DONASI pulsa 30,000 ke 085220145220 anda berhak mendapatkan Kumpulan Skripsi # Polri # PNS Kumpulan Skripsi Polri,Pns Pree Majalah Digital

02 October 2014

Didik Anak Dengan Nilai Budaya Sendiri

Jalurberita.com - Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kab. Bandung Barat, Hj. Elin Suharliah Abubakar meminta seluruh orang tua untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai budaya daerah sendiri kepada anak-anak agar tidak mudah terpengaruh oleh derasnya pengruh budaya budaya luar yang masuk dengan mudah kedalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai media, baik media massa cetak dan elektronik maupun media sosial serta media online.

"Saat ini arus budaya luar masuk dengan begitu deras dan sangat mudah kedalam kehidupan kita. Sehingga, sangat berpengaruh kepada kehidupan psikologis anak-anak. Jadi, jika kita lebih mengawasi dan membatasinya dengan terus memperkenalkan budaya sendiri maka dengan sendirinya anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa ini akan lebih mengenali budaya sendiri dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya kelak," ujar Elin dalam peringatan Hari Keluarga Ke-XXI, Hari Anak Nasional dan Hari Agraria Nasional tingkat Kab. Bandung Barat di Plasa Mekarsari, Ngamprah, Kamis (2/10) siang kemarin.

Selain itu, dalam mendidik anak, Ia menghimbau kepada para orang tua dan para pendidik agar ada sebuah sinergisitas antara pendidikan yang diberikan disekolah dengan yang diberikan dirumah agar anak-anak lebih mudah mengerti dan tidak membingungkan akibat adanya perbedaan ajaran dari guru dan orang tua.

Agar lebih mudah dimengerti dalam memberikan pendidikan, orang tua dan pengajar juga harus memberikan pelajaran dengan cara-cara yang menyenangkan melalui berbagai permainan yang mereka sukai, sehingga akan lebih mudak dipahami dan selalu diingat sepanjang hidupnya.

"Jangan pernah melakukan kekerasan dalam mendidik anak, baik dengan membentak, memukul, menyentil dal sebagainya. Karena, dengan cara tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan dan psikologis anak," tegasnya. 

Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menjelaskan bahwa dirinya menaruh harapan yang sangat besar kepada anak-anak sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa 10-20 tahun kedepan.

"Karena ditangan anak-anak sekarang masa depan bangsa ini akan ditentukan. Jadi, apa yang kita tanamkan dan didik pada mereka menentukan masa depan bangsa ini dimasa depan," katanya. Dengan demikian, Abubakar menuturkan bahwa para orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anak dengan baik agar bisa menjadi generasi yang unggul dan bermanfaat bagi orang tua, agama, nusa dan bangsanya.

Pasar Curug Agung Padalarang Diresmikan

Jalurberita.com - Karena deadline yang diberikan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) berakhir pada 30 September lalu terkait lahan PT. KAI yang yang digunakan untuk Pasar Curug Agung, akhirnya Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat mengambil sikap untuk mempercepat proses relokasi pasar tersebut ke lahan di Jl. Gedong Lima Padalarang yang telah diresmikan penggunaannya pada Rabu, (1/10) siang.


Menurut Ketua Koperasi Pasar Curug Agung, Budi Sudrajat, proses relokasi para pedagang dari lahan PT. KAI direncanakan akan dilakukan pada Desember mendatang. Namun, karena deadline yang diberikan jatuh pada 30 September kemarin, sehingga pelaksanaannya dipercepat dan terkesan dipaksakan.

"Mau tidak mau proses relokasi Pasar Curug Agung memang terpaksa harus segera dilakukan, mengingat deadline yang diberikan PT. KAI sudah habis. Padahal, berdasarkan jadwal yang disesuaikan dengan progres pembangunan pasar dilokasi yang baru, direncanakan relokasi akan dilakukan pada Desember mendatang," ungkap Budi ketika ditemui disela-sela peresmian Pasar Curug Agung, kemarin.

Budi mengaku pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh pedagang sejak 20 bulan yang lalu. Dan kini, sebanyak 296 pedagang eksisting yang memiliki kios serta 177 pedagang lima sudah mulai menempati lokasi yang baru. Hanya saja, hingga hari peresmian baru sekitar 90 pedagang yang sudah menempati, sedangkan sisanya masih dalam tahapan dan proses persiapan.

Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menuturkan bahwa relokasi ini sengaja di inisiasi oleh pemda guna mendorong perekonomian masyarakat, terutama para pedagang yang telah menggantungkan kehidupannya dari Pasar Curug Agung selama puluhan tahun.

"Kami tidak ingin para pedagang menjadi kehilangan mata pencaharian akibat tidak diperbolehkan menggunakan lahan PT. KAI. Jadi kami segera melakukan tindakan dan terpaksa segera melakukan relokasi agar perekonomian masyarakat yang menjadi pedagang Pasar Curug Agung tidak terganggu," imbuhnya.

Abubakar berharap relokasi ini tidak menimbulkan ekses negatif. Sebab, dengan sendirinya, arus lalu lintas yang berada didepan Stasiun Padalarang akan mengalami perubahan menjadi dua jalur. Sehingga, pemda bekerjasama denga Polres Cimahi harus melakukan rekayasa lalu lintas agar aksesabilitas para pembeli menuju lokasi pasar mensapat kemudahan dan tidak merugikan pengguna jalan lainnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna menyambut baik relokasi dan peresmian pasar ini. Hanya saja Ia meminta kepada dinas terkait agar membatasi perijinan pendirian pasar modern, seperti minimarket dan supermarket karena akan mengganggu dan mengancam eksistensi pedagang dipasar tradisional.

"Saya meminta dinas terkait untuk membatasi pemberian ijin pendirian mini market agar tidak mengganggu dan mengancam keberadaan pasar tradisional. Dan akan lebih baik, jika tidak ada lagi mini market baru yang berdiri di KBB, sehingga masyarakat akan kembali berbelanja ke pasar tradisional," harapnya. 

01 October 2014

Masyarakat KBB Harus Jadi Pelaku Pasar Bebas

Jalurberita.com -Dalam menghadapi era pasar bebas pada 2015 mendatang, Pemerintah Kabupten Bandung Barat berharap masyarakat bisa menjadi pelaku pada persaingan bebas tersebut dan jangn hanya menjadi obyek seperti yang terjadi selama ini. 

Menurut Bupati Bandung Barat, H. Abubakar, harapan tersebut sangat memungkinkan jika sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, khususnya pra generasi muda memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni dengan dibekali ilmu pendidikan serta keterampilan. 

"Saya yakin masyarakat kita mampu menjadi pelaku pada pelaksanaan pasar bebas yang dimulai tahun 2015 mendatang asalkan SDM yaang tersedia memiliki kaulifikasi dan kompetensi yang mumpuni, sehingga mampu bersaing dengan para pencari kerja serta pelaku usaha yang datang dari luar negeri," ucap Abubakar ketika membuka Bursa Kerja yang dilaksanakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kab. Bandung Barat di Alun-alun Kec. Cililin, Senin (29/9) kemarin. 

Karena menurutnya, pendidikan merupakan modal utama dalam lahirkan SDM yang berkualitas guna menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta dunia usaha. 

Saat ini, pihaknya telah mencanangkan program pendidikan dasar 12 tahun Plus atau setara tingkat SLTA yang dibekali dengan kemampuan guna menghadapi dunia kerja, sehingga para lulusannya tidak akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. 

"Dan untuk menghadapi era pasar global ini, saya telah memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk terus menjalin kerjasama guna sinergitas agar dalam menyelesaikan setiap program yang telah direncanakan tidak hanya mengandalkan satu dinas saja, tetapi dengan melibatkan seluruh dinas terkait," harapnya. 

