DONASI pulsa ke 085220145220 anda berhak mendapatkan Kumpulan Skripsi # Polri # PNS Kumpulan Skripsi Polri,Pns Pree Majalah Digital

07 December 2014

Uang Restribusi Pasar Lembang Banyak "salah Parkir"

Jalurberita.com - Pedapatan dari sektor restribusi pasar dan parkir pasar panorama lembang kecamatan lembang kabupaten bandung barat di sinyalir banyak salah parkir sehingga bila terus dibiarkan akan mengganggu pendapatan sektor pajak kabupaten bandung barat.

Menurut penggiat lsm kabupaten bandung barat atet hendrawan di temui dikantor dewan kabupaten bandung barat menurutnya banyak permasalahan yang harus segera di benahi oleh pemerintah kabupaten bandung barat, diantaranya lemahnya penegakan hukum perda yang ada di kabupaten bandung barat. Satpol PP yang mempunyai tugas penegakan perda seperti macan ompong yang tidak punya keberanian dalam penegakan hukum sehingga adanya pembiaran kesalahan yang dilakukan secara masif dan terstruktur yang dilakukan oleh “oknum-oknum” yang ada di dinas perhubungan yang melakukan pengambilan restribusi parkir dan dinas pasar yang melakukan pukungan di pasar lembang.

Adanya pembiaran dari satpol PP, menjadikan kerugian pendapatan dari kedua sektor ini yang pada akhirnya akan berkurang pendapatan dari sektor pajak ini dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan para pedagang baik kepada dinas pasar lembang maupun pemerintah kabupaten bandung barat.

Lanjunya A’hendra disinyalir adanya "oknum-oknum" yang mencari keuntungan pribadi  dalam polemik yang sedang terjadi dipasar panorama lembang. Polemik yang sedang terjadi berupa kesimpang siuran informasi yang ada terkait dengan adanya isu berupa rencana relokasi, rencana pembangunan pasar baru dan isu-isu lainya, bila pemerintah tidak segera turun tangan maka di kwastirkan akan menjadi konflik vertikal dan horisonsal.

Jika pemerintah kabupaten bandung barat ada itikad untuk menertibkan permasalahan yang ada baik kesemerautan tata lalu lintas yang ada di seputaran pasar, tata kelola keuangan restribusi pasar, tata kelola parkir maka pendapatan dari sektor ini akan sangat membantu pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bandung barat.


Setidaknya uang yang salah parkir bisa di gunakan untuk membeli truk sampah yang masih kekurangan atau untuk sektor lainya berupa penataan pasar lembang yang berjalan dan bergerak tanpa adanya perbaikan yang dapat menunjang laju perekonomian pasar lembang. Dari informasi yang saya dapat menurutnya banyak dari pedagang pasar lembang yang telah beralih menjadi pedagang musiman di seputar jalan seskoau kalau pada hari minggu ataupun berjualan di depan pasar lembang menjadi pedagang kaki lima untuk mendongkrak pendapanya karena para pembeli enggan ke dalam pasar lembang karena semakin hari semakin kumuh.

25 November 2014

Pengertian Konflik

Jalurberita.com - Konflik adalah suatu tindakan permusuhan antara dua pihak (antar perorangan atau antar kelompok) yang terwujud sebagai tindakan saling menghancurkan untuk memenangkan suatu tujuan tertentu. Tujuan tertentu tersebut bisa berupa sumber-sumber daya dan rezeki, kehormatan jati diri atau kelompok, atau karena kesemuanya itu, seringkali pihak-pihak yang sedang berada dalam semangat konflik lupa akan tujuan utama yang ingin dicapai. Karena dalam keadaan konflik, yang menjadi tujuan utama dari mereka adalah menghancurkan pihak lawan. (Hubungan Antar Sukubangsa, Pasurdi Suparlan,2004).

Pada dasarnya terjadinya konflik dikarenakan adanya suatu kepentingan yang harus dipenuhi oleh setiap kelompok. Dalam pemenuhan kepentingan itu kadang-kadang suatu kelompok akan mengorbankan kepentingan kelompok lainnya. Usaha pemenuhan kepentingan dengan mengorbankan atau adanya pihak lain yang merasa dirugikan dapat merupakan potensi timbulnya konflik antar kelompok/etnis. Kelompok yang dirugikan merasakan adanya suatu ketidakadilan terhadap kepentingan-kepentingannya baik itu jati dirinya, kehormatan, kerugian material atau ketidakpuasan secara umum.

Secara hipotetis konflik antar etnis dapat dicegah bila dalam pemenuhan kepentingan suatu kelompok terdapat aturan-aturan main yang adil dan beradab serta adanya pihak ketiga yang netral yang tidak memihak serta dapat dipercaya oleh semua kelompok betul-betul menerapkan aturan-aturan main tersebut. Dalam penyelesaian masalah konflik antar etnis perlu adanya suatu pendekatan yang menjadi landasan bagi pihak-pihak yang bertikai. Salah satu diantaranya adalah pendekatan hukum yang titik sentralnya adalah upaya-upaya pencegahan dan penangkalan serta penindakan.

Konflik yang mengakar adalah konflik yang berasaldari dalam Negara,mengkombinasikan dua elemen yang kuat yaitu : Faktor identitas yang kuat berdasarkan perbedaan dalam ras, agama,kultur, bahasa dan seterusnya dengan pandangan ketidak adilan dalam distribusi sumber-sumber daya ekonomi, politik dan sosial.

Dilihat dari sebab terjadinya konflik, maka konflik itu sendiri disebabkan adanya beberapa perbedaan permasalahan antara lain :

- Perbedaaan struktur sosial ekonomi yang mengakibatkan kecemburuan sosial yang sangat tajam dan kontradiktif.

- Adanya perbedaan budaya, kultur dan adat kebiasaan yang kuat /fanatisme atau adanya kesulitan/ketidak mauan untuk menyesuaikan adat dan budaya setempat.

- Diawali dengan persoalan pribadi berupa perkelahian, penganiayaan dan atau pembunuhan.

- Adanya pihak/kelompok tertentu yang mengkondisikan dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.

- Adanya watak dan temperamen yang tinggi.

- Tingginya rasa solidaritas etnis.


Penyelesaian konfilk perlu dilihat dan diteliti dahulu faktor-faktornya, yaitu :

1. Aktor, siapakah yang menjadi aktor internal dan eksternal dalam konflik tersebut?

2. Isu, isu apa yang terlibat dalam konflik?

3. Penyebab, apa yang menyebabkan konflik?

4. Lingkup, bagaimana besarnya akibat konflik tersebut, baik dalaam maupun diluar daerah konflik?

5. Usaha yang pernah dilakukan dalam penyelesaian, bagaimana langkah-langkah yang pernah dilakukan dalam penyelesaian konflik tersebut?

6. Fase dan intensitas, apakah konflik ini memiliki fase-fase yang jelas? Dan apakah intensitas meningkat seiring waktu?

7. Perimbangan kekuatan, bagaimana sifat dan besarnya perimbangan kekuatan antara pihak-pihak itu ?

8. Kapasitas dan sumber daya, apa kapasitas dan sumber daya pihak-pihak yang terlibat ?

9. Keadaan hubungan, bagaiman sifat-sifat hubungan antara pihak-pihak yang bertikai ?

(Demokrasi dan konflik yang mengakar, sejumlah pilihan untuk negosiator, Peter Harris, 2000).


Dalam penanggulangan konflik antar etnis setelah dicari faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, perlu dilakukan beberapa tahap Cara Bertindak yaitu :

1. Deteksi dini

Melakukan deteksi/penyelidikan untuk mengetahui kemungkinan adanya potensi konflik dan apabila sudah terjadi untuk mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik serta untuk mengetahui aktor yang menimbulkan terjadinya konflik kemudian dilaporkan kepada pimpinan, melakukan kontra isu untuk meredam keresahan masyarakat dan melakukan penggalangan terhadap warga masyarakat tertentu yang berpengaruh untuk dapat membantu meredam terjadinya konflik.

2. Pre-emtif

Yaitu bertujuan untuk mengeliminir potensi konflik sejak dini dan harus menyentuh akar-akar konflik etnis yang mengendap pada kehidupan masyarakat dengan pemberdayaan pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan penggalangan antara tokoh masyarakat, agama, pemuda melalui pertemuan-pertemuan agar dapat menahan diri dan meredakan emosi kelompoknya.

3. Preventif

Yaitu bertujuan untuk mencari dan menemukan penyebab terjadinya konflik serta melakukan upaya pencegahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian informasi yang berimbang atau pengakuan-pengakuan pendapat pada setiap kelompok guna dicari penyelesaiannya.

4. Represif

Yaitu melakukan tindakan untuk mencegah konflik tidak berkembang pada tataran yang lebih luas. Hal ini dapat dilakukan dengan penanganan setiap kriminalitas atau konflik yang terjadi secara cepat, tepat, benar dan tuntas serta tidak ada keberpihakan pada salah satu kelompok yang bertikai.

5. Rehabilitasi

Yaitu melakukan pengamanan dan mengevakuasi korban

konflik ketempat yang lebih aman serta melakukan upaya-upaya perdamaian diantara kedua belah pihak yang terlibat konflik. Perdamaian antar etnis atau suku bangsa yang pernah terjadi konflik tidaklah mudah dalam penanganannya, hal ini disebabkan setelah berhentinya konflik antar etnis ini masing-masing pihak yang bertikai akan menyimpan rasa dendam, sakit hati atau juga adanya rasa kemenangan yang pernah dialami selama konflik antar etnis berlangsung.

Kesemuanya ini berpengaruh terhadap cara masing-masing anggota kolompok/etnis yang berlawanan tersebut melihat diri mereka dan lawan mereka masing-masing. Kemauan untuk saling berdamai bukan hanya dilakukan oleh para tokoh atau pemimpin dua kelompok/etnis yang bertikai, tetapi juga harus dilakukan oleh semua anggota kelompok yang bersangkutan serta adanya pihak ketiga (perorangan atau organisasiataupun pemerintah sendiri) yang dipercaya oleh kedua belah pihak.

Penanganan konflik yang selama ini dilaksanakan baru pada tahap meredam gejala-gejala yang timbul dipermukaan, namun belum mampu menyelesaikan akar permasalahan dan dampak dari konflik yang terjadi tersebut, contohnya :

· Pengungsi yang belum dapat kembali ketempat asalnya

· Harta Benda pengungsi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak masih belum jelas status hukumnya.

· Rasa dendam yang berkepanjangan

· Terganggunya integritas sosial pihak-pihak yang bertikai.

· Adanya rasa khawatir dan takut kemungkinan konfik antar etnis bisa terjadi lagi.

Hubungan Babin Kamtibmas dalam Community Policing

Jalurberita.com Pengaruh globalisasi telah berdampak pada perubahan bentuk dan pola ancaman. Salah satunya, adanya pergeseran bahwa kejahatan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga ke kota-kota kecil, bahkan sudah merambah ke tingkat desa/kelurahan. Pengalaman juga menunjukkan bahwa kejahatan dan gangguan Kamtibmas yang bersifat ekstrim banyak terjadi.

Berdasarkan hal di atas, maka wilayah desa/kelurahan harus menjadi fokus perhatian Polri dalam keseluruhan upaya penanggulangan gangguan kamtibmas. Memang selama ini, Polri telah menunjuk Bintara Polri sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babin Kamtibmas), namun belum menunjukkan kinerja yang maksimal sesuai fungsi, peran dan tugas pokoknya. Sehingga perlu lebih diberdayakan agar potensi-potensi gangguan kamtibmas yang bersumber, berkembang, atau bahkan diorganisir di tingkat desa/kelurahan dapat dideteksi, diidentifikasi, diantisipasi, dan ditanggulangi secara dini.

Pemberdayaan Babin Kamtibmas juga memungkinkan Polri dapat lebih dekat dengan masyarakat, mampu menjadi representasi sekaligus ujung tombak serta penghubung antara Polri dan masyarakat, mampu melakukan Binkamtibmas dengan lebih intensif, proaktif, terarah, terprogram, sistematis, berkesinambungan, dan kreatif menuju tumbuh suburnya sistem penyelenggaraan pengamanan kegiatan masyarakat yang terkoordinir, terarah, serasi, dan selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat sebagai cermin community policing.

Community policing yaitu suatu kondisi dimana masyarakat dengan kekuatan dan potensinya sendiri mampu memiliki kekebalan, resistensi, dan kontrol sosial yang kuat dan tangguh terhadap segala bentuk kejahatan yang mungkin berkembang di lingkungannya melalui kepatuhan mutlak terhadap aturan-aturan hukum, sosial, dan moralitas.

Community policing adalah model pemolisian protagonis yang berpihak kepada masyarakat dengan kedekatan polisi dan masyarakat sebagai pilar utamanya, melalui upaya-upaya yang lebih proaktif menuju terwujudnya kerja sama yang efektif antara polisi dan masyarakat dalam tugas pembinaan kamtibmas.

Community policing juga dapat diartikan sebagai gagasan tentang perpolisian yang meletakkan perpolisian di dalam kerangka tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat (community) dimana kedua unsur utama masyarakat, yakni polisi dan yang bukan polisi (publik) saling terkait di dalam suatu relasi kemitraan sejajar, serta senantiasa berupaya membangun kesepakatan dan kerja sama sinergis di dalam pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam community policing, keberhasilan polisi tidak hanya terletak pada kemampuan dalam mengembangkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga meningkatnya kerja sama dan kompentensi masyarakat dalam binkamtibmas di lingkungannya. Selanjutnya, menurut Robert R. Friedemann (Kunarto, 2000) dijelaskan bahwa:

Community policing adalah kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap polisi, dalam jalinan kerja sama yang proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah berbagai kondisi penyebab kejahatan. Hal ini berarti diperlukan adanya kepolisian yang handal, peran masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, serta perhatian yang lebih besar terhadap hak asasi dan kebebasan individu.

Sedangkan menurut International Criminal Investigative Assistance Program – ICITAP, US Departement of Justice, (Eko Erpangi, 2003) dijelaskan bahwa community policing adalah sebuah filosofi dari kebijakan pelayanan total, dimana petugas polisi yang sama melakukan patroli dan bekerja dalam area yang sama secara permanen, dari tempat yang didesentralisasikan, bekerja sama dengan para warga masyarakat di area/daerah tersebut untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Community policing juga sering diartikan sebagai ”pemolisian masyarakat” dengan maksud sebagai upaya atau proses menuju terwujudnya ”perpolisian masyarakat”.

Berdasarkan pengertian di atas, secara sederhana dapat ditafsirkan bahwa community policing merupakan filosofi, upaya, atau gagasan tentang perpolisian yang meletakkan perpolisian di dalam kerangka tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat (community) dalam mengidentifikasi masalah kejahatan dan gangguan kamtibmas di lingkungannya, serta dalam mencari solusi terhadap pemecahan masalah tersebut menuju tercipta situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif.

Sedangkan menurut Trojanowics dan Bucqueroux (Kunarto, 1998), menjelaskan bahwa prinsip community policing (dalam buku ini diterjemahkan menjadi pembinaan kamtibmas), meliputi:

Community policing merupakan falsafah dan strategi, yaitu falsafah dan strategi organisasi polisi yang memungkinkan polisi dan masyarakat, terutama tokoh masyarakat bekerja sama secara erat dalam memecahkan berbagai penyebab kejahatan, kecemasan terhadap kejahatan, keributan fisik maupun sosial, serta penyakit masyarakat. Community policing perlu dilaksanakan oleh seluruh jajaran kepolisian.

Community policing membutuhkan polisi khusus, yaitu polisi pembina kamtibmas, yang bertindak sebagai penghubung langsung antara kepolisian dengan masyarakat.Polisi pembina kamtibmas harus bekerja sama dengan para sukarelawan, terutama tokoh panutan.Community policing memperkenalkan hubungan baru antara polisi dan masyarakat, yang didasarkan atas rasa saling percaya.Community policing menumbuhkan dimensi proaktif dalam tugas polisi, sehingga lebih multidimensional.Community policing bertujuan untuk melindungi masyarakat lapisan masyarakat yang paling rawan. Community policing mencoba menyeimbangkan keterampilan manusia dengan inovasi teknologi.Community policing harus menjadi peraturan yang diberlakukan secara padu dengan melibatkan seluruh jajaran kepolisian dan masyarakat. Community policing menekankan desentralisasi tugas dan wewenang.

Hubungan Babin Kamtibmas dalam Community Policing

Pada hakekatnya community policing merupakan suatu filosofi sekaligus strategi dalam pembinaan kamtibmas yang berbasis pada kekuatan dan potensi masyarakat, karenanya harus dilaksanakan oleh semua jajaran kepolisian. Sebagai suatu strategi, maka dalam pelaksanaan operasionalnya diperlukan kehadiran polisi-polisi khusus (Community Policing Officers – CPO), yaitu polisi pembina kamtibmas yang bertindak selaku penghubung langsung antara kepolisian dan masyarakat. Melalui polisi khusus (CPO) ini lah yang selanjutnya melakukan berbagai program pembinaan dan kerja sama dengan semua unsur yang ada di masyarakat, memperkenalkan hubungan baru yang berdasarkan atas saling percaya, serta saling menghormati sesuai posisinya masing-masing, sehinggga menumbuhkan dimensi baru yang lebih positif, konstruktif, apresiatif, proaktif, kreatif, dan produktif dalam pemeliharaan kamtibmas melalui tumbuhnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pola-pola kerja sama sinergis dan kemitraan sejajar menuju tumbuh dan berkembangnya potensi dan kekuatan unsur masyarakat untuk menjadi ”polisi” bagi dirinya sendiri dan masyarakat lingkungannya.

Bila disimak esensi dari community policing di atas, maka sebenarnya pembangunan Polri sejak awal sudah mengarah pada jalur yang sesuai gagasan community policing. Hal ini terlihat dari diterapkannya kebijaksanaan Polri melalui pelaksanaan konsep Bimmas sejak awal tahun1960-an maupun konsep siskamtibmas swakarsa, yang secara mendasar merupakan bagian dari kegiatan polisi konvensional-tradisional. Hanya saja, hingga saat ini belum disadari betul bahwa konsep Bimmas tersebut merupakan tulang punggung dan ujung tombak kepolisian modern, sehingga perhatian unsur pimpinan Polri terhadap hal ini mengalami pasang surut dan bahkan pada tahun 1980-an pernah ditarik karena dianggap saingan dengan Babinsa (TNI) serta sering dipersepsi sebagai penampungan bagi polisi yang bermasalah.

Babin Kamtibmas pada hakekatnya adalah wajah baru dari Bimmas Pol yang dikenal sejak awal tahun 1990-an. Dengan melihat tugas pokok, fungsi, peranan, dan kegiatan yang dilakukan sebagai Babin Kamtibmas, maka ia tidak lain adalah polisi khusus pembina kamtibmas seperti yang dimaksud dalam community policing dengan tugas sebagai penghubung langsung antara masyarakat dengan kepolisian.

Bila dicermati lebih lanjut, wilayah kerja Babin Kamtibmas yang mengenal istilah desa binaan, desa sentuhan, maupun desa pantauan, tampaknya selaras betul dengan prinsip community policing yang bertujuan untuk melindungi lapisan masyarakat yang paling rawan atau memberikan bantuan yang paling dibutuhkan sesuai dengan selektifitas prioritas yang dianggap mendesak.

Penugasan Babin Kamtibmas yang langsung diterjunkan ke desa/kelurahan serta perannya sebagai pembimbing masyarakat dengan kewenangan khusus sekaligus sebagai pelaksana tugas umum kepolisian, tampaknya juga merupakan cermin dari prinsip dalam community policing yang menuntut perlunya ciri khas dalam pelayanan polisi melalui kerja sama secara langsung dengan masyarakat yang dilayani, maupun prinsip tentang perlunya desentralisasi tugas dan wewenang yang jelas antara pihak polisi dan masyarakat sebagai unsur yang sama-sama bertanggung jawab dalam pembinaan kamtibmas.

Uraian di atas menunjukkan bahwa apabila community policing merupakan model atau jalur utama (mainstreaming) perpolisian yang akan ditempuh, maka sangat relevan bila yang dilakukan adalah melalui pemberdayaan Babin Kamtibmas. Mengingat, bahwa sekalipun secara konseptual sudah sangat selaras, namun dalam implementasinya di lapangan masih belum mampu menjadi Community policing Officers (CPO) seperti yang diharapkan dalam community policing.

Pelaksanaan Community Policing Di Beberapa Negara Maju

Jalurberita.com - Sebenarnya banyak negara maju yang telah menerapkan Community policing, seperti Kanada, Inggris, USA, dsb. Namun sekedar untuk memberi gambaran, berikut disajikan apa yang dilaksanakan di Jepang dan Singapura.

Pelaksanaan Community Policing di Jepang

Filosofi yang mendasari diterapkannya community policing di Jepang adalah untuk mengurangi dan menghapus rasa cemas penduduk terhadap kriminalitas dan pelanggaran hukum, memperbaiki dan memperkuat kesadaran solidaritas penduduk, meningkatkan kemampuan badan pemerintah dalam pengontrolan, serta memelihara infrastruktur pencegahan kriminalitas, serta menemukan solusi pemecahannya.

Tujuan utama community policing di Jepang adalah untuk menjamin keselamatan dan ketentraman dalam suatu kelompok masyarakat dengan menjaga keadaan agar waspada terhadap segala bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas serta membantu mengatasi permasalahan kepolisian dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu setiap polisi harus mampu mengetahui kebutuhan masyarakat, menjalin hubungan dengan masyarakat, dan mengetahui kegiatan masyarakat sehari-hari, serta lebih berorientasi pada kegiatan yang sifatnya pencegahan, namun tanpa meninggalkan kegiatan yang bersifat penanggulangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kepolisian Jepang telah membentuk Divisi Community police yang berada di bawah Departemen Keselamatan Masyarakat dengan tugas khusus menangani hubungan polisi dan masyarakat. Atas dasar ini, maka setiap kantor polisi di masing-masing wilayah (setingkat Polres) memiliki seksi community police, yang beberapa anggotanya bekerja di unit cabang lain seperti di unit patroli, komunikasi, informasi, dan yang lainnya.

Dalam Seksi community police selanjutnya terdapat dua unit, yaitu Koban (Pos Polisi) dan Chuzaisho (Pos Rumah), dengan asumsi bahwa Koban dan Chuzaisho merupakan unit yang paling mendasar bagi terjaminnya keselamatan dan ketentraman masyarakat, sehingga saat ini sebanyak 40% dari jumlah polisi Jepang bertugas di bagian ini.

Berdasarkan konsep community policing, kegiatan di lingkungan masyarakat dilakukan melalui :

Pos Keamanan, terutama di tempat-tempat keramaian, tempat strategis, serta tempat yang rawan kriminalitas. Polisi yang bertugas di Pos keamanan ini bertugas untuk membantu Koban maupun Chuzaisho dengan berdiri untuk mengawasi daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Koban Keliling, yaitu berupa mobil van yang dilengkapi dengan meja kursi dan berfungsi sebagai markas sementara, diparkir pada daerah tertentu dengan tugas membantu Koban maupun Chuzaisho

Koban Khusus, yaitu sama dengan Koban Keliling namun ditempatkan di daerah dengan tingkat keramaian yang sifatnya musiman.

Koban (Pos Polisi)

Koban merupakan Sub-Unit Kantor Polisi sebagai fondasi kegiatan community police yang penyebaran dan penempatannya tergantung pada jumlah/kepadatan penduduk, jumlah angka kecelakaan, tingkat kejahatan maupun kebijakan pejabat setempat, serta berkedudukan di wilayah perkotaan. Pembentukan Koban di setiap wilayah dilakukan oleh masing-masing wilayah kepolisian sehingga pembentukannya tidak ada standarisasi.

Penugasan, Titik berat penugasan Koban adalah pelayanan kepada masyarakat, membina hubungan baik dengan masyarakat, melakukan penanganan tingkat pertama pada kejahatan dan kecelakaan lalu lintas, sebelum ditangani oleh fungsi yang lebih kompeten.

Petugas , Petugas Koban bekerja dalam sistem shief, yang masing-masing shief berjumlah antara 3 sd. 8 orang, tergantung pada tingkat kerawanan wilayah. Tiap shief bertugas selama 1 x 24 jam, dengan waktu istirahat 8 jam setiap jaga yang diatur secara bergiliran dan setelah berdinas mendapat istirahat 2 x 24 jam. Tiap shief dipimpin oleh Kepala Regu berpangkat Pembantu Letnan/Sersan yang dapat merangkap sebagai Kepala Blok. Sistem Blok ini diterapkan agar terjadi saling membantu diantara petugas Koban.

Bentuk bangunan, Bentuk bangunan Koban bervariasi sesuai dengan karakteristik wilayah, namun umumnya terdiri dari dua lantai. Lantai pertama terdiri dari ruang pelayanan, adminsitrasi, komunikasi, penyimpanan barang, ruang makan, dapur dan kamar mandi/wc. Sedangkan untuk lantai atas untuk ruang pertemuan dan istirahat.

Peralatan, Untuk mendukung pelaksanaan tugas, peralatan yang tersedia di masing-masing Koban sudah cukup lengkap, modern, dan memadai baik alat-alat untuk transportasi, komunikasi, maupun adminsitrasi, termasuk alat-alat untuk kepentingan operasional, seperti olah TKP dan sebagainya.

Metode kerja, Metode kerja Koban dilakukan melalui sistem Blok. Satu blok terdiri dari dua Koban atau lebih yang wilayahnya berbatasan, dengan tujuan untuk saling membantu, dengan kepala Blok dirangkap oleh salah seorang Kepala Regu Jaga. Petugas jaga di depan pintu dilakukan secara bergiliran untuk melakukan pengawasan sekitar dan siap membantu apabila ada orang yang memerlukan bantuan.

Sedangkan untuk kegiatan Patroli dilakukan dengan sepeda maupun jalan kaki, dengan kegiatan mengunjungi rumah warga, kampanye keselamatan lalu lintas dan pencegahan kejahatan,. Layanan konsultasi keamanan, razia kepada pelanggar peraturan lalu lintas, menangani tipiring, maupun mendatangi TKP dan melakukan tindakan tingkat pertama.

Chuzaisho (Pos Rumah)

Chuzaisho pada prinsipnya hampir sama dengan Koban, namun ditempatkan di wilayah pedesaan, pertanian, nelayan, atau yang petugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayahnya, sehingga berada pada garis terdepan dan aktifitasnya tak dapat dipisahkan dari aktifitas masyarakat sehari-hari.

Untuk ditunjuk menjadi seorang Chuzaisan (petugas Chuzaisho) dilakukan melalui penilaian yang ketat, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun emosional dan kepribadian, termasuk harus ada kesediaan dari pihak istri. Karena seorang Chuzaisan harus betul-betul menjadi panutan masyarakat, termasuk dalam membina hubungan rumah tangga.

Untuk menjadi seorang Chuzaisan minimal berpangkat Sersan Senior atau Sersan dan tidak memerlukan persyaratan pendidikan khusus, namun kedekatan Chuzaisan dengan penduduk merupakan salah satu parameter keberhasilan tugasnya. Parameter ini senantiasa dikontrol oleh pimpinan Chuzaisan dengan cara mendatangi penduduk secara langsung untuk menanyakan kinerjanya sehingga terjamin obyektivitasnya.

Berbeda dengan Koban, seorang Chuzaisan harus bekerja sendiri, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya harus dekat dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari seorang Chuzaisan dibantu oleh istrinya, terutama pada saat suaminya berada di luar kantor dan untuk tugas pelayanan pada masyarakat, seperti mencatat laporan, memberikan saran-saran, menjawab pertanyaan dan konsultasi masyarakat, dan sejenisnya. Namun untuk hal-hal terkait dengan kejahatan tetap menjadi tanggung jawab suami. Peran istri dalam membantu tugas suami dalam hal ini dihargai pemerintah dengan mendapat tunjangan sebesar 80.000 yen per bulan, dan bonus setiap enam bulan sekali sebesar satu kali gaji.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas setiap Chuzaisho dilengkapi dengan bangunan dua ruang, dengan ruang belakang untuk tempat tinggal dan ruang depan untuk kantor lengkap dengan berbagai fasilitas, bahkan termasuk alat sensor infra merah yang dapat memberi isyarat apabila ada orang yang masuk dan dapat diketahui dari monitor di rumah. Disamping itu, apa yang terjadi di Chuzaisho juga dapat diketahui dari layar monitor di Kantor Polisi, sehingga kinerja Chuzaisan di Chuzaisho dapat terawasi setiap saat.

Pelaksanaan Community policing di Singapura
Pelaksanaan Community policing di Singapura oleh Kepolisian Singapura (Singapore Police Force - SPF) dilakukan dengan mengadopsi sistim Koban di Jepang, melalui pembentukan Pos Polisi Lingkungan (Neighbourhood Police Post – NPP) sejak tahun 1983 dan sejak tahun 1996 NPP tersebut telah dikembangkan menjadi Pusat Polisi Lingkungan (Neighbourhood Police Centre - NPC), dengan fungsi sebagai pusat pelayanan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat, melalui penyediaan segala pelayanan kepolisan yang berupa kegiatan respon kepolisian yang cepat (quick response), seperti patroli, investigasi, pelayanan masyarakat, laporan pengaduan masyarakat, maupun kegiatan lain berupa kunjungan ke rumah-rumah.

11 November 2014

Yayat Dianugerahi Penghargaan Pejuang Demokrasi

Jalurberita.com - Wakil Bupati Bandung Barat, H. Yayat T. Soemitra menjadi salah satu tokoh masyarakat yang dianugerahi penghargaan sebagai Pejuang Demokrasi versi portal berita online RMOLJabar.com yang merupakan salah satu media online nasional edisi Jawa Barat pada Malam Kebudayaan RMOL Jabar di Hotel Grand Serela, Jl. RE Martadinata Bandung, Senin (10/11) malam.

Acara yang bertepatan dengan Hari Pahlawan ini dikolaborasikan
dengan penampilan pesona budaya Sunda, Yakni Malam Kebudayaan RMOL Jabar
bertema "Pahlawan Salaswana" (Pahlawan selamanya).

Berikut para penerima penghargaan sebagai berikut :

1. Pejuang Pelayanan Publik: Drs. H. Ano Sutrisno, M.M (Walikota Cirebon)
2. Pejuang Lingkungan Hidup: H. Aang Hamid Suganda, S.sos (Mantan Bupati Kuningan)
3. Pejuang Demokrasi: Yayat T Soemitra (Wakil Bupati Bandung Barat)
4. Pejuang Kesetaraan Hak Anak: Hj. Netty Prasetiyani (Ketua P2TP2A) & Perempuan
5. Srikandi Jawa Barat: Ineu Purwadewi Sundari (Ketua DPRD Jawa Barat)
6. Pejuang Kelestarian Budaya: PRA Arif Natadiningrat (Sultan Sepuh XIV Cirebon)
7. Pejuang Revolusi Budaya: Dedi Mulyadi, SH (Bupati Purwakarta)
8. Pejuang Maritim dan Hak Nelayan: Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan )
9. Pejuang Adat & Lingkungan: Eka Santosa (Ketua DPW Nasdem Jawa Barat)
10.Pejuang Pariwisata: Henry Husada (Owner Kagum Grup)
11.Pejuang Pembangunan Desa: 
     *. Dede Yusuf Macan Effendi (Ketua Komisi IX DPR RI)
     *.H. UU Ruzhanul Ulum, SE (Bupati Tasikmalaya)
12.Pejuang Hak Petani: 
     *. Agustiana (Ketua Serikat Petani Pasundan)
     *.Herman Khaeron (Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat)
13.Pejuang Gerakan Budaya: 
      *. Dadang M Naser, SH. Si. Msi (Bupati Bandung)
      *. Ojang Sohandi., S.S.T.P., M.Si (Bupati Subang)
14.Pejuang Penataan Identitas Kota:
      *. Dr. Ir. H. M Itoch Tochija, M.M (Mantan Walikota Cimahi)
      *. Drs. H. Budi Budiman (Walikota Tasikmalaya)
15.Pejuang Enterpreunership:
      *. Tjong Djoen Mien (Owner Asia Plaza)
      *. H. Boediman Kusika (Komisaris Grage Group)
16.Badega Lembur: 
     *. Kolonel ARM Benny Effendi (Danrem 063)
     *. AKBP Noffan Widya Yoko (Kapolres Tasikmalaya)
17.Badega Ki Sunda:
     *. Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc  (Gubernur Jawa Barat)
     *. Laksda TNI Ade Supandi Thamim (Kasum TNI)
     *. Mayjen TNI Dedi Kusnadi  (Pangdam III Siliwangi)
     *. Irjen Pol. Dr. Moch Iriawan (Kapolda Jawa Barat)
     *. Ferry Wibisono (Kajati Jawa Barat)
    *. Prof. Dr. Didi Turmudzi (Ketua Paguyuban Pasundan)
    *. Dede Yusuf Macan Effendy (Anggota DPR RI)
    *. Ahmad Najib Kodratulloh (Anggota DPR RI)
18. Pahlawan Salawasna:
    *. Oto Iskandar di Nata
    *. Mohammad Toha
Coorporate Award    
*. Pejuang Ekonomi Kerakyatan: Bank Jabar Banten
*. Pejuang Petani: PT. Pupuk Kujang.

03 November 2014

Gelorakan Kampanye Anti Rokok Lebih Kencang

Jalurberita.com  - Untuk meningkatkan kesadaran para pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab. Bandung Barat, kini Bupati Bandung Barat, H. Abubakar kembali menggelorakn kampanye anti rokok lebih lantang lagi. Bahkan Ia melarang adanya asbak disetiap ruang kerja bawahannya.

"Saya melihat banyak pegawai yang tidak mengindahkan peringatan lrangan merokok yang terpampang hampir disetiap sudut ruangan kantor pemerintahan. Saya juga mantan perokok, tapi dulu saya tahu hak dankewajiban sebagai perokok," ungkap Abubakar di Lembang beberapa hari lalu.

Saya menggelorkan kampanye anti rokok ini bukn berarti melarang, tetapi saya meminta para perokok untuk menghormati dan menghargai hak orang lain yang tidak merokok. "Pasalnya, mereka yang tidak merokok juga berhak untuk menghirup udara segar dan terbebas dari asap rokok. Bahkan, saya sempat memergoki salah satu staf yang merokok didalam lift padahal sudah jelas ada peringatan dilarang merokok didalam lift," tegasnya dengan nada kecewa.

Untuk memberikan hak kepada para perokok, Abubakar menjelaskn bahwa pada tahun depan akan disiapkan ruangan khusus merokok (Smoking Area), sehingga aktifitas merokok tidak akan mengganggu aktifitas dan hak mereka yang tidak merokok.

Ia mengatakan bahwa rokok tidak bisa dijadikan alasan dalam mencapai prestasi dan target pekerjaan, karena seluruh kewajiban tetap bisa terlaksana dan tercapai jika komunikasi dan koordinasi terjalin dengan baik.

"Buktikan, bahwa tanpa rokok kita pun tetap bisa menjalnkan tugas dan kewajiban dengan baik. Sehingga, rokok tidak akan dijadikan alasan dalam pencapaian target dan prestasi," imbuhnya. Untuk dapat mencapai seluruh target kinerja, termasuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dari laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda), Abubakar meminta seluruh pegawai untuk meningkatkan kepercayan dirinya dalam bekerja. Dan Ia pun sadar dan yakin jika WTP tercapai maka seluruh pegawai akan memberikan kontribusi terhadap capaian prestasi yang diraih. **

Selesaikan Masalah Aset Untuk Raih WTP

Jalurberita.com -Bupati Bandung Barat, H. Abubakar berharap permsalahan aset yg selama ini menjadi momok dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kab. Bandung Barat bisa diselesaikan atau minimal diminimalisir agar target terwujudnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap opini penilaian BPK RI bisa terwujud.

Karena menurutnya, ketika nanti target WTP bisa tercapai, maka prestasi yang akan ditorehkan tersebut merupkan prestasi bersama seluruh Pegawai Pemerintahan Kab. Bandung Barat. Sebab, setiap pegawai pasti memberikan kontribusi positif terhadap hasil yang akan dicapai.

"Jadi saya berharap para pegawai bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tepat wktu dan sesuai target yang telah ditentukan," kata Abubakar ketika membuka Bimbingan Teknis Strategi Pengelolaan Aset Menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Aplikasi  Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah (atisisbada)  di lingkungan Pem Kab. Bandung Barat tahun 2014.

Dan dalam rangka penyempurnaan tugas, maka Abubakar memandang perlu dilakukannya komunikasi dan koordinasi dengan institusi yang memiliki kompetensi segligus sebagai penilai terhadap laporan keuangan, yakni BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat 

"Dengan demikian, pengelolaan keuangan bisa dilakukan sesuai dengan norma agar penilaian dari BPK RI terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kab. Bandung Barat bisa lebih baik dari tahun sebelumnya dengan terus menindaklanjuti berbagai temuan dan kekurangan tahun lalu," tuturnya.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Bandung Barat, Drs. Sudibyo menegaskan bahwa adanya bimbingan dan arahan dari institusi yang berkompetensi dibidangnya sangat dibutuhkan guna meraih target WTP seperti yang telah ditentukan.

"Kami telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permsalahan aset yang timbul pada tahun lalu. Dan kami juga sudah melakukan inventarisasi terhadap aset yang ditargetkan akan selesai sepenuhnya pada akhir November ini," ungkapnya. **

525.000 KK Jadi Obyek Pendataan Terpilah Gender

Jalurberita.com - Untuk mengetahui data penduduk sesuai jenis kelamin dan kategori tertentu, hingga akhir pekan lalu Pemerintah Kab. Bandung Barat telah melakukan Pendataan Data Terpilah Gender dan Anak terhadap 525.000 kepala keluarga (KK) yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan BP3AKB, Nur Julaeha, data yang diperoleh dari pendataan terpilah gender dan anak ini akan dijadikan acuan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan program dan kebijakan yang akan diambil untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan di masyarakat.

"Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menentukan program dan kebijakan tahun yang akan datang. Pasalnya, data yang diperoleh akan lebih spesifik sesuai permasalahan yang sebenarnya di masyarakat, sehingga setiap bisa menjadi dasar untuk mengantisipasi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari setiap permasalahan," ujar Nur.

Sebagai contoh, melalui pendataan ini akan diketahui jumlah penduduk yang belum memiliki KTP maupun akta kelahiran, juga dapat diketahui jumlah anak usia sekolah yang tidak sekolah dan permasalahan lainnya. Menindaklanjuti hasil pendataan ini, Nur menegaskan bahwa harus ada langkah kongkret dari seluruh SKPD dan stake holder terkait, sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera bukan lagi impian semata.

Khusus di Jawa Barat, Kab. Bandung Barat merupakan Kab/Kota kedua setelah Kota Depok yang telah melakukan pendataan ini dan merupkan yang pertama kalinya sejak terbentunya Kab. Bandung Barat. Dan diharapkan seluruh pendataan bisa selesai hingga akhir Oktober ini agar bisa segera diketahui hasilnya.

Untuk melakukan pendatan Data Terpilah Gender, BP3AKB bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan merekrut 410 orang kader dan unsur desa sebagai petugas pendataan.

Bupati Bandung Barat, H. Abubakar beserta keluarga menjadi salah satu obyek sampling pendataan ini. Ia menyambut baik pendataan ini sebagai dasar penganggaran pemerintah daerah agar lebih tepat sasaran dan bisa dirasakan laangsung oleh masyarakat.

"Dengan demikian, berbagai program dan kebijakan serta penganggaran pemda untuk tahun berikutnya bisa disesuaikan dengan hasil pendataan ini, terlebih data yang dihasilkan jauh lebih spesifik dan menyeluruh," terangnya

Kades Salah Satu Penyebab Semerautnya KBU

Jalurberita.com - Bupati Bandung Barat, H. Abubakar akui kinerja beberapa Kepala Desa yang kerap menjadi salah satu sumber permasalahan dalam memberikan perijinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Pasalnya, tidak sedikit kades yang dengan mudahnya menandatangani perijinan tanpa berkoordinasi dengan dinas terkait dan mempertimbangkan peraturan menyangkut perijinan pembangunan KBU.



Seperti diketahui, terdapat sekitar 4-5 kecamatan di wilayah Kab. Bandung Barat yang termasuk dalam lingkungan KBU. Artinya, dalam melaksanakan pembangunan dikawasan tersebut, selain harus memiliki ijin dari pemda setempat, juga harus disertai dengan rekomendasi ijin pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selain adanya pembatasan dengan tetap menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) setidaknya 40 persen dari jumlah titik yang akan dibangun. 

“Salah satu sumber permasalahan yang cukup fatal dalam pembangunan di KBU adalah akibat tidak mengertinya Kades terhadap berbagai peraturan KBU, sehingga dengan mudahnya memberikan perijinan tanpa mau berkoordinasi dengan dinas terkait dan mempertimbangkan serta mempelajari berbagai peraturan yang memberikan pembatasan pembangunan dikawasan ini,” terang Abubakar ketika membuka Rapat Koordinas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara di Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat, Rabu (29/10) pagi.

Selain itu, permasalahan KBU memang sudah banyak terjadi sebelum Kab. Bandung Barat berdiri pada 7 tahun lalu. “Jadi, mau tidak mau kita harus berani ambil resiko produk pemerintahan sebelumnya yang telah memberikan kebijakan terkait kawasan ini sebagai sebuah konsekuensi dan resiko serta tanatngan yang harus dihadapi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Abubakar mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan stakehplder terkait untuk lebih berfikir visioner jauh kedepan agar tidak mewariskan permasalahan yang sama kepada generasi berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan.

Salah satu cara dan upayanya adalah dengan melakukan langkah preventif atau pencegahan termasuk dengan memberikan pembinaan kepada seluruh pihak yang terlibat didalamnya terkait pemberian perijinan pembangunan. Pasalnya, banyaknya permasalahan perijinan dan pemanfaaan ruang di KBU akibatrendahnya pengetahuan serta enggannya berkoordinasi dan mempelajari berbagai peraturan menyangkut permasalahan ini. 

“Bahkan tidak sedikit pengusaha yang melakukan pembangunan terlebih dahulu tanpa menghiraukan perijinan yang dimilikinya dengan alasan masih bias dilakukan setelah proses pembangunan berjalan meski tahu langkah yang dilakukannya merupakan sebuah kesalahan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pihak terkait untuk mensinergikan pemikiran agar sinkron dengan peraturan yang berlaku seperti Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah dimiliki KBB dan Peraturan Pemprov Jabar tentang KBU,” tuturnya. 

Berkenaan dengan permasalahan ini, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Kab. Bandung Barat, Drs. Rakhmat Sy, M.Si, juga mengatakan hal yang senada agar ada sebuah penyamaan konsep dan pemikiran antara SKPD dan instansi terkait lainnya KBU dalam memberikan rekomendasi pembangunan di KBU. 

“Salah satunya dengan menyelaraskan perda RTRW yang dimiliki Kab. Bandung Barat dan Peraturan Pemprov Jabar tentang pemanfaatan ruang di KBU, sehigga tidak akan mengalami kesuitan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. **

23 October 2014

Abubakar Tidak Beri Instruksi Khusus

Jalurberita.com -Pasca dilantiknya Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden ke 7 Republik Indonesia, tentu akan memberikn perubahan dalam kehidupan, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, termasuk dalam pemerintahan daerah yang tidak bis lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, pemasangan foto Presiden beserta Wakil Presiden yang baru sebagai salah satu lambang negara tentu saja akan mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Berkaitan dengan hal tersebut, Bupati Bandung Barat, H. Abubakar mengatakan tidak akan memberikan perintah ataupun himbaun khusus kepada jajaran pemerintahnya untuk mengganti salah satu lambang negara tersebut, karena dipastikan akan mengalami perubahan dengan sendirinya. "Saya rasa semua akan berubah dan berganti sebagaimana mestinya, terlebih jika sudah ada tata cara pemasangan dan gambar jelas yang harus dipasang dari Sekretariat Negara (Setneg). Jadi, tidak perlu instruksi khusus tentng hal ini. Biarkan mengalir saja," kata Abubakar ketika ditemui di Kediamannya, di Lembang, Rabu (22/10). Namun, Abubakar mengakui hingga saat ini foto presiden dan wakil yang lama sudah diturunkan, tapi belum diganti oleh yang baru.

"Jadi, diruang kerja saya belum dipasang foto presiden dn wakil presiden yang baru, karena msih menunggu arahan dari Setneg tentang tata cara pemsangan dan foto yang harus dipasang," akunya. 

Abubakar Tidak Terbuai Bawahan

Jalurberita.com -Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menegaskan bahwa sebagai bupati dirinya tidak ingin terbuai oleh berbagi laporan yang diberikan oleh bawahannya berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan, terutama terkait laporan keuangan. Karena menurutnya, ada mekanisme dan prosedur standar yang harus dilakukanagar tidak terjadi indikasi kerugian negara.

"Jadi, adanya laporan dalam bentuk dokumen yang memadai sangatlah dibutuhkan terlebih di era reformasi seperti saat ini. Sehingga implementasi tugas dan kewajiban juga harus sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku agar tidak terjebak kedalam permasalahan hukum," tegasnya, ketika membuka Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Asistensi Pengisian/ Pengumpulan Laporan Harta Kekayan Pejabat Negara (LHKPN) bagi penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Bandung Barat yang diikuti 160 orang pejabat esselon 2 dn esselon 3 termasuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah, di Lembang, Selasa (21/10) pagi.

Abubakar menghimbau para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pennggung jawab mangerial pada setiap kegiatan untuk selalu mengasah diri dan kemampuan serta mengawali berbagai perbaikan dimuli dari lingkungan internal dengan melakukan koordinasi dan pengawasan agar bisa mencapai berbagai tujuan dengan proses yang tertib. "Sebagai langkah preventif, asitensi pengisian LHKPN bisa dijadikan langkah awal yang positif sebagai bentuk pencegahan terjadinya kesalahan sehingga sebagai pejabat pemerintah bisa lebih profesional dan mengetahui rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh dilakukan," terangnya.

Inspektur Kab. Bandung Barat, Wandiana, SH, MM, menjelaskan bahwa sosialisasi pencegahan korupsi dan asistensi pengisian LHKPN ini bertujuan untuk tingkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi serta meningkatkan kejujuran dan tanggung jawab dalam sampaikan LHKPN.  "Intinya adalah untuk wujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Disamping untuk lebih meyakinkan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan keuangan BPK RI," tuturnya.

Artikel Yang Berhubungan

========================================================== ========================================================== # REDAKSI # Diterbitkan Berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan/Pemimpin Redaksi: Atet Hendrawan Sekretaris Perusahaan/Sekretaris Redaksi: Rinawati ,S.Pd Alamat Redaksi: Lembang Kab.Bandung Barat, Gabung menjadi Wartawan e-mail: Jalurberita@gmail.com, Telp.085220145220 DONASI melalui : # bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan No.Rek: 0887 01 026709 537

Jasa Undangan Murah

Pertemanan

Pertemanan

Teman-Blog

Donasi

bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan
No.Rek: 0887 01 026709 537

Share It

Jasa Pembuatan Skripsi, Makalah,Majalah Digital Polri, TNI, PNS, Mahasiswa yang berisikan tentang perkap kapolri diantaranya lalu lintas, Polmas atau polisi sipil, kemitraan Polri dan masyarakat, intelejen Polri, manajemen Polri, kemitran preman dan Polri, Logo Partai NasDem
peran polri dalam penanganan konflik, peran polri dalam konflik sosial, peran polri dalam pemberantasan terorisme, peran dpr dalam kedaulatan rakyat, peran dpr dalam sistem pemerintahan indonesia, harapan polri terhadap masyarakat, harapan terhadap polri