28 November 2009

Di Balik Penegakan Hukum Kasus ”Bibit Dan Chandra”


Senin malam, 23 November 2009 yang lalu moment yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia akhirnya tiba। Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan pernyataanya terkait rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta atau Tim 8 mengenai kasus pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah serta kasus Bank Century.

Dalam peryataanya menanggapi kasus Bank Century dan kasus Sdr। Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto, kalau kondisinya tidak terjadi apa-apa bahwa cara-cara penyelesaian terhadap kasus hukum yang memiliki perhatian publik luas seperti ini mestilah tetap berada dalam koridor konstitusi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, seraya dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dan pendapat umum.

Solusi dan opsi yang kita tempuh juga harus bebas dari kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; tetap jernih dan rasional serta bebas dari tekanan pihak manapun yang tidak semestinya. Dan, di atas segalanya, kita harus tetap bertumpu kepada dan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Namun karena dalam perkembangannya justru yang muncul adalah ketidakpercayaan yang besar kepada pihak Polri dan Kejaksaan Agung sehingga telah masuk ke ranah sosial dan bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar। Oleh karena itu faktor yang di pertimbangkan bukan hanya proses penegakan hukum itu sendiri, tapi juga faktor-faktor lain seperti pendapat umum, keutuhan masyarakat kita, azas manfaat, serta kemungkinan berbedanya secara hakiki antara hukum dengan keadilan. Sehingga kasus dr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto menurut presiden solusi dan opsi lain yang lebih baik, yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan, namun perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK.

Tindakan korektif yang dimaksud Presiden dimungkinkan berupa reformasi baik Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK. Berbicara reformasi khususnya di tubuh Polri sebetulnya sudah berjalan dari tahun 1999 Polri telah menyusun pola reformasinya sendiri, yang mencakup : structural, instrumental dan kulturl.

Salah satu produk Reformasi Polri lainya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana pada pasal 13 yaitu : Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini tergambar lebih jelas dalam Misi Polri yaitu mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Terkait dengan kasus sdr Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto yang dalam perkembangannya proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan justru yang muncul menurut Presiden adalah ketidakpercayaan yang besar kepada pihak Polri dan Kejaksaan Agung sehingga telah masuk ke ranah sosial dan bahkan ranah kehidupan masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu faktor yang di pertimbangkan bukan hanya proses penegakan hukum itu sendiri, tapi juga faktor-faktor lain seperti pendapat umum, keutuhan masyarakat kita, azas manfaat, serta kemungkinan berbedanya secara hakiki antara hukum dengan keadilan.Menurut UU no 2 tahun 2002 yang berhak mengawasi sesuai dengan pasal 37 sampai dengan 40 yaitu kompolnas yang mempunyai wewenang a) mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan Prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; b) memberi saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dan upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan c) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Namun dalam implementasinya belum seperti yang diharapkan sehingga kasus sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto masih mungkin dapat terjadi dikemudian hari. Kekuatan lembaga pengawasan kita baik kompolnas yang khusus mengawasi Polri maupun DPR yang mengawasi jalanya pemerintahan secara umum belum mampu meredam ”oknum-oknum” yang menjadi makelar dalam sebuah kasus baik dalam proses penyidikan maupun penyelidikan yang terjadi di kepolsian dan kejaksaan.

Melihat komposisi tugas dan wewenang Kompolnas, hal ini menjadi jelas dan kelihatan sekali, bahwa pengawasan kinerja Kepolisian dengan indikator keluhan masyarakat sudah resmi dan efisien sebenarnya, namun saat ini Sosialisasi Kompolnas ke daerah-daerah lain tidak maksimal dan kurang diketahuui keberadaannya oleh masyarakat. Masyarakat di kabupaten-kabupaten banyak yang belum mengetahui, karena Kompolnas tidak pernah melakukan sosialisasi dan memberikan keterangan kepada media massa akan keberadaannya. Justru Lembaga-lembaga lain yang sebenarnya boleh dikatakan tidak mempunyai landasan hukum uyang kuat untuk menilai Polri secara objektif seperti lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Survey, yang sering mempublikasikan hasil temuannya di media massa yang terkadang diragukan keobjektifitasannya.

Untuk itu, sebaiknya dalam proses pengawasan Polri di masa mendatang, sebaiknya Kompolnas melakukan tugasnya dan berperan dalam pembuatan opini public yang dipercaya dan diterima oleh hukum dan masyarakat. Kompolnas harus selalu terdepan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan Kinerja Polri dan dapat dijadikan tolak ukur atau indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polri.

No comments: