06 April 2009

Paradigma Baru Polri

Dalam keheningan malam jelang pemilu 2009, di suatu kedai kopi di pinggiran kota bandung terdengar perdebatan yang hangat dan cenderung memanas, sepanas air kopi yang di tuangkan pelayan kopi yang humanis.
Perdebatan yang memanas diawali ketika pelayan kopi yang humanis tersebut bercerita bahwa suami tercintanya baru pulang “pesantren” gara-gara memukul orang. Istilah pesantren digunakan sebagai pengganti dari jeruji besi atau penjara. Tidak lama katanya cuma seminggu tapi biaya yang harus ditanggungnya memakan waktu kurang lebih tiga bulan. Dengan asumsi keuntungan dari jualan kopi semalam Rp.20,000 rupiah.
Sambil meminum kopi yang di buat pelayan kopi yang humanis pikiran penulis menerawang inikah Paradigma Baru Polri, bahwa setiap kesalahan selain ada proses hukum yang harus dijalankan juga ada proses hilangnya lembaran uang. Dalam pemikiran sempit penulis seharusnya dalam melakukan hukuman tidak diberlakukan strandar ganda, idealnya harus ada pilihan mau di hukum atau di kenakan denda.



Berbicara paradigma Baru Polri menurut Jendral (Purn) Drs. Chaerudin Ismail, SH,MH Kata “paradigma” dapat dianggap “model”, pola atau kerangka berpilar yang tidak bisa terlepas dari perilaku (bahavior). Paradigma diumpamakan sebagai frame, sikap adalah lensanya dan perilaku adalah yang terkait didalamnya, namun karakter dan paradigma adalah hasil dari proses pembelajaran, tidak berubah seketika namun ia dapat digeser (shifting paradigma).
Bila kita sandingan paradigma polisi dari paradigma polisi lama dan paradigma baru Polri, maka secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : dari alat kekuasaan menjadi alat Negara, dari eksekusi kewenangan menjadi pemenuhan kewajiban, polisi yang tadinya menjadi bagian militer menjadi pemenuhan kewajiban, polisi bagian dari militer menjadi polisi sipil, pemolisian reaktif menjadi pemolisian proaktif, penengakan hukum menjadi pergeseran dari preventif dan preemtif dan upaya hukum sebagai akhir dari proses penengakan hukum, dari dilayani menjadi melayani, kejahatan yang tadinya sebagai penyakit social menjadi kejahatan sebagai produk komunitas, polisi yang sebelumnya pembina masyarakat menjadi polisi sebagai bagian mitra masyarakat, polisi sebagai simbol-simbol menjadi subtansi dari sebuah masyarakat dan polisi sebagai okupasi menjadi polisi sebagai profesi layaknya pengacara, dokter, wartawan dan lainya.

DARI ALAT KEKUASAAN MENJADI ALAT NEGARA
Dibawah paradigma lama, polri sebagai alat kekuasaan, sebagai pengabdi pada kekuasan politik, sebagai rezim pemerintahan yang berkuasa. Sehingga pada massa itu Polisi sering terlibat dalam konflik politik. Polisi bukan hanya konflik internal polisi juga konflik ekternal polri. Lebih dari itu akibat dari polri sebagai alat kekuasan menjadi bagian penguasan dalam politik untuk merebut, membangun atau mempertahankan kekuasaan seseorang atau rezim politik. Peristiwa-peristiwa tersebut salah satunya berupa fungsi sospol (ABRI) semasa orde baru yang pada tahun 2002 terjadi ”kapolri kembar”

Dibawah paradigma lama polri menjadi sebuah sistem yang mempertahankan status quo dengan menempatkan polisi di tiap desa sebagai kepanjangan kekuasaan guna meredam haluan kiri dan haluan kanan. Namun untuk haluan kanan dan haluan kiri Polri tetap mempunyai tugas untuk mengawasi seperti tercantum dalam pasal uu no 2 tahun 2002 pasal 15 (d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

Bergeser pada paradigma baru polri bukan lagi alat kekuasan. Artinya polri tidak mengabdi pada seseorang penguasa Politik (presiden, MPR atau yang lainya) dan tidak boleh dijadikan alat untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan suatu rezim pemerintahan. Polri adalah alat negara. Sehingga jika pemerintahan baru muncul dan kabinet baru dibentuk dengan kementrianya dan departemennya yang ditentukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan, maka polri harus tetap ada.

Sebagai kepala pemerintah, presiden RI berhak untuk membekukan suatu departemen yang dianggap tidak sejalan dengan visi dan misi pemerintahannya atau dapat pula membentuk kementrian atau departemen baru, yang sebelumnya tidak ada, yang dipercaya akan menunjang pencapaian visi dan misinya. Tetapi presiden tidak berhak membentuk ”polri baru ”, apalagi membubarkannya presiden berkuasa pada Polri dalam kedudukannya presiden sebagai kepala negara.

EKSEKUSI KEWENANGAN MENJADI PEMENUHAN KEWAJIBAN.

Dibawah paradigma lama polisi semata-mata bertindak selaku penegak hukum, sehingga perilakunya lebih mengedepankan kewenangan berupa menangkap, menahan, memeriksa, menetapakan status seseorang sebagai saksi atau tersangka, mengenakan denda dan sebagainya. Penekanan pada kewenagan ini menjauhkan polisi dari masyarakat, karena tindakan polisionir dilakukan dengan koesi atau represi. Yang pada akhirnya polisi menjadi ditakuti, bukan disegani apalagi dihormati.

Kini dan mendatang, polisi harus lebih menekankan pemenuhan kewajiban dalam hal pelayanan publik sesuai dengan visi Polri yang menurut Patmanegara intinya pelayanan. Dalam pelayanan mensyaratkan wajah ramah polisi yang humanis, bukan wajah garang pemegang kewenangan. Polisi yang disegani dan dihormati akan lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat, sehingga tugas-tugas kepolisian dapat dilaksanakan dengan lebih baik dari waktu-kewaktu.

Dalam memberikan pelayanan untuk menjawab tututan masyarakat berupa pelayanan yang prima, maka menurut kapolri Bambang Hendarso Danuri, Drs,MM Polri akan melakukan perubahan dalam memberikan pelayanan dengan menampilkan dua wajah yang tidak bisa dipisahkan “wajah tegas” dan “wajah humanis”. Tegas tidak berarti arogan atau mau menang sendiri, tetapi harus tampil semakin kuat dan kokoh dalam memberantas dan menanggulangi para pelanggar hukum. Sedangkan humanis-nya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan berbagai pelayanan kepolisian. Profil humanis yang dicita-citakan setidaknya mengandung tiga unsur pokok yaitu bersikap melindungi dan melayani, berorientasi pada prestasi dan bermoral.


DARI MILITER MENUJU POLISI SIPIL.
Semenjak Polri dipisahkan dari TNI (ABRI) dengan tap MPR NO VI dan VII tentang Pemisahan Polri dan TNI, banyak perdebatan tentang pengertian ”polisi sipil”. Sipil merupakan turunan atau terjemahan dari bergai istilah bahasan inggris, yaitu civil, yang berkaitan maknannya dengan civilian (orang sipil, bukan militer), civil (warga, kewargaan, kewarganegaraan), civility (keadaban), civilization (peradaban) dan civil itu sendiri (yang dalam konteks masyarakat, juga dirujuk sebagai ”madani”)

Jadi polisi sipil adalah esensi dari semua makna yang pada tataran praktis, paradigma ini diterjemahkan sebagai polisi yang bukan militer. Artinya, tidak menonjolkan kekuatan fisik atau dalam bahasa populer tidak militeristik. Penekanan lebih pada individu, bukan kelompok (pasukan : regu, peleton) jika dalam ”bahasa kekerasan” diperlukan dalam situasi ektrem, maka menembak adalah melumpuhkan, bukan membunuh.

Menurut Rahardjo, 2000: “Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat”. Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protogonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya).

Dengan perkembangan sosial budaya yang begitu cepat dan masyarakat menuntut Polisi sipil yang demokratis berupa polisi yang modern dan demokrasi. Yaitu polisi dan masyarakat dalam hubungan kekuatan yang relatif seimbang dan saling overlapping. Dan dengan landasan utamanya adalah hubungan yang tulus antara polisi dengan masyarakat. Yang ditindak lanjuti dengan menerapkan strategi atau kebijaksanaan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan. Di mana polisi sadar akan kemampuannya yang tidak tahu kapan dan di mana kejahatan terjadi dan siapa pelakunya.

Dan untuk mencapai keberhasilannya harus mendapatkan dukungan atau tempat dalam kehidupan masyarakat. Yaitu dengan berupaya mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas, memperbaiki kulitas kesejahteraan masyarakat, menciptakan dan memelihara keteraturan sosial serta berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanannya. Juga melibatkan warga masyarkat untuk ikut berperan aktif dan peduli dalam pengambilan kebijakan dalam rangka menciptakan dan memelihara keteraturan sosial dalam mayarakat.

Polisi dalam masyarakat yang demokratis pemolisianya mengacu dasar-dasar atau prinsip-prinsip demokrasi yang antara lain :
1.    berdasarkan supermasi hukum
2.    memberikan jaminan dan perlindungan HAM
3.    transparan
4.    pertanggungjawaban kepada publik
5.    berorientasi kepada masyakarat
6.    adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi.

Pemolisian di negara-negara yang modern dan demokratis adalah pemolisian yang proaktif dan problem solving, yang dilaksanakan melalui pemolisian komuniti (community policing). Untuk sukses dan menjadi profesional dalam menerapkan pemolisian komuniti bukanlah hal yang mudah karena itu salah satu strateginya adalah “to change the mind set of police officers”. Yaitu dengan melalui penyiapan sumber daya manusia Polri yang memiliki pengetahuan secara konseptual maupun teoritikal yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dalam melaksanakan pemolisiannya.


DARI REAKTIF KE PROAKTIF.
Dibawah paradigma lama, polisi hanya bersifat reaktif dan kurang proaktif. Sikap reaktif sejalan dengan pandangan, polisi utamanya atau semata-mata, adalah penegak hukum yang menerapkan pendekatan tindakan hukum (gakkum). Jadi, polisi cukup menunggu laporan adanya tindakan kejahatan dan tidak perlu melakukan upaya yang lebih jauh daripada sekedar respon terhadap suatu tindakan kejahatan.

Dibawah paradigma baru, polisi harus berupaya menggeser pendekatan, dari pendekatan hukum yang merupakan eksekusi kewenangan menuju kearah pencegahan dan penangkalan. Tindakan kuratif (menindak) dikurangi, untuk dilengkapi dengan tindakan preventif (mencegah) dan tindakan preemtif (menangkal). Namun ini bukan berati bahwa polisi tidak perlu melakukan tindakan reaktif juga bukan berarti, bahwa pendekatan pemolisian reaktif itu gagal tapi lebih disesuaikan dengan harapan masyarakat modern.

Secara umum pemolisian proatif dengan mengedepankan community policing dengang mengedepankan kearifan lokal mirif strategi ”menjemput bola” dalam pertandingan sepak bola. Polisi tidak lagi semata-mata mempokuskan aktivitas di hilir, yaitu Penanganan suatu tindak kejahatan yang sudah terjadi, melainkan bergeser ke hulu. Dalam hal yang pertama (penanganan hilir), polisi hanya menunggu terjadinya tindak pidana kejahatan, lalu menerima laporan adalah hal delik aduan, atau langsung menangani kalau bukan delik aduan.

No comments: