DONASI pulsa 30,000 ke 085220145220 anda berhak mendapatkan Kumpulan Skripsi # Polri # PNS Kumpulan Skripsi Polri,Pns Pree Majalah Digital

26 July 2014

Konsep Perpolisian Masyarakat

Jalurberita.com - Sebelum konsep Community Policing di luncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, di lakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip “ melayani dan melindungi ” (to serve and to protect) di tekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama/seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong Polri untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan ‘persetujuan’ masyarakat lokal yang di layani.

Selain itu Polri cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada memudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

Kondisi ini merupakan masa lalu Polri, lebih-lebih ketika Polri di jadikan sebagai bagian integral ABRI dan Polri merupakan prajurit ABRI yang dalam pelaksanaan tugasnya diwarnai sikap dan tindakan yang kaku bahkan militeristik yang tidak proporsional. Perpolisian semacam itu juga di tandai antara lain oleh pelaksanaan tugas kepolisian, utamanya penegakan hukum, yang bersifat otoriter, kaku, keras dan kurang peka terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat. Di sisi lain pelaksanaan tugas Kepolisian sehari-hari, lebih mengedepankan penegakan hukum utamanya untuk menanggulangi tindak kriminal.

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin ‘jenuh’ dengan cara-cara Lembaga Pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.

Kondisi sebagaimana diutarakan di atas mendorong di luncurkannya program-program baru dalam penyelenggaraan tugas kepolisian terutama yang disebut Community Policing. Lambat laun, Community Policing tidak lagi hanya merupakan suatu program dan/atau strategi melainkan suatu falsafah yang menggeser paradigma konvensional menjadi suatu model perpolisian baru dalam masyarakat madani. Model ini pada hakekatnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai obyek tetapi mitra kepolisian dan pemecahan masalah (pelanggaran hukum) lebih merupakan kepentingan dari pada sekedar proses penanganan yang formal/prosedural.

Dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Community Policing pada hakekatnya bukan merupakan hal yang asing. Kebijakan Siskamswakarsa diangkat dari nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia, yang lebih menjunjung nilai-nilai sosial dari pada individu. Pelaksanaan pengamanan lingkungan secara swakarsa pernah/masih efektif berjalan. Pada bagian-bagian wilayah/etnik tertentu nilai-nilai kultural masih efektif (bisa di efektifkan) dalam penyelesaian masalah sosial pada tingkat lokal. Nilai saling memaafkan dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia yang religius. Pada zaman dahulu dikenal adanya “ Hakim Perdamaian ” Desa. Kondisi itu semua merupakan modal awal yang dapat berperan sebagai faktor pendukung yang efektif dalam pengembangan Community Policing “ ala ” Indonesia, jika dikelola secara tepat sesuai ke-kini-an dan sejalan dengan upaya membangun masyarakat madani khususnya kepolisian “sipil” yang menekankan pada pendekatan kemanusiaan khususnya perlindungan hak-hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Polmas mencakup 2 (dua) unsur : perpolisian dan masyarakat. Secara harfiah, perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata “policing” berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat yang melatarbelakanginya.

Sebagai suatu strategi, Polmas berarti : model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Tujuan Penerapan Polmas

a. Tujuan penerapan Polmas adalah terwujudnya kerjasama polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat.

b. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan ke luar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri serta dalam batas-batas tertentu mengambil tindakan pertama jika terjadi kejahatan atau bahkan menyelesaikan pertikaian antar warga sehingga tidak memerlukan penanganan melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana.

c. Menciptakan ketenteraman umum mengandung makna bahwa yang di tuju oleh Polmas bukan hanya sekadar ketiadaan gangguan faktual terhadap keamanan dan ketertiban tetapi juga perasaan takut warga dalam kehidupan bersama dalam komunitas mereka.

d. Kerjasama polisi dan masyarakat mengandung makna bukan sekadar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan / pengendalian dan analisis / evaluasi atas pelaksanaannya. Karena itu, sebagai suatu tujuan, kerjasama tersebut merupakan proses yang terus menerus tanpa akhir.

Dalam strateginya Perpolisian masyarakat memiliki dua strategi inti yaitu strategi internal (Polri) dan strategi eksternal (masyarakat)

a. Strategi Internal (Polri)

1) Mengembangkan Sistem Pembinaan Sumber daya Manusia khusus bagi petugas Polmas yang meliputi :

a) Rekrutmen
b) Pendidikan/pelatihan untuk menyiapkan para pelatih (Master trainers) maupun petugas Polmas
c) Pembinaan karir secara berjenjang dari tingkat kelurahan sampai dengan supervisor dan pembina Polmas tingkat Polres dan seterusnya.
d) Penilaian kinerja dengan membuat standar penilaian baik untuk perorangan maupun kesatuan.
e) Penghargaan dan penghukuman.

2) Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan Polmas secara bertahap sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan tugas Polmas.

4) Menyediakan dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas Polmas.

5) Mengembangkan upaya penciptaan kondisi internal Polri yang kondusif bagi penerapan Polmas.

6) Setiap aktivitas penyajian layanan kepolisian mencerminkan suatu pendekatan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

7) Setiap anggota Polri dalam tampilan di tempat umum menunjukan sikap dan perilaku yang korektif serta dalam kehidupan di lingkungan pemukiman/kerja senantiasa berupaya membangun hubungan yang harmonis dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

8) Mengembangkan program-program yang sejalan dengan program Polmas pada satuan-satuan fungsi operasional kepolisian tingkat Polres ke atas.

b. Strategi Eksternal (Masyarakat)

1) Mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, DPRD dan instansi terkait lainnya.

2) Membangun dan membina kemitraan dengan tokoh-tokoh sosial termasuk pengusaha, media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam rangka memberikan dukungan bagi kelancaran dan keberhasilan program-program Polmas.

3) Meningkatkan program-program sosialisasi yang di lakukan petugas Polmas dan setiap petugas pada satuan-satuan fungsi guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam rangka mewujudkan stabilitas Kamtibmas.

4) Membentuk Forum Kemitraan Polisi - Masyarakat (FKPM) sebagai wadah kerjasama antara polisi dengan masyarakat yang mengoperasionalisasikan Polmas dalam lingkungannya.

5) Menyelenggarakan program-program Polmas pada komunitas-komunitas sehingga secara bertahap dapat diimplementasikan pada setiap lingkungan kehidupan masyarakat lokal.

6) Membangun jaringan koordinasi dan kerjasama antara Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat dengan kesatuan Polri setempat termasuk memantau, mengawasi/ mengendalikan, memberikan bimbingan teknis dan arahan serta melakukan penilaian atas keefektifan program Polmas.

Pada awal penerapannya Polmas di Indonesia merupakan konsep yang mengambil ide dasar dari comunity Policing di negara lain, namun pada perkembangan sekarang Polmas telah memiliki warna yang jelas dan mampu mengakomodir pranata-pranata sosial masyarakat dengan tidak meninggalkan pola-pola lama Polri yang dipandang masih sangat relevan pada saat ini namun dengan memberikan semangat yang berbeda yaitu semangat kesetaraan antara Polri dan Masyarakat dalam bidang pemeliharaan kamtibmas, Strategi Polmas sebagai wujud perkembangan Kepolisian modern dalam negara demokrasi yang plural yang menjunjung tinggi hak asasi manusia di terapkan melalui model-model Polmas yang di kembangkan melalui :

a. Modifikasi pranata sosial dan pola pemolisian masyarakat tradisional (model A ).

b. Intensifikasi fungsi Polri di bidang Pemibinaan masyarakat (Model B).

c. Penyesuaian model community policyng dari negara-negara lain (Model C)

Konsepsi Safari Kamtibmas.

Konsepsi safari kamtibmas esensinya cenderung mendekati Polmas Model B ( model B 21 dan B 22 )yaitu kegiatan fungsi kepolisian dalam bentuk penyuluhan umum kamtibmas dan Bimmas keliling bukan hanya oleh anggota Polri namun juga oleh pejabat Polri baik itu Kapolresta, Para Kabag maupun Kapolsek yang di intensifkan.

Konsepsi Safari Kamtibmas merupakan sebuah model kreatif yang di persiapkan sebagai sebuah kegiatan untuk menjalankan kebijakan, penyusunan program dan strategi penyusunan program tentang pola pendekatan kepada masyarakat dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu Kepolisian dan diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang Strategi Pemolisian Masyarakat.

Safari Kamtibmas merupakan kegiatan Polri yang dilaksanakan dengan cara safari ( mendatangi ) masyarakat secara terencana baik waktu, jenis kegiatan dan sasaran yaitu masyarakat atau kelompok masyarakat sesuai dengan kepentingan wilayah maupun kawasan, dengan mempertimbangakan aspek kondisi sosial budaya.

Sasaran utama dalam safari kamtibmas adalah membangun komunikasi sosial antara Polri dengan pranata-pranata sosial yang tumbuh di masyarakat, sekaligus berinteraksi dengan masyarakat guna mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri maupun menerima masukan dari masyarakat terhadap berbagai permasalahan sosial baik yang bersumber dari perkembangan sosial masyarakat maupun sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis.

Model ini lebih merupakan solusi untuk mencairkan kejenuhan masyarakat terhadap sistem birokrasi yang selalu resmi, formal dan kaku dalam menyediakan layanan publik. Keinginan masyarakat saat ini adalah adanya wujud nyata dari sikap polisi sipil yaitu Polisi yang beradab yang mampu menghargai kearifan lokal sebagai sebuah fenomena masyarakat, dalam era polisi sipil masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan personal yang bersifat informal, menyatu, ramah dan bersahabat bukan hanya dengan anggota sebagai unsur pelaksana namun juga dengan Kapolresta, pejabat utama Polresta dan Kapolsekta.

Sebagaimana teori motivasi dari Maslow bahwa setiap orang memiliki kebutuhan aktualisasi diri yaitu adanya pengakuan keberadaan dirinya di tengah masyarakat, pada lapis-lapis tertentu dalam struktur masyarakat, komunikasi sosial dengan polisi memerlukan kontak langsung dengan Pimpinan Kepolisian setempat ( Kapolresta), masyarakat berkeinginan kenal dan mendengarkan secara langsung tentang konsep dasar dan strategi Kapolresta dalam menciptakan/mengelola keamanan dan ketertiban, komunikasi dengan anggota Polri pada lapis unsur pelaksana, menurutnya terkadang tidak mampu menampung aspirasi dan memberikan jaminan harapan, pada kontek/tataran semacam ini diperlukan kehadiran Kapolresta secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat.

Safari kamtibmas sebagai sebuah model perpolisian masyarakat perlu di kelola dengan sistem manajemen agar kegiatan dapat terencana, terorganisir, dilaksanakan dan dapat diawasi serta di kendalikan.Safari kamtibmas sesuai dengan konsepsi penulis merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat berupa pranata-pranata sosial.

Safari kamtibmas sebagai sebuah kegiatan bersama antara Polri dan instansi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat baik dalam bidang keamanan maupun kesejahteraan merupakan bagian dari strategi polmas sehingga manajemen safari kamtibmas tidak berdiri sendiri akan tetapi menginduk pada manajemen polmas.

Landasan Teori dalam Kepemimpinan

Jalurberita.com – Landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian terutama dalam penulisan skripsi peneliti tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin di temui di tempat penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya. Dalam skripsi landasan teori layaknya fondasi pada sebuah bangunan. Bangunan akan terlihat kokoh bila fondasinya kuat, begitu pula dengan penulisan skripsi, tanpa landasan teori penelitian dan metode yang digunakan tidak akan berjalan lancar. Peneliti juga tidak bisa membuat pengukuran atau tidak memiliki standar alat ukur jika tidak ada landasan teori.  Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012:52), bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error).

Pengertian Teori
Menurut Jonathan Turner (dalam babbie,1992) menyatakan bahwa teori dalam ilmu sosial adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati, yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia. Sedangkan Menurut Neuman 2003 (dalam Sugiyono,2012) teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.  Selanjutnya pengertian teori menurut Djojosuroto Kinayati & M.L.A Sumaryati, Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Kata teori sendiri memiliki arti yang berbeda-beda pada setiap bidang pengetahuan, hal itu tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta/fenomena yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualitas antara asumsi, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena yang diperoleh melalui proses sistematis, dan harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak maka itu bukan teori. Teori semacam ini mempunyai dasar empiris, dimana harus melalui proses eksperimen, penelitian atau observasi, sehingga teori dapat dikatakan berhasil. Adapun pengertian dari Asumsi, konsep, konstruk dan proposisi dalam sebuah teori (menurut Djojosuroto kinayati & M.L.A Sumayati:2004) adalah sebagai berikut:

Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverivikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi  cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsia dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.
Konsep adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide ( gagasan ) tertentu.

Teori Manajemen Strategik.
Menurut Pearce & Robinson ( 1997 : 20 ), manajemen strategik didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang terdiri dari 9 (sembilan) tugas penting yaitu :
Merumuskan misi perusahaan, meliputi rumusan umum tentang maksud keberadaan (urpose), filosofi ( philosophy ), dan tujuan ( goal ). Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi intern dan kapabilitasnya. Menilai lingkungan eksternal perusahaan, meliputi baik pesaing maupun faktor-faktor kontektual umum.

Menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya dengan lingkungan eksternal. Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum (grand strategy) yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki.
Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan stretegi umum yang dipilih. Mengimplementasikan pilihan strategik dengan cara mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, SDM, struktur, teknologi dan sistem imbalan.

Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi pengambilan keputusan yang akan datang. Seperti ditunjukkan oleh kesembilan tugas tersebut, manajemen meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/pelaksanaan dan pengendalian atas keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan perusahaan yang berkaitan dengan strategi. Strategi diartikan oleh para manajer sebagai rencana mereka yang berskala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Strategi adalah ”rencana main” suatu perusahaan. Meskipun rencana itu tidak secara persis merinci semua pemanfaatan SDM, keuangan dan bahan dimasa mendatang, ia memberikan kerangka untuk keputusan-keputusan manajerial. Strategi mencerminkan kesadaran perusahaan mengenai bagaimana, kapan dan dimana ia harus bersaing melawan siapa dan untuk maksud apa ?

Kepemimpinan Strategis
Kepemimpinan strategis lazim disebut juga kepemimpinan visioner yang juga harus memiliki kepemimpinan yang efektif, dan untuk itu dibutuhkan 4 (empat) Keseimbangan yaitu :  Pemimpin harus berhubungan secara terampil dengan pimpinan dibawahnya dan anggota dalam organisasi yang mengharapkan bimbingan, dorongan dan motivasi. Pemimpin harus memanfaatkan lingkungan eksternal secara maksimal dan berhubungan secara terampil dengan pihak – pihak diluar organisasi yang mempengaruhi keberhasilan organisasinya.

Pemimpin harus mampu membentuk dan mempengaruhi semua aspek organisasi.
Pemimpin harus cerdik dalam menyiasati masa depan, yaitu memperkirakan dan menyiapkan perkembangan yang cenderung memiliki implikasi kritis terhadap organisasi.
Disamping itu kepemimpinan yang efektif memiliki 4 (empat) peran / dimensi yaitu sebagai : (1) penentu arah, (2) agen perubahan, (3) juru bicara, (4) sebagai pelatih.
Pemimpin erat hubungannya dengan perubahan karena dia harus mampu melihat (sesuatu yang baru) kemudian merubah / bergerak dan kemudian menyelesaikan perubahan.
Untuk menghadapi perubahan strategis mutlak diperlukan kepemimpinan strategis karena tanpa kepemimpinan strategis akan membahayakan generasi yang akan datang. Menurunnya kualitas organisasi, kinerja tidak meningkat, tidak ada desentralisasi, dan tidak ada perencanaan strategis sehingga organisasi menjadi tidak berfungsi.

Jelaslah bahwa peran pimpinan (kepemimpinan) dalam suatu organisasi begitu penting karena pemimpin mengemban tanggung jawab, mengusahakan pelaksanaan tugas, mewakili harapan dan menterjemahkan menjadi kenyataan. Para pemimpin berupaya menyatukan komitmen para anggotanya menjadi penyeimbang dalam mencapai tujuan organisasi. Sebagai pimpinan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan menempatkan semua sumber daya yang tersedia di dalam organisasinya dalam kaitannya dengan posisi-posisi yang dipunyai oleh individu-individu dalam sebuah struktur, yang satu sama lainnya berada dalam suatu kaitan hubungan, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam struktur tersebut. Sebuah struktur merupakan sebuah satuan yang terdiri atas peranan-peranan sebenarnya dalam sebuah sistem, pada waktu peranan-peranan tersebut dilihat sebagai unsur-unsur yang masing-masing berada dalam hubungan fungsional untuk memproses masukan menjadi keluaran. Konsep fungsi selalu digunakan dalam kaitannya dengan konsep sistem, yaitu dalam kaitannya dengan unsur-unsur dalam sebuah sistem yang berada dalam hubungan fungsional, atau saling mendukung dan menghidupi, yang secara bersama-sama memproses masukan untuk dijadikan keluaran.

Teori Komunikasi.
Teori ini dikemukakan Harold Laswell yang mengatakan bahwa proses komunikasi terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan, yaitu:
Who : Orang yang menyampaikan pesan (komunikator).
Says What : pesan yang disampaikan (message).
To Whom : penerima pesan (Komunikan).
In which channel : saluran yang digunakan (channel).
With what effect : efek yang timbul akibat proses komunikasi.

Komunikasi merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Komunikasi yang baik tentunya akan menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Keberhasilan komunikasi ini bila ditinjau dari segi keilmuan, maka dapat ditelaah berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik. Kelima unsur yang merupakan hasil kajian Harold Laswell ini saling berkaitan dan mempengaruhi. Di antara kelima unsur ini, umpan balik merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan keberhasilan komunikasi. Keberhasilan komunikasi bisa dilihat dari tujuannya yaitu tercapai atau tidak. Selain itu, sebelum melakukan komunikasi, kita harus mengetahui siapa sasaran kita. Dalam hal ini, komunikator memainkan peranan penting dalam komunikasi. Tujuan dari pesan itu sendiri harus disesuaikan dengan jenis pesan yang akan disampaikan. Apakah hanya supaya  komunikan mengetahui (metode informative) atau komunikan melakukan tindakan tertentu (persuasif atau instruktif).

Penjelasan keberhasilan komunikasi dalam kerangka tujuan menunjukkan betapa pentingnya elemen komunikator dalam menentukan keberhasilan komunikasi. Karena dalam melakukan komunikasi, komunikator harus lebih dulu mengetahui keadaan komunikan. Keadaan komunikan yang sedang sedih, gembira, dan sebagainya sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Disinilah peran komunikator yang harus dapat menilai apakah komunikan dalam keadaan siap atau tidak untuk berkomunikasi. Bila dianalogikan dengan seorang siswa maka naik atau tidak naik kelas, sebenarnya bergantung pada kemauan siswa itu sendiri. Apabila komunikator maksimal dalam mengusahakan suatu komunikasi yang baik dengan mempertimbangkan segenap aspek komunikasi, termasuk media apa yang akan dipakai, baik itu media primer (dengan cara tatap muka), maupun sekunder (radio, televisi, surat, dan sebagainya), maka komunikasinya akan berhasil.

Pemilihan media yang tepat dalam melakukan komunikasi turut memberikan peranan dalam menentukan keberhasilan komunikasi. Media primer yang paling banyak digunakan adalah bahasa. Saling pengertian dalam bahasa tidak hanya sebatas kerangka terjemahan saja, tetapi juga pada kerangka pemaknaan. Lebih lanjut, saling pengertian ini juga didasari pada faktor frame of reference. Sedangkan dalam menggunakan media sekunder (surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya), keefektifan tercapai dalam menjangkau komunikan dalam jumlah yang banyak (massa). Namun, kelemahan aspek ini adalah hanya sebatas pada pesan yang bersifat informatif saja. Sehingga umpan balik yang ditimbulkan tidak dapat diketahui secara langsung.
Umpan balik yang ditimbulkan dalam proses komunikasi sangat diperlukan sebab memberikan gambaran kepada komunikator tentang seberapa berhasil komunikasi yang dilakukannya. Jadi, umpan balik (feedback) merupakan satu-satunya elemen yang dapat ’menjudge’ apakah komunikasi yang telah berlangsung berhasil atau gagal. Keberlangsungan komunikasi yang dibangun sebelumnya ditentukan oleh umpan balik sebagai bentuk penilaian, dan bila dianalogikan lagi dengan seorang siswa dia naik kelas atau tidaknya, maka umpan balik adalah sebagai nilai raportnya. Dengan mengetahui umpan balik yang dikirimkan oleh komunikan, maka sebagai komunikator, kita akan dapat langsung mengetahui apakah tujuan dari pesan kita tersampaikan atau tidak.

Apakah umpan balik itu berupa respon negatif ataupun respon positif. Contoh kecil ketika kita berceramah atau berpidato di depan khalayak umum. Maka kita akan dapat melihat reaksi apa saja yang dilakukan oleh pendengar di depan kita. Mungkin ada yang tekun memperhatikan, ada yang mengobrol, ada yang menguap karena bosan, atau melakukan interupsi atas apa yang kita sampaikan. Semua perilaku atau reaksi yang dilakukan penonton merupakan umpan balik yang langsung diberikan kepada kita sebagai komunikator. Dari uraian di atas, penjelasan-penjelasan tentang peranan unsur-unsur komunikasi dalam menentukan keberhasilan komunikasi saling berkaitan satu sama lain. Namun, pada dasarnya, umpan baliklah yang paling menentukan. Hal ini dikarenakan umpan balik sebagai hakim atau pos terakhir yang dapat memutuskan apakah komunikasi dapat berlangsung atau tidak.

LSM Apresiasi Pelayanan Disdukcapil KBB

Jalurberita.com - Banyak warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang malas mengurus sendiri pembuatan akta kelahiran menjadi persoalan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Lebih memilih minta bantuan calo atau minta bantuan bidan membuat pelayanan gratis ini menjadi bertarif. Padahal, Pemkab Bandung Barat telah menggratiskan pembuatan akta kelahiran. “Antarcalo pastinya memasang tarif sendiri-sendiri, tidak mungkin sama. Keragaman tarif inilah yang kerap dipersoalkan warga, terkadang pemerintah jualah yang menjadi sasaran tembak. Sementara pemerintah sendiri tidak memungut biaya,” kata Kepala Bidang Catatan Sipil Disdukcapil KBB, Tateng Rizwan di Ngamprah, Rabu (9/7).

Menurut Tateng, biasanya calo mengurus akta kelahiran secara massal. Namun, bagi yang mewakilkan pengurusan akta kelahiran, harus disertai surat kuasa dan surat kesaksian kelahiran. “Waktu pengurusan pembuatan akta kelahiran secara massal maupun perorangan sama saja. Tetap harus melakukan registerasi dan data yang diberikan dimasukkan ke dalam server. Biasanya 14 hari kerja juga sudah beres, kecuali kalau servernya sedang down membutuhkan tambahan waktu,” ujarnya.

Ditegaskannya, Disdukcapil KBB tidak akan mempersulit atau memperlambat permohonan pembuatan akta kelahiran bagi masyarakat yang terlambat membuat akta kelahiran. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait undang-undang kependudukan, pengurusan akta kelahiran yang terlambat enam puluh hari setelah kelahiran sudah tidak melalui keputusan pengadilan negeri, sehingga proses pembuatan akta kelahiran tidak akan memakan waktu lama. Putusan MK membatalkan pasal 32 ayat (2) UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait proses pengurusan akta kelahiran yang melampaui satu tahun.

Tanpa pengadilan
Dalam amar putusan itu, MK membatalkan sejumlah frasa dan ayat dalam pasal tersebut, tanpa harus melalui proses pengadilan. “Terhitung Mei 2013, seluruh pembuatan akta kelahiran bagi penduduk yang terlambat mengurus lebih dari 60 hari sejak bayi lahir, proses pengakuannya langsung melalui ketetapan dari dinas, tanpa melalui proses peng­adil­an negeri lagi,” tuturnya.

Menurutnya, dengan tidak adanya kewajiban membuat keketapan tentang akta kela­hir­an, maka akan memperpendek birokrasi dan prosesnya. Putusan MK tersebut menunjukkan bahwa status kependudukan warga negara jadi tanggung jawab pemerintah. Dijelaskannya, bagi masyarakat yang terlambat memohon pembuatan akta kelahiran, cukup membawa persyaratan seperti KTP, KK, dan buku nikah. Selanjutnya, akan dibuatkan ketetapan dari Kepala Disdukcapil KBB. Dari data yang diterima, kemudian akan dilakukan entri ke server dan baru akta kelahiran diterbitkan.

Menurut Penggiat LSM Kabupaten Bandung Barat
Dihubungi terpisah pengiat LSM Kabupaten Bandung Barat Atet Hendrawan, kita sebagai warga kabupaten bandung barat harus mampu memberikan apresiasi karena kata-kata Kepala Bidang Catatan Sipil Disdukcapil KBB, Tateng Rizwan betul-betul terbukti bukan seperti "rumor" yang ada dalam masyarakat bahwa pelayanan di kabupaten bandung barat sangat buruk.

Bukti bahwa Tateng Rizwan telah mampu memberikan pelayanan yang sangat prima dengan 14 hari kerja dan telah mampu mengeluarkan akta kelahiran ini merupakan salah satu prestasi yang perlu kita apresiasi. Meskipun, lanjut A'hendra pelayanan yang profesional dan baik merupakan kewajiban dari seorang PNS, kalau pejabat melakukan kewajiban yang baik salah satunya pelayanan itu yang merupakan kewajiban yang melekat dalam pengabdianya kepada masyarakat sebagai abdi negara.

Namun kedepan di Disdukcapil KBB, idealnya di dalam kantor tersebut ada informasi-informasi kepastian harga baik harga akte kelahiran, KK, dan lainya dan juga kepastian waktu pengerjaannya, jangan sampai masyarakat tidak mengetahui kepastian harga yang ada dalam perda dan waktu pengerjaan yang akan dilakukan oleh pihak Disdukcapil KBB, tegasnya.

12 July 2014

Undangan Tangerang

Jalurberita.com - Berbicara percetakan, khususnya cetak undangan baik pernikahan maupun undangan sunantan tidak akan lepas dari jalan pagarsih. Itupun kalau anda ada di kota bandung. Jalan pagarsih kodya badung menjadi salah satu ikon percetakan murah yang ada di kota bandung.

Kenapa di pagarsih bisa murah karena mekanisme kerja percetakanya terpisah-pisah antara seperti layaknya pasar tradisional. Para pemberi jasa percetakan ada yang menyewakan mesin percetakan, jasa desain, jada ctp, jasa potong kertas, jualan kertas dan lainya. jadi bila kita mampu mencarai harga yang murah maka hasil jasa percetakannyapun bisa murah.

ini sy lampirkan bukti jasa percetakan yang ada di pagarsih kodya bandung :

   



harga standar
Cetak Full Colour
atau ukuran desain tergantung kebutuhan

Harga Rp. 1.200.000,-

Dengan Jumlah Cetak 500 s/d 800 lembar
Bonus : Plastik, Label Nama, Ucapan terimakasih

telp 085 220 145 220

BANDINGKAN DENGAN HARGA TETANGGA,,,,,,,,,,,,




Bukti pengiriman Barang Ke Bengkulu



24 June 2014

Akuntabilitas Polri Di Bidang Penyidikan Tindak Pidana

Jalurberita.com - Proses penyidikan diawali dari penyelidikan, penindakan, pemberkasan dan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam rangka proses peradilan pidana Polri mempunyai sejumlah kewenangan antara lain melakukan: penangkapan, penahanan,penggeledahan dan penyitaan dan lain sebagainya ( Lihat Pasal 16 Ayat 1 huruf a s/d l UU No 2 Tahun 2002 ). Seluruh rangkaian kegiatan penyidikan tersebut rentan terhadap Korupsi,Kolusi dan Nepotisme serta setiap wewenang tersebut diatas bila dilaksanakan secara tidak benar dan adil, serta wajar (reasonable) dapat mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena petugas Kepolisian diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengekang sementara kemerdekaan seseorang. Untuk menjamin pelaksanaan tugas penyidikan agar tidak menyimpang dan sesuai dengan rule of law maka penyidik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain untuk dapat memberikan akuntabilitas publik.

Pelaksanaan memberikan akuntabilitas publik merupakan kewajiban penyidik Polri sebagai wujud pertanggungjawaban penyidik Undang Undang yang telah memberikan kewenangan kepadanya. Undang-undang dibuat oleh DPR yang notabene adalah perwakilan rakyat, jadi pertanggungjawaban penyidik kepada Undang Undang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban penyidik kepada rakyat. Akuntabilitas penyidikan Polri juga dapat ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban keuangan publik sebagaimana dimaksud Inpres No 7 tahun 1999.Sementara itu penyidik sebagai salah satu pejabat penyelenggara negara harus berpedoman pada asas akuntabilitas yang bertujuan pada sikap dan perilaku penyidik yang bebas KKN.

Dari beberapa landasan yuridis di atas penulis menginterpretasikan bahwa tindakan penyidik/ penyidik pembantu dalam proses penyidikan tindak pidana harus sesuai KUHAP dan ketentuan lain yang mengatur perilaku penyidik sebagai anggota Polri. Berangkat dari pemikiran tersebut selanjutnya akan dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas penyidikan Polri yang diharapkan dalam setiap tahapan penyidikan.

Tertangkap Tangan


Perkara pidana dapat terjadi karena beberapa hal,seperti: tertangkap tangan, adanya laporan dan adanya pengaduan dari korban atau anggota masyarakat yang mengetahui/ menjadi korban akan, sedang atau telah terjadinya suatu yang diduga merupakan tindak pidana. Tertangkap tangan berarti tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya. Atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana (pasal 1 butir 19 KUHAP).

Dalam hal tertangkap tangan, khalayak atau orang yang menangkap tersangka tidak boleh main hakim sendiri tetapi segera setelah berhasil menangkap tersangka, mereka harus menyerahkan kepada penyidik atau Polisi terdekat. Kewajiban penyidik disini adalah melakukan pengusutan lebih lanjut berupa tindakan penyidikan.

Laporan atau Pengaduan masyarakat
Setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada Polisi “wajib” diterima dan harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan sebagaimana bunyi pasal 102 ayat (1) KUHAP. Laporan merupakan informasi(masukan) resmi kepada Penyidik untuk pemantauan itu penyidik/ petugas dalam hal ini polisi akan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani tindak pidana yang telah, sedang ataupun akan terjadi.

Pada umumnya suatu laporan saja sudah cukup bagi polisi/penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana, terkecuali dalam hal tindak pidana aduan. Prinsipnya jika terjadi suatu tindak pidana maka Pemerintah yang diwakili oleh Penyidik (Polisi) harus melaksanakan kewajibannya berupa akuntabilitas publik, tanpa harus ada permintaan dari korban atau yang menderita kerugian secara otomatis harus bertindak melakukan Penyidikan dilanjutkan dengan proses penuntutan oleh Penuntut Umum dan kalau cukup bukti memidananya.

Penyelidikan.
Bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebihlanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan di duga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Prinsipnya kegiatan penyelidikan dimaksudkan untuk membatasi secara ketat upaya paksa dalam rangka menghormati Hak Asasi Manusia, disamping itu untuk menghindari akibat hukum berupa pemeriksaan Pra Peradilan terhadap Polri akibat dari penggunaan upaya paksa yang tidak sesuai menurut KUHAP.Oleh karena penyelidikan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, maka dalam proses melakukan penyidikan ”wajib” dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kegiatan ini bukan hanya formalitas saja tetapi harus benar-benar dilakukan dan dicatat oleh penyelidik dalam Laporan Hasil Penyelidikan yang diajukan kepada penyidik (pasal 5 ayat 2 KUHAP).

Penyelidikan yang dilakukan oleh petugas penyelidik (pasal 4 KUHAP) dengan sasaran orang yang diduga melakukan tindak pidana, alat atau benda yang dipergunakan sebagai alat melakukan tindak pidana dan tempat atau bangunan dimana kejahatan terjadi. Penyelidikan dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup tergantung sejauhmana tingkat kesulitan penyelidik dalam memperoleh informasi.Yang perlu diperhatikan adalah agar petugas penyelidik selalu dilengkapi Surat Perintah Penyelidikan dan diberi dana untuk operasional penyelidikan apabila dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan arah dan sasaran.

Upaya Paksa dalam rangka Penyidikan.
Penangkapan, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang bila diperlukan oleh penyidik dengan berdasarkan kepada :

“diduga keras”melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP). Dilakukan oleh penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik (pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dipedomani ketentuan pasal 7 UU No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman , bahwa tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan dan penggeledahan dan atau penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dan menurut cara yang diatur undang-undang, sehingga penangkapan harus dilengkapi Surat Perintah Penangkapan disertai alasan penangkapan dan uraian singkat tentang perkara atau kejahatan yang dipersangkakan .Boleh tanpa Surat Perintah Penangkapan apabila dalam keadaan tertangkap tangan.

Dalam waktu 1 x 24 jam tersangka harus sudah diperiksa atau diambil keterangannya, apabila berdasarkan pemeriksaan pendahuluan tidak cukup bukti untuk dilakukan penahanan maka tersangka harus dibebaskan (pasal 19 KUHAP). Sedangkan untuk kasus narkotika dan psikotropika kepada penyidik diberi kewenangan 3 x 24 jam (pasal 67 UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika).

Penggunaan kekerasan yang tidak perlu dalam upaya paksa harus dihindari dan penggunaan senjata api harus benar-benar sesuai prosedur HAM karena penggunaan senjata api hanya diperkenankan dalam keadaan terpaksa untuk menjaga keselamatan jiwa.

Penahanan
Polisi diberi wewenang untuk melakukan penahanan,yaitu menempatkan tersangka di tempat tertentu oleh penyidik. Tempat penahanan yang dilakukan oleh penyidik adalah dikenal dengan ruang tahanan yang ada di kantor-kantor Polisi, resminya disebut rumah tahanan negara di kantor Polisi. Ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh KUHAP untuk menempatkan tersangka yang di tahan di tempat tertentu.

Kepada tersangka yang di tahan oleh penyidik harus diberitahukan tentang penahanannya kepada keluarga tersangka dengan cara tembusan Surat Perintah Penahanan harus diberikan kepada keluarganya (pasal 21 KUHAP). Agar ruang tahanan yang terdapat di Polres Boyolali memenuhi syarat keamanan, kesehatan dalam artian cukup mendapat sinar matahari dan ada ventilasi udara, kebersihan dijaga setiap hari dan kepatutan kapasitas jumlah tahanan pada masing-masing ruangan ukuran 3x4 meter adalah 4 orang tahanan.

Tahanan agar diberitahukan hak-haknya selaku tersangka yang ditahan, seperti hak untuk segera diperiksa, hak untuk perkaranya segera dimajukan ke pengadilan, hak untuk segera perkaranya diadili, hak untuk diberitahukan tentang sangkaan kepadanya, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri penasihat hukumnya, hak untuk menghubungi penasihat hukumnya.Bagi warga negara asing berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya, hak menerima kunjungan dokter, hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, hak menerima kunjungan sanak famili,hak untuk mengirim surat, hak menerima kunjungan rohaniawan,hak untuk mengajukan saksi yang meringankan dan hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, serta hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Tahanan dikelompokkan berdasarkan umur dan kasus pidana yang dilakukan (kejahatan kekerasan, pemberatan, susila, kejahatan ekonomi dan tahanan khusus bagi anggota Polisi yang bermasalah). Untuk tahanan perempuan dipisahkan penahanannya di ruang tahanan khusus perempuan dan anak-anak, hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan sekaligus menghormati dan menjaga hak dan status anak-anak yang ditahan.

Bagi tersangka dengan status tahanan dipisahkan dengan tersangka yang masih dalam masa penangkapan yaitu orang yang baru ditangkap dan masih perlu pembuktian sebelum masa waktu penangkapannya berakhir.

Alasan Penahanan
Alasan penahanan oleh penyidik Polisi disebutkan pada pasal 21 ayat (1) KUHAP merupakan acuan yang digunakan penyidik yaitu adanya tiga alasan perlunya melakukan penahanan : 1) Dikhawatirkan tersangka melarikan diri; 2) Dikhawatirkan tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti; 3) Dikhawatirkan tersangka akan mengulangi atau menghilangkan barang bukti.

Ketiga alasan diatas merupakan alasan alternatif, maksudnya satu alasan sudah cukup untuk menentukan seseorang untuk dilakukan penahanan. Apalagi kalau alasannya lebih dari satu, akan lebih menguatkan penahanan. Alasan tersebut diatas, merupakan alasan yang sangat subyektif, karena tergantung dari subyektifitas penyidik yang akan melakukan penahanan. Sehingga dapat terjadi perbedaan interpretasi mengenai kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri, dengan interpretasi penasihat hukum tersangka atau keluarga tersangka bahwa tersangka tidak akan melarikan diri.

Syarat Penahanan
Tidak semua tersangka pelaku tindak pidana dapat dikenakan penahanan. Sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka penahanan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Polisi terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana, dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Misalnya tindak pidana pencurian, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, melanggar pasal 362 KUHP, atau tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun, melanggar pasal 338 KUHP.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 282 ayat (93) KUHP yaitu pelanggaran kesusilaan atau pornografi. Pasal 296 KUHP yaitu persundalan atau prostitusi. Pasal 335 ayat (1) KUHP yaitu paksaan dengan perbuatan tak menyenangkan. Pasal 351ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan.

Pasal 353 ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan yang direncanakan. Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan. Pasal 378 KUHP yaitu penipuan. Pasal 379 a KUHP yaitu penipuan dalam jual beli. Pasal 453 KUHP yaitu nahkoda menghentikan pekerjaan Pasal 454 KUHP yaitu ABK melarikan diri dari kewajibannya. Pasal 455 KUHP yaitu ABK melarikan diri dari pekerjaannya. Pasal 459 KUHP yaitu insubordinasi. Pasal 480 KUHP yaitu penadahan. Pasal 506 KUHP yaitu mucikari. Pasal 25 dan 26 Rechten Ordonantie terakhir dirubah dengan Staatsblaad tahun 1931 nomor 471. Pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt tahun 1955 Lembaran Negara Tahun 1955 nomor 8). Pasal 36 ayat (7),pasal 41-43, pasal 47-48 Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.(Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Berdasarkan rumusan pasal ini apabila dicermati pengertiannya bahwa ”dapat” ditahan mengandung pengertian ganda sebagai tindakan alternatif, yaitu dapat ditahan dan dapat juga untuk tidak ditahan. Dengan demikian penahanan tidak mutlak dilakukan semuanya tergantung penyidik, karena seorang dapat saja tidak dilakukan penahanan.

Lama Penahanan
Penahanan yang menempatkan tersangka di tempat tertentu oleh penyidik merupakan tindakan merampas kemerdekaan seseorang yang merupakan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu KUHAP yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia memberikan batasan waktu lamanya penahanan.

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik berlaku paling lama 20 hari, yang dapat dimintakan perpanjangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk paling lama 40 hari. Apabila batas waktu penahanan habis maka penyidik harus mengeluarkan tersangka yang ditahan demi hukum. Penahanan oleh penyidik dan perpanjangannya tidak mutlak harus dihabiskan waktunya, karena masih ada kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Lamanya penahanan tersebut terdapat pengecualian berdasarkan pasal 29 KUHAP, guna kepentingan pemeriksaan penahanan terhadap tersangka dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:1) Tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau perkara yang sedang diperiksan diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Perpanjangan penahanan perkecualian tersebut hanya diberikan untuk paling lama 30 hari yang dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Jenis Penahanan
Meskipun penahanan dilakukan oleh Polisi, namun di dalam KUHAP tidak dikenal adanya tahanan Polisi, yang ada hanyalah Rumah Tahanan Negara.Sesuai pasal 22 KUHAP, jenis penahanan sebagai berikut : 1) Penahanan Rumah Tahanan Negara, 2) Penahanan rumah, 3) Penahanan kota.

Penangguhan Penahanan, Penangguhan penahanan diatur dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP, atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Penjelasan pasal tersebut diatas persyaratannya adalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau keluar kota dan tidak menyulitkan penyidikan. Namun sewaktu-waktu penyidik dapat mencabut penangguhan dan mengalihkan kembali penahanannya apabila melanggar syarat yang ditentukan.

Penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan jaminan orang atau uang. Apabila dilakukan dengan jaminan orang maka penjamin membuat pernyataan diatas kertas segel atau bermeterai tentang bentuk penjaminannya, yang tentu saja penjamin harus benar-benar orang yang dapat dipercaya. Jaminan tersebut dapat berupa kesanggupan dari penjamin bahwa tersangka akan segera datang apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh penyidik. Apabila jaminan dalam bentuk uang maka penyidik mencatat perincian jumlah uang, lembaran dan nomor seri uang, dalam berita acara kemudian penyimpanannya diserahkan kepada Panitera Pengadilan.

Penahanan dilakukan terhadap perkara-perkara yang bobot ancamannya tidak berat dan biasanya adalah merupakan delik aduan seperti: permasalahan keluarga, sengketa, pencurian dalam keluarga, penganiayaan ringan dan lain-lain.

Keputusan dapat tidaknya seorang tersangka ditangguhkan penahanannya sepenuhnya diserahkan kepada Kasat Reskrim selaku penyidik setelah melalui saran pertimbangan hukum dari penyidik atau penyidik pembantu yang menangani kasus tersebut.

Artikel Yang Berhubungan

========================================================== ========================================================== # REDAKSI # Diterbitkan Berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan/Pemimpin Redaksi: Atet Hendrawan Sekretaris Perusahaan/Sekretaris Redaksi: Rinawati ,S.Pd Alamat Redaksi: Lembang Kab.Bandung Barat, Gabung menjadi Wartawan e-mail: blogmediator@gmail.com, atethendrawan@yahoo.com Telp.085220145220 DONASI melalui : # bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan No.Rek: 0887 01 026709 537

Jasa Undangan Murah

Iklan Teman

Teman-Blog

Donasi

bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan
No.Rek: 0887 01 026709 537

Share It

Jasa Pembuatan Skripsi, Makalah,Majalah Digital Polri, TNI, PNS, Mahasiswa yang berisikan tentang perkap kapolri diantaranya lalu lintas, Polmas atau polisi sipil, kemitraan Polri dan masyarakat, intelejen Polri, manajemen Polri, kemitran preman dan Polri, Logo Partai NasDem
peran polri dalam penanganan konflik, peran polri dalam konflik sosial, peran polri dalam pemberantasan terorisme, peran dpr dalam kedaulatan rakyat, peran dpr dalam sistem pemerintahan indonesia, harapan polri terhadap masyarakat, harapan terhadap polri