23 August 2016

Intelijen Untuk Mengantisipasi Kejahatan Jalanan

Kejahatan Jalanan (street crime) adalah kejahatan-kejahatan tingkat akar rumput yang benar-benar meresahkan rakyat kecil. Kejahatan jalanan ini disertai dengan kekerasan (crime by using force) semisal penjambretan, penodongan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, curat, curanmor, dll”.
Jalurberita.com - Perkembangan lingkungan strategis di tingkat global yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang informasi dan komunikasi telah mempengaruhi segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan adanya isu global tentang hak azasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup dapat menjadi pemicu berbagai konflik di berbagai kawasan dunia yang bersumber dari masalah etnis, agama maupun sparatisme. Pada skala nasional, globalisasi telah memberikan dampak meningkatnya berbagai bentuk kejahatan konvensional, transnational crime dan gangguan kamtibmas lainnya, seperti kejahatan pencucian uang, narkotika, perdagangan manusia, penyelundupan barang dan senjata, cyber crime, illegal logging, illegal mining, illegal fishing sampai kejahatan jalanan.

Kejahatan jalanan atau yang biasa dikenal dengan street crimes merupakan jenis kejahatan konvensional yang sangat mengancam kehidupan masyarakat. Apalagi bila kejahatan jalanan ini disertai dengan kekerasan (crime by using force) semisal penjambretan, penodongan, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Sehingga kejahatan jalanan ini telah menimbulkan perasaan tidak aman bagi masyarakat dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari, dan merupakan kondisi yang dapat mengganggu terhadap stabilitas keamanan dalam negeri.
Upaya-upaya penanggulangan kejahatan jalanan pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Polri, baik itu dalam bentuk kegiatan kepolisian maupun dalam operasi kepolisian, namun sampai dengan saat ini kejahatan jalanan masih menjadi bagian terbesar dari angka kriminalitas. Hal tersebut sebagaimana pula terjadi di wilayah Polres X, bahwa kejahatan jalanan ini merupakan kejahatan yang kedudukannya paling tinggi diantara kejahatan lainnya. Untuk itulah, mengingat kejahatan jalanan ini telah menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat dan merupakan faktor yang dapat mengganggu pembangunan nasional, maka Polri perlu mengambil langkah-langkah kongrit dengan menetapkan strategi yang tepat untuk terus mengeliminir kejahatan jalanan ini.
Sasaran penyelidikan intelijen diantaranya adalah yaitu potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata dalam bentuk fenomena, gejala dan kejadian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang diperkirakan akan dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga untuk melaksanakan penyelidikan intelijen tersebut perlu ditunjang dengan dukungan sumber daya organsasi Satintelkam Polres X baik dari aspek kompetensi personel dan efektifitas sistem dan metode penyelidikan intelijen, yang dilakukan dengan Perencanaan, Pengumpulan, Pengolahan Bahan Keterangan dan Penyajian informasi kepada pimpinan.

Penyelidikan Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam), selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan.

20 August 2016

Implementasi Pancasila dan UUD 1945

Jalurberita.com – Pemerintahan Jokowi-JK terus berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan 9 Agenda (Nawa Cita), adapun ke-sembilan agenda tersebut yaitu : (1) Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warganegara, (2) Membuat Pemerintah Selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis, Dan Terpercaya.

(3) Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan. (4) Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya. (5) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia  (6) Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional Sehingga Bangsa Indonesia Bisa Maju Dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia Lainnya.


(7) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. (8) Melakukan Revolusi Karakter Bangsa,dan (9) Memperteguh Ke-Bhinneka-An Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

Dalam kontek Polri maka mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945 adalah sangat strategis  sesuai peranya selaku alat Negara yang harus mampu memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka harkamtibmas, menjadi pelopor dalam penegak hukum terhadap pelanggaran peraturan perUUan, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Sehingga sangat  diperlukan Polri yang mampu menjadi contoh tauladan  dan menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi masyarakat. 

Untuk mengimplementasikan nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945 Polri telah menuangkanya  dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang kemudian dikristalkan  menjadi Kode Etik Profesi Polri sebagai landasan sikap moral dan perilaku anggota Polri (  Perkap No. 14 tahun 2011 ) yang didalamnya memuat tentang Etika Kepribadian, Etika Kemasyarakatan, Etika Kelembagaan dan Etika Kenegaraan.

Adapun tugas Polri dalam pembentukan karakter bangsa berbasis nilai-nilai pancasila meliputi : (1) Tugas utama yaitu menempatkan dirinya sebagai subyek pengayom, pendidik yang memiliki pengalaman secara profesional dan mampu mentransformasikan kemampuannya untuk menciptakan suasana keamanan ketertiban masyarakat  sebagai  dasar pembentukan karakter bangsa. (2) Mendorong masyarakat memiliki kesempatan berfikir tentang fenomena  aktual, dimensi nilai, mampu mengidentifikasi dan memaknai berbagai faktor serta mampu berdiskusi untuk mempertajam pemikiran dan perasaannya sehingga mampu melakukan interaksi dan membangun watak dirinya melalui interaksi dalam belajar kelompok.

(3) Mampu menjadi contoh tauladan sebagai sosok utuh integritas nilai  Pancasila sehingga menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi masyarakat. (4) Masyarakat harus  mampu menempatkan dirinya sebagai  patner berpikir dalam memecahkan masalah keamanan dan ketertiban, membangun moral  karakter kebangsaan dan harus berupaya sebagai fasilitator inspirator agar terjadi proses pembelajaran watak atau karakter bangsa di masyarakat.


Profesionalisme Penyidikan Dan Supremasi Hukum

“Harapan masyarakat terhadap personil Polri dapat terus meningkatkan Profesionalisme 
baik pada aspek Kuantitas, KualitasPengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill)
Sikap dan Perilaku (Attitude)
Jalurberita.com - Supremasi hukum merupakan salah satu prasyarat dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan visi dan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu peran Polri dalam mewujudkan supremasi hukum melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian bidang penegakan hukum yang profesional, adil, transparan dan akuntabel menjadi sangat penting. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan tuntutan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Kondisi itu menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri  yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.
Untuk mewujudkan pelayanan prima yang dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat maka kemudian Polri menjalankan program pembenahan kinerja reserse khususnya dalam tahapan penyidikan dimana salah satu tahapannya yang paling awal adalah pemanggilan terhadap saksi/tersangka. Penyampaian surat kepada saksi/tersangka memiliki peran yang cukup penting karena berkaitan dengan proses pengumpulan informasi yang dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan dan pembuatan berita acara.
Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Masalah penegakan hukum pada umumnya, termasuk di Polres X mencakup tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dibenahi, yaitu kultur masyarakat tempat dimana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur para penegak hukumnya dan terakhir substansi hukum yang akan ditegakkan. Disampingkan itu untuk mencegah tindakan main hakim sendiri kepada masyarakat harus secara kontinyu diberikan penyuluhan hukum agar taat hukum walaupun kemungkinan terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat itu juga sebagai dampak dari lemahnya penegakan hukum.
Masalah penegakan hukum akan selalu terjadi sepanjang kehidupan manusia itu ada, semakin tumbuh dan berkembang manusia maka masalah penegakan hukum pun semakin bermacam-macam yang terjadi. Bicara tentang penegakan hukum tentunya tidak  bisa lepas dari soal aparat yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu Polisi Jaksa dan Hakim yang terbatas pada masalah profesionalitas. Kepolisian di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 Pasal 2 yang merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya suatu wewenang yang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga di dalam suatu Negara Hukum penerapan asas asas Legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system civil Law (Eropa Kontinental). Dengan demikian setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi yakni suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.
Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam pasal peraturan undang-undangan seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat (4) Undang-undang  Dasar, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan lain-lain. Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan,  karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP) maka wewenang yang diberikan Undang-undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik dimana salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penyidikan adalah melakukan pemanggilan terhadap saksi/terdakwa. Sehingga, agar pelaksanaan pemanggilan saksi/tersangka ini dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan kondisi SDM serta sistem dan metode yang optimal.
Harapan masyarakat terhadap personil dalam melaksanakan pemanggilan saksi baik pada aspek Kuantitas, KualitasPengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill), Sikap dan Perilaku (Attitude) mampu melaksanakan dan memahami secara mendalam sesuai dengan UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan KUHP yang menjadi dasar pembuatan surat panggilan serta Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana sebagai panduan pelaksanaan pemanggilan. Dengan optimalnya pemahaman personel terkait KUHP/KUHAP dan Perkap No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dapat menyebabkan penyidik mampu bertindak secara maksimal dalam pembuatan surat panggilan dan menetapkan pasal yang dikenakan.
Dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapan sumber daya manusia Polres X dalam melakukan pemanggilan saksi/tersangka masih belum sesuai harapan. Untuk itu perlu ditingkatkan dengan mengusulkan penambahan personel, percepatan penerbitan Skep Penyidik, melaksanakan pembekalan terkait KUHP/KUHAP, manajemen penyidikan tindak pidana serta teknis pemanggilan saksi/tersangka, melaksanakan mentorship, memberdayakan Kasat Reskrim dan Pawassidik untuk melaksanakan pendampingan dan pengawasan, memberikan motivasi, Binrohtal serta menerapkan reward dan punishment.
Strategi yang sedang dilaksanakan dalam sistem dan metode pemanggilan saksi/tersangka yang sudah dilakukan Polres X guna meningkatkan profesionalisme penyidikan tindak pidana masih belum optimal. Dengan demikian perlu dioptimalkan dengan berbagai upaya seperti melaksanakan revisi terhadap SOP pelayanan reskrim dengan mencantumkan SOP pemanggilan tersangka, memberikan arahan agar penyampaian surat pemanggilan agar dilakukan secara langsung, secepat mungkin, mempertimbangkan lama perjalanan surat dan respon saksi/tersangka, menjelaskan isi surat, meminta petugas pengantar untuk melakukan konfirmasi penyerahan surat, melaksanakan koordinasi dengan satwil di daerah lain serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dimulai dengan penyampaian surat pemeriksaan.

Mencegah Perkelahian Pelajar Dengan Saka Bhayangkara

“SOP Pembinaan Saka Bhayangkara sebagai penjabaran Perkap Nomor 7 tahun 2008 tentang Implementasi Polmas sangat perlu dioptimalkan”

Jalurberita.comDalam kamus bahasa Indonesia “tawuran” diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Sedangkan “pelajar” adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga pengertian tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan pelajar usia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja (juvenile deliquency). Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis delikuensi yaitu situasional dan sistematik. a. Delikuensi situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. b. Delikuensi sistematik, para pelajar yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Di sini ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti angotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota, tumbuh kebanggaan apabila dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya.

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk perilaku negatif yang sangat marak terjadi dikota -kota besar. Pelajar sering kali tawuran hanya karena masalah sepele, seperti saling ejek, berpapasan di bus, pentas seni, atau pertandingan sepak bola dapat menyulut pertengkaran individual yang berlanjut menjadi perkelaian masal dan tak jarang melibatkan penggunaan senjata tajam atau bahkan senjata api. Banyak korban yang berjatuhan, baik karena luka ringan, luka berat, bakan tidak jarang terjadi kematian. Tawuran ini juga membawa dendam berkepanjangan bagi para pelaku yang terlibat didalamnya dan sering berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini tentunya merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan. Generasi yang diharapkan mampu membawa perubahan bangsa kearah yang lebih baik ternyata jauh dari harapan. Selain itu terjadi tawuran pelajar tersebut juga telah berdampak pada rusaknya rumah warga apabila pelajar yang tawuran itu melempari batu dan mengenai rumah warga, terganggunya proses belajar mengajar, menurunnya moralitas para pelajar dan hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai dikalangan pelajar.
Tawuran Pelajar  dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut : Faktor keluarga. Berikut ini adalah salah satu faktor penyebab tawuran, yaitu faktor keluarga: 1). Adanya  parenting  yang  otoriter,  di  mana  dalam  pengasuhan  dipenuhi  dengan tindakan  kekerasan  terhadap  anak; 2). Adanya kekerasan yang terjadi antar orangtua, misalnya orangtua kurang harmonis, sering  bertengkar  dan  melakukan  tindak  kekerasan
Faktor sekolah. Sekolah merupakan salah satu faktor penyebab tawuran, berikut ini faktor-faktor penyebab tawuran dari lingkungan sekolah: 1). Adanya kualitas pengajaran yang kurang memadai dan kurang menunjang proses belajar; 2). Adanya guru yang lebih berperan sebagai penghukum dan pelaksana aturan, serta sebagai  tokoh  otoriter  yang  seringkali  menggunakan  kekerasan  dalam  “proses pembelajaran” dan “mendidik” siswanya.
Faktor lingkungan. Berikut ini faktor-faktor dari lingkungan sekitar bisa terjadinya tawuran: 1). Adanya lingkungan yang sempit dan kumuh, anggota lingkungan yang berperilaku buruk, misalnya: pemakai narkoba, zat adiktif, pemerasan, pengeroyokan, dan tindakan brutal lainnya; 2). Lingkungan kota (tempat tinggal) yang penuh kekerasan yang hampir setiap hari dan setiap saat disaksikan oleh para remaja, seperti: tayangan buser, TKP, patroli, dll.; 3). Adanya  kelompok  sebaya  (geng)  yang  berperilaku  tidak  baik.
Faktor sumber daya manusia merupakan salah satu hal terpenting dalam optimalnya pelaksanaan pembinaan Saka Bhayangkara oleh Satbinmas Polres X, namun demikian kondisi SDM tersebut belum sesuai dengan harapan yang ditandai oleh berberapa indikator baik pada kuantitas, Kualitas, Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill), Sikap dan Perilaku (Attitude)
Sistem dan metode pembinaan Saka Bhayangkara merupakan dengan upaya pelibatan komunitas masyarakat termasuk Saka Bhayangkara yang ada di sekolah-sekolah tersebut dapat efektif dan efisien, maka perlu adanya upaya pelibatan pelajar untuk menghimpun, menumbuhkan dan memanfaatkan kekuatan yang bertumpu pada komunitas pelajar, karena itu agar berhasil guna dan berdaya guna tinggi perlu dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip keterpaduan, keberpihakan, pembelajaran dan penyadaran sosial, serta prinsip partisipasi dan untuk itu pula perlu ditempuh melalui pendekatan yang berbasis keamanan sosial (Sosial Base Security Approach). 
setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapan sumber daya manusia Polres X dalam melakukan pembinaan Saka Bhayangkara masih belum sesuai harapan. Untuk itu perlu ditingkatkan dengan melaksanakan program edukasi personel untuk meningkatkan kompetensi personel Satbinmas Polres X dalam melaksanakan pembinaan Saka Bhayangkara; dengan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi personel Satbinmas serta Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan Saka Bhayangkara sehingga proses pembinaan terlaksana secara profesional.

Sistem dan metode pembinaan Saka Bhayangkara yang sudah dilakukan Polres X guna mencegah terjadinya perkelahian pelajar masih belum optimal. Dengan demikian perlu dioptimalkan dengan Menyusun SOP Pembinaan Saka Bhayangkara sebagai penjabaran Perkap Nomor 7 tahun 2008 tentang Implementasi Polmas; Melaksanakan pembinaan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat khususnya di kalangan Pelajar serta melaksanakan kerjasama lintas fungsi dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pembinaan Saka Bhayangkara oleh Satbinmas Polres X.

14 March 2016

NasDem Gelar Pelantikan DPW Jawa Barat

Jalurberita.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melantik pengurus DPW Provinsi Jawa Barat sekaligus menggelar rapat konsolidasi struktur partai se Jawa Barat, di Graha Batu Nunggal, Kota Bandung.

Hujan mengiringi acara pelantikan yang dimulai pukul 19.00 WIB, dengan mengusung tema "Membangun Militansi Dan Solidaritas Kader Partai, Kunci Sukses Untuk Memenangkan Pilkada Dan Pemilu Legislatif 2019. Surya mengatakan, pelantikan tersebut harus menjadi momentum untuk kemajuan bangsa, terutama pemenang pada pilkada dab pemilu presiden mendatang.

Saan Mustopa Terpilih Jadi Ketua DPW NasDem Jabar "Pelantikan ini akan membuktikan kebersamaan partai dan akan memenangkan pilkada, dengan keyakinan untuk menang kita akan membesarkan nama partai," ujar Saan, ketua DPW Nasdem Jabar, di Graha Batununggal, kota Bandung, Minggu (13/3/2016) malam.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan bahwa semangat restorasi yang diusung Partai Nasdem sudah dijalankannya dalam membangun Kota Bandung.

"Semangat restorasi sudah saya jalankan dalam saya bekerja, sehingga hasilnya pun sangat baik, dengan bukti keberhasilan kota Bandung mendapat peringkat 1 se Indonesia, dengan kinerja yang Baik,"kata Ridwan

Struktur DPW Partai NasDem.
Hari sebelumnya Saan Mustofa, mengakui menempatkan sejumlah mantan kader Partai Demokrat pada kepengurusan DPW NasDem Jabar. "Ada beberapa (mantan kader Partai Demokrat) yang duduk sebagai pengurus DPW NasDem Jabar," kata Saan.

Saan mengatakan tetap mengakomodir seluruh kalangan termasuk pengurus lama maupun pengurus baru pada DPW NasDem Jabat periode 2016-2021. Namun mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menegaskan sosok pengurus lama masih mendominasi struktur DPW NasDem Jabar. "Pengurus yang baru sekitar 10 persen," ujar Saan.

Pada prinsipnya, Saan menyatakan seluruh sosok yang menempati kepengurusan DPW memiliki potensi. Terkait target jangka panjang, Saan mengungkapkan kepengurusan baru DPW NasDem akan berusaha menjadi pemenang pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2019 di wilayah Jabar.

Sasaran menjadi partai pemenang itu diperkuat dengan proses rekrutmen calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten melalui sekolah legislatif guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi, pembenahan struktur dan kekuatan internal partai. Selain itu, Saan juga akan menyasar calon pemilih NasDem pada kelompok petani, nelayan dan pemilih pemula yang dianggap cukup signifikan.

10 March 2016

Reses Anggota Legislator Dra.Tia Fitriani

Jalurberita.com - Masa reses anggota legislator Dra.Tia Fitriani, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi NasDem, mempertajam dalam menampung aspirasi warga yang ditemuinya. Hari rabu (4/3/2016) Ia dan rombongan mengunjungi Desa Mekarwangi dan Desa Wangunharja di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hadir dalam kegiatan reses tersebut dari unsur muspika antara lain kepala desa, BPD, Koramil, Polsek, perwakilan DPD Partai NasDem Kabupaten bandung Barat dan tokoh-tokoh informal lainya.

“Reses bagi saya sangat menyenangkan. Kita bisa tahu dan menyelami denyut aspirasi warga. Saya di dewan, memperjuangkan aspirasi itu. Sejauh proporsional dan sesuai perundang-undangan. Manusiawi, bila sedikit membebani, ini resiko selaku wakil rakyat”, papar Tia beberapa saat sebelum tiba di lokasi Jl. Sindangwaas No.112 RT04 RW 02 Desa Mekarwangi.

Tia yang selama masa kampanye sebelumnya, telah berkali-kali mengunjungi daerah Lembang, merasa akrab dan hapal benar dengan karakter warga setempat. Dalam masa reses ini selain memenuhi janjinya kepada warga masyarakat desa mekarwangi bahwa, ia akan datang kembali dan terus mengawal pembangunan yang ada di kawasan bandung utara sebagai bentuk baktinya kepada konstituen massa yang ada di daerah desa mekarwangi kecamatan lembang kabupaten bandung barat.
Kepala Desa Mekarwangi, H. Ade Suparno, yang turut hadir dalam kegiatan reses tesebut dalam sambutannya menitik beratkan pada kebutuhan warga setempat, pemberdayaan ekonomi, perkuatan lumbung desa, hingga peningkatan partisipasi warga dalam menjaga alam dan lingkungan di kawasan mekarwangi khususnya KBU dengan sembonya urang hejokeun kawasan bandung utara.
Pada sesi dialog interaktif legislator Dra.Tia Fitriani masih dengan sabar menyerap aspirasi, Salah satu yang bicara kala itu Eson, Ketua Gapoktan Mekarsari. Menurutnya, Gapoktan ini telah cukup intens melakukan aktivitas harian di bidang pertanian, peternakan, UMKM (Usaha Menengah Kecil & Mikro), serta keagamaan di Desa Mekarwangi.”Usaha kami ya begitu-begitu saja dari dulu. Kalau Ibu Tia mau batu, tentu itu harapan besar kami”. tegasnya
“Perihal permintaan pelatihan di berbagai bidang, termasuk peningkatan budi-daya holtikultura di Mekarwangi, ini saya perhatikan. Sesegera mungkin,aspirasi ini saya upayakan di dewan. Kontaklah saya kapan saja, saya memang wakil dari Bapak dan Ibu”, tutup Tia di Mekarwangi. Berlanjut kunjungan Tia di Wangunharja membuka wacana:“Saya tak janjikan apa apa, Insya Allah akan memperjuangkan aspirasi. Saya dengar dan lihat disini sumber airnya masih terjaga, lahan pertanian masih cukup luas dan asri. Tak memungkiri permaslahan, pastilah ada. Karena itu mari kita dialogkan secara terbuka”.

DPD Partai NasDem Kabupaten Bandung Barat

Menanggapi kegiatan reses legislator Dra.Tia Fitriani, partai NasDem Kabupaten Bandung Barat yang di wakili oleh Atet Hendrawan, S.Sos merasakan kegembiraan sebab setidaknya kegiatan ini sebagai wujud dari kebersamaan partai NasDem dengan warga masyarakat khusunya yang ada di wilayah desa Mekarwangi, dengan terciptanya sinergitas antara anggota dewan dan masyarakat dia berharap dapat menjadi sebuah solusi dalam menyikapi permasalahan yang ada di dalam masyarakat.
Lanjut Aten panggilan sapaan atet hendrawan, karena peran serta anggota dewan sanga berperan dalam menentukan langkah kebijakan yang akan di gulirkan apalagi kalau dikaitkan dengan Kawasan Bandung Utara (KBU) bagaimana mensinergikan kebutuhan masyarakat akan pangan, papan dan sandang sehingga tidak berbenturan dengan aturan KBU, Ini yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar anggota dewan Propinsi tegasnnya.

01 March 2016

Undangan Murah dan Unik

Perusahaan Jasa berlokasi di Bandung menerima jasa Percetakan, Cetak Kartu Undangan, Booklet, Pamlet dan jasa percetakaan lainya.

Jasa Cetak Undangan Perkawinan minimal older 500 – 800 lembar atau dengan nilai rupiah 800  ribu per satu Older. Belum termasuk Jasa pengiriman, uang pengiriman ditanggung PEMESAN Pemesanan hubungi  085 220 145 220, e-mail : jalurberita@gmail.com Biaya Transfer 100 % bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan No.Rek: 0887 01 026709 537








Spesifikasi :

Kertas Kensrek 210, 220, 230 Grm

Ukuran Total 15 x 45 Cm


Cetak Satu Warna Hitam

atau ukuran desain tergantung kebutuhan

Harga Rp. 800.000,-


Dengan Jumlah Cetak 500 s/d 900 lembar



Bonus : Plastik, Label Nama, Ucapan terimakasih

telp 085 220 145 220