DONASI pulsa ke 085220145220 anda berhak mendapatkan Kumpulan Skripsi # Polri # PNS Kumpulan Skripsi Polri,Pns Pree Majalah Digital

30 December 2014

FPI Datangi Kab. Bandung Barat

Jalurberita.com - Makin maraknya penyebaran minuman keras di Wilayah Kab. Bandung Barat akhir-akhir ini terutama menjelang perayaan tahun baru 2015, membuat Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam (DPW FPI) Kab. Bandung Barat tidak bisa berdiam diri. Bahkan, mereka sengaja mendatangi Bupati Bandung Barat, H. Abubakar diruang kerjanya, di Komplek Pusat Perkantoran Kab. Bandung Barat untuk bersilaturahmi dan beraudiensi membahas Perda Miras dan Perda K3,  Senin (29/12) siang.

Ketua Tanfidz DPW FPI KBB, Ade Saepudin dengan tegas meminta pemda untuk segera merealisasikan dengan optimal terkait penegakan kedua perda tersebut. Karena hingga saat ini Ia memandang pemda belum mengambil langkah apapun terkait permasalahan ini. 

"Kami berharap pemda lebih tegas dalam menegakkan perda ini. Jangan sampai terjadi hal yang bisa menimbulkan korban jiwa seperti yang terjadi di Garut dan Sumedang beberapa waktu lalu. Kami meminta pemda untuk mengkaji ulang perda miras dan K3. Bahkan, kami berharap agar Kab. Bandung Barat terbebas dari peredaran minuman keras seutuhnya," tegas Ade dihadapan Bupati Bandung Barat, H. Abubakar.

Bahkan, saat ini pihak FPI tengah memerintahkan para laskarnya untuk melakukan investigasi secara mendalam terkait berbagai kasus dan peredaran miras di Kab. Bandung Barat agar bisa segera dicari solusi terbaik terkait pencegahan serta pembatasan peredaran miras untuk kemudian ditindaklanjuti secara terpadu dengan pemda melalui dinas terkait.

Karena berdasarkan hasil laporan dari sweeping yang dilakukan para laskarnya disalah satu kecamatan telah berhasi dirampas ratusan botol minuman keras dari berbagai warung jamu serta toko yang menjual miras secara terselubung.

"Dengan tegas kami meminta Bupati untuk mengkaji ulang perda miras agar tidak hanya sebatas perijinan semata tetapi harus ada ketegasan hingga adanya pencegahan mirs di Kab. Bandung Barat. Dan kami siaap mendukung dan memberikan tenaga jika Bupati berani melakukan evaluasi dan pengkajian ulang hingga diberlakukannya pelarangan miras di KBB," terangnya.

Sementara itu, Bupati Bandung Barat, H. Abubakar memberikan apresiasi positif terhadap aspirasi yang disampaikan FPI KBB sebagai salah satu bagian dari suara masyarakat. Ia berjanji akan menindaklanjuti permasalhan ini sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kami akan mencoba menggali berbagai potensi terkait permasalahan ini. Namun untuk melakukan pengkajian ulang terkait sebuah perda tidak bisa dilakukan hanya oleh pemda saja, tetapi harus dibahas bersama dengan para anggota legislatif, sehingga bisa didapatkan hasil dan solusi terbaik," ungkapnya.

Jika sudah dilakukan pembahasan bersama, Abubakar menegaskan akan segera melakukan langkah berikutnya sesuai regulasi dan kaidah yang berlaku setelah. Tersosialisasikan dengan baik agar tidak terjadi benturan dengan pihak-pihak yang terlibat didalamnya pada implementasinya kelak.

Bahkan, Abubakar mengaku akan mempertajam berbagai regulasi yang ada agar bisa melakukan tindak lanjut yang lebih baik terkait suatu permasalahan. 

"Mengenai berbagai permasalahan yang terjadi merupakan bentuk dari kekurangan sistem dan lingkungan. Oleh karena itu, saya meminta dinas dan aparat terkait untuk lebih kreatif dalam menginisiasi berbagai program. Sehingga terjadi kesinambungan antara pemda dan masyarakat," tutupnya. (**

26 December 2014

Bantuan Korban Bencana Alam

Jalaurberita.com - Sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana alam, Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat memberikan bantuan yang merupakan stimulan kepada 251 kepala keluarga yang menjadi korban berbagai bencana alam termasuk musibah kebakaran yang terjadi periode April-November 2014, di Gedung Utama Komplek Pusat Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat, Selasa (23/12) siang. 

Dalam sambutannya, Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menyatakan bahwa bantuan yang diberikan hanya berupa stimulan sebagai bentuk kepedullian dan tanggung jawab pemda dalam turut merasakan beban dan derita par korban bencana. Abubakar menjelaskan bahwa mayoritas musibah dan bencana yang terjadi periode April-November adalah kebakaran yang sebetulnya tidak termasuk dalam kategori bencana alam, melainkan hanya sebuah musibah akibat kecerobohan dan keteledoran manusia. 

"Walaupun tidak termasuk dalam kategori bencana alam, tapi kami tetap memberi apresiasi dan bantuan pada musibah yng terjadi sekecil apapun sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian serta support kami kepada masyarakat agar tidak patah semangat dalam menghadapi masa depan," tuturnya. 

Mengenai tanggap darurat bencana, Abubakar menuturkan bahwa pemda menyipkan dana "On Call" yang bisa digunakan kapan saja ketika terjdi bencana alam sebesar Rp. 7,5 M dan bisa digunakan lintas dinas tergantung permsalahan yang terjadi dilapangan. 

"Hingga saat ini, dana "On Call" tersebut masih tersisa sekitar Rp. 1,2 M dan dana tersebut masih bisa ditambah jika memang terjadi bencana alam yang membutuhkan dana lebih besar," katanya. 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bandung Barat, Drs. Ronny Rudyana memparkan bahwa Pemda memberikn bantuan kepada 251 kepala keluarga yang tempt tinggalnya mengalami kerusakan baik rusak berat, sedang dan ringan, termasuk 7 orang korban meninggal dunia dan 1 orang yang mengalami kecacatan. 

"Total bantuan yang kami salurkan kali ini sebesar Rp. 582.500.000,- untuk 251 KK. Untuk 213 rumah yang mengalami rusak berat masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp. 2,5 juta, rusak sedang Rp. 1,5 Juta, rusak ringan Rp. 1Juta, meninggal dunia 2 Juta dan cacat Rp. 1 Juta. Ditambah bantuan beras dari Kantor Ketahanan Pangan sebanyak 14,2 ton atau sekitar 16,8 kg/jiwa dari cadangan beras pemerintah," ungkapnya. 

Mengenai potensi bencana yang akan terjadi, Ronny meminta seluruh masyarakat dan aparat kewilayahan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi msyarakat yang tinggal disekitar lereng pegunungan yng berpotensi untuk terjadinya longsor atau bencana alam lainnya. Pasalnya, diprediksi curah hujan akn mengalami puncaknya pada Januari tahun depan 

"Hal tersebut sebgai upaya preventif untuk menghindari jatuhnya korban jiwa serta korban materil dan non materil lainnya," tutupnya. (**)

Bupati inspeksi ke Pasar Tagog Padalarang

Jalurberita.com - Ingin mengetahui harga berbagai bahan kebutuhan pokok menjelang. Hari Raya Natal 2014 dan Tahun Baru 2015, Selasa (23/12) siang, Bupati Bandung Barat, H. Abubakar sengaja melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Tagog Padalarang sebagai langkah preventif menghadapi kemungkinan kenaikan harga yang akan terjadi

"Setelah saya bersilaturahmi dengan para pedagang dan pembeli ternyata sudah ada beberpa bahn kebutuhan pokok yang sudah menglami kenaikan harga, seperti daging ayam dan telur ayam masing-masing seribu rupiah," tutur Abubakar. 

Menurutnya, kenaikan harga tersebut dianggap wajar. Pasalnya, menjelang berbagai hari raya termasuk Natal, dipastikan harga bahan kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan mengingat meningkatnya permintaan pasar. 

Meskipun demikian, Abubakar mengaku tidak khawatir, karena berdasarkan pantauan yang dilakukannya, baik pedagang maupun pembeli masih bisa menerima kenaikan harga tersebut. Sehingga, Ia meyakini tidak akan ada gejolak dari masyarakat terkait kenaikan harga beberapa bahan kebutuhan pokok menjelang natal dan tahun baru. 

"Saya rasa, kondisi para pedagang dan pembeli sangat luar biasa karena mampu menerima kondisi yang ada. Tapi, pemda tetap harus bisa menganalisis berbagai sumber permsalhan yang akan muncul gar bisa segera diketahui solusi terbik untuk memecahkannya," pungkasnya. (**)

07 December 2014

Uang Restribusi Pasar Lembang Banyak "salah Parkir"

Jalurberita.com - Pedapatan dari sektor restribusi pasar dan parkir pasar panorama lembang kecamatan lembang kabupaten bandung barat di sinyalir banyak salah parkir sehingga bila terus dibiarkan akan mengganggu pendapatan sektor pajak kabupaten bandung barat.

Menurut penggiat lsm kabupaten bandung barat atet hendrawan di temui dikantor dewan kabupaten bandung barat menurutnya banyak permasalahan yang harus segera di benahi oleh pemerintah kabupaten bandung barat, diantaranya lemahnya penegakan hukum perda yang ada di kabupaten bandung barat. Satpol PP yang mempunyai tugas penegakan perda seperti macan ompong yang tidak punya keberanian dalam penegakan hukum sehingga adanya pembiaran kesalahan yang dilakukan secara masif dan terstruktur yang dilakukan oleh “oknum-oknum” yang ada di dinas perhubungan yang melakukan pengambilan restribusi parkir dan dinas pasar yang melakukan pukungan di pasar lembang.

Adanya pembiaran dari satpol PP, menjadikan kerugian pendapatan dari kedua sektor ini yang pada akhirnya akan berkurang pendapatan dari sektor pajak ini dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan para pedagang baik kepada dinas pasar lembang maupun pemerintah kabupaten bandung barat.

Lanjunya A’hendra disinyalir adanya "oknum-oknum" yang mencari keuntungan pribadi  dalam polemik yang sedang terjadi dipasar panorama lembang. Polemik yang sedang terjadi berupa kesimpang siuran informasi yang ada terkait dengan adanya isu berupa rencana relokasi, rencana pembangunan pasar baru dan isu-isu lainya, bila pemerintah tidak segera turun tangan maka di kwastirkan akan menjadi konflik vertikal dan horisonsal.

Jika pemerintah kabupaten bandung barat ada itikad untuk menertibkan permasalahan yang ada baik kesemerautan tata lalu lintas yang ada di seputaran pasar, tata kelola keuangan restribusi pasar, tata kelola parkir maka pendapatan dari sektor ini akan sangat membantu pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bandung barat.


Setidaknya uang yang salah parkir bisa di gunakan untuk membeli truk sampah yang masih kekurangan atau untuk sektor lainya berupa penataan pasar lembang yang berjalan dan bergerak tanpa adanya perbaikan yang dapat menunjang laju perekonomian pasar lembang. Dari informasi yang saya dapat menurutnya banyak dari pedagang pasar lembang yang telah beralih menjadi pedagang musiman di seputar jalan seskoau kalau pada hari minggu ataupun berjualan di depan pasar lembang menjadi pedagang kaki lima untuk mendongkrak pendapanya karena para pembeli enggan ke dalam pasar lembang karena semakin hari semakin kumuh.

25 November 2014

Pengertian Konflik

Jalurberita.com - Konflik adalah suatu tindakan permusuhan antara dua pihak (antar perorangan atau antar kelompok) yang terwujud sebagai tindakan saling menghancurkan untuk memenangkan suatu tujuan tertentu. Tujuan tertentu tersebut bisa berupa sumber-sumber daya dan rezeki, kehormatan jati diri atau kelompok, atau karena kesemuanya itu, seringkali pihak-pihak yang sedang berada dalam semangat konflik lupa akan tujuan utama yang ingin dicapai. Karena dalam keadaan konflik, yang menjadi tujuan utama dari mereka adalah menghancurkan pihak lawan. (Hubungan Antar Sukubangsa, Pasurdi Suparlan,2004).

Pada dasarnya terjadinya konflik dikarenakan adanya suatu kepentingan yang harus dipenuhi oleh setiap kelompok. Dalam pemenuhan kepentingan itu kadang-kadang suatu kelompok akan mengorbankan kepentingan kelompok lainnya. Usaha pemenuhan kepentingan dengan mengorbankan atau adanya pihak lain yang merasa dirugikan dapat merupakan potensi timbulnya konflik antar kelompok/etnis. Kelompok yang dirugikan merasakan adanya suatu ketidakadilan terhadap kepentingan-kepentingannya baik itu jati dirinya, kehormatan, kerugian material atau ketidakpuasan secara umum.

Secara hipotetis konflik antar etnis dapat dicegah bila dalam pemenuhan kepentingan suatu kelompok terdapat aturan-aturan main yang adil dan beradab serta adanya pihak ketiga yang netral yang tidak memihak serta dapat dipercaya oleh semua kelompok betul-betul menerapkan aturan-aturan main tersebut. Dalam penyelesaian masalah konflik antar etnis perlu adanya suatu pendekatan yang menjadi landasan bagi pihak-pihak yang bertikai. Salah satu diantaranya adalah pendekatan hukum yang titik sentralnya adalah upaya-upaya pencegahan dan penangkalan serta penindakan.

Konflik yang mengakar adalah konflik yang berasaldari dalam Negara,mengkombinasikan dua elemen yang kuat yaitu : Faktor identitas yang kuat berdasarkan perbedaan dalam ras, agama,kultur, bahasa dan seterusnya dengan pandangan ketidak adilan dalam distribusi sumber-sumber daya ekonomi, politik dan sosial.

Dilihat dari sebab terjadinya konflik, maka konflik itu sendiri disebabkan adanya beberapa perbedaan permasalahan antara lain :

- Perbedaaan struktur sosial ekonomi yang mengakibatkan kecemburuan sosial yang sangat tajam dan kontradiktif.

- Adanya perbedaan budaya, kultur dan adat kebiasaan yang kuat /fanatisme atau adanya kesulitan/ketidak mauan untuk menyesuaikan adat dan budaya setempat.

- Diawali dengan persoalan pribadi berupa perkelahian, penganiayaan dan atau pembunuhan.

- Adanya pihak/kelompok tertentu yang mengkondisikan dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.

- Adanya watak dan temperamen yang tinggi.

- Tingginya rasa solidaritas etnis.


Penyelesaian konfilk perlu dilihat dan diteliti dahulu faktor-faktornya, yaitu :

1. Aktor, siapakah yang menjadi aktor internal dan eksternal dalam konflik tersebut?

2. Isu, isu apa yang terlibat dalam konflik?

3. Penyebab, apa yang menyebabkan konflik?

4. Lingkup, bagaimana besarnya akibat konflik tersebut, baik dalaam maupun diluar daerah konflik?

5. Usaha yang pernah dilakukan dalam penyelesaian, bagaimana langkah-langkah yang pernah dilakukan dalam penyelesaian konflik tersebut?

6. Fase dan intensitas, apakah konflik ini memiliki fase-fase yang jelas? Dan apakah intensitas meningkat seiring waktu?

7. Perimbangan kekuatan, bagaimana sifat dan besarnya perimbangan kekuatan antara pihak-pihak itu ?

8. Kapasitas dan sumber daya, apa kapasitas dan sumber daya pihak-pihak yang terlibat ?

9. Keadaan hubungan, bagaiman sifat-sifat hubungan antara pihak-pihak yang bertikai ?

(Demokrasi dan konflik yang mengakar, sejumlah pilihan untuk negosiator, Peter Harris, 2000).


Dalam penanggulangan konflik antar etnis setelah dicari faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, perlu dilakukan beberapa tahap Cara Bertindak yaitu :

1. Deteksi dini

Melakukan deteksi/penyelidikan untuk mengetahui kemungkinan adanya potensi konflik dan apabila sudah terjadi untuk mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik serta untuk mengetahui aktor yang menimbulkan terjadinya konflik kemudian dilaporkan kepada pimpinan, melakukan kontra isu untuk meredam keresahan masyarakat dan melakukan penggalangan terhadap warga masyarakat tertentu yang berpengaruh untuk dapat membantu meredam terjadinya konflik.

2. Pre-emtif

Yaitu bertujuan untuk mengeliminir potensi konflik sejak dini dan harus menyentuh akar-akar konflik etnis yang mengendap pada kehidupan masyarakat dengan pemberdayaan pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan penggalangan antara tokoh masyarakat, agama, pemuda melalui pertemuan-pertemuan agar dapat menahan diri dan meredakan emosi kelompoknya.

3. Preventif

Yaitu bertujuan untuk mencari dan menemukan penyebab terjadinya konflik serta melakukan upaya pencegahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian informasi yang berimbang atau pengakuan-pengakuan pendapat pada setiap kelompok guna dicari penyelesaiannya.

4. Represif

Yaitu melakukan tindakan untuk mencegah konflik tidak berkembang pada tataran yang lebih luas. Hal ini dapat dilakukan dengan penanganan setiap kriminalitas atau konflik yang terjadi secara cepat, tepat, benar dan tuntas serta tidak ada keberpihakan pada salah satu kelompok yang bertikai.

5. Rehabilitasi

Yaitu melakukan pengamanan dan mengevakuasi korban

konflik ketempat yang lebih aman serta melakukan upaya-upaya perdamaian diantara kedua belah pihak yang terlibat konflik. Perdamaian antar etnis atau suku bangsa yang pernah terjadi konflik tidaklah mudah dalam penanganannya, hal ini disebabkan setelah berhentinya konflik antar etnis ini masing-masing pihak yang bertikai akan menyimpan rasa dendam, sakit hati atau juga adanya rasa kemenangan yang pernah dialami selama konflik antar etnis berlangsung.

Kesemuanya ini berpengaruh terhadap cara masing-masing anggota kolompok/etnis yang berlawanan tersebut melihat diri mereka dan lawan mereka masing-masing. Kemauan untuk saling berdamai bukan hanya dilakukan oleh para tokoh atau pemimpin dua kelompok/etnis yang bertikai, tetapi juga harus dilakukan oleh semua anggota kelompok yang bersangkutan serta adanya pihak ketiga (perorangan atau organisasiataupun pemerintah sendiri) yang dipercaya oleh kedua belah pihak.

Penanganan konflik yang selama ini dilaksanakan baru pada tahap meredam gejala-gejala yang timbul dipermukaan, namun belum mampu menyelesaikan akar permasalahan dan dampak dari konflik yang terjadi tersebut, contohnya :

· Pengungsi yang belum dapat kembali ketempat asalnya

· Harta Benda pengungsi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak masih belum jelas status hukumnya.

· Rasa dendam yang berkepanjangan

· Terganggunya integritas sosial pihak-pihak yang bertikai.

· Adanya rasa khawatir dan takut kemungkinan konfik antar etnis bisa terjadi lagi.

Hubungan Babin Kamtibmas dalam Community Policing

Jalurberita.com Pengaruh globalisasi telah berdampak pada perubahan bentuk dan pola ancaman. Salah satunya, adanya pergeseran bahwa kejahatan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga ke kota-kota kecil, bahkan sudah merambah ke tingkat desa/kelurahan. Pengalaman juga menunjukkan bahwa kejahatan dan gangguan Kamtibmas yang bersifat ekstrim banyak terjadi.

Berdasarkan hal di atas, maka wilayah desa/kelurahan harus menjadi fokus perhatian Polri dalam keseluruhan upaya penanggulangan gangguan kamtibmas. Memang selama ini, Polri telah menunjuk Bintara Polri sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babin Kamtibmas), namun belum menunjukkan kinerja yang maksimal sesuai fungsi, peran dan tugas pokoknya. Sehingga perlu lebih diberdayakan agar potensi-potensi gangguan kamtibmas yang bersumber, berkembang, atau bahkan diorganisir di tingkat desa/kelurahan dapat dideteksi, diidentifikasi, diantisipasi, dan ditanggulangi secara dini.

Pemberdayaan Babin Kamtibmas juga memungkinkan Polri dapat lebih dekat dengan masyarakat, mampu menjadi representasi sekaligus ujung tombak serta penghubung antara Polri dan masyarakat, mampu melakukan Binkamtibmas dengan lebih intensif, proaktif, terarah, terprogram, sistematis, berkesinambungan, dan kreatif menuju tumbuh suburnya sistem penyelenggaraan pengamanan kegiatan masyarakat yang terkoordinir, terarah, serasi, dan selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat sebagai cermin community policing.

Community policing yaitu suatu kondisi dimana masyarakat dengan kekuatan dan potensinya sendiri mampu memiliki kekebalan, resistensi, dan kontrol sosial yang kuat dan tangguh terhadap segala bentuk kejahatan yang mungkin berkembang di lingkungannya melalui kepatuhan mutlak terhadap aturan-aturan hukum, sosial, dan moralitas.

Community policing adalah model pemolisian protagonis yang berpihak kepada masyarakat dengan kedekatan polisi dan masyarakat sebagai pilar utamanya, melalui upaya-upaya yang lebih proaktif menuju terwujudnya kerja sama yang efektif antara polisi dan masyarakat dalam tugas pembinaan kamtibmas.

Community policing juga dapat diartikan sebagai gagasan tentang perpolisian yang meletakkan perpolisian di dalam kerangka tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat (community) dimana kedua unsur utama masyarakat, yakni polisi dan yang bukan polisi (publik) saling terkait di dalam suatu relasi kemitraan sejajar, serta senantiasa berupaya membangun kesepakatan dan kerja sama sinergis di dalam pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam community policing, keberhasilan polisi tidak hanya terletak pada kemampuan dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga meningkatnya kerja sama dan kompentensi masyarakat dalam binkamtibmas di lingkungannya. Selanjutnya, menurut Robert R. Friedemann (Kunarto, 2000) dijelaskan bahwa:

Community policing adalah kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap polisi, dalam jalinan kerja sama yang proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah berbagai kondisi penyebab kejahatan. Hal ini berarti diperlukan adanya kepolisian yang handal, peran masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, serta perhatian yang lebih besar terhadap hak asasi dan kebebasan individu.

Sedangkan menurut International Criminal Investigative Assistance Program – ICITAP, US Departement of Justice, (Eko Erpangi, 2003) dijelaskan bahwa community policing adalah sebuah filosofi dari kebijakan pelayanan total, dimana petugas polisi yang sama melakukan patroli dan bekerja dalam area yang sama secara permanen, dari tempat yang didesentralisasikan, bekerja sama dengan para warga masyarakat di area/daerah tersebut untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Community policing juga sering diartikan sebagai ”pemolisian masyarakat” dengan maksud sebagai upaya atau proses menuju terwujudnya ”perpolisian masyarakat”.

Berdasarkan pengertian di atas, secara sederhana dapat ditafsirkan bahwa community policing merupakan filosofi, upaya, atau gagasan tentang perpolisian yang meletakkan perpolisian di dalam kerangka tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat (community) dalam mengidentifikasi masalah kejahatan dan gangguan kamtibmas di lingkungannya, serta dalam mencari solusi terhadap pemecahan masalah tersebut menuju tercipta situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif.

Sedangkan menurut Trojanowics dan Bucqueroux (Kunarto, 1998), menjelaskan bahwa prinsip community policing (dalam buku ini diterjemahkan menjadi pembinaan kamtibmas), meliputi:

Community policing merupakan falsafah dan strategi, yaitu falsafah dan strategi organisasi polisi yang memungkinkan polisi dan masyarakat, terutama tokoh masyarakat bekerja sama secara erat dalam memecahkan berbagai penyebab kejahatan, kecemasan terhadap kejahatan, keributan fisik maupun sosial, serta penyakit masyarakat. Community policing perlu dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian.

Community policing membutuhkan polisi khusus, yaitu polisi pembina kamtibmas, yang bertindak sebagai penghubung langsung antara kepolisian dengan masyarakat.Polisi pembina kamtibmas harus bekerja sama dengan para sukarelawan, terutama tokoh panutan.Community policing memperkenalkan hubungan baru antara polisi dan masyarakat, yang didasarkan atas rasa saling percaya.Community policing menumbuhkan dimensi proaktif dalam tugas polisi, sehingga lebih multidimensional.Community policing bertujuan untuk melindungi masyarakat lapisan masyarakat yang paling rawan. Community policing mencoba menyeimbangkan keterampilan manusia dengan inovasi teknologi.Community policing harus menjadi peraturan yang diberlakukan secara padu dengan melibatkan seluruh jajaran kepolisian dan masyarakat. Community policing menekankan desentralisasi tugas dan wewenang.

Hubungan Babin Kamtibmas dalam Community Policing

Pada hakekatnya community policing merupakan suatu filosofi sekaligus strategi dalam pembinaan kamtibmas yang berbasis pada kekuatan dan potensi masyarakat, karenanya harus dilaksanakan oleh semua jajaran kepolisian. Sebagai suatu strategi, maka dalam pelaksanaan operasionalnya diperlukan kehadiran polisi-polisi khusus (Community Policing Officers – CPO), yaitu polisi pembina kamtibmas yang bertindak selaku penghubung langsung antara kepolisian dan masyarakat. Melalui polisi khusus (CPO) ini lah yang selanjutnya melakukan berbagai program pembinaan dan kerja sama dengan semua unsur yang ada di masyarakat, memperkenalkan hubungan baru yang berdasarkan atas saling percaya, serta saling menghormati sesuai posisinya masing-masing, sehinggga menumbuhkan dimensi baru yang lebih positif, konstruktif, apresiatif, proaktif, kreatif, dan produktif dalam pemeliharaan kamtibmas melalui tumbuhnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pola-pola kerja sama sinergis dan kemitraan sejajar menuju tumbuh dan berkembangnya potensi dan kekuatan unsur masyarakat untuk menjadi ”polisi” bagi dirinya sendiri dan masyarakat lingkungannya.

Bila disimak esensi dari community policing di atas, maka sebenarnya pembangunan Polri sejak awal sudah mengarah pada jalur yang sesuai gagasan community policing. Hal ini terlihat dari diterapkannya kebijaksanaan Polri melalui pelaksanaan konsep Bimmas sejak awal tahun1960-an maupun konsep siskamtibmas swakarsa, yang secara mendasar merupakan bagian dari kegiatan polisi konvensional-tradisional. Hanya saja, hingga saat ini belum disadari betul bahwa konsep Bimmas tersebut merupakan tulang punggung dan ujung tombak kepolisian modern, sehingga perhatian unsur pimpinan Polri terhadap hal ini mengalami pasang surut dan bahkan pada tahun 1980-an pernah ditarik karena dianggap saingan dengan Babinsa (TNI) serta sering dipersepsi sebagai penampungan bagi polisi yang bermasalah.

Babin Kamtibmas pada hakekatnya adalah wajah baru dari Bimmas Pol yang dikenal sejak awal tahun 1990-an. Dengan melihat tugas pokok, fungsi, peranan, dan kegiatan yang dilakukan sebagai Babin Kamtibmas, maka ia tidak lain adalah polisi khusus pembina kamtibmas seperti yang dimaksud dalam community policing dengan tugas sebagai penghubung langsung antara masyarakat dengan kepolisian.

Bila dicermati lebih lanjut, wilayah kerja Babin Kamtibmas yang mengenal istilah desa binaan, desa sentuhan, maupun desa pantauan, tampaknya selaras betul dengan prinsip community policing yang bertujuan untuk melindungi lapisan masyarakat yang paling rawan atau memberikan bantuan yang paling dibutuhkan sesuai dengan selektifitas prioritas yang dianggap mendesak.

Penugasan Babin Kamtibmas yang langsung diterjunkan ke desa/kelurahan serta perannya sebagai pembimbing masyarakat dengan kewenangan khusus sekaligus sebagai pelaksana tugas umum kepolisian, tampaknya juga merupakan cermin dari prinsip dalam community policing yang menuntut perlunya ciri khas dalam pelayanan polisi melalui kerja sama secara langsung dengan masyarakat yang dilayani, maupun prinsip tentang perlunya desentralisasi tugas dan wewenang yang jelas antara pihak polisi dan masyarakat sebagai unsur yang sama-sama bertanggung jawab dalam pembinaan kamtibmas.

Uraian di atas menunjukkan bahwa apabila community policing merupakan model atau jalur utama (mainstreaming) perpolisian yang akan ditempuh, maka sangat relevan bila yang dilakukan adalah melalui pemberdayaan Babin Kamtibmas. Mengingat, bahwa sekalipun secara konseptual sudah sangat selaras, namun dalam implementasinya di lapangan masih belum mampu menjadi Community policing Officers (CPO) seperti yang diharapkan dalam community policing.

Pelaksanaan Community Policing Di Beberapa Negara Maju

Jalurberita.com - Sebenarnya banyak negara maju yang telah menerapkan Community policing, seperti Kanada, Inggris, USA, dsb. Namun sekedar untuk memberi gambaran, berikut disajikan apa yang dilaksanakan di Jepang dan Singapura.

Pelaksanaan Community Policing di Jepang

Filosofi yang mendasari diterapkannya community policing di Jepang adalah untuk mengurangi dan menghapus rasa cemas penduduk terhadap kriminalitas dan pelanggaran hukum, memperbaiki dan memperkuat kesadaran solidaritas penduduk, meningkatkan kemampuan badan pemerintah dalam pengontrolan, serta memelihara infrastruktur pencegahan kriminalitas, serta menemukan solusi pemecahannya.

Tujuan utama community policing di Jepang adalah untuk menjamin keselamatan dan ketentraman dalam suatu kelompok masyarakat dengan menjaga keadaan agar waspada terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas serta membantu mengatasi permasalahan kepolisian dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu setiap polisi harus mampu mengetahui kebutuhan masyarakat, menjalin hubungan dengan masyarakat, dan mengetahui kegiatan masyarakat sehari-hari, serta lebih berorientasi pada kegiatan yang sifatnya pencegahan, namun tanpa meninggalkan kegiatan yang bersifat penanggulangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kepolisian Jepang telah membentuk Divisi Community police yang berada di bawah Departemen Keselamatan Masyarakat dengan tugas khusus menangani hubungan polisi dan masyarakat. Atas dasar ini, maka setiap kantor polisi di masing-masing wilayah (setingkat Polres) memiliki seksi community police, yang beberapa anggotanya bekerja di unit cabang lain seperti di unit patroli, komunikasi, informasi, dan yang lainnya.

Dalam Seksi community police selanjutnya terdapat dua unit, yaitu Koban (Pos Polisi) dan Chuzaisho (Pos Rumah), dengan asumsi bahwa Koban dan Chuzaisho merupakan unit yang paling mendasar bagi terjaminnya keselamatan dan ketentraman masyarakat, sehingga saat ini sebanyak 40% dari jumlah polisi Jepang bertugas di bagian ini.

Berdasarkan konsep community policing, kegiatan di lingkungan masyarakat dilakukan melalui :

Pos Keamanan, terutama di tempat-tempat keramaian, tempat strategis, serta tempat yang rawan kriminalitas. Polisi yang bertugas di Pos keamanan ini bertugas untuk membantu Koban maupun Chuzaisho dengan berdiri untuk mengawasi daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Koban Keliling, yaitu berupa mobil van yang dilengkapi dengan meja kursi dan berfungsi sebagai markas sementara, diparkir pada daerah tertentu dengan tugas membantu Koban maupun Chuzaisho

Koban Khusus, yaitu sama dengan Koban Keliling namun ditempatkan di daerah dengan tingkat keramaian yang sifatnya musiman.

Koban (Pos Polisi)

Koban merupakan Sub-Unit Kantor Polisi sebagai fondasi kegiatan community police yang penyebaran dan penempatannya tergantung pada jumlah/kepadatan penduduk, jumlah angka kecelakaan, tingkat kejahatan maupun kebijakan pejabat setempat, serta berkedudukan di wilayah perkotaan. Pembentukan Koban di setiap wilayah dilakukan oleh masing-masing wilayah kepolisian sehingga pembentukannya tidak ada standarisasi.

Penugasan, Titik berat penugasan Koban adalah pelayanan kepada masyarakat, membina hubungan baik dengan masyarakat, melakukan penanganan tingkat pertama pada kejahatan dan kecelakaan lalu lintas, sebelum ditangani oleh fungsi yang lebih kompeten.

Petugas , Petugas Koban bekerja dalam sistem shief, yang masing-masing shief berjumlah antara 3 sd. 8 orang, tergantung pada tingkat kerawanan wilayah. Tiap shief bertugas selama 1 x 24 jam, dengan waktu istirahat 8 jam setiap jaga yang diatur secara bergiliran dan setelah berdinas mendapat istirahat 2 x 24 jam. Tiap shief dipimpin oleh Kepala Regu berpangkat Pembantu Letnan/Sersan yang dapat merangkap sebagai Kepala Blok. Sistem Blok ini diterapkan agar terjadi saling membantu diantara petugas Koban.

Bentuk bangunan, Bentuk bangunan Koban bervariasi sesuai dengan karakteristik wilayah, namun umumnya terdiri dari dua lantai. Lantai pertama terdiri dari ruang pelayanan, adminsitrasi, komunikasi, penyimpanan barang, ruang makan, dapur dan kamar mandi/wc. Sedangkan untuk lantai atas untuk ruang pertemuan dan istirahat.

Peralatan, Untuk mendukung pelaksanaan tugas, peralatan yang tersedia di masing-masing Koban sudah cukup lengkap, modern, dan memadai baik alat-alat untuk transportasi, komunikasi, maupun adminsitrasi, termasuk alat-alat untuk kepentingan operasional, seperti olah TKP dan sebagainya.

Metode kerja, Metode kerja Koban dilakukan melalui sistem Blok. Satu blok terdiri dari dua Koban atau lebih yang wilayahnya berbatasan, dengan tujuan untuk saling membantu, dengan kepala Blok dirangkap oleh salah seorang Kepala Regu Jaga. Petugas jaga di depan pintu dilakukan secara bergiliran untuk melakukan pengawasan sekitar dan siap membantu apabila ada orang yang memerlukan bantuan.

Sedangkan untuk kegiatan Patroli dilakukan dengan sepeda maupun jalan kaki, dengan kegiatan mengunjungi rumah warga, kampanye keselamatan lalu lintas dan pencegahan kejahatan,. Layanan konsultasi keamanan, razia kepada pelanggar peraturan lalu lintas, menangani tipiring, maupun mendatangi TKP dan melakukan tindakan tingkat pertama.

Chuzaisho (Pos Rumah)

Chuzaisho pada prinsipnya hampir sama dengan Koban, namun ditempatkan di wilayah pedesaan, pertanian, nelayan, atau yang petugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayahnya, sehingga berada pada garis terdepan dan aktifitasnya tak dapat dipisahkan dari aktifitas masyarakat sehari-hari.

Untuk ditunjuk menjadi seorang Chuzaisan (petugas Chuzaisho) dilakukan melalui penilaian yang ketat, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun emosional dan kepribadian, termasuk harus ada kesediaan dari pihak istri. Karena seorang Chuzaisan harus betul-betul menjadi panutan masyarakat, termasuk dalam membina hubungan rumah tangga.

Untuk menjadi seorang Chuzaisan minimal berpangkat Sersan Senior atau Sersan dan tidak memerlukan persyaratan pendidikan khusus, namun kedekatan Chuzaisan dengan penduduk merupakan salah satu parameter keberhasilan tugasnya. Parameter ini senantiasa dikontrol oleh pimpinan Chuzaisan dengan cara mendatangi penduduk secara langsung untuk menanyakan kinerjanya sehingga terjamin obyektivitasnya.

Berbeda dengan Koban, seorang Chuzaisan harus bekerja sendiri, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya harus dekat dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari seorang Chuzaisan dibantu oleh istrinya, terutama pada saat suaminya berada di luar kantor dan untuk tugas pelayanan pada masyarakat, seperti mencatat laporan, memberikan saran-saran, menjawab pertanyaan dan konsultasi masyarakat, dan sejenisnya. Namun untuk hal-hal terkait dengan kejahatan tetap menjadi tanggung jawab suami. Peran istri dalam membantu tugas suami dalam hal ini dihargai pemerintah dengan mendapat tunjangan sebesar 80.000 yen per bulan, dan bonus setiap enam bulan sekali sebesar satu kali gaji.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas setiap Chuzaisho dilengkapi dengan bangunan dua ruang, dengan ruang belakang untuk tempat tinggal dan ruang depan untuk kantor lengkap dengan berbagai fasilitas, bahkan termasuk alat sensor infra merah yang dapat memberi isyarat apabila ada orang yang masuk dan dapat diketahui dari monitor di rumah. Disamping itu, apa yang terjadi di Chuzaisho juga dapat diketahui dari layar monitor di Kantor Polisi, sehingga kinerja Chuzaisan di Chuzaisho dapat terawasi setiap saat.

Pelaksanaan Community policing di Singapura
Pelaksanaan Community policing di Singapura oleh Kepolisian Singapura (Singapore Police Force - SPF) dilakukan dengan mengadopsi sistim Koban di Jepang, melalui pembentukan Pos Polisi Lingkungan (Neighbourhood Police Post – NPP) sejak tahun 1983 dan sejak tahun 1996 NPP tersebut telah dikembangkan menjadi Pusat Polisi Lingkungan (Neighbourhood Police Centre - NPC), dengan fungsi sebagai pusat pelayanan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat, melalui penyediaan segala pelayanan kepolisan yang berupa kegiatan respon kepolisian yang cepat (quick response), seperti patroli, investigasi, pelayanan masyarakat, laporan pengaduan masyarakat, maupun kegiatan lain berupa kunjungan ke rumah-rumah.

11 November 2014

Yayat Dianugerahi Penghargaan Pejuang Demokrasi

Jalurberita.com - Wakil Bupati Bandung Barat, H. Yayat T. Soemitra menjadi salah satu tokoh masyarakat yang dianugerahi penghargaan sebagai Pejuang Demokrasi versi portal berita online RMOLJabar.com yang merupakan salah satu media online nasional edisi Jawa Barat pada Malam Kebudayaan RMOL Jabar di Hotel Grand Serela, Jl. RE Martadinata Bandung, Senin (10/11) malam.

Acara yang bertepatan dengan Hari Pahlawan ini dikolaborasikan
dengan penampilan pesona budaya Sunda, Yakni Malam Kebudayaan RMOL Jabar
bertema "Pahlawan Salaswana" (Pahlawan selamanya).

Berikut para penerima penghargaan sebagai berikut :

1. Pejuang Pelayanan Publik: Drs. H. Ano Sutrisno, M.M (Walikota Cirebon)
2. Pejuang Lingkungan Hidup: H. Aang Hamid Suganda, S.sos (Mantan Bupati Kuningan)
3. Pejuang Demokrasi: Yayat T Soemitra (Wakil Bupati Bandung Barat)
4. Pejuang Kesetaraan Hak Anak: Hj. Netty Prasetiyani (Ketua P2TP2A) & Perempuan
5. Srikandi Jawa Barat: Ineu Purwadewi Sundari (Ketua DPRD Jawa Barat)
6. Pejuang Kelestarian Budaya: PRA Arif Natadiningrat (Sultan Sepuh XIV Cirebon)
7. Pejuang Revolusi Budaya: Dedi Mulyadi, SH (Bupati Purwakarta)
8. Pejuang Maritim dan Hak Nelayan: Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan )
9. Pejuang Adat & Lingkungan: Eka Santosa (Ketua DPW Nasdem Jawa Barat)
10.Pejuang Pariwisata: Henry Husada (Owner Kagum Grup)
11.Pejuang Pembangunan Desa: 
     *. Dede Yusuf Macan Effendi (Ketua Komisi IX DPR RI)
     *.H. UU Ruzhanul Ulum, SE (Bupati Tasikmalaya)
12.Pejuang Hak Petani: 
     *. Agustiana (Ketua Serikat Petani Pasundan)
     *.Herman Khaeron (Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat)
13.Pejuang Gerakan Budaya: 
      *. Dadang M Naser, SH. Si. Msi (Bupati Bandung)
      *. Ojang Sohandi., S.S.T.P., M.Si (Bupati Subang)
14.Pejuang Penataan Identitas Kota:
      *. Dr. Ir. H. M Itoch Tochija, M.M (Mantan Walikota Cimahi)
      *. Drs. H. Budi Budiman (Walikota Tasikmalaya)
15.Pejuang Enterpreunership:
      *. Tjong Djoen Mien (Owner Asia Plaza)
      *. H. Boediman Kusika (Komisaris Grage Group)
16.Badega Lembur: 
     *. Kolonel ARM Benny Effendi (Danrem 063)
     *. AKBP Noffan Widya Yoko (Kapolres Tasikmalaya)
17.Badega Ki Sunda:
     *. Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc  (Gubernur Jawa Barat)
     *. Laksda TNI Ade Supandi Thamim (Kasum TNI)
     *. Mayjen TNI Dedi Kusnadi  (Pangdam III Siliwangi)
     *. Irjen Pol. Dr. Moch Iriawan (Kapolda Jawa Barat)
     *. Ferry Wibisono (Kajati Jawa Barat)
    *. Prof. Dr. Didi Turmudzi (Ketua Paguyuban Pasundan)
    *. Dede Yusuf Macan Effendy (Anggota DPR RI)
    *. Ahmad Najib Kodratulloh (Anggota DPR RI)
18. Pahlawan Salawasna:
    *. Oto Iskandar di Nata
    *. Mohammad Toha
Coorporate Award    
*. Pejuang Ekonomi Kerakyatan: Bank Jabar Banten
*. Pejuang Petani: PT. Pupuk Kujang.

Artikel Yang Berhubungan

========================================================== ========================================================== # REDAKSI # Diterbitkan Berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan/Pemimpin Redaksi: Atet Hendrawan Sekretaris Perusahaan/Sekretaris Redaksi: Rinawati ,S.Pd Alamat Redaksi: Lembang Kab.Bandung Barat, Gabung menjadi Wartawan e-mail: Jalurberita@gmail.com, Telp.085220145220 DONASI melalui : # bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan No.Rek: 0887 01 026709 537

Jasa Undangan Murah

Pertemanan

Pertemanan

Teman-Blog

Donasi

bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan
No.Rek: 0887 01 026709 537

Share It

Jasa Pembuatan Skripsi, Makalah,Majalah Digital Polri, TNI, PNS, Mahasiswa yang berisikan tentang perkap kapolri diantaranya lalu lintas, Polmas atau polisi sipil, kemitraan Polri dan masyarakat, intelejen Polri, manajemen Polri, kemitran preman dan Polri, Logo Partai NasDem
peran polri dalam penanganan konflik, peran polri dalam konflik sosial, peran polri dalam pemberantasan terorisme, peran dpr dalam kedaulatan rakyat, peran dpr dalam sistem pemerintahan indonesia, harapan polri terhadap masyarakat, harapan terhadap polri