09 December 2009

Tahun Baru dan ”Narkotika”

-->
Menjelang akhir tahun 2009, di berbagai tempat slalu diramaikan oleh berbagai kemeriahan pesta akhir tahun. Begitu juga di kota Bandung yang dijuluki ”paris van Java” berbagai persiapan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di mulai jauh-jauh hari dari yang sengaja menabung, baik dengan arisan, ataupun pemotongan gaji selama beberapa bulan ataupun metode lainya sehingga uang dapat terkumpul dan hingar bingar pesta akhir tahun dapat dilaksanakan.
Beriringan dengan persiapan pesta akhir tahun yang identik dengan ”pesta kemenangan” yang dilakukan pelaku-pelaku usaha jasa hiburan. Hal inipun menjadi salah satu memen yang di tunggu oleh ”distributor” narkoba baik berupa minuman, ataupun narkotik. Tercatat menurut data UNODC (United Nations Office on Drug and Crime) mencatat lebih dari 185 juta penduduk dunia sebagai pecandu Narkoba dan diprediksikan terus mengalami peningkatan sejak tahun 1990. Berdasarkan laporan INCB (International Narcotics Control Board) bahwa Afganistan merupakan negara penghasil Opium terbesar di dunia, dimana pada tahun 2002 saja hasil produksinya mencapai 4.503 ton, sedangkan untuk jenis Kokain, 75 % supply Kokain dunia berasal dari Colombia.
Indonesia juga tidak luput dari sasaran perdagangan dan peredaran gelap Narkoba oleh jaringan sindikat/kartel kejahatan Narkoba tersebut. Tercatat menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Biro Umum Sekretariat Badan Narkotika Nasional (BNN), Sumirat Wiyanto mengatakan, jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 3,6 juta orang. "Data terbaru pengguna penyalahgunaan narkotika mencapai 3,6 juta hingga tahun 2008," kata Sumirat usai konferensi pers penggagalan penyelundupan shabu sebesar 1.681 gram senilai Rp3,6 miliar di Kantor Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (7/12). (http://berita8.com/news.php?cat=4&id=17024).
Untuk tingkat Jakarta menurut Kepala Pusat Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) Anang Iskandar menduduki peringkat pertama atau tertinggi se- Indonesia dengan jumlahnya mencapai 6.980.700 pecandu kemudian disusul Yogyakarta sebanyak 2.537.100 orang dan ketiga Maluku sebanyak 968.900 orang. Lanjutnya setiap 100 orang warga Jakarta terdapat lima orang yang terlibat masalah narkoba. Hal ini ditandai dengan banyaknya aksi kekerasan seperti pengrusakan, pemerasan, penganiayaan, hingga tawuran. Adapun kebijakan yang BNN lakukan untuk mengatasi peredaran narkoba yaitu dengan tiga pilar, terdiri dari penindakan, pencegahan dan terapi rehabilitasi. Tindakan penindakan bekerja sama dengan aparat kepolisian dengan menangkap para pemakai, pengedar dan bandar narkoba.
Dengan perkembangan yang terjadi dalam kasus Narkoba maka sangat diperlukan keterpaduan unsur dari Polri, Jaksa, Hakim dan Lembaga pemasyarakatan serta Advokat yang merupakan sub-sistem dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau Criminal Justice System (CJS) dalam mencegah maraknya peredaraan narkoba, dengan menindak tegas setiap pelaku maupun pengguna narkoba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menghilangkan berbagai bentuk mafia peradilan.
Menurut Gatot Suparmono, SH, dalam buku Hukum Narkoba Indonesia, yang diterbitkan oleh PT. Djambatan, Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang.(2001;3). Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 22 tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan dimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. (Eugenia Liliawati Muljono, SH, CN; 1998 : 4). Sedangkan obat-obatan adiktif diartikan sebagai zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan dan atau kecanduan bagi pemakainya. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang psikotropika disebutkan, bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. (Eugenia Liliawati Muljono,SH,CN; 1998 : 182).
Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 22 tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan dimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. a) Jenis Heroin : Thailand, Laos, Myanmar, Iran, Pakistan dan Afganistan. b) Jenis Kokain : Amerika Latin. c) Jenis Psikotropika : China, Belanda. d) Jenis Ganja : Indonesia (NAD). e) Sedangkan jenis Narkoba yang berasal dari Indonesia (dalam negeri) adalah tanaman ganja dari Aceh (NAD).
Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba telah berkembang sangat cepat di Indonesia, bahkan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok desa dan yang menjadi korban adalah mulai dari anak-anak, pemuda, remaja dan orang dewasa, baik dari golongan kaya, menengah dan miskin. Hal ini sudah sangat merisaukan kehidupan keluarga dan masyarakat yang pada gilirannya dapat berdampak bagi terganggunya kepentingan nasional, ketahanan nasional maupun pembangunan nasional.
Penegakan hukum adalah hal fundamental bagi sebuah pemerintahan, karena tanpa penegakan hukum maka akan ada efek domino dari sebuah perilaku dalam masyarakat (moral hazard), di mana orang-orang akan terus mencoba menerobos atau melanggar hukum tanpa ketakutan akan tertangkap atau dihukum. Hukum mempunyai posisi yang sangat strategis didalam konstelasi ketatanegaraan dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), dalam pasal 1 ayat (3) dinyatakan secara tegas bahwa ”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Konsekuensi logis sebagai negara hukum tentu harus mampu mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum. Oleh karena itu ada lembaga peradilan yang disebut Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau Criminal Justice System (CJS), yang terdiri dari Kepolisian, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan sekarang ditambah Advokat.
Dengan keterpaduan tersebut diatas diharapkan Sistem Peradilan Pidana yang ada pada masing –masing KOD mampu bekerja secara maksimal, kinerja maksimal tersebut bisa dilihat dengan hasil putusan-putusan yang ada pada peradilan, apakah dapat memenuhi rasa keadilan atau tidak, bila memenuhi rasa keadilan lebih dominan maka akan lebih banyak pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan narkoba yang dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan.
Ilustrasi gambar by teguhimawan.blogspot.com/