalah dimunculkannya istilah "Cicak versus Buaya" dalam kasus Polri dengan KPK.

Kedua, mengintensifkan program perpolisian masyarakat (Polmas). Secara kebijakan, program Polmas berjalan dengan baik, tetapi implementasi di lapangan berjalan lamban. Para kepala KOD maupun level ujung tombak di polsek lebih mendahulukan penyelesaian kasus-kasus karena lebih terukur dan jelas, daripada mengimplementasikan program Polmas yang mungkin baru dirasakan beberapa tahun kemudian efeknya. Tak heran apabila upaya membangun kemitraan lebih menggunakan pendekatan hukum daripada pendekatan sosiologis masyarakat.

Ketiga, mengimplementasikan kebijakan local boy for local job secara masif, tidak terbatas hanya pada level pertama dan bintara saja, melainkan juga pada jabatan untuk perwira menengah dan tinggi setingkat kepala biro ataupun kapolres/ta dan polda. Hal ini untuk segera mengintensifkan pendekatan kemasyarakat secara masif pula. Sebab, dalam banyak kasus, pendekatan yang dibangun selalu dalam mekanisme formal yang implementasinya tidak berjalan simultan.Dengan tiga agenda penting tersebut, upaya Polri membangun landasan yang kokoh bagi pembangunan kemitraan akan memberikan efek positif. Setidaknya diawali dengan terbangunnya pencitraan Polri yang baik di mata masyarakat. Tanpa hal tersebut, hampir dipastikan Polri akan menghadapi permasalah yang sama, dan terjebak dalam kubang pencitraan yang negatif, semoga tidak!!! (MURADI) Penulis, staf pengajar Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran. disadur dari berbagai media oleh tim.

No comments: