05 February 2016

Pengertian Berbagai Teori Teroris

Jalurberita.com - Sampai saat ini belum ada definisi atau  pemahaman yang sama  secara universal untuk mengartikan kata “terorisme”, apalagi kalau di kaitkan dengan perkembangan pemahaman agama (Islam, Kristen, Budha dan lainya) Setiap negara memiliki definisi yang berbeda mengenai terorisme, tergantung sudut pandangan negara dalam menyikapi perkembangan “terorisme”. Untuk memudahkan dalam memahami apa itu “terorisme” beberapa sarjana telah berusaha untuk memberikan batasan atau pengertian yang sangat bermanfaat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman memahami kejahatan terorisme. 

Oxford English dictionary mendefinisikan terorisme sebagai tindakan intimidasi terhadap pemerintah. Definisi lain dari world reference comm, terorisme adalah penggunaan kekerasan dan intimidasi secara sistimatis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian terorisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik”. 

Pengertian tindak pidana terorisme pasal 6 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dikatakan bahwa terorisme adalah perbuatan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek – obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasiltas internasional. 

Hingga saat ini belum ada teori yang dapat menjelaskan dengan baik tentang sebab timbulnya terorisme, hal ini disebabkan belum adanya definisi ruang lingkup perbuatan terorisme yang telah disepakati tentang  siapa yang disebut teroris. Noam Chomsky (1991) menyatakan bahwa definisi terorisme selalu dikaitkan dengan politik, padahal tidak semua kejahatan terorisme bertujuan atau bermotif politik. Ruang lingkup perbuatan terorisme dari waktu ke waktu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan jaman sehingga sulit untuk menentukannya. Siapa yang disebut teroris juga sulit untuk di definisikan karena ada juga teror yang dilakukan oleh negara atau di sponsori negara. 

Sebab atau motif  timbulnya terorisme lebih umum disebabkan adanya ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, aspirasi maupun harapan–harapan. Tindakan teror yang dilaksanakan dimaksudkan untuk mencapai tujuan–tujuan politik tertentu dan mungkin hal ini dilakukan karena katup–katup komunikasi politik tertutup yang menyebabkan aspirasinya tidak dapat terwujud. Untuk mewujudkan aspirasi itu jalan satu–satunya dengan melakukan serangkaian tindakan teror dengan maksud agar kepentingan mereka diperhatikan. Gerakan–gerakan separatis maupun gerakan nasionalis tertentu adakalanya menempuh cara–cara teror dalam memperjuangkan aspirasinya. Cara ini dilakukan karena kedudukan mereka lemah untuk memperjuangkan aspirasinya secara berhadapan langsung dengan pihak lawan politik yang berkedudukan kuat. Pihak lawan politik yang berkedudukan kuat sering tidak mendengar atau mengabaikan aspirasi pihak yang lemah atau minoritas yang dapat menimbulkan frustrasi dan akhirnya menempuh cara kekerasan dengan melakukan teror.

Selain karena pengobaran aspirasi, kejahatan terorisme karena motif politik dapat juga terjadi karena penerapan standar ganda seperti politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya masalah Palestina dengan Israel. Kejahatan terorisme dapat juga terjadi karena motif ekonomi. Berdasarkan fakta, banyak kasus tindakan teror yang terjadi karena ketimpangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin. Si miskin melakukan tindakan teror untuk memperoleh materi dengan mengadakan penculikan, penyanderaan, maupun pembajakan dengan meminta uang tebusan. Kesenjangan ekonomi antara negara kaya dengan negara miskin dapat menjadi pemicu timbulnya tindakan teror untuk memperjuangkan perbaikan kesenjangan tersebut.

Selain motif politik dan ekonomi, motif keluarga atau organisasi dapat menjadi penyebab timbulnya tindakan teror. Dalam beberapa kasus tindakan teror terjadi untuk membebaskan anggota keluarga atau anggota organisasi yang sedang ditahan di suatu negara. Beberapa faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan tindakan teroris adalah sebagai berikut : 1). Kerawananan sosial. 2). Ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah. 3).Kurang atau tertutupnya komunikasi. 4). Semakin melebarnya gap antara si kaya dengan si miskin. 5). Kecemburuan sosial yang semakin berakar dalam masyarakat. 6). Timbulnya perasaan frustrasi.

17 January 2016

NasDem KBB, terbuka bagi Semua Calon Bupati

Jalurberita.com - DPD Partai NasDem Kabupaten Bandung Barat terus melakukan koordinasi untuk membuat struktur partai semakin solid. Keseriusan DPD Partai NasDem Kabupaten Bandung Barat tertuang dalam Rakerda yang dilakukan baru-baru ini.

Kegiatan Rakerda yang  di hadiri oleh petinggi partai nasdem dari DPP Pusat yaitu Ketua OKK, Janet (Sri Sajekti Sudjunadi), Ketua DPW Jawa Barat  Saat Mustopa Beserta Sekjen DPW Jawa Barat dan jajaran DPW Jawa Barat lainnya.

Dalam orasinya ketua  Ketua OKK Sri Sajekti Sudjunadi atau disapa  Janet, dihadapan Jajaran partai NasDem DPD Kabupaten Bandung Barat  dan DPC yang ada di setiap kecamatan kabupaten Bandung Barat menegaskan bahwa mesin politik harus sampai kepada TPS sehingga partai mempunyai kekuatan yang kongrit atau nyata dan dapat di dipertanggung jawabkan dihadapan pengusung partai ataupun bila Partai NasDem mempunyai calon Bupati dan Wakil Bupati.

Ketua DPD Kabupaten Bandung Barat Hero Prihatnawan, SH dihubungi di sela-sela Rakerda membenarkan bahwa kemenangan Partai NasDem akan terwujud bila kader NasDem ada di setiap TPS yang tersebar dikabupaten Bandung Barat. Lanjut Hero dirinya dan seluruh struktur partai NasDem yang ada di Kabupaten Bandung Barat terus melakukan koordinasi sehingga harapanya tahun 2016 struktur partai sudah sampai pada tingkat TPS.

Kalau Partai NasDem sudah ada sampai tingkat TPS, maka daya tawar partai NasDem akan semakin tinggi dan kemenangan baik di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun Legislatif akan semakin terbuka karena kekuatan Partai sudah dapat di ukur, tegasnya.

Mengomentasi isu yang berkembang bahwa partai NasDem akan mengusung ketua Dewan kabupaten bandung barat Aa Umbara Sutisna,  ia tidak membantahnya namun keputusan belum di tetapkan kami welcome kepada semua calon bupati yang ada di kabupaten bandung barat, tegas ketua NasDem Kabupaten bandung Barat.

Tahun 2016 DPD Partai NasDem, masih pokus pada restrukturisasi partai sehingga baik DPD, DPC, DPRt dan Saksi-saksi yang ada di TPS dapat solid dan mampu memahami misi visi partai NasDem dengan semboyan Restorasi-nya sehingga Partai NasDem dapat mewarnai perpolitikan di Kabupaten bandung barat.

11 November 2015

SE Penanganan Ujaran Kebencian (HATE SPEECH)

Jalurberita.com - Setelah dikaji cukup lama, Surat Edaran (SE) Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech akhirnya dikeluarkan. SE dengan Nomor SE/06/X/2015 tersebut diteken JenderalBadrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.

Dalam salinan SE yang diterima Kompas.com dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, Kamis (29/10/2015), disebutkan bahwa persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Bentuk, Aspek dan Media

Pada Nomor 2 huruf (f) SE itu, disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan,
2. Pencemaran nama baik,
3. Penistaan,
4. Perbuatan tidak menyenangkan,
5. Memprovokasi,
6. Menghasut,
7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.

Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

08 October 2015

DI Pilkada Serentak Partai NasDem Usung Kadernya


Jalurberita.com - Pemenangan pilkada serentak di Jabar menjadi salah satu agenda Rakerda Partai NasDem Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan pada 19 september 2015. Selain itu, beberapa agenda lain yang di bahas di antaranya penguatan dan konsilidasi partai dalam suksesi Pilkada Bandung Barat 2017 dan Pemilihan Legislatif 2019.

Menurut ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bandung Barat, H. Hero Prihatnawan, SH, pada Pilkada Bandung Barat 2017 nanti, partainya juga akan menyiapkan kadernya untuk maju sebagai calon kepala daerah, baik kader yang ada di struktur maupun di luar struktur partai NasDem.

Lanjut Hero, tidak menutup kemungkinan bila di luar ada kader yang lebih mampu dan dipandang dapat memenangkan Pemilukada maka Partai NasDem akan mengusungnya dengan catatan sama-sama memperjuangkan restorasi Indonesia, tegasnya.

Untuk itu, kegiatan rakerda menjadi ajang konsolidasi bagi partai guna menyiapkan strategi baik pemenangan legislatif maupun penjaringan balon Pilkada nanti. “Rakerda ini sekaligus menjadi sarana untuk penguatan partai dalam rangka suksesi Pilkada KBB pada 2017 nanti,” ujarnya.

Menurut wakil Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, Heru Gunawan, Partai NasDem mengusung sejumlah kadernya dalam pilkada di delapan daerah yakni, calon bupati di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Karawang, serta calon wakil bupati di Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Indramayu.

07 September 2015

Proyek Miliaran Tanpa Nama

Jalurberita.com - Sudah menjadi rahasiah umum pengerjaan proyek tanpa memasang plang papan nama, yang menyebar hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, baik yang terjadi pada proyek Peningkatan Jalan raya, pembangunan irigasi, pembangunan jalan serta beberapa kegiatan lainnya yang sumber dananya diduga berasal dari DAK, APBN maupun APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bandung Barat.

Tak ayal, pengerjaan proyek tanpa plang nama terkesan telah terjadi pembiaran dari dinas terkait sehingga para rekanan kerja tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan dalam Pepres No 70 tahun 2012, pemasangan papan plang proyek wajib dan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diwajibkan untuk memasang papan nama proyek.

“Akibatnya, warga tidak dapat mengetahui spesifikasi rincian proyek yang dikerjakan, proyek yang dipercayakan kepada kontraktor tersebut. Sehingga dalam pengerjaannya asal-asalan, sehingga tidak heran lagi, setiap proyek baru beberapa bulan selesai, kembali mengalami kerusakan,” kata penggiat LSM kabupaten Bandung barat, Atet Hendrawan kepada Jalurberita.com.

Seperti yang terlihat tepatnya pada proyek Pekerjaan Konstruksi berupa Peningkatan Jalan Raya di Jl. Cijeruk Pagerwangi Punclut sampai batas Kota Bandung, kecamatan lembang kabupaten Bandung Barat  yang dimenangkan oleh CV. TAKASHITA HOBASHI, Alamat KOMP. PERTOKOAN PULO MAS BLOK II NO. 1 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN PULO GADUNG - Jakarta Timur (Kota) - DKI Jakarta dengan nilai HPS Rp 1.995.020.000,00

lanjut A'Hendra, proyek yang dikerjakan diwilayah tersebut dari awal pelaksanaan hingga proyek hampir selesai tidak ditemukan papan plang proyek. “Saya heran saja, apa boleh menggunakan dana APBD, kita laksanakan proyek tidak mencantumkan plang nama proyek. Padahal, aturan itu sudah tertuang dalam Pepres No 70 tahun 2012 dan Kepres No. 80 tahun 2003, dan UU Keterbukaan Informasi, setiap penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dari dana masyarakat yang diperoleh dari pungutan pajak yang dikelolah oleh pemerintah harus transparan,” cetusnya.

Menurut atet Hendrawan, pelaksanaan proyek di wilayah Kabupaten Bandung Barat terkesan banyak yang tidak jelas. Yang diperparah lagi ada papan plang proyek yang tercantum identitas nama perusahaannya tetapi tidak tercantumkan alamat kantor perusahaan dan ini jelas ada indikasi pembohongan public. “Pasalnya ada bangunan jalan yang tidak jelas kontraktornya siapa pelaksananya berap lebar, tebal dan panjang berapa. Semuanya kabur dan tidak jelas,” tuturnya.


Lebih jauh, A'hendra berharap, agar kedepannya dinas terkait dapat memberi sangsi tegas terhadap rekanan kerja yang sengaja membiarkan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan ini. Jika perlu untuk memberikan epek jera terhadap jasa konstruksi yang nakal dananya jangan dicairakan dan bila perlu perusahaan tersebut di beklis.

“Jika tidak segera diperbaiki, maka kedepan semua pengerjaan akan menjadi serba misterius. Dan dari mana masyarakat bisa mengontrol pekerjaan ini kalau informasinya tidak ada. Dan kita juga ingin para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kabupaten Bandung Barat tidak hanya diam saja, kita ingin mereka turun meninjau langsung pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh dinas,” tegas Atet Hendrawani.

Artikel Lain