14 March 2016

NasDem Gelar Pelantikan DPW Jawa Barat

Jalurberita.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melantik pengurus DPW Provinsi Jawa Barat sekaligus menggelar rapat konsolidasi struktur partai se Jawa Barat, di Graha Batu Nunggal, Kota Bandung.

Hujan mengiringi acara pelantikan yang dimulai pukul 19.00 WIB, dengan mengusung tema "Membangun Militansi Dan Solidaritas Kader Partai, Kunci Sukses Untuk Memenangkan Pilkada Dan Pemilu Legislatif 2019. Surya mengatakan, pelantikan tersebut harus menjadi momentum untuk kemajuan bangsa, terutama pemenang pada pilkada dab pemilu presiden mendatang.

Saan Mustopa Terpilih Jadi Ketua DPW NasDem Jabar "Pelantikan ini akan membuktikan kebersamaan partai dan akan memenangkan pilkada, dengan keyakinan untuk menang kita akan membesarkan nama partai," ujar Saan, ketua DPW Nasdem Jabar, di Graha Batununggal, kota Bandung, Minggu (13/3/2016) malam.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan bahwa semangat restorasi yang diusung Partai Nasdem sudah dijalankannya dalam membangun Kota Bandung.

"Semangat restorasi sudah saya jalankan dalam saya bekerja, sehingga hasilnya pun sangat baik, dengan bukti keberhasilan kota Bandung mendapat peringkat 1 se Indonesia, dengan kinerja yang Baik,"kata Ridwan

Struktur DPW Partai NasDem.
Hari sebelumnya Saan Mustofa, mengakui menempatkan sejumlah mantan kader Partai Demokrat pada kepengurusan DPW NasDem Jabar. "Ada beberapa (mantan kader Partai Demokrat) yang duduk sebagai pengurus DPW NasDem Jabar," kata Saan.

Saan mengatakan tetap mengakomodir seluruh kalangan termasuk pengurus lama maupun pengurus baru pada DPW NasDem Jabat periode 2016-2021. Namun mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menegaskan sosok pengurus lama masih mendominasi struktur DPW NasDem Jabar. "Pengurus yang baru sekitar 10 persen," ujar Saan.

Pada prinsipnya, Saan menyatakan seluruh sosok yang menempati kepengurusan DPW memiliki potensi. Terkait target jangka panjang, Saan mengungkapkan kepengurusan baru DPW NasDem akan berusaha menjadi pemenang pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2019 di wilayah Jabar.

Sasaran menjadi partai pemenang itu diperkuat dengan proses rekrutmen calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten melalui sekolah legislatif guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi, pembenahan struktur dan kekuatan internal partai. Selain itu, Saan juga akan menyasar calon pemilih NasDem pada kelompok petani, nelayan dan pemilih pemula yang dianggap cukup signifikan.

10 March 2016

Reses Anggota Legislator Dra.Tia Fitriani

Jalurberita.com - Masa reses anggota legislator Dra.Tia Fitriani, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi NasDem, mempertajam dalam menampung aspirasi warga yang ditemuinya. Hari rabu (4/3/2016) Ia dan rombongan mengunjungi Desa Mekarwangi dan Desa Wangunharja di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hadir dalam kegiatan reses tersebut dari unsur muspika antara lain kepala desa, BPD, Koramil, Polsek, perwakilan DPD Partai NasDem Kabupaten bandung Barat dan tokoh-tokoh informal lainya.

“Reses bagi saya sangat menyenangkan. Kita bisa tahu dan menyelami denyut aspirasi warga. Saya di dewan, memperjuangkan aspirasi itu. Sejauh proporsional dan sesuai perundang-undangan. Manusiawi, bila sedikit membebani, ini resiko selaku wakil rakyat”, papar Tia beberapa saat sebelum tiba di lokasi Jl. Sindangwaas No.112 RT04 RW 02 Desa Mekarwangi.

Tia yang selama masa kampanye sebelumnya, telah berkali-kali mengunjungi daerah Lembang, merasa akrab dan hapal benar dengan karakter warga setempat. Dalam masa reses ini selain memenuhi janjinya kepada warga masyarakat desa mekarwangi bahwa, ia akan datang kembali dan terus mengawal pembangunan yang ada di kawasan bandung utara sebagai bentuk baktinya kepada konstituen massa yang ada di daerah desa mekarwangi kecamatan lembang kabupaten bandung barat.
Kepala Desa Mekarwangi, H. Ade Suparno, yang turut hadir dalam kegiatan reses tesebut dalam sambutannya menitik beratkan pada kebutuhan warga setempat, pemberdayaan ekonomi, perkuatan lumbung desa, hingga peningkatan partisipasi warga dalam menjaga alam dan lingkungan di kawasan mekarwangi khususnya KBU dengan sembonya urang hejokeun kawasan bandung utara.
Pada sesi dialog interaktif legislator Dra.Tia Fitriani masih dengan sabar menyerap aspirasi, Salah satu yang bicara kala itu Eson, Ketua Gapoktan Mekarsari. Menurutnya, Gapoktan ini telah cukup intens melakukan aktivitas harian di bidang pertanian, peternakan, UMKM (Usaha Menengah Kecil & Mikro), serta keagamaan di Desa Mekarwangi.”Usaha kami ya begitu-begitu saja dari dulu. Kalau Ibu Tia mau batu, tentu itu harapan besar kami”. tegasnya
“Perihal permintaan pelatihan di berbagai bidang, termasuk peningkatan budi-daya holtikultura di Mekarwangi, ini saya perhatikan. Sesegera mungkin,aspirasi ini saya upayakan di dewan. Kontaklah saya kapan saja, saya memang wakil dari Bapak dan Ibu”, tutup Tia di Mekarwangi. Berlanjut kunjungan Tia di Wangunharja membuka wacana:“Saya tak janjikan apa apa, Insya Allah akan memperjuangkan aspirasi. Saya dengar dan lihat disini sumber airnya masih terjaga, lahan pertanian masih cukup luas dan asri. Tak memungkiri permaslahan, pastilah ada. Karena itu mari kita dialogkan secara terbuka”.

DPD Partai NasDem Kabupaten Bandung Barat

Menanggapi kegiatan reses legislator Dra.Tia Fitriani, partai NasDem Kabupaten Bandung Barat yang di wakili oleh Atet Hendrawan, S.Sos merasakan kegembiraan sebab setidaknya kegiatan ini sebagai wujud dari kebersamaan partai NasDem dengan warga masyarakat khusunya yang ada di wilayah desa Mekarwangi, dengan terciptanya sinergitas antara anggota dewan dan masyarakat dia berharap dapat menjadi sebuah solusi dalam menyikapi permasalahan yang ada di dalam masyarakat.
Lanjut Aten panggilan sapaan atet hendrawan, karena peran serta anggota dewan sanga berperan dalam menentukan langkah kebijakan yang akan di gulirkan apalagi kalau dikaitkan dengan Kawasan Bandung Utara (KBU) bagaimana mensinergikan kebutuhan masyarakat akan pangan, papan dan sandang sehingga tidak berbenturan dengan aturan KBU, Ini yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar anggota dewan Propinsi tegasnnya.

01 March 2016

Undangan Murah dan Unik

Perusahaan Jasa berlokasi di Bandung menerima jasa Percetakan, Cetak Kartu Undangan, Booklet, Pamlet dan jasa percetakaan lainya.

Jasa Cetak Undangan Perkawinan minimal older 500 – 800 lembar atau dengan nilai rupiah 800  ribu per satu Older. Belum termasuk Jasa pengiriman, uang pengiriman ditanggung PEMESAN Pemesanan hubungi  085 220 145 220, e-mail : jalurberita@gmail.com Biaya Transfer 100 % bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan No.Rek: 0887 01 026709 537








Spesifikasi :

Kertas Kensrek 210, 220, 230 Grm

Ukuran Total 15 x 45 Cm


Cetak Satu Warna Hitam

atau ukuran desain tergantung kebutuhan

Harga Rp. 800.000,-


Dengan Jumlah Cetak 500 s/d 900 lembar



Bonus : Plastik, Label Nama, Ucapan terimakasih

telp 085 220 145 220


23 February 2016

Permasalahan kerjasama stakeholdar lalu lintas

Jalurberita.com - Indikator Keamanan Dalam Negeri salah satunya ditunjukkan dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil dan kondusif. Dalam rangka memberi dukungan pada situasi kamtibmas, salah satu sektor pembangunan yang harus dilaksanakan adalah pembangunan di sektor transportasi. Sebagai sektor pendukung pembangunan perekonomian, peranan transportasi adalah dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi juga berfungsi untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar pedesaan.

Salah satu sektor dalam transportasi yaitu sektor Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan. Pembangunan di sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan urat nadi kehidupan dan merupakan bagian penting dalam menunjang tumbuh dan berkembangnya kehidupan dan pembangunan bangsa, terutama dari aspek politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lingkungan hidup serta keamanan dan keselamatan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan cermin budaya bangsa karena dari sistem dan tata kelola Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menunjukkan kemajuan atau ketertinggalan suatu bangsa. Karena itu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas akan menjadi salah satu indikator yang penting dalam memberikan dukungan bagi keamanan dalam negeri. 

Dalam UU Nomor 22 tahun 2009 ditegaskan bahwa pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi: a. Urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan; b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang industri; d. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan e. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalulintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Merujuk pada penegasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pembinaan dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh seluruh stakeholder lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Kepolisian negara Republik Indonesia. Namun fakta yang ditemukan di lapangan bahwa sinergisitas antara seluruh stakeholder lalu lintas dan angkutan jalan belum optimal dengan ditunjukkan seringnya muncul permasalahan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat kurang koordinasi, kesalah-pahaman anggota di lapangan, miss communication, serta akibat-akibat lain yang disebabkan kurang optimalnya sinergisitas di antara seluruh stakeholder lalu lintas dan angkutan jalan.

Sehingga amanat Undang-undang mengenai adanya forum lalu lintas kurang berjalan dengan baik. Masing-masing stakeholder lebih banyak melakukan hal-hal yang merupakan kepentingan institusinya, sehingga ada kesan banyak hal tumpang tindih karena tidak adanya koordinasi. Misalnya saja penyebab kemacetan akibat pembangunan jalan yang tidak melakukan konsultasi dengan pihak kepolisian, pemasangan rambu yang justru kurang membantu kelancaran Lalu Lintas, kebijakan produksi kendaraan yang menambah parah kemacetan, serta adanya kebijakan produk lalu lintas dan pendukung Lalu Lintas yang tidak memperhatikan faktor keselamatan.   

Secara umum  kondisi faktual pelaksanaan kerjasama stakeholdar lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut :
Berdasarkan faktor instrumen hukum belum adanya peraturan lanjutan dari Undang-undang No. 22 Tahun 2009 sebagai peraturan pelaksana  yang mengatur mengenai pelaksanaan forum komunikasi lalu lintas. Sehingga bentuk MoU yang mengatur permasalahan kerjasama secara menyeluruh diantara keseluruhan stakeholder belum dapat dilaksanakan.

Berdasarkan faktor intensitas koordinasi dan komunikasi sebagai bagian dari interaksi berupa : (1) Kurangnya intensitas pertemuan/ kordinasi diantara stakeholder  dalam membahas permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan. (2) Kurangnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pembuatan kebijakan masing-masing stakeholder, sehingga kebijakan yang dibuat kurang terintegrasi dengan kebijakan stakeholder lainnya. (3) Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kinerja secara operasional masing-masing anggota stakeholder.

Berdasarkan faktor sikap organisasi, berupa (1) Masih kentalnya egoisme sektoral dengan munculnya berbagai faktor politis keberadaan organisasi dalam kedudukan dan tatanan kelembagaan negara yang berimbas kepada masing-masing stakeholder memiliki kecenderungan sikap merasa paling berwenang, merasa paling tahu, sehingga sinergisitas pelaksanaan kinerja lalu lintas kurang terbentuk. (2) Pelaksanaan kinerja dilakukan secara terkotak-kotak, dengan indikator  seperti pelaksanaan pengaturan lalu lintas ketika adanya kemacetan, pelaksanaan operasi hari raya idul fitri, Natal dan tahun baru yang terlihat dilaksanakan secara masing-masing lembaga tanpa adanya kebersamaan. (3) Adanya perbedaan kepentingan dan pendapat diantara stakeholder dalam cara pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan. (4) Adanya sikap ketidakpercayaan diantara masing-masing stakeholder

15 February 2016

Community Policing Di Beberapa Negara

Jalurberita.com - Dihadapkan kepada tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks serta keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya personel, materiil/peralatan, fasilitas, sistem dan metode serta anggaran, maka Polri harus mampu mengatur serta merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan berupa terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi aspek keamanan (security), jaminan (surety), keselamatan (safety) dan perdamaian (peace), sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang.  Salah satu strategi dibidang operasional itu antara lain adalah menyelenggarakan tugas preemtif dan preventif yang diarahkan pada sasaran yang selaras sesuai dengan kondisi wilayah dan program pemerintah daerah, serta lebih mengutamakan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pembinaan Kamtibmas.

Pemolisian berbasis masyarakat adalah sebuah filosofi dari kebijakan pelayanan total, dimana petugas polisi tertentu melakukan patroli dan bekerja dalam area yang telah ditentukan secara permanen, dari tempat yang didesentralisasikan, bekerja sama dengan para warga area/daerah tersebut untuk mengidentifikasikan dan memecahkan masalah yang dihadapi, secara proaktif dan reaktif. Hal ini melibatkan secara langsung warga masyarakat sebagai rekanan dalam proses mengidentifikasikan, memprioritaskan, serta menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi termasuk kriminalitas, rasa takut terhadap kriminalitas, obat-obatan terlarang, kekacauan sosial serta kerusakan lingkungan. Dengan menugaskan personel Polri yang tetap pada wilayah/ area tertentu, maka para petugas dan warga masyarakat setempat akan menjalin kerjasama dan saling mengenal satu sama lainnya.

Peran Polri dalam Pemolisian Masyarakat (Community Policing) sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan peran tersebut maka Polri mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Arah dan kebijakan strategi Kapolri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksudkan bahwa, dalam setiap kiprah pengabdiannya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilaku sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Peran yang diberikan kepada Polri didasarkan atas legalitas undang-undang, oleh sebab itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri, dan disamping itu ada pula kewajiban yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam mengemban perannya tersebut, anggota Polri harus dapat memahami sifat manusiawi dan interaksinya dengan lingkungan sosialnya, mampu bekerja sama dengan komunitasnya dan membantu mengidentifikasikan serta menyelesaikan problema kriminalitas yang terjadi dan Ia harus membantu komunitas untuk menolong diri mereka sendiri. Petugas Polri harus juga ahli dalam bidang identifikasi dan pemecahan masalah serta mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang masalah tertentu yang dihadapinya dan bagaimana bidang penegakan hukum dapat membantu dalam usaha mereka untuk memperoleh keamanan, walaupun petugas Polri sebagai pendidik namun  tidak dapat memaksakan pandangannya kepada komunitas tersebut. Petugas Polri bertindak sebagai penggerak aksi yang legal dan efektif yang dilakukan oleh masyarakat, dan Ia harus selalu membimbing dan membantu komunitas yang bersangkutan dalam upayanya mencari pemecahan masalah, Ia harus cukup terlatih dalam hal-hal seperti pemecahan masalah, membangun tim, konseling dan kepemimpinan.

Terdapat 10 (sepuluh) prinsip yang dapat dipedomani dalam upaya Pemolisian Masyarakat (ICITAP, U.S. Department of Justice), meliputi : Community policing merupakan filosofi yang berdasarkan pada komunitas, artinya arah dari usaha tugas polisi datang dari mendengarkan masalah-masalah yang timbul dari komunitas, dan bukan dari anggapan polisi sendiri, tentang apa yang diinginkan komunitas tersebut. Community policing berfokus pada pemecahan masalah secara kreatif, artinya seluruh petugas didorong untuk melihat permasalahan secara keseluruhan dan mencoba memecahkannya.

Community policing membangun kepercayaan masyarakat, artinya menekankan daerah tugas secara permanen dan menanggapi masalah yang terjadi untuk membangun kepercayaan. Community policing menekankan sebuah peran yang lebih luas bagi petugas polisi, artinya Petugas bertindak sebagai ombudsman bagi komunitas serta membantunya menyelesaikan masalah dengan berorientasi pada komunitas.

Community policing menekankan keterlibatan masyarakat, arinya komunitas harus menerima tanggung jawabnya untuk berperan secara aktif dalam pemecahan masalah.Community policing bersifat proaktif dan bukan reaktif, artinya pendekatan pemecahan masalah secara proaktif, mampu mengantisipasi masalah dan mencegahnya.

Community policing memberikan bantuan dimana yang paling dibutuhkan, artinya selektifitas prioritas dengan penekanan pemberian bantuan kepada yang paling mendesak/mereka yang paling rapuh. Community policing memperbaiki penugasan tradisional, artinya tidak meninggalkan penugasan tradisional, melainkan memperbaikinya melalui jalinan interaksi dengan sebuah komunitas.

Community policing melibatkan semua orang, artinya menekankan adanya keterlibatan secara penuh dari semua orang, baik didalam organisasi maupun masyarakat. Community policing memberikan ciri tertentu untuk pelayanan polisi, artinya memiliki cirri tertentu dan didesentralisasikan, petugas bekerjasama secara langsung dengan komunitasnya yang dilayani.

Pelaksanaan community policing di Jepang.
Tujuan dari community policing di Jepang adalah untuk menjamin keselamatan dan ketentraman kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat. Upaya yang dilakukan tidak hanya menjaga keadaan agar tetap waspada terhadap segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban, akan tetapi juga membantu mengatasi setiap permasalahan kepolisian dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Setiap anggota polisi haruslah berusaha mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar, termasuk mengenal dengan baik kegiatan masyarakat sehari-hari. Kegiatan kepolisian diarahkan kepada pencegahan, menangani kejadian kecelakaan lalu lintas, membantu keharmonisan hubungan antar warga, menjaga dan meningkatkan kedamaian dan tata tertib masyarakat yang berada di wilayah tanggung jawabnya, dimana hal tersebut telah diatur oleh pemerintah daerah setempat.

Community policing sebagai landasan kegiatan kepolisian di Jepang memiliki filosofis mengurangi dan menghapuskan rasa cemas penduduk terhadap kriminalitas dan tindak pelanggaran hukum, memperbaiki dan memperkuat kesadaran solidaritas penduduk, kemampuan badan pemerintahan setempat serta kemampuan pengontrolan, memelihara infrastruktur pencegahan kriminalitas, menemukan dan memecahkan masalah (kelompok atau individu) dengan mencari solusi pemecahannya.

Divisi Community Police merupakan salah satu divisi pada Dinas Kepolisian Nasional Jepang yang mempunyai tugas khusus menangani hubungan polisi dengan masyarakat. Divisi ini tidak hanya dirancang untuk melatih tugas divisi saja, melainkan juga merencanakan tugas pada unit Polisi Kereta Api, menyediakan informasi kendaraan seperti helicopter dan kapal, termasuk penyaluran bantuan dari Dinas Kepolisian Nasional untuk Kepolisian Wilayah, melakukan inspeksi terhadap penyimpangan polisi dalam penanganan suatu kasus termasuk kepada pimpinannya, memberikan arahan dan penjelasan terhadap interpretasi atas berbagai aturan dan hukum yang berlaku.

Kedudukan Divisi ini berada dibawah Departemen Keselamatan Masyarakat dan sangat tergantung kepada besar kecilnya Kepolisian Wilayah masing-masing. Setiap Kantor Polisi (setingkat Polres) memiliki Seksi Community Police dan beberapa anggotanya bekerja dalam unit cabang lainnya seperti pada unit patroli, komunikasi, informasi dan unit lainnya. Koban dan Chuzaisho merupakan unit dari seksi community police. Koban dan Chuzaisho dibentuk pada setiap sub-area dari wilayah hukum Kantor Polisi yang bersangkutan. Pada umumnya tugas community police dilaksanakan di Koban, Chuzaisho dan unit Patroli. Kepolisian Jepang menganggap Koban dan Chuzaisho adalah unit yang sangat mendasar bagi terjaminnya keselamatan dan ketentraman kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan Community Policing di Singapore.
Kepolisian Singapore atau Singapore Police Force (SPF), telah mengadopsi sistim Koban yang dilaksanakan di Jepang dan hasilnya dapat menekan tingkat kejahatan secara signifikan. SPF membentuk apa yang disebut dengan Pos Polisi Lingkungan (Neighbourhood Police Post atau NPP) sejak taahun 1983, yang merupakan strategi pengamanan lingkungan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan maupun ancaman gangguan keamanan, maka pada tahun 1996, keberadaan NPP dikembangkan menjadi Neighbourhood Police Centre (NPC). NPC berfungsi sebagai pusat pelayanan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat yang letaknya dalam satu gedung (one stop center). Pusat pelayanan ini menyediakan segala pelayanan yang dilakukan oleh polisi berupa kegiatan respon kepolisian yang cepat, seperti patroli, investigasi, pelayanan masyarakat dan kunjungan kerumah-rumah serta menangani laporan pengaduan dari masyarakat.

Tugas pokok NPC antara lain adalah : (a) Meningkatkan pemelihataan ketertiban dan pelayanan masyarakat. (b) Mengajak peran serta masyarakat dalam memerangi kejahatan. (c) Memperluas jangkauan wilayah dan menyiapkan personel polisi melalui rekruitmen serta pelatihan untuk membentuk personel polisi yang baik.

Pelaksanaan Siskamtibmas Swakarsa  di Indonesia.
Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan situasi dan kondisi masyarakat yang mutlak perlu diciptakan untuk menjamin dan memelihara kewibawaan pemerintah dan kelangsungan pembangunan.    Di Indonesia selama ini telah mengenal adanya istilah Siskamtibmas Swakarsa dan telah melaksanakannya sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap orang maupun anggota masyarakat, dilakukan atas kemauan dan kemampuan sendiri untuk mengamankan diri pribadi dan lingkungannya. Pembinaan Siskamtibmas Swakarsa dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan warga masyarakat secara terus menerus, untuk menumbuhkan dan meningkatkan daya tangkal, daya cegah, dan daya penanggulangan terhadap kemungkingan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban, baik terhadap diri pribadi maupun terhadap lingkungannya, serta penyesuaian terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial.

Tiap-tiap komponen dalam Siskamtibmas Swakarsa, baik aparatur pemerintah, lembaga kemasyarakatan maupun warga masyarakat memiliki dan menjalankan perannya masing-masing. Bentuk kegiatan nyata dalam Siskamtibmas Swakarsa adalah Satuan Pengamanan (Satpam), Petugas Kamling, Kelompok Sadar Kamtibmas, Patroli Keamanan Sekolah, Pramuka, Polsus dan Pertahanan Sipil (Hansip)/Wankamra. Sedangkan pengemban tugas community policing didalam pelaksanaan tugas operasional Polri dikenal adanya Bintara Polri Pembina Kamtibmas (Babinkamtibmas) yang ditugaskan sebagai pembina Kamtibmas di desa/kelurahan.

Tugas pokok Babinkamtibmas adalah membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam upaya penertiban dan penegakan hukum, upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan, dengan cara menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan kesadaran akan keamanan dan ketertiban masyarakat di desa. Babinkamtibmas juga melaksanakan tugas kepolisian umum, meliputi pengumpulan bahan keterangan, mengamankan kegiatan masyarakat, menerima laporan dan pengaduan masyarakat, memberi bantuan pengawalan, pencarian dan pertolongan, membina tertib lalu lintas, penanganan tingkat pertama terjadinya tindak kejahatan, pelanggaran atau kecelakaan di TKP. Penyelenggaraan Siskamtibmas Swakarsa identik dengan community policing yang dilaksanakan di negara maju seperti Jepang dan Singapore, namun cakupannya lebih luas karena menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh aparat pemerintah, LSM dan masyarakat, sedangkan community police terfokus pada tugas dan tanggung jawab salah satu bidang/fungsi tugas kepolisian.

Artikel Lain