26 September 2009

Perab Pemda Dalam Rencana Tata Ruang (RTRW)

Bangga rasanya menjadi urang Bandung yang menjadi tren senter bagi daerah lain, hal ini terlihat di akhir pecan, lebaran dan libur panjang, kota ini selalu lebih meriah karena dipadati pengunjung dari berbagai daerah, terutama dari kota Jakarta apalagi dengan adanya Tol Cipularang, jarak Bandung-Jakarta, cukup ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam saja.

Apa gerangan yang menjadi magnet kota bandung tersebut ? Sudah bukan rahasia lagi, udara yang sejuk, alam yang indah dan romantis, serta penduduknya yang ramah merupakan faktor-faktor yang menjadi daya tarik kota berjuluk Parijs van Java ini. Hal lain yang menjadi daya tarik lainnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan lidah dan perut, tak lain makanan dan jajanan yang enak dan unik. Di samping urusan perut yang enak dan unik, urusan belanja pakaian pun tak kalah seru. Para tamu berbondong-bondong belanja di kawasan yang banyak factory outlet (FO) dan distronya, seperti Dr. Setiabudhi, Jln. Cihampelas, Riau, Dago, dan Pasar Baru.

Wajar kalau kemudian kita bertanya, siapakah gerangan yang menikmati manfaat dan keuntungan yang hebat ini? Tak pelak lagi, para pengusaha FO, distro, restoran, rumah makan, kafe, hotel dan penginapan pasti mengeruk keuntungan besar. Demikian juga pengusaha taksi, mobil rental, bus, dan perusahaan transportasi lainnya; memperoleh keuntungan yang lebih dari biasanya. Biasanya memiliki efek ganda (multiplier effects).

Namun konsekkuasi logisnya ada keuntungan di sisi lain pasti ada dampaknya seperti polusi suara (bising), polusi udara, dan macet di mana-mana. Banyak pemilik rumah di daerah utara sudah merasa tak nyaman, bahkan jengkel. Selain hiruk-pikuk, mau keluar-masuk mobil pun sangat sukar. Produksi sampah melimpah, padahal sudah ada aturan tidak boleh buang sampah sembarangan. Pelanggaran lalu lintas, pelanggaran susila, pelanggaran penggunaan kaki lima, dan lain-lain ikut meningkat pula.

Pengaruh Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Terhadap Penegakan Hukum.

Sejak bergulirnya tuntutan reformasi yang ditandai oleh krisis multidimensional mulai 1997 di Indonesia, terjadi perubahan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Isu demokratisasi dan desentralisasi menjadi isu yang dominan. Perubahan sistem pemerintahan yang semula sentralitis pun bergeser kearah yang lebih desentralisasi. Undang-undang No.5 tahun 1974 kemudian diganti dengan Undang-Undang No.22 tahun 1999. Otonomi daerah mengalami penguatan, meskipun pada masa pemberlakuan Undang-undang No.22 tahun 1999 muncul sejumlah persoalan mendasar. Otonomi daerah dianggap sebagai jawaban sementara terhadap krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia, termasuk krisis pembangunan politik.

Seiring dengan perkembangan ekonomi yang terjadi akibat globalisasi berupa pertumbuhan ekonomi dan pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang di atur dengan Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah melalui otonomi daerah merupakan suatu langkah positif tetapi juga menimbulkan banyak masalah, salah satunya berupa ketidaksiapan SDM yang di miliki pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Hal ini ditandai dengan adanya ketidak disiplinan para pelaksana pemerintah yang melanggar rencana tata ruang wilayah yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.24 tahun 1992 tentang penataan ruang, yang terkadang tidak berpihak pada masyarakat miskin kota yang berakibat timbulnya kesenjangan antara si miskin dan si kaya.

Adapun menurut Sri Hadiati, SH,MBA. Dalam otonomi daerah potensi konflik baik horisontal maupun vertikal, terdapat beberapa isu utama dalam Otonomi daerah yakni : (1) kewenangan (2) pemekaraan daerah, (3) Isu putra daerah (4) Pilkada (5) isu ketimpangan pembagian pendapatan antara daerah dan pusat dan (6) Isu ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah, merupakan potensi-potensi konflik yang harus segera disikapi dan dicarikan jalan keluarnya.

Fenomena perkembangan rencana tata ruang wilayah yang ada memunculkan berbagai permasalahan sosial yang muncul di masyarakat berupa : adanya penggusuran rumah-rumah yang tidak sesuai dengan tata kota, munculnya gelandangan, pengemis, munculnya penyakit-penyakit masyarakat berupa (pencurian, WTS, premanisme dan lain-lainya).

Upaya yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi buruknya kebijakan rencana tata ruang wilayah yang berdampak pada pada terganggunya kamtibmas dengan munculnya masalah-masalah sosial sebagai akibat dari pengusuran rumah-rumah di kawasan terlarang, bermunculannya gepeng, gelandangan, pengemis dan penyakit masyarakat lainya (perjudian, WTS, premanisme dan lainya).

Unsur utama pelaksana di lapangan dalam upaya penegakan hukum Perda adalah Pemda yang dilaksanakan oleh Satpol PP yang di dalamnya terdapat PPNS yang sudah dididik, dilatih serta memiliki Surat Keputusan sebagai penyidik, dan mendapat bimbingan dari pihak Polri. Dalam hal penegakkan peraturan daerah (perda) Polri bertindak sebagai Korwas PPNS sesuai dengan undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Polri pasal 3 yang memberikan bantuan teknis baik dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh PPNS Pemda/Satpol PP yang bertujuan mewujudnya pelayanan, perlindungan dan penegakan hukum, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Melakukan kerjasama dengan Satpol PP dalam operasi yustisi berupa penertiban KTP.
b. Polri mendorong dan memberi masukkan kepada pemerintah daerah agar mengawasi kawasan-kawasan yang dimungkinkan akan di pakai sebagai lahan dibangunya perumahan-perumahan liar oleh masyarakat.
c. Polri mendorong pemerintah daerah / satpol PP agar menertibkan masyarakat yang melanggar Perda tentang rencana tata ruang wilayah sesuai dengan UU.No.24 tahun 1992 tentang penataan ruang.
d. Polri mem back-up satpol PP untuk menertibkan bangunan-bangunan liar yang ada dikawasan terlarang secara profesional dan proforsional dengan menjujung tinggi HAM.
e. Polri bersama-sama stakeholder lainya (satpol PP, Dinsos dan lainya) melakukan operasi razia gepeng, gelandangan, WTS dan selanjutya di serakan ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan atau rehabilitasi.

No comments: