08 August 2009

Polisi Sipil antara Prinsip dan Harapan

Era reformasi telah mendorong perubahan diberbagai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya organisasi Polri beserta paradigmanya. Perubahan / pergeseran tersebut juga terjadi pada perpolisian negara yang memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supremasi hukum, hak asasi manusia, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk di dalamnya fungsi kepolisian.
Dalam paradigma baru polisi sipil yang merupakan paradigma baru Polri yang mengedepankan pendekatan Polisi dengan masyarakat (mengedepankan kearifan lokal) dalam mengiliminir akar-akar kejahatan dan ketidaktertiban dengan menampilkan gaya perpolisian yang lebih responsif – persuasif. Dalam polisi sipil, Polri berfungsi untuk memerangi kejahatan ( Fighting Crime ), melindungi warga ( Profecting people ) dan pemeliharaan ketertiban umum ( maintaining publicanter ) yang berperan sebagai badan penegak hukum, pemelihara ketertiban umum.

Paradigma adalah suatu nilai-nilai dasar yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang ingin didambakan dan ingin diraih oleh manusia. (Solly Lubis, 2002). Dalam buku Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia (Imam Kabul, 2005), yang dikutip dari buku Teori Hukum karangan Mukthie Fadjar disimpulkan bahwa Paradigma adalah suatu istilah yang menunjuk kepada kesatuan gagasan dari suatu masyarakat sains tertentu, dalam kurun waktu tertentu, yang dipegang teguh secara komitmen oleh masyarakatnya. Paradigma juga dianggap sebagai model contoh, map (peta), pola (patterrn), teori (theory), ataupun kerangka pikir (frame of thinking) (Chaeruddin Ismail, 2007).

Hal ini sesuai dengan tugas pokok Polri sebagaimana tertuang UU Nomor 2 tahun 2002 yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan Paradigma baru Polri yaitu Polisi sipil diharapkan dapat meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntutannya sehingga masyarakat merasa aman dan tentram.Salah satu ciri dari masyarakat modern berupa adanya kesadaran akan hak dan kebutuhan sosialnya, termasuk kebutuhan akan pelayanan Polisi. Hal ini sangat di perlukan agar masyarakat dalam melakukan segala aktifitas di dalam lingkungan terjamin keamanan dan ketertibannya. Harapan ini dapat terwujud bila menggeser paradigma lama (shifting the old paradigm ) ke paradigma polisi yang baru (the new police paradigm), dimana banyak orang menyebutnya polisi sipil.
Istilah ”Polisi Sipil” muncul pada era reformasi, dalam bahasa Inggris dikenal beberapa istilah yang menurut penulis menggambarkan konsep yang sama yaitu Community-based policing, Community-oriented policing, Neighborhood-oriented policing dan Commpunity policing. Diantara istilah tersebut Community Policing adalah istilah yang paling sering digunakan.

Dalam terjemahan ke bahasa Indonesia para pakar menggunakan beberapa istilah seperti Pemolisian-berorientasi masyarakat, Pemolisian komuniti, Pemolisian komunitas, Pemolosian masyarakat dan Perpolisian masyarakat. Perkembangan terakhir mengenai peristilahan ini adalah secara resmi Polri menggunakan istilah Perpolisian masyarakat atau Polmas sebagaimana yang digunakan dalam naskah Rencana Strategi Implementasi Perpolisian Masyarakat. Istilah Polmas sebenarnya bukan merupakan singkat dari Perpolisian masyarakat tetapi suatu istilah yang diharapkan akan menggantikan berbagai istilah terjemahan Community Policing yang ada sekarang ini.

Sedangkan Trojanowicz dan Bucquerox dalam buku Community Policing (1998) menyatakan : Community Policing is a philosophy and an organizational strategy that promotes a new partnership between people and their police. It is based on the premise that both the police and the community must work together as equal partner to identify, prioritize, and solve contemporary problems such as crime, drugs, fear of crime, social and physical disorde, and overall neighborhood decay, with the goal of improving the overall quality of life inthe area.

US Department of Justive, Community Oriented Policing Service (COPS) memberikan definisi sebagai berikut : Community policing adalah filosofi dan strategi organisasi yang bercirikan pelayanan polisi seutuhnya, personalisasi pelayanan, penempatan anggota secara tetap pada setiap komunitas, desentralisasi kewenangan, kemitraan polisi dengan warga secara proaktif dalam memecahkan masalah kejahatan, ketidaktertiban, ketakutan yang dihadapi warga, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas hidup warga setempat.

Namun demikian pengertian Community Policing adalah lebih kompleks daripada pengeritan diata. Community Policing adalah suatu filosofi organisasi yang kompleks dan membutuhkan penjelasan yang lebih luas dari berbagai pengertian yang diberikan diatas. Yang dimaksud dengan "Policing" dalam CP adalah keseluruhan proses kegiatan-kegiatan pemolisian secara keseluruhan. Dilingkungan Polri pemolisian adalah kegiatan-kegiatan tugas pokok yang meliputi pemeliharaan Kamtibmas, penegakkan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanann masyarakat.

Masyarakat
"Community" dalam Community Policing sangat penting dipahami dalam upaya pencegahan-pencegahan kejahatan dan ketidaktertiban dan mengurangi rasa takut akan kejahatan. Dalam konteks CP "community" mengandung dua pengertian penting. Pertama, masyarakat berdasar geografi (geographic-community) yaitu suatu kelompok warga masyarakat yang berada secara tetap atau berdiam dalam suatu daerah tertentu. Daerah tersebut ditetapkan oleh polisi dengan syarat antara lain luas daerah yang relatif kecil, mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga menjamin pelayanan kepolisian secara efisien. Dalam menetapkan batas-batas daerah/komunitas ini kepolisian harus memperhatikan agar keunikan geografi dan karakteristik sosial warga yang ada sedapat mungkin harus tetap dipertahankan. Suatu kelurahan/desa dapat ditetapkan sebagai suatu komunitas/masyarakat, dapat juga suatu RW atau RT, bahkan suatu daerah industri, komplek olahraga, pasar, komplks pertokoan atau mall.

Kedua, dalam masyarakat berdasar geografi tersebut selalu terdapat kelompok berdasar kepentingan (community of interest). Mereka adalah sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dan nilai-nilai yang sama. Sebagai contoh adalah komunitas penggemar olahraga atau seni, komunitas suku tertentu, komunitas gay dan lain-lain. Kelompok ini selalu ada dalam suatu komunitas berdasar geografi dan bahkan biasanya keberadaannya tidak mengenal batas-batas geografi tertentu. Kelompok-kelompok ini satu dengan lainnya mempunyai kpentingan yang berbeda sehingga berpotensi memicu konflik. Para Petugas Polmas harus mampu membina kelompok-kelompok tersebut agar tidak terjadi konflik.Kemampuan menyelesaikan konflik (conflict-resolution) merupakan salah satu ketrampilan yang harus dipunyai petugas Polmas.


Prinsip-prinsip Community Policing, Dengan pengertian tersebut diatas maka prinsip-prinsip Community Policing adalah sebagai berikut :

1. Filosofi - Filolsofi Polmas didasarkan pada keyakinan bahwa tantangan yang dihadapi menuntut polisi untuk memberikan pelayanan secara penuh, proaktif maupun reaktif, dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung sebagai mitra dalam proses identifikasi, menentukan skala prioritas, dan memecahkan masalah, termasuk kejahatan, ketakutan akan kejahatan, narkoba dan berbagai masalah yang dihadapi warga setempat.

2. Personil - Dengan menempatkan anggota polisi secara tetap pada suatu lingkungan warga sebagai Petugas Polmas, Polmas mendekatkan polisi dengan warga yang akan dilayaninya. Warga dan Petugas Polmas akan sedemikian dekat sehingga saling mengenal dengan baik saling menyapa dengan nama masing-masing. Petugas Polmas akan melakukan kunjungan berkala kerumah warga untuk mendekatkan diri dengan warga sambil menanyakan masalah yang mungkin dapat dibantu. Penempatan petugas Polmas yang berasal dari warga setempat akan sangat membantu pelaksanaan Polmas.

Prinsip ini menggambarkan komitmen CP untuk memberikan personalisasi pelayanan kepolisian kepada warga. Intensitas dan jenis pelayanan ditentukan oleh kebutuhan dan keadaan nyata warga. Polisi harus memperlakukan warga sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan baik.

3. Permanen - CP mengharuskan penempatan anggota sebagai Petugas Polmas secara tetap (setidaknya 2 tahun) pada suatu wilayah tertentu. Dengan demikia mereka mempunyai waktu dan kesempatan yang cukup secara berkelanjutan membangun kepercayaan sebagai awal terjalinnya kemitraan dengan warga. Penempatan secara tetap berarti bahwa Petugas Polmas tidak dikenakan rotasi dan tidak diberi penugasan lain diluar Kelurahan/Desa daerah tugasnya.

Organisasi kepolisian dalam upaya memberantas korupsi dan kolusi biasanya menerapkan kebijakan untuk melakukan mutasi penugasan anggotanya secara singkat pada suatu tempat. Hal ini berakibat polisi dan masyarakat belum saling mengenal dengan baik, anggota sudah pindah tugas. Dalam CP komunikasi secara berkelanjutan dalam waktu yang lama akan meningkatkan saling percaya antara warga dengan polisinya.

4. Perpolisian - CP tidak meninggalkan kegiatan penegakan hukum, petugas Polmas tetap menerima laporan kejadian, mendatangi TKP dan melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan, tetapi petugas mengedepankan upaya kemitraan dan kegiatan pemecahan masalah warga yang merupakan kegiatan proatkif/preventif yang sangat penting. Dengan demikian kegiatan pemolisian reaktif yang sleama ini sudah berjalan diseimbangkan dengan kegiatan-kegiatan proatkif. Dalam pelaksanaannya Petugas Polmas akan dibantu oleh Polsek untuk melakukan penyidikan.

5. Patroli - Salah satu kegiatan utama Petugas Polmas adalah berpatroli jalan kaki dan bersepeda di lingkungan warga dalam daerah tugasnya. Tujuannya adalah untuk membebaskan para petugas dari kungkungan mobil patroli yang bergerak cepat, patroli juga dilaksanakan dengan berbagai kendaraan lambat lainnya. Kunjungan pada tokoh warga setempat merupakan bagian yang sangat penting dari kegiatan patroli.

6. Tempat - Daerah tugas/jurusdiksi kepolisian seluas apapun akan dibagi habis dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Daerah terkecil tersebut di Jepang disebut Koban dan Chuzaisho, di Singapura Neighborhood Police Post (NPP), di Amerika Mini Station, dan sebagainya.

Di lingkungan Polri pembagian daerah terkecil tersebut dinamakan Pos Polisi. Pos Polisi biasanya dibentuk sesuai kebutuhan sehingga keberadaannya tidak membagi habis seluruh wialayah Polsek. Disamping Pos Polisi pada tingkat Desa/Keluruhan Polri menempatkan seorang Babinkamtibmas yang bertugas melakukan pembinaan Kamtibmas. Dalam rangka implementasi CP para petugas Pos Polisi da Babinkamtibmas harus ditransformasi menjadi Petugas Polmas.

CP melakukan desentralisasi kewenangan pengambilan keputusan kepada Pos Polisi dan Babinkamtibmas tersebut. Pos Polisi dan para Babinkamtibmas mempunyai otonomi dalam daerah tugasnya sesuai ketentuan. Mereka bersama warga menetapkan langkah-langkah dalam upaya pemecahan masalah dan pencegahan kejahatan didaerahnya.

7. Proaktif - Sebagai bagian dari pemberian pelayanan polisi secara penuh, CP menyeimbangkan antara reaksi cepat terhadap kejahatan dan situasi darurat dengan kegiatan proaktif dalam bentuk epemcahan masalah untuk mencegah agar masalah yang ada tidak berkembang menjadi kejahatan.

Pemberdayaan Petugas Polmas adalah upaya untuk meningkatkan kmampuan mereka dengan berbagai ketrampilan tertentu dan memberikan kebebasan yang lebih luas kepada Petugas Polmas dan warga masyarakat untuk mengambil keputusan dalam upaya pemecahan masalah di lingkungan Desa/Kelurahan mereka.

Hasil penelitian menemeukan bahwa banyak kejahatan terjadi di daerah yang sama, dan cukup banyak kejahata dilakukan oleh orang yang sama. Upaya proaktif untuk megnantisipasi agar kejadian tidak berulang akan mampu mencegah berulangnya tindak kejahatan tersebut.

8. Kemitraan - Prinsip ini mendukung pengembangan kemitraan yang sejajar antara polisi dengan berbagai kelompok warga yang ada untuk bekerja sama dan berkonsensus dalam memecahkan masalah. CP menuntut dibangunnya kemitraan baru polisi dengan warga didasarkan pada saling menghargai, persamaan, tulus dan setara. Sebelum kemitraan dapat dicapai terlebih dahulu perlu dibangun saling percaya (trust) antara warga dengan polisi.

Kepercayaan/trust adalah keyakinan akan satunya kata dengan perbuatan. Organisasi polisi harus membuktikan integritasnya, bahwa apa yang dijanjikan kepada warga benar-benar dilaksanakan. Saling percayayang terbentuk akan mengurangi saling curiga antara polisi dengan warga, dan merupakan fondasi yang kuat untuk membangun kerjasama polisi dengan warga, didasarkan pada saling pengertian dan saling menghormati. Membangun kepercayaan adalah suatu proses yang lama terlebih bila kecurigaan antara kedua pihak sudah berlangsung lama dan mendalam.

9. Pemecahan masalah - Pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan menetapkan, dengan cara kerjasama, masalah warga secara spesifik berserta penyebab-penyebabnya. Dengan demikian maka pemeahan masalah yang sesuai dapat dirancang. Keberhasilan pemecahan masalah dapat dilihat dari hasil kualitatif yaitu tuntasnya masalah yang dihadapi dan tidak hanya pada hasil kuantitatif yaitu jumlah kasus yang berhasil ditangani.



No comments: