10 January 2010

Susno dan Etika Polri

Salah satu permasalahan yang muncul menyikapi kasus ”Antasari” ketika mantan Kabareskrim Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc diminta menjadi saksi. Namun hal ini menjadi polemik ketika menjadi saksi Susno menggunakan baju Polri, meskipun ia tidak mewakili institusi Polri (dilansir dari berbagai media). Namun Jikapun ia tidak memakai baju Polri tetapi yang bersangkutan masih bisa mewakili institusi karena yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota Polri. Dalam konsepsi Polri selama ia aktif maka yang bersangkutan selama itu pula peran dan tugas Polri melekat selama 24 jam.

Menyikapi Kode Etik Profesi Polri sebagai pedoman sikap dan perilaku bagi setiap anggota. Kode Etik Profesi Polri diharapkan menjadi pembimbing setiap anggota Polri dalam pengabdiannya dan menjadi pengawas yang melekat dalam hati nurani agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang guna pemuliaan profesi Kepolisian. Karena pada prinsipnya Kode Etik Profesi Polri mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri. Namun dalam implementasi bersinggungan dengan kewajiban warga negara yang patuh hukum untuk hadir didalam persidangan.

Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos yang dalam bahasa Yunani berarti karakter, watak kesusilaan atau adat / kultur. Sebagai suatu subyek, dalam permasalahan yang dihadapi etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.

Menurut Martin [1993], etika didefinisikan sebagai "the discipline which can act as the performance index or reference for our control system". Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standard yang akan mengatur pergaulan manusia didalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada; dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan "self control", karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. (Brigjen Pol. Drs. Bambang Eko Tjahjono, SH, MBA)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, tahun 1989, yang dimaksud dengan etika : (a) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, (b) Kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengn akhlak, dan (c) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dalam bahasa Indonesia perkataan etika lazim disebut susila atau kesusilaan yang berasal dari bahasa sanskerta ; su (indah) dan sila (kelakuan). Jadi kesusilaan mengandung arti kelakuan yang baik yang berwujud kaidah, norma (peraturan hidup kemasyarakatan).

Didalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006, Etika Profesi Polri merupakan Kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika hubungan dengan masyarakat.

Untuk mengatur perilaku Polri sesuai dengan pasal 34, 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia maka dikeluarkanlah Kode Etik Profesi Polri yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/32/VII/2003, terdiri dari empat bab dan dua puluh pasal meliputi bab tentang Etika pengabdian, Etika kelembagaan, Etika Kenegaraan dan Penegakan Kode Etik Profesi Polri sudah direvisi dengan Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006, terdiri dari empat bab dan sembilan belas pasal meliputi bab tentang Ketentuan Umum, Etika Profesi Polri, yaitu :

a. Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat yang beragama, setiap anggota Polri wajib : 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa, 3) Melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni, karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya,

b. Etika kenegaraan setiap anggota Polri wajib : 1) Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara kesatuan negara Republik Indonesia. 3) Menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tenteram bagi bangsa dan negara kesatuan Negara Republik Indonesia. 4) Menjaga Keselamatan Fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas. 5) Menunukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam pelaksanaan tugas. 6) Menjaga keutuhan wilayah hukum NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, memelihara persatuan dan kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

c. Etika Kelembagaan : 1) Menjaga Citra dan kehormatan Lembaga Polri. 2) Menjalankan tugasnya sesuai visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian. 3) Memperlakukan sesama anggota sebagai subyek yang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama. 4) Mengembangkan semangat kebersamaan sertasaling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum. 5) Meningkatkan kemampuan profesionalisme kepolisian.

d. Etika Dalam Hubungan dengan Masyarakat, yang terdiri dari : 1) Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap HAM. 2) Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara. 3) Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat. 4) Menegakkan hukum demi menciptkan tertib sosial serta rasa aman publik. 5) Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. 6) Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar dinas.

Gambar inset www.bandung.detik.com/.../ 2008/10/12/486/kapolda.jpg





No comments: