DONASI pulsa 30,000 ke 085220145220 anda berhak mendapatkan Kumpulan Skripsi # Polri # PNS Kumpulan Skripsi Polri,Pns Pree Majalah Digital

12 July 2014

Undangan Tangerang

Jalurberita.com - Berbicara percetakan, khususnya cetak undangan baik pernikahan maupun undangan sunantan tidak akan lepas dari jalan pagarsih. Itupun kalau anda ada di kota bandung. Jalan pagarsih kodya badung menjadi salah satu ikon percetakan murah yang ada di kota bandung.

Kenapa di pagarsih bisa murah karena mekanisme kerja percetakanya terpisah-pisah antara seperti layaknya pasar tradisional. Para pemberi jasa percetakan ada yang menyewakan mesin percetakan, jasa desain, jada ctp, jasa potong kertas, jualan kertas dan lainya. jadi bila kita mampu mencarai harga yang murah maka hasil jasa percetakannyapun bisa murah.

ini sy lampirkan bukti jasa percetakan yang ada di pagarsih kodya bandung :

   



harga standar
Cetak Full Colour
atau ukuran desain tergantung kebutuhan

Harga Rp. 1.200.000,-

Dengan Jumlah Cetak 500 s/d 800 lembar
Bonus : Plastik, Label Nama, Ucapan terimakasih

telp 085 220 145 220

BANDINGKAN DENGAN HARGA TETANGGA,,,,,,,,,,,,

B


Bukti pengiriman Barang Ke Bengkulu

 


24 June 2014

Akuntabilitas Polri Di Bidang Penyidikan Tindak Pidana

Jalurberita.com - Proses penyidikan diawali dari penyelidikan, penindakan, pemberkasan dan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam rangka proses peradilan pidana Polri mempunyai sejumlah kewenangan antara lain melakukan: penangkapan, penahanan,penggeledahan dan penyitaan dan lain sebagainya ( Lihat Pasal 16 Ayat 1 huruf a s/d l UU No 2 Tahun 2002 ). Seluruh rangkaian kegiatan penyidikan tersebut rentan terhadap Korupsi,Kolusi dan Nepotisme serta setiap wewenang tersebut diatas bila dilaksanakan secara tidak benar dan adil, serta wajar (reasonable) dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena petugas Kepolisian diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengekang sementara kemerdekaan seseorang. Untuk menjamin pelaksanaan tugas penyidikan agar tidak menyimpang dan sesuai dengan rule of law maka penyidik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain untuk dapat memberikan akuntabilitas publik.

Pelaksanaan memberikan akuntabilitas publik merupakan kewajiban penyidik Polri sebagai wujud pertanggungjawaban penyidik Undang Undang yang telah memberikan kewenangan kepadanya. Undang-undang dibuat oleh DPR yang notabene adalah perwakilan rakyat, jadi pertanggungjawaban penyidik kepada Undang Undang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban penyidik kepada rakyat. Akuntabilitas penyidikan Polri juga dapat ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban keuangan publik sebagaimana dimaksud Inpres No 7 tahun 1999.Sementara itu penyidik sebagai salah satu pejabat penyelenggara negara harus berpedoman pada asas akuntabilitas yang bertujuan pada sikap dan perilaku penyidik yang bebas KKN.

Dari beberapa landasan yuridis di atas penulis menginterpretasikan bahwa tindakan penyidik/ penyidik pembantu dalam proses penyidikan tindak pidana harus sesuai KUHAP dan ketentuan lain yang mengatur perilaku penyidik sebagai anggota Polri. Berangkat dari pemikiran tersebut selanjutnya akan dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas penyidikan Polri yang diharapkan dalam setiap tahapan penyidikan.

Tertangkap Tangan


Perkara pidana dapat terjadi karena beberapa hal,seperti: tertangkap tangan, adanya laporan dan adanya pengaduan dari korban atau anggota masyarakat yang mengetahui/ menjadi korban akan, sedang atau telah terjadinya suatu yang diduga merupakan tindak pidana. Tertangkap tangan berarti tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana (pasal 1 butir 19 KUHAP).

Dalam hal tertangkap tangan, khalayak atau orang yang menangkap tersangka tidak boleh main hakim sendiri tetapi segera setelah berhasil menangkap tersangka, mereka harus menyerahkan kepada penyidik atau Polisi terdekat. Kewajiban penyidik disini adalah melakukan pengusutan lebih lanjut berupa tindakan penyidikan.

Laporan atau Pengaduan masyarakat
Setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada Polisi “wajib” diterima dan harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan sebagaimana bunyi pasal 102 ayat (1) KUHAP. Laporan merupakan informasi(masukan) resmi kepada Penyidik untuk pemantauan itu penyidik/ petugas dalam hal ini polisi akan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani tindak pidana yang telah, sedang ataupun akan terjadi.

Pada umumnya suatu laporan saja sudah cukup bagi polisi/penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana, terkecuali dalam hal tindak pidana aduan. Prinsipnya jika terjadi suatu tindak pidana maka Pemerintah yang diwakili oleh Penyidik (Polisi) harus melaksanakan kewajibannya berupa akuntabilitas publik, tanpa harus ada permintaan dari korban atau yang menderita kerugian secara otomatis harus bertindak melakukan Penyidikan dilanjutkan dengan proses penuntutan oleh Penuntut Umum dan kalau cukup bukti memidananya.

Penyelidikan.
Bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebihlanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan di duga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Prinsipnya kegiatan penyelidikan dimaksudkan untuk membatasi secara ketat upaya paksa dalam rangka menghormati Hak Asasi Manusia, disamping itu untuk menghindari akibat hukum berupa pemeriksaan Pra Peradilan terhadap Polri akibat dari penggunaan upaya paksa yang tidak sesuai menurut KUHAP.Oleh karena penyelidikan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, maka dalam proses melakukan penyidikan ”wajib” dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kegiatan ini bukan hanya formalitas saja tetapi harus benar-benar dilakukan dan dicatat oleh penyelidik dalam Laporan Hasil Penyelidikan yang diajukan kepada penyidik (pasal 5 ayat 2 KUHAP).

Penyelidikan yang dilakukan oleh petugas penyelidik (pasal 4 KUHAP) dengan sasaran orang yang diduga melakukan tindak pidana, alat atau benda yang dipergunakan sebagai alat melakukan tindak pidana dan tempat atau bangunan dimana kejahatan terjadi. Penyelidikan dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup tergantung sejauhmana tingkat kesulitan penyelidik dalam memperoleh informasi.Yang perlu diperhatikan adalah agar petugas penyelidik selalu dilengkapi Surat Perintah Penyelidikan dan diberi dana untuk operasional penyelidikan apabila dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan arah dan sasaran.

Upaya Paksa dalam rangka Penyidikan.
Penangkapan, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang bila diperlukan oleh penyidik dengan berdasarkan kepada :

“diduga keras”melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP). Dilakukan oleh penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik (pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dipedomani ketentuan pasal 7 UU No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman , bahwa tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan dan penggeledahan dan atau penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dan menurut cara yang diatur undang-undang, sehingga penangkapan harus dilengkapi Surat Perintah Penangkapan disertai alasan penangkapan dan uraian singkat tentang perkara atau kejahatan yang dipersangkakan .Boleh tanpa Surat Perintah Penangkapan apabila dalam keadaan tertangkap tangan.

Dalam waktu 1 x 24 jam tersangka harus sudah diperiksa atau diambil keterangannya, apabila berdasarkan pemeriksaan pendahuluan tidak cukup bukti untuk dilakukan penahanan maka tersangka harus dibebaskan (pasal 19 KUHAP). Sedangkan untuk kasus narkotika dan psikotropika kepada penyidik diberi kewenangan 3 x 24 jam (pasal 67 UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika).

Penggunaan kekerasan yang tidak perlu dalam upaya paksa harus dihindari dan penggunaan senjata api harus benar-benar sesuai prosedur HAM karena penggunaan senjata api hanya diperkenankan dalam keadaan terpaksa untuk menjaga keselamatan jiwa.

Penahanan
Polisi diberi wewenang untuk melakukan penahanan,yaitu menempatkan tersangka di tempat tertentu oleh penyidik. Tempat penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah dikenal dengan ruang tahanan yang ada di kantor-kantor Polisi, resminya disebut rumah tahanan negara di kantor Polisi. Ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh KUHAP untuk menempatkan tersangka yang di tahan di tempat tertentu.

Kepada tersangka yang di tahan oleh penyidik harus diberitahukan tentang penahanannya kepada keluarga tersangka dengan cara tembusan Surat Perintah Penahanan harus diberikan kepada keluarganya (pasal 21 KUHAP). Agar ruang tahanan yang terdapat di Polres Boyolali memenuhi syarat keamanan, kesehatan dalam artian cukup mendapat sinar matahari dan ada ventilasi udara, kebersihan dijaga setiap hari dan kepatutan kapasitas jumlah tahanan pada masing-masing ruangan ukuran 3x4 meter adalah 4 orang tahanan.

Tahanan agar diberitahukan hak-haknya selaku tersangka yang ditahan, seperti hak untuk segera diperiksa, hak untuk perkaranya segera dimajukan ke pengadilan, hak untuk segera perkaranya diadili, hak untuk diberitahukan tentang sangkaan kepadanya, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya, hak untuk menghubungi penasihat hukumnya.Bagi warga negara asing berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya, hak menerima kunjungan dokter, hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, hak menerima kunjungan sanak famili,hak untuk mengirim surat, hak menerima kunjungan rohaniawan,hak untuk mengajukan saksi yang meringankan dan hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, serta hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Tahanan dikelompokkan berdasarkan umur dan kasus pidana yang dilakukan (kejahatan kekerasan, pemberatan, susila, kejahatan ekonomi dan tahanan khusus bagi anggota Polisi yang bermasalah). Untuk tahanan perempuan dipisahkan penahanannya di ruang tahanan khusus perempuan dan anak-anak, hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan sekaligus menghormati dan menjaga hak dan status anak-anak yang ditahan.

Bagi tersangka dengan status tahanan dipisahkan dengan tersangka yang masih dalam masa penangkapan yaitu orang yang baru ditangkap dan masih perlu pembuktian sebelum masa waktu penangkapannya berakhir.

Alasan Penahanan
Alasan penahanan oleh penyidik Polisi disebutkan pada pasal 21 ayat (1) KUHAP merupakan acuan yang digunakan penyidik yaitu adanya tiga alasan perlunya melakukan penahanan : 1) Dikhawatirkan tersangka melarikan diri; 2) Dikhawatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti; 3) Dikhawatirkan tersangka akan mengulangi atau menghilangkan barang bukti.

Ketiga alasan diatas merupakan alasan alternatif, maksudnya satu alasan sudah cukup untuk menentukan seseorang untuk dilakukan penahanan. Apalagi kalau alasannya lebih dari satu, akan lebih menguatkan penahanan. Alasan tersebut diatas, merupakan alasan yang sangat subyektif, karena tergantung dari subyektifitas penyidik yang akan melakukan penahanan. Sehingga dapat terjadi perbedaan interpretasi mengenai kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri, dengan interpretasi penasihat hukum tersangka atau keluarga tersangka bahwa tersangka tidak akan melarikan diri.

Syarat Penahanan
Tidak semua tersangka pelaku tindak pidana dapat dikenakan penahanan. Sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka penahanan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Polisi terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana, dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Misalnya tindak pidana pencurian, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, melanggar pasal 362 KUHP, atau tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun, melanggar pasal 338 KUHP.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 282 ayat (93) KUHP yaitu pelanggaran kesusilaan atau pornografi. Pasal 296 KUHP yaitu persundalan atau prostitusi. Pasal 335 ayat (1) KUHP yaitu paksaan dengan perbuatan tak menyenangkan. Pasal 351ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan.

Pasal 353 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan yang direncanakan. Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan. Pasal 378 KUHP yaitu penipuan. Pasal 379 a KUHP yaitu penipuan dalam jual beli. Pasal 453 KUHP yaitu nahkoda menghentikan pekerjaan Pasal 454 KUHP yaitu ABK melarikan diri dari kewajibannya. Pasal 455 KUHP yaitu ABK melarikan diri dari pekerjaannya. Pasal 459 KUHP yaitu insubordinasi. Pasal 480 KUHP yaitu penadahan. Pasal 506 KUHP yaitu mucikari. Pasal 25 dan 26 Rechten Ordonantie terakhir dirubah dengan Staatsblaad tahun 1931 nomor 471. Pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt tahun 1955 Lembaran Negara Tahun 1955 nomor 8). Pasal 36 ayat (7),pasal 41-43, pasal 47-48 Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.(Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Berdasarkan rumusan pasal ini apabila dicermati pengertiannya bahwa ”dapat” ditahan mengandung pengertian ganda sebagai tindakan alternatif, yaitu dapat ditahan dan dapat juga untuk tidak ditahan. Dengan demikian penahanan tidak mutlak dilakukan semuanya tergantung penyidik, karena seorang dapat saja tidak dilakukan penahanan.

Lama Penahanan
Penahanan yang menempatkan tersangka di tempat tertentu oleh penyidik merupakan tindakan merampas kemerdekaan seseorang yang merupakan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu KUHAP yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia memberikan batasan waktu lamanya penahanan.

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik berlaku paling lama 20 hari, yang dapat dimintakan perpanjangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk paling lama 40 hari. Apabila batas waktu penahanan habis maka penyidik harus mengeluarkan tersangka yang ditahan demi hukum. Penahanan oleh penyidik dan perpanjangannya tidak mutlak harus dihabiskan waktunya, karena masih ada kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Lamanya penahanan tersebut terdapat pengecualian berdasarkan pasal 29 KUHAP, guna kepentingan pemeriksaan penahanan terhadap tersangka dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:1) Tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau perkara yang sedang diperiksan diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Perpanjangan penahanan perkecualian tersebut hanya diberikan untuk paling lama 30 hari yang dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Jenis Penahanan
Meskipun penahanan dilakukan oleh Polisi, namun di dalam KUHAP tidak dikenal adanya tahanan Polisi, yang ada hanyalah Rumah Tahanan Negara.Sesuai pasal 22 KUHAP, jenis penahanan sebagai berikut : 1) Penahanan Rumah Tahanan Negara, 2) Penahanan rumah, 3) Penahanan kota.

Penangguhan Penahanan, Penangguhan penahanan diatur dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP, atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Penjelasan pasal tersebut diatas persyaratannya adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau keluar kota dan tidak menyulitkan penyidikan. Namun sewaktu-waktu penyidik dapat mencabut penangguhan dan mengalihkan kembali penahanannya apabila melanggar syarat yang ditentukan.

Penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan jaminan orang atau uang. Apabila dilakukan dengan jaminan orang maka penjamin membuat pernyataan diatas kertas segel atau bermeterai tentang bentuk penjaminannya, yang tentu saja penjamin harus benar-benar orang yang dapat dipercaya. Jaminan tersebut dapat berupa kesanggupan dari penjamin bahwa tersangka akan segera datang apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh penyidik. Apabila jaminan dalam bentuk uang maka penyidik mencatat perincian jumlah uang, lembaran dan nomor seri uang, dalam berita acara kemudian penyimpanannya diserahkan kepada Panitera Pengadilan.

Penahanan dilakukan terhadap perkara-perkara yang bobot ancamannya tidak berat dan biasanya adalah merupakan delik aduan seperti: permasalahan keluarga, sengketa, pencurian dalam keluarga, penganiayaan ringan dan lain-lain.

Keputusan dapat tidaknya seorang tersangka ditangguhkan penahanannya sepenuhnya diserahkan kepada Kasat Reskrim selaku penyidik setelah melalui saran pertimbangan hukum dari penyidik atau penyidik pembantu yang menangani kasus tersebut.

Konsepsi Paradigma Polisi Sipil dan teori

Jalurberita.com - kerangka teoritis merupakan landasan atau pedoman dalam penyusunan karya ilmiah yang berisi tentang konsepsi atau hasil telaahan terhadap teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, baik berupa pendapat ahli, hasil penelitian, ataupun kebijakan untuk digunakan sebagai acuan dalam pemecahan masalah. Telahan ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan, atau meletakkan tempat kedudukan masing-masing dalam masalah yang dibahas dan pada akhirnya menyatakan posisi/pendirian penulis dengan alasan-alasannya. berikut landasan teori yang berhubungan dengan kamtibmas.

Konsepsi Paradigma Polisi Sipil
Add caption
Paradigma Polisi sipil mengandung makna bahwa sistem penyelenggaraan perpolisian akan dibangun dalam bingkai “Kepolisian sipil”, yaitu sistem penyelenggaraan perpolisian modern yang berpihak kepada masyarakat, sebagaimana sistem perpolisian modern pada umumnya (Police Universal). Badan yang disubordinasikan kepada masyarakat dengan doktrin utama memerangi kejahatan (fighting crime), memelihara ketertiban masyarakat (maintaining law and order), serta melindungi warga (protecting people). Konsekuensinya, dalam Kepolisian Sipil, masyarakat harus dijadikan sebagai pusat atau titik awal sekaligus titik akhir dari totalitas pengabdiannya, dengan kedekatan Polisi dan masyarakat dalam mengeliminir akar-akar kejahatan dan ketidaktertiban sebagai kepedulian utamanya.

Sesuai dengan konsep paradigma, yang didalamnya tidak dapat melepaskan diri dari aspek sikap (aptitude) dan perilaku (behavior) maka pekerjaan selaku Polisi harus melibatkan dimensi moral yang kental dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain, paradigma berkaitan erat dengan ”etika” sebagai gambaran sikap dan moral serta “kultur” sebagai gambaran perilaku pelaksanan tugas. Seiring dengan kebijakan paradigma Polisi Sipil, maka aspek etika dan kultur tersebut harus digeser sesuai dengan niai-nilai yang terkandung dalam paradigma baru Polisi Sipil.

Etika Polisi Sipil
Etika Polisi Sipil adalah pedoman moral, sebagai penjabaran, operasionalisasi, dan kristalisasi dari keluhuran nilai-nilai moralitas yang terkandung dalam paradigma Polisi Sipil sebagai pedoman hidup dan pedoman karya Polri ke dalam bentuk pedoman moral dan landasan tingkah laku nyata, tepat, normatif, praktis, dan mudah dilaksanakan bagi kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat.

Implikasinya, nilai-nilai moral yang terkandung dalam makna paradigma Polisi sipil tersebut harus dijadikan sebagai referensi utamanya. Karena itu harus dipahami, ditaati, dipedomani, dipegang teguh, dijunjung tinggi, dijadikan landasan dan komitmen diri dalam bertingkah laku, diinternalisasikan dalam diri pribadi setiap anggota Polri, serta diaktualisasikan dalam perilaku sehari-hari baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.

Kultur Polisi Sipil
Tiap organisasi mengembangkan kultur, budaya, atau tradisi berdasarkan norma dan nilai-nilai yang memandu karyawan dalam berpikir dan bertindak. Bagi organisasi Polri, Paradigma Polisi sipil berarti harus mampu memicu terjadinya perubahan kultur yang selaras dengan nilai-nilai paradigma Polisi sipil dalam melaksanakan tugas profesinya.

Ditinjau dari aspek kultural, kepolisian sipil pada hakekatnya merupakan sistem penyelenggaraan perpolisian modern bagian dari Police universal yang berpihak kepada masyarakat. Masyarakat harus dijadikan sebagai pusat atau titik awal sekaligus titik akhir dari totalitas pengabdiannya. Kepolisian sipil juga dapat diartikan sebagai orientasi berpikir dan bertindak yang terdiri dari nilai, perspektif serta ideologi tentang sikap dan perilaku Polisi yang selaras dan loyal terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakatnya, harapan-harapan warga, publik, dan bukan kepada harapan-harapan pemerintah dan kekuasaan. Mampu menjunjung tinggi kebebasan (liberty), persamaan hak (egalitarian), yang terwujud dalam hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik warga (civic and political right).

Choeruddin Ismail (2006) menjelaskan bahwa dalam wacana sehari-hari, sebutan “Polisi Sipil” sering dibarengi dengan istilah “Polri Mandiri” atau “Polisi yang Profesional” sebagai cermin kegemasan masyarakat terhadap kepolisian yang dianggap “militeristik”, tidak independen dan tidak professional. Hal ini mengisyaratkan bahwa Polisi Sipil mengharuskan diri untuk mandiri, menjunjung tinggi profesionalisme dan “berwatak sipil”. Tidak berwatak lain sebagai mana yang dimiliki oleh watak kepolisian lain yang dikenal selama ini, yaitu Polisi Militer (Militery Police), Polisi Rahasia (Secret Agent), dan Polisi Tidur (Speed Trap).

Polisi berwatak sipil juga mengharuskan bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Menghindari cara-cara gampang, seperti pemaksaan dan kekerasan, tetapi dengan cara-cara yang sesuai dengan harapan masyarakatnya (Sutipto Raharjo, 2002).

Berdasarkan hal di atas, Polisi sipil harus memiliki kultur tersendiri yang khas sebagai cermin polisi yang ”berwatak sipil”, yang jauh berbeda dengan kultur Polisi yang ”berwatak militer”. Dalam implementasinya, kultur tersebut harus teraktualisasikan secara nyata dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sehari-hari.

Kultur Polisi sipil atau Polisi berwatak sipil hanya dapat diwujudkan jika ada kemandirian dan profesionalisme. Kemandirian, disamping tidak terkooptasi oleh kekuasaan, juga harus diikuti dengan kemandirian dalam penentuan anggaran dan pembinaan personel. Sedangkan profesional, tidak hanya dituntut mahir dalam pelaksanaan tugas pokok, tetapi juga harus diikuti ”kepedulian” terhadap para pemakai jasa kepolisian.

Secara garis besar Polisi sipil memiliki tiga kriterai, yaitu : (1) ketanggapsegeraan (responsiveeness), (2) keterbukaan (openess), dan (3) akuntabel (accountability). Sedangkan menurut Sutarman (2006) parameter dan indikator Polisi Sipil adalah transparansi, akuntabel, demokratis. Menjunjung tinggi HAM, memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi supremasi hukum, bersifat protagonis. Sementara itu Choeruddin Ismail (2006) menjelaskan bahwa kultur Polisi sipil akan terbentuk apabila nilai-nilai yang ada dalam etika polisi sipil dapat dijadikan komitmen, diinternalisasikan, dan diaktualisasikan secara nyata dalam perilaku tugas sehari-hari. Dengan demikian muncul ”budaya baru” yang lebih mencerminkan ”watak sipil”, menggeser dan mengantikan ”watak militer”.

Konsepsi Polmas/Community Policing
Secara teoritis, tujuan organisasi kepolisian adalah dalam rangka mencapai kondisi tertib hukum (maintaining order) dan keadilan hukum (enforcing the law). Namun, bagaimana upaya untuk mencapai tujuan tersebut sangat tergantung kepada latar belakang dari sebagian atau sejumlah aktivitas kepolisian yang dilakukan, yang kemudian dikenal sebagai tipe atau model pemolisian atau perpolisian. Sedangkan perpolisian, pemolisian, penyelengaraan fungsi kepolisian, dan Polisi adalah bayang-bayang peradaban manusia.

Community Policing adalah gaya pemolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. Community Policing diartikan juga sebagai filosofi pemolisian dan program strategi, (ROBERT BLAIR, 1992); as a Philosophy of policing, it embodies a number of principles or ideas that guide the structure of policing toward goal attaiment (KRATCOSKY and DUANE DUKES, 1991, 1995 : 86). Dapat didefinisikan sebagai cara/gaya pemolisian dimana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun/menjaga keamanan di lingkungannya (TROJANOWICZ, 1998), (RAHARDJO, 2001), (MELIALA, 1999), (BAYLEY, 1988). Pemolisian ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan sukses dari Community Policing bukan dalam menekan angka kejahatan tetapi ukurannya adalah manakala kejahatan tidak terjadi (RAHARDJO, 2001).

Community Policing juga dijadikan dasar pada usaha bersama antara masyarakat dengan Kepolisian dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat setempat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dalam meningkatkan keamanaan dan kualitas hidupnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Community Policing, bimbingan dan pendidikan masyarakat tanpa paksaan baik melalui perorangan atau kelompok untuk menumbuhkan kembangkan kemampuannya dalam menciptakan dan menjaga keamanan di lingkungannya.

Agar dapat melaksanakan dan mewujudkan profesionalisme Kepolisian dalam kegiatan “Community Police” FRIEDMANN, 1991 : ALDERSON, 1979 menyatakan, terdapat 10 (sepuluh) prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

a. Memberikan kontribusi kearah kebebasan, kesejajaran dan persaudaraan dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan.
b. Membantu mempertemukan kebebasan dengan keamanan dan mempertahankan tegaknya hukum.
c. Menjunjung martabat manusia dengan mempertahankan dan menjaga Hak Asasi Manusia serta mengejar kebahagiaan.
d. Menjaga kepemimpinan dan peran serta dalam menghapus kondisi sosial yang rawan kejahatan melalui tindakan sosial bersama.
e. Memberikan kontribusi kearah tercipta dan terpeliharanya kepercayaan di dalam masyarakat.
f. Memperkuat keamanan jiwa dan harta benda serta rasa aman bagi setiap orang.
g. Menyelidiki, mendeteksi dan melaksanakan penuntutan atas tindak kekerasan sesuai hukum.
h. Menciptakan kebebasan berlalu lintas di jalanan seperti di jalan raya, jalan kampung, gang dan tempat-tempat yang terbuka untuk umum.
i. Mencegah terjadinya kekacauan.
j. Menangani krisis besar maupun kecil dan membantu serta memberikan saran kepada mereka yang mengalami musibah, jika perlu dengan mengerakkan instansi lain (KOENARTO, 1998 : 123).

Tentu saja dengan adanya permasaaan antara Polisi dan masyarakat melalui Community Policing atau Polmas, maka harapan akan berkuang dan bahkan hilangnya orang-orang/masyarakat yang akan mengibarkan bendera bintang kejora, karena dalam wujud Community Policing/polmas masyarakat duduk bersama untuk mencari solusi yang dihadapi, baik permasalahan polri maupun permasalahan masyarakat. Dengan konsep Community Policing/polmas yang menekankan kebersamaan ini maka setiap permasalahan yang terjadi menjadi masalah bersama sehingga penyelesaianyapun harus diselesaikan bersama.

Polmas sebagai Model Perpolisian Modern
Chryshnanda DL (2005) menegaskan bahwa secara teoretik variasi tipe atau model pemolisian sangatlah banyak, sebanyak orang yang memikirkannya. Namun, secara garis besar, jenis-jenis pemolisian terbagi dua, yaitu pemolisian konvensional dan pemolisian modern. Dalam pemolisian konvensional (tradisional), menekankan kepada kepolisian dan aktivitas kepolisian sebagai institusi yang utama atau satu-satunya dalam rangka pencapaian kondisi tertib hukum dan keadilan hukum.

Pemolisian modern adalah antitesa pemolisian konvensional, sekurang-kurangnya secara semangat. Asumsi dasar pemolisian modern adalah kenyataan bahwa dalam mencapai tujuannya Polisi tidak mungkin berhasil apabila dilakukan dengan cara-cara konvensional yang dililit oleh birokrasi dan hirarkhi yang rumit, melalui perintah-perintah yang terpusat, tidak didukung dengan personel yang berkemampuan tinggi, serta tidak mampu menganalisa, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif (David H. Baley (1998).

Community policing adalah salah satu model atau gaya yang termasuk dalam model perpolisian modern, sebagaimana yang telah diterapkan oleh negara-negara maju, seperti Jepang, Amerika, Kanada, Singapura, dan sebagainya, yang dalam implementasinya memfokuskan kepada penuntasan masalah (problem-solving policing), berorientasi pada pelayanan atau pemberian jasa-jasa publik (public-serve policing), mengandalkan pada sumber daya setempat (resource-based policing) dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat (community policing) atau suatu model perpolisian yang berbasis kemasyarakatan.

Lahirnya community policing sebagai gaya perpolisian modern, juga tidak lepas dari adanya pergeseran peradaban umat manusia secara universal serta perubahan paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat sipil yang demokratis, dimana masyarakatnya cenderung menginginkan pelayanan publik melalui pendekatan-pendekatan yang lebih proaktif, personal, informal, dan menekankan pemecahan masalah dengan mengedepankan kemitraan, dari pada cara-cara pemerintah yang birokratis, resmi, formal, kaku, seragam, dan terpaku pada formalitas hukum yang kaku.

Mencermati gaya perpolisian modern di atas sekaligus dalam rangka menyesuaikan diri dengan paradigma baru Polisi Sipil, maka Polri memandang perlu untuk mengadopsi konsep community policing tersebut dan menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta dengan cara dan nama Indonesia, yang kemudian secara formal disebut ”Perpolisian Masyarakat” atau Polmas. Melalui penerapan ini Polri sebagai Polisi Sipil diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia serta transparansi dalam setiap tindakannya, mampu menjunjung tinggi kebenaran, demokratisasi, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas publik sesuai dengan cita-cita mewujudkan masyarakat madani.

Pengemban Fungsi Polmas / Petugas Polmas
Polmas hakekatnya merupakan suatu filosofi sekaligus strategi dalam pembinaan kamtibmas yang berbasis pada kekuatan dan potensi masyarakat, karenanya harus dilaksanakan oleh semua jajaran kepolisian. Sebagai suatu strategi, maka dalam operasionalisasinya mempersyaratkan kehadiran polisi-polisi khusus sebagai Petugas Polmas (Community Policing Officers – CPO), yaitu polisi pembina kamtibmas yang bertindak selaku agen terdepan sekaligus penghubung langsung antara kepolisian dan masyarakat.

Tugas utama Petugas Polmas adalah melakukan berbagai program pembinaan dan kerja sama dengan semua unsur yang ada di masyarakat, memperkenalkan hubungan baru yang berdasarkan atas saling percaya, serta saling menghormati sesuai posisinya masing-masing, sehinggga menumbuhkan dimensi baru yang lebih positif, konstruktif, apresiatif, proaktif, kreatif, dan produktif dalam pemeliharaan kamtibmas melalui tumbuhnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pola-pola kerja sama sinergis dan kemitraan sejajar menuju tumbuh dan berkembangnya potensi dan kekuatan unsur masyarakat untuk menjadi ”polisi” bagi dirinya sendiri dan masyarakat lingkungannya.

Kebijakan Polmas telah menetapkan petugas Pospol dan Babin Kamtibmas selaku pengemban fungsi Polmas. Karena itu eksistensinya perlu mendapat perhatian serius agar dalam menjalankan peranannya mampu mentransformasikan diri selaku petugas Polmas, sehingga mampu menjadi ujung tombak bagi terwujudnya penyelenggaraan perpolisian modern secara optimal.

Penugasan Babin Kamtibmas selaku Petugas Polmas, didasari atas adanya kedekatan atau kemiripan diantara Bimmas-Babin Kamtibmas serta Polmas-Petugas Polmas sebagai ujung tombaknya, meliputi :

1) Mementingkan perlunya kedekatan Polri dengan masyarakat dengan mempersyaratkan adanya kehadiran polisi khusus secara permanen di tengah-tengah masyarakat sebagai ujung tombak sekaligus penghubung antara kesatuan Polri dan komunitas setempat.
2) Menekankan pentingnya hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial masyarakat setempat.
3) Mengakui bahwa masyarakat merupakan sumber daya yang potensial bagi terlaksananya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang lebih baik dan efektif.
4) Bertujuan memberikan tempat yang lebih luas bagi peranan masyarakat untuk bertanggung jawab, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam upaya penciptaan lingkungan yang lebih kondusif, terutama melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif.
5) Berorientasi kepada pentingnya peningkatan kesadaran hukum dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalahnya, sekalipun banyak kemiripan, namun secara konseptual antara Bimmas dengan Babin Kamtibmas sebagai ujung tombak dan Polmas dengan Petugas Polmas sebagai ujung tombaknya, relatif berbeda atau dapat dibedakan, sehingga harus diwaspadai karena walaupun penugasan keduanya sama-sama diterjunkan di tengah-tengah masyarakat, namun tugas yang diemban tidaklah identik

Secara konseptual beberapa perbedaan mendasar yang dapat diidentifikasi adalah :

1) Secara filosofis, Bimmas masih mencerminkan hubungan struktural ”kekuasaan”, sedangkan Polmas lebih menekankan hubungan kemitraan sejajar.
2) Dalam operesionalnya, penyelenggaraan fungsi Bimmas lebih mengutamakan upaya pembinaan masyarakat dan lebih banyak diwarnai gaya perpolisian konvensional, sedangkan dalam Polmas lebih menekankan pentingnya upaya pemberdayaaan masyarakat dan menuntut diterapkannya gaya perpolisian sipil modern.
3) Tugas yang diperankan Babin Kamtibmas cenderung memposisikan masyarakat seakan-akan hanya sebagai obyek dan polisi sebagai subyek. Sedangkan dalam Polmas peranan Petugas Polmas lebih memposisikan sebagai fasilitator dengan memposisikan masyarakat sebagai subyek.
4) Posisi Babin Kamtibmas sebagai pembina kamtibmas, menjadikannya sebagai seorang yang ”serba lebih” dalam menangani dan menyelesaikan segenap permasalahan kamtibmas yang dihadapi masyarakat. Sedangkan dalam Polmas penempatan Petugas Polmas sebagai fasilitator dalam hubungan kemitraan sejajar, lebih menekankan pentingnya kerja sama, saling percaya, saling menghormati, dan saling membantu dalam upaya penanganan permasalahan kamtibmas.

Hal di atas menunjukkan bahwa eksistensi Babin Kamtibmas dalam mendukung penyelenggaraan Polmas perlu mendapat perhatian serius agar dalam menjalankan peranannya mampu mentranformasikan diri selaku petugas Polmas (Babin Kamtibmas Plus), sehingga mampu menjadi ujung tombak bagi terwujudnya penyelenggaraan perpolisian modern secara optimal.

Secara konseptual dalam pelaksanaan Polmas, kehadiran petugas Pospol ataupun Babin Kamtibmas di tengah-tengah komunitas atau masyarakat adalah selaku polisi khusus agen terdepan, ujung tombak, pelaksana utama penyelenggaraan fungsi kepolisian yang berbasis kemasyarakatan sekaligus representasi dan penghubung langsung antara kesatuan kepolisian dan masyarakat atau komunitas yang dilayaninya.

Fungsi dan Peran Polri.
Dalam negara modern yang demokratis polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komuniti (masyarakat setempat) dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga dan mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas yang dilayaninya.

Fungsi Polri adalah untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan serta memeranginya. Menurut SUPARLAN (1999) Fungsi Polisi adalah sebagai berikut:
a. Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah) dan antar individu serta antar masyarakat;
b. Memerangi kejahatan yang menganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara;
c. Mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan. Tiga fungsi polisi tersebut harus dilihat dalam perspektif individu, masyarakat dan negara, masing-masing merupakan sebuah sistem dan secara keseluruhan adalah sebuah sistem yang memproses masukan program-program pem-bangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan. Dalam proses-proses yang berlangsung tersebut, fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dan sakral dalam proses-proses tersebut terganggu atau dirugikan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas fungsi dan peran Polri dalam masyarakat dilihat sebagai pranata atau institusi yang ada dalam masyarakat Indonesia dan peranan Polri dilihat sebagai peranan dari petugas Polri dalam masyarakat Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 1 butir 1 sampai dengan pasal 4 menjelaskan :

a. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa : Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Tujuan Polri dalam pasal 4 dijelaskan : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Teori Masyarakat, Polri dan Polmas

Jalurberita.com - Dalam penulisan makalah, artikel tentunya peran teori sangat menunjang guna memperkuat tulisan yang akan dibuat, berikut ini kajian teori yang ada hubunganya dengan masyarakat :

Masyarakat
Menurut Suparlan, masyarakat adalah sekelompok individu yang secara langsung atau tidak Iangsung saling berhubungan sehingga merupakan sebuah satuan kehidupan yang mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dari kebudayaan yang dipunyai oleh masyarakat lain. Sebagai satuan kehidupan, sebuah masyarakat biasanya menempati sebuah wilayah yang menjadi tempatnya hidup dan lestarinya masyarakat tersebut. Karena warga masyarakat tersebut hidup dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dalam wilayah tempat mereka itu hidup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka sebagai manusia, maka terdapat semacam keterikatan hubungan antara sebuah masyarakat dengan wilayah tempat masyarakat itu hidup.

Sebuah masyarakat merupakan sebuah struktur yang terdiri atas saling hubungan peranan-peranan dan para warganya, yang peranan-peran tersebut dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Saling hubungan diantara peranan-peranan ini mewujudkan struktur-struktur peranan-peranan yang biasanya terwujud sebagai pranata-pranata. Pranata-pranata itu terwujud dalam kehidupan manusia bermasyarakat untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia, yang dianggap penting oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui pranata-pranata yang ada, sebuah masyarakat dapat tetap lestari dan berkembang. Pranata-pranata yang ada dalam masyarakat, antara lain adalah pranata keluarga, pranata ekonomi, pranata politik, pranata keagamaan, dsb.

Kamtibmas
Pengertian keamanan mempunyai pemahaman keamanan berasal dari kata dasar ”aman” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: beban dari ganguan; tidak mengandung resiko; tidak merasa takut atau khawatir. Sedangkan keamanan dalam rangka kamtibmas adalah suasana yang menimbulkan pada individu dan masyarakat sehingga tumbuh perasaan; bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian dan rasa bebas dari kehawatiran keraguan dan ketakutan, perasaan dilindungi dari segala macam bahaya, dan perasaan kedamaian lahir dan batin.

Sedangkan Tertib dalan Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna teratur, menurut aturan. Dalam pembahasan ini pemaknaan ketertiban lebih cendrung kepada perilaku maupun perbuatan anggota masyarakat ataupun tatanan sosial yang sesuai dengan aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersangkutan. Tertib adalah adanya keteraturan dimana suatu situasi dan segala sesuatunya berjalan secara teratur dan lancar, ( Momo Kelana, 1994:6).

Dari penggabungan makna keamanan dan ketertiban diatas maka dapat didefinisikan bahwa kemanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu keadaan dimana masyarakat terbebas dari rasa takut, rasa khawatir dan merasakan kedamaian, serta situasi lingkungannya berjalan dengan teratur dan lancar sehingga masyarakat dapat melaksanakan berbagai aktifitasnya dalam rangka pemenuhan kebetuhan hidupnya dengan tanpa adanya gangguan.

Polisi
Menurut Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa : Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Polri dalam Pasal 4 dijelaskan : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam Pasal 5 dijelaskan : (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002.

Pemolisian
Pemolisian secara garis besar dapat dibagi dua yang pertama adalah pemolisian konvensional (ada yang menyebut sebagai pemolisian tradisional dan pemolisian yang modern). Pemolisian konvensional menekankan pada kepolisian dan aktivitas kepolisian dalam rangka pencapaian kondisi keamanan dan ketertiban. Menurut Meliala, dalam hanjar , Pemolisian modern adalah antitesa dari pemolisian konvensional, yang mempraktekkan gaya pemolisian ini sadar sepenuhnya akan keterbatasannya dalam berbagai hal guna mencapai tujuan-tujuan kepolisian pada umumnya. Untuk itu yang dilakukan adalah pemolisian proaktif (proactive policing) penuntasan masalah (problem solving policing), kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pelayanan atau jasa-jasa publik (public service policing), pemolisian dengan mengandalkan pada sumber daya setempat (resource based policing) dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat (community policing).

Di negara-negara yang demokratis sekarang ini lebih mengedepankan penerapan community policing sebagai alternatif gaya pemolisian yang berorientasi pada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat. Dalam hal tersebut polisi sebagai katalisator atau sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat di lingkungannya dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Mengapa dalam masyarakat yang modern dan demokratis mengadopsi comunity Policing? Jawaban dan pertanyaan tersebut adalah karena berbagai kemampuan polisi dan polisi tidak tahu kapan dan dimana kejahatan terjadi, serta siapa pelakunya. 

Untuk itu polisi perlu mendapatkan dukungan atau bantuan dari masyarakat, dibangun melalui komunitas dari hati ke hati antara polisi dengan warga masyarakat (komuniti). Sehingga polisi dapat menjadi mitra yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga dapat bersama-sama untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Polisi dapat memahami apa yang dibutuhkan atau yang di inginkan oleh masyarakatnya, sehingga polisi dapat memberikan respon yang dapat diterima oleh masyarakat. Dan polisi dapat bertindak sebagai pengayom, pelindung, serta menjadi panutan bagi masyarakatnya. Pemolisian komuniti menurut Robert Blair (1992): Didefinisikan sebagai gaya pemolisian di mana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun / menjaga keamanan di lingkungannya.

Community Policing
Kepolisian di negara-negara modern dan demokratis sekarang ini lebih mengedepankan penerapan community policing sebagai alternatif gaya pemolisian yang berorientasi pada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat. Polisi sebagai katalisator atau sebagai fasilitator yang bekerjasama dengan masyarakat dilingkungannya dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Community policing adalah gaya pemolisian yang mendekatkan polisi dengan masyarakat yang dilayaninya. 

Community policing diartikan juga sebagai filosofi pemolisian dan program strategi. Robert Blair (1992) : as a philoshopy of policing, it embodies a number of principles or ideas that guide the structure of policing toward goal attainment (Kratcosky and Duane Dukes, 1995, 86). Dapat didefinisikan sebagai cara / gaya pemolisiam dimana polisi bekerjasama dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun/menjaga keamanan di lingkungannya (Trojanowicz, 1988), (Rahardjo, 2001), (Meliala, 1999), (Bayley,1988). Pemolisian ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan….. sukses dari community policing bukan dalam menekan angka kejahatan tetapi ukurannya adalah manakala kejahatan tidak terjadi (Rahardjo, 2001).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asazi manusia melalui filosofi, Visi, Misi dan Doktrin Polri (Kebijakan Kapolri, Jendral Polisi Drs, Da’I Bahtiar, SH, 2002)

Agar dapat melaksanakan dan mewujudkan profesionalisme Kepolisian dalam kegiatan “Community Police” FRIEDMANN, 1991 : ALDERSON, 1979 menyatakan, terdapat 10 (sepuluh) prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas, yaitu :

a. Memberikan kontribusi kearah kebebasan, kesejajaran dan persaudaraan dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan.

b. Membantu mempertemukan kebebasan dengan keamanan dan mempertahankan tegaknya hukum.

c. Menjunjung martabat manusia dengan mempertahankan dan menjaga Hak Asasi Manusia serta mengejar kebahagiaan.

d. Menjaga kepemimpinan dan peran serta dalam menghapus kondisi sosial yang rawan kejahatan melalui tindakan sosial bersama.

e. Memberikan kontribusi kearah tercipta dan terpeliharanya kepercayaan di dalam masyarakat.

f. Memperkuat keamanan jiwa dan harta benda serta rasa aman bagi setiap orang.

g. Menyelidiki, mendeteksi dan melaksanakan penuntutan atas tindak kekerasan sesuai hukum.

h. Menciptakan kebebasan berlalu lintas di jalanan seperti di jalan raya, jalan kampung, gang dan tempat-tempat yang terbuka untuk umum.

i. Mencegah terjadinya kekacauan.

j. Menangani krisis besar maupun kecil dan membantu serta memberikan saran kepada mereka yang mengalami musibah, jika perlu dengan mengerakkan instansi lain (KOENARTO, 1998 : 123).

Polmas
Pemolisian masyarakat (Polmas) sebagai konsep mengandung dua unsur, yaitu: pemolisian dan masyarakat.

1) Pemolisian mengandung arti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat operasional (taktik / teknik) tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran puncak sampai manajemen lapis bawah.

2) Masyarakat, yakni kepada siapa fungsi kepolisian disajikan (public service) dan dipertanggung jawabkan (public accountability) mengandung pengertian yang luas (society) yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan kependudukannya. Secara khusus masyarakat dapat diartikan dari dua sudut, yakni :

a) Wilayah (community of geography) yakni warga masyarakat yang berada dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya. Batas yang dimaksud adalah batas geografis dan karakteristik masyarakat (seperti RT, RW, pasar. Mall, kawasan industri dst).

b) Kepentingan (community of interest) yakni warga masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tetapi beberapa wilayah yang memiliki kesamaan kepentingan, misalnya kelompok berdasar etnis, agama, profesi, hobi dst.

3) Polmas adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (humanistic approach) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai suatu strategi, Polmas berarti model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Siskamswakarsa yang dalam pengembangannya disesuaikan dengan kekinian penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat, sehingga tidak semata-mata merupakan pengabdopsian dari konsep Community Policing.

Teori Motivasi, teori manajemen dan fungsinya

Jalurberita.com - Dalam penulisan makalah, skripsi ataupun tulisan ilmiah lainya sering kita dihadapkan kepada kajian teori, pada tulisan ini jalurberita berikan beberapa teori yang masih relevan dengan kondisi saat ini yang berhubungan dengan meningkatkan citra Positif Polri dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas.

Teori Motivasi

Motif adalah pikiran – pikiran dan preferensi alamiah dan konstan dalam bidang tertentu yang mendorong, mengarahkan, dan menentukan perilaku yang ditunjukkan seseorang, Motif akan mendasari pemikiran, selanjutnya mempengaruhi prilaku, dan prilaku tersebut akan menuntun kepada pencapaian tujuan. Setiap motif ditandai oleh adanya keinginan yang kuat untuk memcapai tujuan yang dimaksud, dengan tujuan yang menarik maka seseorang akan temotivasi untuk mencapainya. Menurut Prof David Mc Clelland dalam bukunya Kiat sukses massa depan (2006:11) Pada dasarnya terdapat tiga Motif dalam diri setiap manusia yaitu :

a. Motivasi berprestasi (Need of Achievement) yaitu keinginan untuk memenuhi atau melampaui standar prestasi tertentu dan atau untuk meningkatkan kinerja. Pada saat motif ini tersimulasi maka seseorang akan berpikir tentang bagaiman mengalahkan atau melampaui standar prestasi tertentu yang dianggap istimawa,dan mencapai atau melampaui standar keberhasilanyang telah ditetapkan secara pribadi.

b. Motivasi Afiliasi ( Need of Afiliation ) yaitu keinginan untuk memelihara atau menghindari terganggunya hubungan yang erat dengan orang lain.

c. Motivasi berkuasa (Need of Power) yaitu keinginan untuk mempengaruhi atau untuk memberikan dampak terhadap orang lain .

Dalam diri manusia terdapat ketiga jenis motif tersebut namun kadar setiap motif berbeda – beda pada diri setiap orang, oleh sebab itu dalam memberikan motivasi kepada seseorang kita harus tahu terlebih dahulu akan sifat dan karakteristiknya sehingga akan tahu bagaimana cara yang tepat dalam memberikan motivasi kepada orang yang akan diberikan motivasi.Ada beberapa Faktor sebagai pendorong Motivasi yaitu :

a. Faktor Intrinsik adalah faktor - faktor pendorong yang muncul dari dalam diri seseorang,jika faktor ini sudah terbentuk maka berdampak terhadap tumbuhnya motivasi lebih besar dalam jangka panjang.

b. Faktor ekstrinsik adalah faktor – faktor pendorong yang muncul dari luar diri seseorang dimana setiap faktor tersebut dapat dinilai besarannya dengan sejumlah uang. Faktor – faktor ini biasanya akan dengan cepat meningkatkan Motivasi, Faktor ekstrnsik sering disebut sebagai remunerasi, biasanya berbentuk : Gaji pokok, tunjangan – tunjangan pokok, Insentif : Bonus Tahunan, bonus prestasi, penghargaan, pembagian keuntungan, Manfaat atau fasilitas : Pensiun, kesehatan, asuransi, fasilitas mobil, fasilitas rumah, fasilitas kerja, dan lain – lain.

Teori Manajemen (Management)
Mary Follet mendefinisikan manajemen sebagai “ Seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain “ (Sirait:1994), sehingga dalam mencapai tujuan organisasi dilakukan manajer dengan cara mengatur orang lain untuk melaksanakan tugas masing-masing. Namun demikian seorang manajer tidak hanya menggerakkan sumber daya manusia dalam organisasinya dengan menggerakan semua sumber daya organisasi. Peter Drucker mengatakan bahwa prestasi manajer diukur dalam dua konsep yaitu efisiensi dan efektifitas (Sirait:1994). Efisiensi yaitu kemampuan untuk melakukan kerja dengan benar dimana dapat menghasilkan output sebesar-besarnya dengan menekan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat terkait dengan melakukan pekerjaan yang benar.

Sementara itu Amin Widjaya Tunggal,Ak.MBA dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Suatu Pengantar” memberikan penjelasan bahwa:” Fungsi-fungsi atau bagian-bagian dari proses management terdiri dari ”:

a. Perencanaan (Planning) Perencanaan merupakan fungsi manajerial yang pertama dan utama dimana rencana menyatakan tujuan organisasi dan menentukan prosedur untuk mencapainya.

b. Pengorganisasian (Organizing) Setelah menentukan tujuan dan membuat rencana maka perlu dirancang suatu organisasi yang akan melaksanakan rencana tersebut dengan baik. Pengorganisasian akan memperjelas siapa berbuat apa dan bertanggung jawab kepada siapa sehingga tugas masing-masing anggota jelas dan tidak terjadi tumpang tindih.

c. Pelaksanaan (Activiting) Rencana dan pengorganisasian tidak akan berarti apabila tidak dilaksanakan sehingga tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dengan merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan mereka dengan kemauan dan secara antusias.

d. Pengendalian (Controlling) Merupakan aktivitas untuk mengawasi aktivitas agar sesuai dengan rencana-rencana sehingga memastikan bahwa gerak organisasi tetap pada arah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal dalam sebuah organisasi sangatlah dibutuhkan suatu pendekatan manejerial yang meliputi sekurang kurangnya empat aspek pokok yaitu : Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengendalian.

Teori Manajemen strategis (Strategic Management)
Fred R David dalam bukunya “ Srategic Management “ mendefinisikan Manajemen Strategis sebagai seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasi dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategis adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang. Proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap yaitu: formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Implementasi strategi mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan. 

Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Implementasi strategi disebut tahap pelaksanaan dalam manajemen strategis dan membutuhkan disiplin pribadi, komitmen dan pengorbanan, suksesnya implementasi strategi terletak pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan yang lebih tepat disebut seni daripada ilmu. Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis yang merupakan alat utama bagi seorang manajer untuk mengetahui kapan strategi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tiga aktifitas dasar evaluasi strategi adalah : (1) meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini, (2) mengukur kinerja dan, (3) mengambil tindakan korektif. Evaluasi dibutuhkan karena kesuksesan hari ini tidak menjamin kesuksesan hari esok.

Teori tersebut diatas mengarahkan kita bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam organisasi sangat diperlukan suatu pengamatan yang mendalam terhadap formulasi strategi, implementasi strategi tersebut dan melakukan evaluasi dengan berpedoman pada faktor- faktor kekuatan maupun kelemahan yang ada baik internal maupun eksternal.

Teori Analisa SWOT.
Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan perkembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan organisasi. Dengan demikian perencanaan strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada pada saat ini.

Analisa tersebut diatas memberi ruang kepada penulis untuk melakukan pengamatan yang mendalam terhadap faktor- faktor yang merupakan kekuatan, peluang, serta berusaha meminimalkan kelemahan, ancaman yang ada sehingga dapat menentukan cara yang tepat dalam menganalisa permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini. Dimana menekankan pada kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Artikel Yang Berhubungan

========================================================== ========================================================== # REDAKSI # Diterbitkan Berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan/Pemimpin Redaksi: Atet Hendrawan Sekretaris Perusahaan/Sekretaris Redaksi: Rinawati ,S.Pd Alamat Redaksi: Lembang Kab.Bandung Barat, Gabung menjadi Wartawan e-mail: blogmediator@gmail.com, atethendrawan@yahoo.com Telp.085220145220 DONASI melalui : # bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan No.Rek: 0887 01 026709 537

Jasa Undangan Murah

Iklan Teman

Teman-Blog

Donasi

bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan
No.Rek: 0887 01 026709 537

Share It

Jasa Pembuatan Skripsi, Makalah,Majalah Digital Polri, TNI, PNS, Mahasiswa yang berisikan tentang perkap kapolri diantaranya lalu lintas, Polmas atau polisi sipil, kemitraan Polri dan masyarakat, intelejen Polri, manajemen Polri, kemitran preman dan Polri, Logo Partai NasDem
peran polri dalam penanganan konflik, peran polri dalam konflik sosial, peran polri dalam pemberantasan terorisme, peran dpr dalam kedaulatan rakyat, peran dpr dalam sistem pemerintahan indonesia, harapan polri terhadap masyarakat, harapan terhadap polri