Sementara itu, berkaitan dengan bursa kerja yang dilaksanakan, Kepala Dinsosnakertrans Kab. Bandung Barat, Drs. Heri Partomo menyebutkan bahwa kegiatan tersebut sengaja dilaksanakan guna mempertemukan para pengguna tenaga kerja dengan para pencari kerja dengan menyediakan sekitar 1350 lowongan kerja dari sekitar 30 perusahaan yang bergerak dibidang alkes, tekstil, garmen, percetakan, makanan, obat-obatan, properti dan lain-lain. 

"Setidaknya para pencari kerja, khususnya yang berada di wilayah selatan Kab. Bandung Barat bisa sedikit terbantu dengan adanya bursa kerja ini disamping membantu para pengguna tenaga kerja dalam mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaannya," tegasnya. (**)

Wanita Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga

Jalurberita.com - Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menegaskan bahwa dalam meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh peran kaum pria saja, tetapi kaum wanita juga memberikan peranan yang tidak kalah penting, bahkan mungkin bisa menjadi yang terpenting jika melihat kedudukannya dalam sebuah keluarga.

"Bahkan, peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari sangatlh penting. Karena selain menjalankan tugas mengurus keluarga dan anak, tidak sedikit wanita Indonesia yang mampu membantu mengurangi beban para pria dalam mencari nafkah guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik," kata Abubakar ketika memberikan sambutan dalam pelaksanaan program Peningkatan Pemberdayaan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera(P2WKSS) di RW. 01, Desa Sukahaji, Kec. Cipeundeuy, Kab. Bandung Barat, Selasa (30/9) siang. 


Berkat kemampuan para wanita dalam kehidupan dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, kini pemerintah telah mengamanatkan kepada kaum wanita untuk berperan aktif serta berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk di Kab. Bandung Barat yang 49 persen dari jumlah penduduknya merupakan kaum wanita. 

Program P2WKSS merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyelaraskan seluruh program dan bantuan dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, organisasi kewanitaan, organisasi kemasyarakatan serta pihak swasta. 

"Dan melalui program P2WKSS, pemda berusaha menjadikan wanita tidak hanya sebagai obyek, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan di tingkat desa. Karena pada era globlisasi seperti saat ini wanita juga memiliki hak yang sama layaknya kaum pria dalam mengisi dan mendukung pembangunan secara aktif," tutur Abubakar. 

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Kab. Bandung Barat, Drs. Asep Ilyas, M.Si, menjelaskan bahwa pada pelaksanaan program P2WKSS kali ini setidaknya melibatkan 100 kepala keluarga (KK) sebagai keluarga binaan dengan meningkatkan partisipasi serta perwujudan kaum wanita dalam pembangunan menuju keluarga sehat dan sejahtera. 

"Intinya untuk lebih memberdayakan kaum wanita dalam pembangunan serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, sehingga bisa membantu atau mengurangi ketergantungan kepada kaum pria," ungkapnya. Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan khitanan massal, nikah massal serta pemberian berbagai bantuan dari program-program pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan masyarakat. (**)

29 September 2014

Pelaksanaan Unjuk Rasa yang Aman dan tertib

Jalurberita.com - Untuk mengatur pelaksanaan unjuk rasa dengan aman dan tertib, negara telah memberikan batasan-batasan berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, dalam Undang-undang ini unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat dimuka umum yang definisinya pada pasal 1 ayat 3 yaitu   : Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan seterusnya secara demonstrastif dimuka umum, Dimuka umum adalah dihadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat orang, Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Adapun Bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dapat dilaksanakan dengan Unjuk rasa, Pawai, Rapat umum, Mimbar bebas. Untuk memberikan rasa keadilan maka unjukrasapun dibatasi diantaranya Dilingkungan Istana Kepresidenan (100 meter dari pagar), Tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara/laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek vital, Instalasi militer (150 meter dari pagar luar), Pada Hari Besar Nasional.    

Dengan melihat kepada proses perkembangan serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengunjuk rasa dalam suatu peristiwa kerusuhan massal, maka sudah barang tentu merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar hukum.   Jika dikaitkan dengan ketentuan hukum/perundang-undangan yang ada, perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal KUHP sebagai berikut  :
Pasal 104 : Melakukan makar/penyerangan dengan maksud untuk membunuh, merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikannya tidak cakap untuk memerintah. Maksimal ancaman pidana 20 tahun penjara. 

Pasal 106  : Melakukan makar dengan maksud hendak menaklukan daerah negara seluruhnya atau sebagian kebawah pemerintah asing atau hendak memisahkan sebagian daerah dari pemerintahan pusat. Maksimal ancaman pidana 20 tahun penjara.
Pasal 107 : Melakukan makar dengan maksud hendak untuk menggulingkan pemerintahan yang syah. Maksimal ancaman pidana 15 tahun penjara.
Pasal 131  : Melakukan perbuatan menyerang tubuh Presiden/Wakil Presiden yang tidak tergolong perbuatan pidana yang berat. Maksimal ancaman hukum 8 tahun penjara.
Pasal 139a : Melakukan makar dengan maksud untuk melepaskan daerah Negara Sahabat/Jajahannya/Bagian daerah yang lain dari wilayah Negara Sahabat baik seluruhnya atau sebagian dari pemerintahan yang berkuasa. Maksimal ancaman pidana 5 tahun penjara.
Pasal 139b : Melakukan makar dengan maksud membinasakan atau mengubah dengan cara yang tidak sah bentuk pemerintahan yang tetap dalam satu Negara Sahabat. Maksimal ancaman pidana 4 tahun penjara.

Pasal 142 : Dengan sengaja menghina Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Sahabat.
Pasal 143 : Dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden.
Pasal 154 : Dimuka umum menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah, maksimal dihukum tujuh tahun penjara.
Pasal 154a : Menodai bendera dan lambang negara Republik Indonesia, maksimal dihukum 4 tahun penjara.
Pasal 155 : Menyiarkan surat atau gambar berisi rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah, maksimal dihukum 4 tahun  penjara.
Pasal 156 : Dimuka umum menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap segolongan penduduk Indonesia (suku, ras dan lain-lain), maksimal dihukum 4 tahun penjara.
Pasal 156a : Dimuka umum menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu agama, maksimal dihukum 5 tahun penjara.
Pasal 157 : Dimuka umum menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan dengan tulisan atau gambar, maksimal dihukum dua setengan tahun penjara.
Pasal 160 : Dimuka umum menghasut dengan lisan atau tulisan untuk melawan petugas atau melakukan tindakan yang melanggar hukum, maksimal dihukum enam tahun penjara.
Pasal 164 : Tidak melaporkan adanya permufakatan jahat, maksimal dihukum satu setengan tahun penjara.
Pasal 169 : Ikut serta dalam kelompok yang akan melakukan kejahatan atau perserikatan yang dilarang Undang-undang, maksimal dihukum 6 tahun penjara.
Pasal 170 : Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, maksimal dihukum 5 tahun penjara. Bila timbul korban luka maksimal 9 tahun penjara. Bila korban mati maksimal dihukum 12 tahun penjara.
Pasal 173 : Dengan kekerasan atau ancaman merintangi rapat umum yang sah, maksimal dihukum 1 tahun penjara.
Pasal 187 : Sengaja membakar, menimbulkan letusan atau mengakibatkan banjir, maksimal dihukum 12 tahun penjara.
Pasal 191 : Sengaja merusak pintu air, maksimal dihukum 7 tahun penjara.
Pasal 192 : Sengaja merusak prasarana lalu lintas, maksimal dihukum 9 s/d 15 tahun penjara.
Pasal 200 : Sengaja merusak rumah atau bangunan umum, maksimal dihukum 12 tahun penjara.
Pasal 207 : Dimuka umum sengaja  menghina kekuasaan atau majelis negara, maksimal dihukum satu setengah tahun penjara.
Pasal 218 : Sengaja tidak mau bubar setelah tiga kali diperintah oleh petugas yang berwenang, maksimal dihukum empat setengah tahun penjara.
Melakukan Deteksi dini terhadap unjuk rasa yang akan terjadi.

Dalam suatu teorinya N.J Smelser dalam bukunya Theory of collective behavior (1963) dikatakan bahwa aksi masa sampai terjadi kekerasan mempunyai beberapa tahap yaitu: Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan, berupa : Tekanan sosial, Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran mobilisasi masa untuk beraksi, Adanya tindakan nyata dari masa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak, Kontrol sosial untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan yang terjadi

Berdasarkan hasil analisa terhadap ancaman yang mungkin timbul, dapat ditentukan besarnya kekuatan yang dilibatkan serta perlengkapan yang dibutuhkan, jumlah dan jenis satuan fungsi yang dilibatkan dalam mengantisipasi unjuk rasa yang terjadi dan hendaknya disesuaikan dengan jumlah, karakteristik, sifat dan jenis masa.  Contoh : bila masa yang datang lebih banyak ibu-ibu maka yang di kedepankan Polwan .

Bila masa yang datang dari kelompok mahasiswa maka susunan pasukannya antara lain : Terdepan team negosiator yang terdiri dari Polwan dan Polri yang berpangkat perwira, Baris kedua pasukan Dalmas Sabhara, Baris ketiga pasukan brimob tanpa tameng dan pentungan rotan (team negosiator, dalmas sabhara, pasukan brimob tanpa senjata), Untuk Reserse dan Intel bergabung dengan masa dengan dilengkapi kamera, handy came, mobil tahanan, dan lain-lain.

Dalam kesatuan fungsi operasional diorganisasikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.   Ada 5 fungsi operasional yaitu :
Fungsi Intelejen, Dalam melaksanakan fungsi ini, satuan Intelejen dituntut untuk mampu menjadi early warning dan early detection bagi satuan, khususnya Kapolres sebagai pimpinan satuan sehingga segala kebijaksanaan dan keputusan dapat dengan tepat diambil.   Contoh : Intel agar dapat memberikan informasi kelompok yang akan unjuk rasa sehingga pimpinan dapat menentukan fungsi mana saja yang akan dilibatkan   dalam pengamanan sehingga dapat dipersiapkan  lebih awal.

Fungsi Reserse, Satuan fungsi reserse  merupakan satuan fungsi yang tugasnya bersifat represif, dimana dalam pelaksanaan tugasnya melakukan kegiatan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana yang terjadi diwilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.   Contoh : Pelanggaran pasal 104 KUHP yaitu Makar terhadap Presiden dan wakil Presiden. 

Fungsi Sabhara, Fungsi  ini tugasnya preventif ditempat-tempat terbuka yang memerlukan kehadirannya, sehingga masyarakat merasa nyaman dari gangguan kamtibmas.   Pola penugasan fungsi ini bersifat mobile atau patroli dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat, jalan kaki dan pengaturan arus lalu lintas, serta penjagaan dan pengawalan terhadap orang, barang, maupun tempat-tempat lain. Terlepas dari tugas rutin sabhara dalam mengantisipasi unjuk rasa yang berada diposisi terdepan setelah team negosiasi.    Dalam mengantisipasi unjuk rasa, sabhara tidak dilengkapi dengan peralatan apapun, hal tersebut dimaksudkan tidak memancing para pengunjuk rasa untuk mempersenjatai diri, terkecuali bila informasi intel masa akan membenturkan maka sabhara baru dilengkapi dengan tameng, tongkat dan helm.   Sabhara mempunyai kewenangan menindak para pengunjuk rasa yang melakukan pelanggaran dengan tipiring.

Fungsi lalu lintas, Fungsi lalu lintas bertugas menciptakan keamanan dan kelancaran lalu lintas, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang berlalu lintas, rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi lalu lintas serta  pembinaan fungsi lalu lintas.  Apabila unjuk rasa mengarah kewilayah pusat keramaian, fungsi lalu lintas berkewajiban mengawal masa sesuai surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Setelah tiba dilokasi yang dituju agar fungsi lalu lintas dapat tetap melancarkan arus lalu lintas, sehingga masyarakat pengguna jalan tidak terganggu.

Fungsi Bina Mitra, Fungsi Bina Mitra  merupakan fungsi yang bertugas pada tataran preemtif, dimana tugas-tugasnya diarahkan pada faktor korelatif kriminogen yang ada dalam kehidupan sosial. Binamitra diharapkan mampu membina, merubah pandangan warga masyarakat untuk turut serta menciptakan keamanan dan ketertiban, serta dapat membentuk setiap warga masyarakat mampu menjadi polisi bagi dirinya sendiri, keluarga maupun dilingkungannya.

Disamping fungsi operasional yang ada pada KOD, dukungan kekuatan juga diberikan dari  satuan atas dengan kendali langsung oleh Kapolres selaku pimpinan KOD.  Pasukan BKO (Brimob dan Pasukan Dalmas Polda Metro) perlu dipadukan dalam menciptakan keserasian, guna mengantisipasi unjuk rasa anrkhis yang mungkin terjadi.   Kekuatan yang di BKO kan pada Kapolres antara lain adalah Brimob (Brigade Mobil).

Brimob merupakan pasukan yang salah satu kualifikasinya adalah pengendalian huru hara (PHH). Pelibatan anggota Brimob dalam menghadapi unjuk rasa tergantung dari situasi yang berkembang dilapangan. Penggunaan satuan Brimob dalam menghadapi unjuk rasa dilakukan bila eskalasi jumlah dan tindakan massa terus meningkat dan mengarah pada tindakan anarkhis. 

Penggunaan perlengkapan PHH mulai dari tameng, tongkat, gas air mata, water canon, peluru hampa, peluru karet, peluru tajam dilakukan secara proporsional dan standar prosedur yang telah ditentukan dengan kendali yang ada pada kepala wilayah dalam hal ini Kapolres.   Pada kenyataannya pasukan yang di BKO kan kewilayah khususnya Brimob, kendali masih dipegang oleh Dansat Brimob Polda. Sehingga apabila pasukan akan digeser sesuai kerawanan tidak bisa langsung digeser, tetapi harus ijin dulu ke Dansat Brimob. Hal tersebut tidak efektif mengingat sasaran unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat ada beberapa titik yang kadangkala kejadiannya bisa bersamaan.

Artikel Yang Berhubungan

========================================================== ========================================================== # REDAKSI # Diterbitkan Berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan/Pemimpin Redaksi: Atet Hendrawan Sekretaris Perusahaan/Sekretaris Redaksi: Rinawati ,S.Pd Alamat Redaksi: Lembang Kab.Bandung Barat, Gabung menjadi Wartawan e-mail: Jalurberita@gmail.com, Telp.085220145220 DONASI melalui : # bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan No.Rek: 0887 01 026709 537

Jasa Undangan Murah

Pertemanan

Pertemanan

Teman-Blog

Donasi

bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan
No.Rek: 0887 01 026709 537

Share It

Jasa Pembuatan Skripsi, Makalah,Majalah Digital Polri, TNI, PNS, Mahasiswa yang berisikan tentang perkap kapolri diantaranya lalu lintas, Polmas atau polisi sipil, kemitraan Polri dan masyarakat, intelejen Polri, manajemen Polri, kemitran preman dan Polri, Logo Partai NasDem
peran polri dalam penanganan konflik, peran polri dalam konflik sosial, peran polri dalam pemberantasan terorisme, peran dpr dalam kedaulatan rakyat, peran dpr dalam sistem pemerintahan indonesia, harapan polri terhadap masyarakat, harapan terhadap polri