09 December 2009

Menghadapi Unjuk Rasa 9 Des 2009


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta sejumlah kelompok massa dan tokoh yang berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 9 Desember 2009, untuk menjaga ketertiban. Dia meminta organisasi yang berunjuk rasa itu tidak melakukan kekerasan. Hal itu disampaikan Presiden SBY ketika memberi wejangan dalam acara Rapat Pimpinan(Rapim) Partai Demokrat, Minggu 6 Desember di Jakarta.

Presiden menegaskan bahwa dia sudah memerintahkan aparat polisi untuk melindungi masyarakat luas dan melindungi para pelaku unjuk rasa itu. Dia juga memerintahkan kepada polisi untuk mencegah benturan fisik. “Dan jangan sampai ada yang dikorbankan atau dijadikan martir,” kata SBY. Presiden SBY juga meminta polisi agar tidak terpancing oleh apa yang disebutnya sebagai permainan masa lalu, dan bukan merupakan cirri alam demokrasi. SBY mengaku sudah mengetahui apa dan siapa sasaran aksi unjuk rasa itu. (http://politik.vivanews.com/news/read/111550-sby_jangan_ada_martir_di_gerakan_9_desember)

Berbagai kritikan mengiringi pernyaaan SBY, diantaranya yang dilontarkan koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) Fadjroel Rachman menurutnya seperti yang dilansir oleh www.detiknews.com "SBY kok paranoid sekali. Ini ancaman halus kepada publik untuk tidak ikut aksi pada 9 Desember nanti, lanjut Fadjroel pada 9 Desember mendatang Kompak akan mengkoordinasikan aksi besar memperingati Hari Antikorupsi yang digelar di Bundaran HI dan Monas. Dia menyebut aksi itu ditargetkan diikuti oleh 100 ribu massa.

Berbicara unjuk rasa sebagai salah satu pilar dari demontrasi maka kebebasan berbicara merupakan salah satu intrumen dalam negara demokrasi namun sering kali masyarakat menganggap demokrasi adalah “Kebebasan tak terbatas”, sehingga banyak terjadi kasus-kasus berupa : unjuk rasa anarkis (kasus medan 2008), penjarahan (di jakarta tahun 1998), pengrusakan sarana umum (jalan raya, persimpangan lampu merah), jika hal ini dibiarkan dan tidak diambil solusi maka tentunya akan mengikis pranata-pranata sosial yang ada di Indonesia. Yang telah teruji bertahun-tahun dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang muncul dimasyarakat, contoh-nya kearipan lokal yang selama ini menjadi dasar dalam bertingkah laku dalam masyarakat cenderung ditinggalkan bahkan hilang atau menurun keberadaanya seperti budaya musyawarah mufakat, gotong-royong dan jagabaya dan lain-lainnya yang berkembang dimasyarakat.

Akibat perkembangan sosial budaya yang tidak terkendali dan telah mengkikis kearifan lokal bangsa Indonesia tersebut berdampak pada timbulnya konflik, baik konflik antara masyarakat dengan pemerintah maupun konflik masyarakat dengan masyarakat, yang dulu mampu terselesaikan oleh musyawarah yang dilandasi oleh budaya lokal. Oleh karena itu ditunut peran Polri untuk mewujudkan harkamtibmas sebagaimana diamatkan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2002 pada pasal 13, dimana tugas pokok Polri sebagai fungsi pemerintahan dibidang harkamtibmas, melalui Penegakkan Hukum, Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan Sosial Budaya Dan Upaya Menghadapi Unjuk Rasa 9 Desember 2009
Sistem sosial budaya menurut Koentjaraningrat merupakan upaya untuk menggolongkan kesamaan atau perbedaan budaya oleh kesamaan etnis, berupa kesatuan atau kolektiva orang yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan budaya, dan kesadaran itu seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa (Koentjaraningrat, 1969: 2). Sistem sosial Indonesia atau masyarakat Indonesia terbagi ke dalam 4 (empat) tipe, yakni masyarakat rumpun (tribal societies); petani perdesaan (peasant societies); komunitas kecil (little communities); dan masyarakat kompleks (complexes societies) (Garna, 2007: 29).

Dahulu permasalahan-permasalahan sosial yang muncul dimasyarakat akibat benturan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya atau kelompok dengan penguasa dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, namun pada perkembangannya seiring derasnya arus globalisasi dan reformasi telah mengeser pranata-pranata sosial yang ada dimasyarakat yang berkembang berpuluh-puluh tahun lamanya sebagai bentuk kekayaan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Perkembangan sosial budaya dalam masyarakat pasca reformasi telah melahirkan eforia demokrasi berupa adanya anggapan bahwa demokrasi adalah “Kebebasan tak terbatas”, sehingga masyarakat memaknainya dengan bentuk-bentuk penyampaian pendapat secara anarkis, seperti terjadi kasus-kasus : unjuk rasa anarkis (kasus medan 2008), penjarahan (dijakarta tahun 1998), pengrusakan sarana umum (jalan, simpang lampu merah) dan lain-lainya. Hilangnya budaya musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah sosial tersebut, dimana masyarakat telah melegetimasi tindakkan kekerasan sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang muncul di lingkungannya dengan cara menyampaikan pendapat dimuka umum secara anarkis tanpa menghiraukan lagi pranata-pranata sosial yang ada.

Penyampaian pendapat di muka umum saat ini telah dilindungi oleh undang-undang yaitu undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun dalam pelaksanaanya selain banyak melanggar pasal-pasal didalamnya juga telah mengikis bahkan menghilangkan kearifan lokal bangsa Indonesia yang terkenal dengan sopan-santun dan adat ketimurannya. Dalam penyampaian pendapat dimuka umum etika penghormatan kepada yang lebih tua hilang dengan alasan demokrasi, etika saling menghargaipun sering hilang dengan kegiatan aksi unjuk rasa yang menghambat, menggangu aktifitas orang lain dengan menimbulkan kemacetan, menimbulkan ketegangan, rasa tidak aman, tidak tentram dan lainya.

Dalam rangka mengantisipasi dampak perkembangan sosial budaya berupa munculnya tindakkan-tindakkan anarkis dalam penyampaian pendapat dimuka umum atau akibat lain yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut maka Polri pada tingkat KOD perlu melakukan upaya-upaya antisipatif, antara lain dengan melaksanakan kegiatan rutin Kepolisian yang ditingkatkan dan Operasi Kepolisian, dengan pola operasional yang terselenggara secara terencana mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendaliannya. sebagai berikut:

a. Meningkatkan kegiatan Deteksi, dalam kegiatan ini fungsi intelejen dan polsek bersama-sama melakukan kegiatan deteksi yang dititik beratkan agar Polri mampu mendeteksi dan mengkaji secara terus menerus terhadap perkembangan sosial budaya dan demokrasi yang berpotensi terjadinya berbagai gangguan, ancaman gangguan dan gangguan nyata, khususnya didaerah-daerah rawan terjadinya konflik sosial aksi unras lainnya, dengan membuat pemetaan wilayah berdasarkan karakteristik wilayah dan gangguan kamtibmas yang ada. Sehingga polri pada tingkat KOD mampu membuat sebuah rumusan perkiraan ancaman dan dapat merubah bentuk ancaman potensial / potensi gangguan tidak berkembang menjadi ambang gangguan dan gangguan nyata, melalui penggalangan terhadap tokoh pelaku sumber potensi gangguan, berupa tokoh-tokoh partai politik, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lainya.

b. Melaksanakan kegiatan Preemtif, dalam kegiatan ini fungsi pembinaan Binamitra, Lalu-lintas dan polsek serta funsi kepolisian lainnya bersama-sama melakasanakan perpolisian masyarakat (community policing) dengan melibatkan stakeholder lainnya dengan mengedepankan kegitan-kegiatan publik adress dan kegiatan polmas lainnya , dengan materi yang menekankan pada pentingnya penyelesaiaan masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat agar diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan suasana perdamaian sehingga tercipta dalam masyarakat tersebut daya tangkal masyarakat terhadap potensi gangguan dengan menumbuhkan peran masyarakat yang lebih aktif dalam menjaga keamanan, khususnya ketika adanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang akan mengarah pada tindakkan anarkis.

c. Melaksanakan kegiatan Preventif, dalam kegiatan ini Polri pada tingkat KOD dapat melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dengan meningkatkan kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat, dengan kegiatan patroli, pengawalan, sambang dan melibatkan masyarakat sebagai mitra polri dalam kontek paradigma baru polri dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada serta didukung dengan kegitan-kegiatan kepolisian lainnya yang dapat mencegah pontensi gangguan menjadi gangguan nyata.

d. Melakukan tindakkan Represif atau penegakan hukum dengan memedomani aturan-aturan hukum yang ada, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi HAM, sehingga diharapkan tidak muncul tindakkan polisi yang arogan yang berakibat adanya perlawanan dari masyarakat, yang berdampak pada meluasnya permasalahan soial. Agar kegiatan tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik dan hasil yang maksimal sehingga pada tingkat KOD tercipta harkamtimas yang kondusif maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan bertanggung jawab.

No comments: