26 November 2009

Memberantas Mafia Hukum


Dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari senin malam, 23 November 2009 yang lalu berkaitan dengan kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M, presiden menyinggung tentang program 100 hari-nya, yaitu menetapkan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum sebagai prioritas utama. Presiden berharap dengan program ini masyarakat bisa hidup lebih tentram, lebih aman dan tertib, agar perekonomian dapat terus berkembang, sehingga citra Indonesia di mata dunia bertambah baik, maka reformasi di bidang hukum harus benar-benar sukses, dan korupsi harus berhasil kita berantas.

Untuk menyukseskan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum, presiden sedang mempersiapkan membentuk Satuan Tugas, di bawah Unit Kerja Presiden, yang selama dua tahun ke depan ( baca 2009) akan melakukan upaya Pemberantasan Mafia Hukum. Dalam melaksanakan programnya Presiden mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua Lembaga Penegak Hukum, dari LSM dan Media Massa, serta dari masyarakat luas. Presiden sangat mengharapkan masyarakat melaporkan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum jika ada yang menjadi korban dari praktik-praktik Mafia Hukum itu, seperti pemerasan, jual-beli kasus, intimidasi dan sejenisnya.
Polri sebagai bagian dari unsur Criminal Justice System (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang terdiri dari Polri, Jaksa, Hakim dan Lembaga pemasyarakatan serta Advokat yang merupakan pilar terdepan dalam melaksankan penegakan hukum harus mampu menyukseskan Pemberantasan Mafia Hukum.

Untuk itu Polri sebagai salah satu institusi publik, yang berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 memiliki tanggung jawab sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat, dalam menjalankan aktivitasnya tidak akan pernah terlepas dari sorotan masyarakat. Prestasi kerja personel Polri yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan institusi Polri dalam perspektif masyarakat pada umumnya ada dalam bidang pelayanan. Baik buruknya kinerja Polri tidak hanya ditentukan oleh penilaian internal organisasi ataupun penilaian lembaga lain, namun lebih ditentukan oleh penilaian masyarakat kepada Polri. Salah satu buktinya dengan munculnya kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M, maka seakan-akan keberhasilan Polri di bidang lainya “Teroris” tidak terlihat atau terhapus oleh kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Dengan perkembangan masyarakat yang sangat cepat akan tuntutan pelayanan maka Polri harus lebih cepat lagi dalam memberikan pelayanan tanpa mengabaikan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pembenahan dan atau peningkatan kinerja Polri, baik sebagai institusi maupun individu. Pembenahan dan atau peningkatan kinerja telah dilakukan dengan keluarnya grand strategy Polri yang dirumuskan dalam tiga tahapan, yaitu : Penetapan tahap 1 tahun 2005-2010 didasarkan pada argumentasi bahwa keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan (trust). Yang pada akhir tahun 2009 citra Polri menjadi titik paling buruk dengan munculnya kasus kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M dan kasus Antasari yang disinyalir banyak melibatkan petinggi Polri.

Tahap II, Partnership Building, periode tahun 2011 – 2015, merupakan kelanjutan dari tahap pertama, perlu dibangun kerja sama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri. Dalam tahap ini di pokuskan kepada implementasi Polri dengan masyarakat dalam bingkai ”Polmas” Tahap III, Strive for Excellence, periode tahun 2016 – 2025. Pada tahap III dibangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat sehingga pelayanan Polri yang optimal dapat diwujudkan.

Menurut Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Drs,MM pada rapat kerja dengan komisi III DPR Republik Indonesia, bentuk pelayanan polri diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan melakukan upaya-upaya berupa : upaya penangkalan (preemtif), dilakukan dengan memberdayakan potensi masyarakat melalui Strategi Polmas (community policing). upaya pencegahan (preventif), memberdayaan fungsi samapta polri sebagai police backbone melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjagwali) secara rutin dan berkesinambungan di setiap daerah rawan dan upaya penegakan hukum (represif), yang diarahkan kepada 4 (empat) jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berdampak kontinjensi.

Namun dalam implementasinya penegakan hukum baik itu Pemberantasan Mafia Hukum ataupun lainya Polri saat ini kurang dukungan dari masyarakat sehingga kasus sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto diselesaikan diluar pengadilan seperti yang di ucapkan presiden bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini (Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto) ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan dengan pertimbangan kasus ini telah masuk ke ranah sosial dan bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar.

Dengan permasalahan tersebut mampukan Polri yang sedang Tumpul dari dukungan masyarakat memberantas Pemberantasan Mafia Hukum,,,,,,,?


http://www.isiindonesia.com

No comments: