31 August 2009

Pelayanan Yang Di Harapkan Masyarakat

Berbicara pelayanan yang akan dilakukan oleh Polri maka pada umumnya masalah yang dihadapi Polri dalam melaksanakan fungsi kepolisian dapat dibedakan menjadi masalah eksternal dan internal. Masalah internal ditandai dengan belum optimalnya hasil reformasi struktural, instrumental dan kultural. Reformasi kultural terkait pelayanan kepolisian yang prima belum memenuhi harapan masyarakat, hal tersebut ditandai dengan masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Polri. Masalah eksternal antara lain mencakup permasalahan pengamanan perbatasan dan pulau-pulau terluar ; tingkat kejahatan konvensional dan transnasional yang masih tinggi ; belum optimalnya kerjasama antar departemen serta luar negeri, terorisme.

Tekad Polri untuk melakukan pembenahan dan mencari alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi institusinya berimplikasi kepada penetapan grand strategy Polri. Grand strategy Polri dirumuskan dalam tiga tahapan yang mencerminkan upaya Polri secara gradual. Tahap I adalah Trust Building, periode waktu tahun 2005 – 2010. Penetapan tahap 1 didasarkan pada argumentasi bahwa keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas memerlukan dukungan masyarakat dengan landasan kepercayaan (trust). Tahap II, Partnership Building, periode tahun 2011 – 2015, merupakan kelanjutan dari tahap pertama, perlu dibangun kerja sama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri. Tahap III, Strive for Excellence, periode tahun 2016 – 2025. Pada tahap III dibangun kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat sehingga pelayanan Polri yang optimal dapat diwujudkan.

Sedangkan untuk mempercepat jalannya program-program yang ada di dalam tahapan tersebut Kapolri menetapkan program akselerasi transformasi Polri menuju Polri yang mandiri, professional, modern dan dipercaya masyarakat, adapun beberapa kegiatan yang mengalami akselerasi di jabarkan dalam program Quick wins yang terdiri dari : program quick respon samapta, program transparansi proses penyidikan reserse dengan pemberian surat pemberitahuan perkembanagan hasil penyidikan (SP2HP), program peningkatan pelayanan SIM, STNK dan BPKB, serta program transparansi rekruitmen personel Polri. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses reformasi birokrasi Polri pada bidang kultural, yang sejalan dengan program reformasi birokrasi yang di keluarkan oleh pemerintah.

Program akselerasi diperlukan untuk pencapaian tujuan dari grand strategy Polri yang telah ditetapkan. Penyusunan program akselerasi dititikberatkan pada perubahan perilaku setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya, memberikan pelayanan prima dan mewujudkan rasa aman masyarakat. Program akselerasi pada tahap I diarahkan pada pembenahan dan perubahan kultural yang mencakup 12 bidang, yaitu : 1) Bidang perumusan tugas pokok ; 2) Bidang organisasi ; 3) Bidang operasional ; 4) Bidang kerjasama / HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) ; 5) Bidang tata kelola logistik ; 6) Bidang tata kelola asset ; 7) Bidang tata kelola anggaran ; 8) Bidang manajemen mutu dan kinerja ; 9) Bidang sumber daya manusia ; 10) Bidang remunerasi dan kesejahteraan ; 11) Bidang pemberdayaan Litbang ; 12) Bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat.
Menggaris bawahi bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat sebagai ujung tombak dari pembentukan citra Polri, maka pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat harus betul-betul dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi sehingga mampu berdampak kepada sinergi antara masyarakat dan Polri dalam bingkai community policing.

Konsep “pelayanan Kepolisian” mengandung pengertian yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep “Pelayanan masyarakat” yang biasa digunakan Polri. Hanya saja istilah pelayanan masyarakat memberikan penekanan pada obyek yang dilayani (masyarakat) tanpa memberikan batasan pada apa yang dilayani (jasa Kepolisian). Ini berarti bahwa Polri bisa dituntut oleh setiap warga masyarakat untuk melayani segala sesuatu yang mungkin diluar bidang tugas dan wewenangnya. Istilah tersebut juga disalah pahami oleh anggota Polri dilapangan yang mengartikan bahwa tugas utama adalah memberikan pelayanan masyarakat sehingga kurang memperdulikan pelanggaran hukum yang terjadi Selain itu, istilah ini tidak jarang menimbulkan persepsi yang berbeda tentang peranan (role) antara yang melayani (polisi) dan yang dilayani (warga masyarakat) (Muhammad, 2000).

Menurut Suparlan, Pelayanan adalah suatu kegiatan memberikan sesuatu (jasa, kesempatan, dll) kepada seseorang atau beberapa orang oleh seseorang atau beberapa orang atau institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan dari tanggung jawabnya . Pelayanan merupakan suatu proses dari proses pemberian pelayanan dan penerimaan pelayanan, oleh karena itu pelayanan yang diberikan oleh fungsi pegawalan adalah proses pemberian pelayanan pengawalan kepada masyarakat, dimana di dalam proses pemberian pelayanan tersebut terlibat unsur-unsur petugas yang memberikan pelayanan. Tugas-tugas kepolisian yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat antara lain melipui : ( Koesparmono Irsan, 1995:16): 1) Pelayanan atas pengaduan / laporan dari masyarakat. 2) Pelayanan dalam memberikan bantuan kepolisian. 3) Pelayanan administrasi lantas. 4) Pelayanan dalam proses penegakan hukum / penyidikan.

Tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kepolisian, antara lain:
1) Kompetensi dari pengembangan profesi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan petugas-petugas Kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat pengetahuan dan ketrampilan sesuai ketentuan hukum.
2) Konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan tempat maupun orang. Artinya layanan Kepolisian harus disajikan secara konsisten pada sepanjang waktu, disemua tempat dan oleh segenap petugas.
3) Kualitas pelayanan Polri adalah keberadaan yang banyak berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial suatu masyarakat.
Menurut Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa : ” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Polri dalam Pasal 4 dijelaskan : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Suparlan (1999) fungsi polisi adalah sebagai berikut:
1) Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat;
2) Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara;
3) Mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.
Ada beberapa Gap yang menyebabkan perbedaan persepsi mengenai kualitas pelayanan (ibid )antara lain :
1) Gap persepsi manajemen ,yaitu adanya perbedaan nilai pelayanan menurut pengguna jasa , masyarakat dengan Manajemen .antara lain dikarenakan : “sistem komunikasi manajemen atas bawah ,kurang interaksi antara pihak manajemen Polri dengan masyarakat dan terlalu banyaknya tingkatan/strata manajemen sehingga menambah panjang birokrasi.
2) Gap spesifikasi kualitas ,yaitu kesenjkangan antara spesifikasi kualitas pelayananaq dengan penyerahan hasil pelayanan dengan penerahan hasil pelayanan . misalnya menurut antara yang berlaku polisi bila mendapat laporan mengenai adanya tindak kejahatan maka seharusnya ia langsung ke lapangan /lokasi untuk menangani namun kenyataannya ia harus melakukan proses administrasi terlebih dahulu sehingga kedatangannya di Tempat Kejadian Perkara (TKP ) menjadi terlambat.

No comments: