21 November 2016

Patroli Dialogis Mencegah Terjadinya Kejahatan Jalanan

(Pasal 55 ayat 1, Perkap No 23 tahun 2010)
Satuan Sabhara adalah unsur pelaksana tugas pokok, yang bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
Jalurberita.com - Reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat sipil yang demokratis menuntut adanya perubahan didalam berbagai bidang dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan-perubahan tersebut berdampak pula pada meningkatnya gangguan Kamtibmas sebagai core business Polri, oleh karena  sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 disebutkan bahwa Tugas Pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Perkembangan lingkungan strategis yang ditandai dengan adanya arus globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, telah menimbulkan berbagai perubahan dan perkembangan yang membawa kemajuan diberbagai aspek kehidupan. Sebaliknya juga telah memunculkan berbagai potensi gangguan kamtibmas. Untuk itu peran polri dalam mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan sangat diperlukan. Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis maka berkembang pula berbagai jenis kejahatan seperti diantaranya kejahatan jalanan.
Kejahatan jalanan atau yang biasa dikenal dengan street crimes merupakan jenis kejahatan konvensional yang sangat mengancam kehidupan masyarakat. Apalagi bila kejahatan jalanan ini disertai dengan kekerasan (crime by using force) semisal penjambretan, penodongan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Sehingga kejahatan jalanan ini telah menimbulkan perasaan tidak aman bagi masyarakat dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari, dan merupakan kondisi yang dapat mengganggu terhadap stabilitas kamtibmas.
Masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap Polri untuk mampu memelihara Kamtibmas secara professional, akuntabel, dan transparan. Harapan masyarakat ini diemban oleh seluruh satuan kerja / fungsi yang terdapat dalam struktur Polri sebagai aparatur negara. Tidak terkecuali oleh satuan fungsi Sabhara. Satuan fungsi Sabhara memiliki domain tugas yang penting untuk menciptakan dan memelihara kamtibmas secara langsung bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Sabhara saat ini lebih mengedepankan pendekatan kepada masyarakat dengan cara melakukan patroli dialogis. Dengan cara ini pesan – pesan kamtibmas dapat disampaikan sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kamtibmas dengan cara menjadi polisi bagi diri sendiri dan lingkungan tinggalnya. Tujuan lain dari pelaksanaan patroli dialogis ini adalah untuk mencegah kejahatan sekaligus meningkatkan kedekatan polisi dengan masyarakatnya.
Pelaksanaan tugas patroli ini tentunya membutuhkan persyaratan kemampuan antara lain kemampuan komunikasi serta pengetahuan tentang karakteristik kerawanan wilayah penugasan oleh para personel/petugas pelaksana patroli. Hal ini dimaksudkan agar personel patroli mampu berinteraksi dengan baik terhadap masyarakat sehingga target untuk mencegah kejahatan jalanan dapat tercapai.
Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan. Sementara patroli dialogis dapat diartikan kegiatan patroli yang dilakukan oleh satuan Sabhara Polri dengan melakukan tatap muka kepada semua lini termasuk tokoh masyarakat.

Post Crash Response dan Korban Laka Lantas

Jalurberita.com - Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan / atau lingkungan. Oleh karena itu, sasaran langsung (direct objective) dari Keselamatan Lalu Lintas adalah mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seluruh jenis kendaraan dan pengguna jalan, mengurangi tingkat keparahan (fatalitas) korban kecelakaan lalu lintas. Namun demikian harus dipahami bahwa beberapa ruas jalan atau lokasi merupakan tempat dimana sering terjadi kecelakaan lalu lintas, beberapa jenis kendaraan bermotor, dan beberapa kelompok pengguna jalan, misalnya kelompok berdasarkan usia (muda), memiliki catatan kejadian dan korban yang lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. Dan dengan demikian, permasalahan keselamatan lalu lintas juga merupakan implikasi dari permasalahan keadilan, kesamaan status dan kesamaan hak yang terjadi di jalan.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian tidak disengaja atau disangka yang mengakibatkan kematian luka-luka atau kerugian materi dan salah satu pemakai jalan harus melakukan / ada pergerakan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan oleh aspek kecepatan. Hal ini sangat tidak bisa dimengerti bahwa peraturan sudah dibuat untuk merendahkan atau menurunkan jumlah pengemudi dengan kecepatan tinggi. Kecepatan juga bukan merupakan suatu kesalahan, namun  bagaimana daya antisipasi, daya reaksi, daya konsentrasi dan sikap perilaku (attitude) manusia sebagai pengemudi mengemudi dibawah pengaruh alkohol atau narkoba, menggunakan handphone, menjalankan dengan kecepatan tinggi, kurang waspada, kelelahan, dan terdapat lampu kendaraan yang menyilaukan pada malam hari dan perubahan lingkungan juga dapat menyebabkan pengemudi menjadi bingung serta kadang-kadang kabut atau jalan licin. Jika kendaran tidak dipasang lampu serta komponen lainnya dengan baik, atau salah satu atau lebih dari pada ban kendaraan yang rusak juga menimbulkan resiko kecelakaan yang cukup tinggi.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 226 mengamanatkan Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, Jangka Sedang, dan jangka panjang. Adapun program-program dimaksud dilaksanakan melalui: (a) partisipasi para pemangku kepentingan; (b) pemberdayaan masyarakat; (c) penegakan hukum; dankemitraan global.
Selanjutnya, pada Pasal 227 menegaskan bahwa dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara: (a) mendatangi tempat kejadian dengan segera; (b) menolong korban; (c) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; (d) mengolah tempat kejadian perkara; (e) mengatur kelancaran arus Lalu Lintas; (f) mengamankan barang bukti; danmelakukan penyidikan perkara.

Peran polisi secara tradisional dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah menyidik perkara untuk membuat terang peristiwa yang terjadi. Peran Polisi ini mengandung konsep Pro Justitia yang bertujuan menentukan pelaku yang bertanggung. Namun demikian, Polri menyadari bahwa permasalahan kecelakaan bukan hanya permasalahan pro justitia, tetapi terkait berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat, antara lain permasalahan kesehatan, ekonomi, desain dan teknik jalan, kelaikan kendaraan bermotor, pengembangan teknologi transportasi (intelligent transport system) dan berbagai permasalahan lainnya. Oleh karena itu lah Polri terus mengembangkan perannya di bidang pro engineering, yaitu mendukung kepentingan teknik perekayasaan lalu lintas dan angkutan jalan, guna membantu program-program keselamatan yang berkaitan dengan kualitas pengguna jalan khususnya pengemudi, kelaikan kendaraan, kelaikan fungsi jalan dan lingkungannya, penanganan korban dan pelayanan pasca kecelakaan.

Post Crash Response dan Korban Laka Lantas

Jalurberita.com - Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan / atau lingkungan. Oleh karena itu, sasaran langsung (direct objective) dari Keselamatan Lalu Lintas adalah mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seluruh jenis kendaraan dan pengguna jalan, mengurangi tingkat keparahan (fatalitas) korban kecelakaan lalu lintas. Namun demikian harus dipahami bahwa beberapa ruas jalan atau lokasi merupakan tempat dimana sering terjadi kecelakaan lalu lintas, beberapa jenis kendaraan bermotor, dan beberapa kelompok pengguna jalan, misalnya kelompok berdasarkan usia (muda), memiliki catatan kejadian dan korban yang lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. Dan dengan demikian, permasalahan keselamatan lalu lintas juga merupakan implikasi dari permasalahan keadilan, kesamaan status dan kesamaan hak yang terjadi di jalan.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian tidak disengaja atau disangka yang mengakibatkan kematian luka-luka atau kerugian materi dan salah satu pemakai jalan harus melakukan / ada pergerakan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan oleh aspek kecepatan. Hal ini sangat tidak bisa dimengerti bahwa peraturan sudah dibuat untuk merendahkan atau menurunkan jumlah pengemudi dengan kecepatan tinggi. Kecepatan juga bukan merupakan suatu kesalahan, namun  bagaimana daya antisipasi, daya reaksi, daya konsentrasi dan sikap perilaku (attitude) manusia sebagai pengemudi mengemudi dibawah pengaruh alkohol atau narkoba, menggunakan handphone, menjalankan dengan kecepatan tinggi, kurang waspada, kelelahan, dan terdapat lampu kendaraan yang menyilaukan pada malam hari dan perubahan lingkungan juga dapat menyebabkan pengemudi menjadi bingung serta kadang-kadang kabut atau jalan licin. Jika kendaran tidak dipasang lampu serta komponen lainnya dengan baik, atau salah satu atau lebih dari pada ban kendaraan yang rusak juga menimbulkan resiko kecelakaan yang cukup tinggi.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 226 mengamanatkan Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, Jangka Sedang, dan jangka panjang. Adapun program-program dimaksud dilaksanakan melalui: (a) partisipasi para pemangku kepentingan; (b) pemberdayaan masyarakat; (c) penegakan hukum; dankemitraan global.
Selanjutnya, pada Pasal 227 menegaskan bahwa dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara: (a) mendatangi tempat kejadian dengan segera; (b) menolong korban; (c) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; (d) mengolah tempat kejadian perkara; (e) mengatur kelancaran arus Lalu Lintas; (f) mengamankan barang bukti; danmelakukan penyidikan perkara.

Peran polisi secara tradisional dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah menyidik perkara untuk membuat terang peristiwa yang terjadi. Peran Polisi ini mengandung konsep Pro Justitia yang bertujuan menentukan pelaku yang bertanggung. Namun demikian, Polri menyadari bahwa permasalahan kecelakaan bukan hanya permasalahan pro justitia, tetapi terkait berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat, antara lain permasalahan kesehatan, ekonomi, desain dan teknik jalan, kelaikan kendaraan bermotor, pengembangan teknologi transportasi (intelligent transport system) dan berbagai permasalahan lainnya. Oleh karena itu lah Polri terus mengembangkan perannya di bidang pro engineering, yaitu mendukung kepentingan teknik perekayasaan lalu lintas dan angkutan jalan, guna membantu program-program keselamatan yang berkaitan dengan kualitas pengguna jalan khususnya pengemudi, kelaikan kendaraan, kelaikan fungsi jalan dan lingkungannya, penanganan korban dan pelayanan pasca kecelakaan.

19 October 2016

Visi Misi Jenderal Polisi Tito Karnavian


Jalurberita.com - Jenderal Polisi Tito Karnavian kini telah resmi menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pelantikan Tito Karnavian sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan memasuki masa purnatugas, pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Kapolri Nomor 48/Polri/Tahun 2016 ini, Presiden Jokowi meminta untuk menjaga persatuan dan kekompakan internal Polri, serta melakukan reformasi secara menyeluruh di tubuh Polri. 
Sebuah tugas yang ditanggapi dengan optimis oleh Jenderal Pol Tito Karnavian. Optimisme untuk bisa membangun organisasi Polri di semua level, menurutnya akan mendapatkan banyak dukungan karena sudah menjadi komitmen bersama untuk membangun Polri yang baik.

“Saya kira banyak memberikan dukungan, sepanjang dalam rangka membangun Polri. Karena itu adalah komitmen kami bersama adalah untuk membangun Polri, Polrinya baik maka akan bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan sistem pemerintahan, termasuk menjadi negara dan bangsa yang kuat,” kata Tito menjawab wartawan seusai pelantikan dirinya sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7) siang, dikutip Tribratanews.

Sebelumnya, Jenderal Pol Tito Karnavian juga telah memaparkan visi dan misinya di hadapan Anggota Komisi III DPR RI, yang di antaranya berisi komitmen membangun Polri yang lebih baik di semua level.

“Visi saya adalah terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong,” tegas Jenderal Pol Tito Karnavian saat fit and proper test calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 23 Juni lalu.

Visi itu kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1. Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.

2. Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin modern.

3. Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan visinya, Jenderal Pol Tito Karnavian telah menyusun strategi 8-11-10, yakni 8 misi, 11 program, dan 10 komitmen.

Misi:

1. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.
2. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.
4. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik kepada Kepolisian RI.
6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
7. Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergitas polisional.
8. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

Program Prioritas:

1. Pemantapan reformasi internal Polri.
2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI.
3. Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal.
4. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.
5. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.
6. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan Min Sarpras.
7. Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas.
8. Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
9. Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan.
10. Penguatan pengawasan.
11. Quick Wins Polri.

Komitmen:

1. Melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah langkah strategis untuk mewujudkan organisasi Polri yang semakin solid dan profesional.
2. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya.
3. Mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi Polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung etika dan moral.
4. Selalu mengembangkan sistem diklat Polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan integritas SDM Polri.
5. Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait guna memudahkan dan memperlancar program program yang telah direncanakan dan ditetapkan.
6. Menunjukan teladan pemimpin yang memiliki Kompetensi, Proaktif, Tegas, tidak ragu ragu dan bertanggung jawab, serta melayani dan memberdayakan anggota serta antisipatif terhadap perubahan.
7. mewujudkan pelayanan prima Polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman dan humanis.
8. Menerapkan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran.
9. Mengamankan program prioritas nasional dan kebijakan Pemerintah.
10. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh reformasi internal Polri, peningkatan pelayanan publik menjadi lebih prima.


23 August 2016

Intelijen Untuk Mengantisipasi Kejahatan Jalanan

Kejahatan Jalanan (street crime) adalah kejahatan-kejahatan tingkat akar rumput yang benar-benar meresahkan rakyat kecil. Kejahatan jalanan ini disertai dengan kekerasan (crime by using force) semisal penjambretan, penodongan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, curat, curanmor, dll”.
Jalurberita.com - Perkembangan lingkungan strategis di tingkat global yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang informasi dan komunikasi telah mempengaruhi segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan adanya isu global tentang hak azasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup dapat menjadi pemicu berbagai konflik di berbagai kawasan dunia yang bersumber dari masalah etnis, agama maupun sparatisme. Pada skala nasional, globalisasi telah memberikan dampak meningkatnya berbagai bentuk kejahatan konvensional, transnational crime dan gangguan kamtibmas lainnya, seperti kejahatan pencucian uang, narkotika, perdagangan manusia, penyelundupan barang dan senjata, cyber crime, illegal logging, illegal mining, illegal fishing sampai kejahatan jalanan.

Kejahatan jalanan atau yang biasa dikenal dengan street crimes merupakan jenis kejahatan konvensional yang sangat mengancam kehidupan masyarakat. Apalagi bila kejahatan jalanan ini disertai dengan kekerasan (crime by using force) semisal penjambretan, penodongan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Sehingga kejahatan jalanan ini telah menimbulkan perasaan tidak aman bagi masyarakat dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari, dan merupakan kondisi yang dapat mengganggu terhadap stabilitas keamanan dalam negeri.
Upaya-upaya penanggulangan kejahatan jalanan pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Polri, baik itu dalam bentuk kegiatan kepolisian maupun dalam operasi kepolisian, namun sampai dengan saat ini kejahatan jalanan masih menjadi bagian terbesar dari angka kriminalitas. Hal tersebut sebagaimana pula terjadi di wilayah Polres X, bahwa kejahatan jalanan ini merupakan kejahatan yang kedudukannya paling tinggi diantara kejahatan lainnya. Untuk itulah, mengingat kejahatan jalanan ini telah menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat dan merupakan faktor yang dapat mengganggu pembangunan nasional, maka Polri perlu mengambil langkah-langkah kongrit dengan menetapkan strategi yang tepat untuk terus mengeliminir kejahatan jalanan ini.
Sasaran penyelidikan intelijen diantaranya adalah yaitu potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata dalam bentuk fenomena, gejala dan kejadian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang diperkirakan akan dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga untuk melaksanakan penyelidikan intelijen tersebut perlu ditunjang dengan dukungan sumber daya organsasi Satintelkam Polres X baik dari aspek kompetensi personel dan efektifitas sistem dan metode penyelidikan intelijen, yang dilakukan dengan Perencanaan, Pengumpulan, Pengolahan Bahan Keterangan dan Penyajian informasi kepada pimpinan.

Penyelidikan Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam), selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan.

20 August 2016

Implementasi Pancasila dan UUD 1945

Jalurberita.com – Pemerintahan Jokowi-JK terus berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan 9 Agenda (Nawa Cita), adapun ke-sembilan agenda tersebut yaitu : (1) Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warganegara, (2) Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya.

(3) Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan. (4) Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya. (5) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia  (6) Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional Sehingga Bangsa Indonesia Bisa Maju Dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia Lainnya.


(7) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. (8) Melakukan Revolusi Karakter Bangsa,dan (9) Memperteguh Ke-Bhinneka-An Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

Dalam kontek Polri maka mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945 adalah sangat strategis  sesuai peranya selaku alat Negara yang harus mampu memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka harkamtibmas, menjadi pelopor dalam penegak hukum terhadap pelanggaran peraturan perUUan, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Sehingga sangat  diperlukan Polri yang mampu menjadi contoh tauladan  dan menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi masyarakat. 

Untuk mengimplementasikan nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945 Polri telah menuangkanya  dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang kemudian dikristalkan  menjadi Kode Etik Profesi Polri sebagai landasan sikap moral dan perilaku anggota Polri (  Perkap No. 14 tahun 2011 ) yang didalamnya memuat tentang Etika Kepribadian, Etika Kemasyarakatan, Etika Kelembagaan dan Etika Kenegaraan.

Adapun tugas Polri dalam pembentukan karakter bangsa berbasis nilai-nilai pancasila meliputi : (1) Tugas utama yaitu menempatkan dirinya sebagai subyek pengayom, pendidik yang memiliki pengalaman secara profesional dan mampu mentransformasikan kemampuannya untuk menciptakan suasana keamanan ketertiban masyarakat  sebagai  dasar pembentukan karakter bangsa. (2) Mendorong masyarakat memiliki kesempatan berfikir tentang fenomena  aktual, dimensi nilai, mampu mengidentifikasi dan memaknai berbagai faktor serta mampu berdiskusi untuk mempertajam pemikiran dan perasaannya sehingga mampu melakukan interaksi dan membangun watak dirinya melalui interaksi dalam belajar kelompok.

(3) Mampu menjadi contoh tauladan sebagai sosok utuh integritas nilai  Pancasila sehingga menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi masyarakat. (4) Masyarakat harus  mampu menempatkan dirinya sebagai  patner berpikir dalam memecahkan masalah keamanan dan ketertiban, membangun moral  karakter kebangsaan dan harus berupaya sebagai fasilitator inspirator agar terjadi proses pembelajaran watak atau karakter bangsa di masyarakat.


Profesionalisme Penyidikan Dan Supremasi Hukum

“Harapan masyarakat terhadap personil Polri dapat terus meningkatkan Profesionalisme 
baik pada aspek Kuantitas, KualitasPengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill)
Sikap dan Perilaku (Attitude)
Jalurberita.com - Supremasi hukum merupakan salah satu prasyarat dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan visi dan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu peran Polri dalam mewujudkan supremasi hukum melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian bidang penegakan hukum yang profesional, adil, transparan dan akuntabel menjadi sangat penting. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan tuntutan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Kondisi itu menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri  yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.
Untuk mewujudkan pelayanan prima yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat maka kemudian Polri menjalankan program pembenahan kinerja reserse khususnya dalam tahapan penyidikan dimana salah satu tahapannya yang paling awal adalah pemanggilan terhadap saksi/tersangka. Penyampaian surat kepada saksi/tersangka memiliki peran yang cukup penting karena berkaitan dengan proses pengumpulan informasi yang dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan dan pembuatan berita acara.
Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Masalah penegakan hukum pada umumnya, termasuk di Polres X mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang akan ditegakkan. Disampingkan itu untuk mencegah tindakan main hakim sendiri kepada masyarakat harus secara kontinyu diberikan penyuluhan hukum agar taat hukum walaupun kemungkinan terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat itu juga sebagai dampak dari lemahnya penegakan hukum.
Masalah penegakan hukum akan selalu terjadi sepanjang kehidupan manusia itu ada, semakin tumbuh dan berkembang manusia maka masalah penegakan hukum pun semakin bermacam-macam yang terjadi. Bicara tentang penegakan hukum tentunya tidak  bisa lepas dari soal aparat yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu Polisi Jaksa dan Hakim yang terbatas pada masalah profesionalitas. Kepolisian di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 Pasal 2 yang merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga di dalam suatu Negara Hukum penerapan asas asas Legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system civil Law (Eropa Kontinental). Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi yakni suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.
Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam pasal peraturan undang-undangan seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat (4) Undang-undang  Dasar, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan lain-lain. Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan,  karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) maka wewenang yang diberikan Undang-undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik dimana salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penyidikan adalah melakukan pemanggilan terhadap saksi/terdakwa. Sehingga, agar pelaksanaan pemanggilan saksi/tersangka ini dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan kondisi SDM serta sistem dan metode yang optimal.
Harapan masyarakat terhadap personil dalam melaksanakan pemanggilan saksi baik pada aspek Kuantitas, KualitasPengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill), Sikap dan Perilaku (Attitude) mampu melaksanakan dan memahami secara mendalam sesuai dengan UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan KUHP yang menjadi dasar pembuatan surat panggilan serta Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana sebagai panduan pelaksanaan pemanggilan. Dengan optimalnya pemahaman personel terkait KUHP/KUHAP dan Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dapat menyebabkan penyidik mampu bertindak secara maksimal dalam pembuatan surat panggilan dan menetapkan pasal yang dikenakan.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapan sumber daya manusia Polres X dalam melakukan pemanggilan saksi/tersangka masih belum sesuai harapan. Untuk itu perlu ditingkatkan dengan mengusulkan penambahan personel, percepatan penerbitan Skep Penyidik, melaksanakan pembekalan terkait KUHP/KUHAP, manajemen penyidikan tindak pidana serta teknis pemanggilan saksi/tersangka, melaksanakan mentorship, memberdayakan Kasat Reskrim dan Pawassidik untuk melaksanakan pendampingan dan pengawasan, memberikan motivasi, Binrohtal serta menerapkan reward dan punishment.
Strategi yang sedang dilaksanakan dalam sistem dan metode pemanggilan saksi/tersangka yang sudah dilakukan Polres X guna meningkatkan profesionalisme penyidikan tindak pidana masih belum optimal. Dengan demikian perlu dioptimalkan dengan berbagai upaya seperti melaksanakan revisi terhadap SOP pelayanan reskrim dengan mencantumkan SOP pemanggilan tersangka, memberikan arahan agar penyampaian surat pemanggilan agar dilakukan secara langsung, secepat mungkin, mempertimbangkan lama perjalanan surat dan respon saksi/tersangka, menjelaskan isi surat, meminta petugas pengantar untuk melakukan konfirmasi penyerahan surat, melaksanakan koordinasi dengan satwil di daerah lain serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dimulai dengan penyampaian surat pemeriksaan.

Mencegah Perkelahian Pelajar Dengan Saka Bhayangkara

“SOP Pembinaan Saka Bhayangkara sebagai penjabaran Perkap Nomor 7 tahun 2008 tentang Implementasi Polmas sangat perlu dioptimalkan”

Jalurberita.comDalam kamus bahasa Indonesia “tawuran” diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Sedangkan “pelajar” adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga pengertian tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (juvenile deliquency). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delikuensi yaitu situasional dan sistematik. a. Delikuensi situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. b. Delikuensi sistematik, para pelajar yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti angotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota, tumbuh kebanggaan apabila dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya.

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk perilaku negatif yang sangat marak terjadi dikota -kota besar. Pelajar sering kali tawuran hanya karena masalah sepele, seperti saling ejek, berpapasan di bus, pentas seni, atau pertandingan sepak bola dapat menyulut pertengkaran individual yang berlanjut menjadi perkelaian masal dan tak jarang melibatkan penggunaan senjata tajam atau bahkan senjata api. Banyak korban yang berjatuhan, baik karena luka ringan, luka berat, bakan tidak jarang terjadi kematian. Tawuran ini juga membawa dendam berkepanjangan bagi para pelaku yang terlibat didalamnya dan sering berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini tentunya merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan. Generasi yang diharapkan mampu membawa perubahan bangsa kearah yang lebih baik ternyata jauh dari harapan. Selain itu terjadi tawuran pelajar tersebut juga telah berdampak pada rusaknya rumah warga apabila pelajar yang tawuran itu melempari batu dan mengenai rumah warga, terganggunya proses belajar mengajar, menurunnya moralitas para pelajar dan hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai dikalangan pelajar.
Tawuran Pelajar  dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut : Faktor keluarga. Berikut ini adalah salah satu faktor penyebab tawuran, yaitu faktor keluarga: 1). Adanya  parenting  yang  otoriter,  di  mana  dalam  pengasuhan  dipenuhi  dengan tindakan  kekerasan  terhadap  anak; 2). Adanya kekerasan yang terjadi antar orangtua, misalnya orangtua kurang harmonis, sering  bertengkar  dan  melakukan  tindak  kekerasan
Faktor sekolah. Sekolah merupakan salah satu faktor penyebab tawuran, berikut ini faktor-faktor penyebab tawuran dari lingkungan sekolah: 1). Adanya kualitas pengajaran yang kurang memadai dan kurang menunjang proses belajar; 2). Adanya guru yang lebih berperan sebagai penghukum dan pelaksana aturan, serta sebagai  tokoh  otoriter  yang  seringkali  menggunakan  kekerasan  dalam  “proses pembelajaran” dan “mendidik” siswanya.
Faktor lingkungan. Berikut ini faktor-faktor dari lingkungan sekitar bisa terjadinya tawuran: 1). Adanya lingkungan yang sempit dan kumuh, anggota lingkungan yang berperilaku buruk, misalnya: pemakai narkoba, zat adiktif, pemerasan, pengeroyokan, dan tindakan brutal lainnya; 2). Lingkungan kota (tempat tinggal) yang penuh kekerasan yang hampir setiap hari dan setiap saat disaksikan oleh para remaja, seperti: tayangan buser, TKP, patroli, dll.; 3). Adanya  kelompok  sebaya  (geng)  yang  berperilaku  tidak  baik.
Faktor sumber daya manusia merupakan salah satu hal terpenting dalam optimalnya pelaksanaan pembinaan Saka Bhayangkara oleh Satbinmas Polres X, namun demikian kondisi SDM tersebut belum sesuai dengan harapan yang ditandai oleh berberapa indikator baik pada kuantitas, Kualitas, Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill), Sikap dan Perilaku (Attitude)
Sistem dan metode pembinaan Saka Bhayangkara merupakan dengan upaya pelibatan komunitas masyarakat termasuk Saka Bhayangkara yang ada di sekolah-sekolah tersebut dapat efektif dan efisien, maka perlu adanya upaya pelibatan pelajar untuk menghimpun, menumbuhkan dan memanfaatkan kekuatan yang bertumpu pada komunitas pelajar, karena itu agar berhasil guna dan berdaya guna tinggi perlu dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip keterpaduan, keberpihakan, pembelajaran dan penyadaran sosial, serta prinsip partisipasi dan untuk itu pula perlu ditempuh melalui pendekatan yang berbasis keamanan sosial (Sosial Base Security Approach). 
setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapan sumber daya manusia Polres X dalam melakukan pembinaan Saka Bhayangkara masih belum sesuai harapan. Untuk itu perlu ditingkatkan dengan melaksanakan program edukasi personel untuk meningkatkan kompetensi personel Satbinmas Polres X dalam melaksanakan pembinaan Saka Bhayangkara; dengan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi personel Satbinmas serta Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan Saka Bhayangkara sehingga proses pembinaan terlaksana secara profesional.

Sistem dan metode pembinaan Saka Bhayangkara yang sudah dilakukan Polres X guna mencegah terjadinya perkelahian pelajar masih belum optimal. Dengan demikian perlu dioptimalkan dengan Menyusun SOP Pembinaan Saka Bhayangkara sebagai penjabaran Perkap Nomor 7 tahun 2008 tentang Implementasi Polmas; Melaksanakan pembinaan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat khususnya di kalangan Pelajar serta melaksanakan kerjasama lintas fungsi dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pembinaan Saka Bhayangkara oleh Satbinmas Polres X.