DONASI pulsa 30,000 ke 085220145220 anda berhak mendapatkan Kumpulan Skripsi # Polri # PNS Kumpulan Skripsi Polri,Pns Pree Majalah Digital

27 March 2014

Daftar Caleg Stress Pemilu 2009

Jalurberita.com - Saya sedang “menginventarisir” daftar para caleg yang stress gara-gara gagal tak terpilih pada pemilu legislatif (pileg) April 2009 yang lalu dan apa yang dia kerjakan gara-gara kegagalannya tersebut. Karena korban-korban caleg stress terus bertambah, maka daftar berikut akan terus diupdate setiap ada perkembangan baru. Tujuan saya adalah untuk diambil pelajaran bagi siapapun yang dapat mengambil hikmahnya. Daftar nama dan info diambil dari berbagai sumber media cetak maupun online.


1. Caleg SK di Dapil I Kabupaten Sumbawa menarik kembali bantuan sebuah mesin genset yang di sumbangkannya ke mesjid. Selain itu, ia juga menarik bantuan dana sebesar Rp 1 juta yang disumbangkannya ke dua mushallah.

2.Caleg AH di Dapil I Kabupaten Sumbawa, sebelumnya ia menyumbang 100 buah kursi plastik dan 25 zak semen ke sebuah MTS di Kecamatan Labangka, Namun karena kecewa tidak meraih suara yang diharapkan, AH menarik kembali kursi dan semen tersebut.

3.Oknum caleg di Kota Sumbawa Besar yang tidak disebut nama dan parpolnya, meminta kembali uang sebesar Rp 20 ribu per orang yang diberikan dengan target 50 hingga 60 suara. Namun di pemilu, perolehan yang ada hanya ada saksi dan keluarga tim sukses.

4.Caleg nomor urut 9 dari Partai Golkar dari Kota Bogor,Yuniar, melalui tim suksesnya berinisial SB, menarik kembali ratusan buku tabungan masing-masing senilai Rp50.000 bertuliskan Karya Nyata Sejahtera yang dibagikan saat kampanye di Kampung Muara, RW 11/14, Kelurahan Pasirjaya,Kecamatan Bogor Barat.Namun saat hasil suara dihitung, dari jumlah DPT yang jumlahnya sekitar 900 suara,nama Yuniar hanya memperoleh di bawah 10 suara di RW 11 dan 14.

5.Caleg Partai Golkar dari Daerah Pemilihan I Dumai Timur Aswin memalui tim suksesnya mencabut kembali lima tiang listrik yang telah dipasang untuk menyalurkan listrik kewarga setempat.

6.Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Banjar, Jawa Barat, Srihayati, 23, ditemukan tewas gantung diri sekitar pukul 07.30 WIB Selasa (14/4).Ibu muda yang mencalonkan diri untuk daerah pemilihan (dapil) I Kota Banjar dengan nomor urut 8 itu ditemukan tewas di sebuah saung bambu di Dusun Limusnunggal RT01/01, Desa Bangunjaya,Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Ciamis.

7.Seorang calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pahala Sianipar ditemukan tewas di kediamannya, Senin (19/04) malam. Ia tewas bunuh diri akibat menenggak obat pembasmi serangga di dalam kamarnya. Di kediamannya Jalan Pintu Air, Kecamatan Medan Kota.

8.Tim Sukses (TS) Caleg pun bisa stres bahkan mengakhiri hidupnya. Itu dibuktikan Muhammad Iqbal (28), TS seorang Caleg yang kalah. Lelaki yang menetap di Jalan Eka Surya, Gang Pribadi, Kelurahan Gedung Johor, Medan Johor ini nekat gantung diri di kediamannya, Jumat (10/4). Iqbal adalah TS seorang Caleg untuk DPRD Medan. Sejak dua bulan lalu dia aktif menjadi TS Caleg sebuah Parpol. Karena kesibukan sebelum dan saat kampanye. Lelaki dengan pekerjaan serabutan ini dikabarkan sering tak pulang ke rumah untuk ngurus kemenangan Caleg jagoannya. Karena itu, dia acap bertengkar dengan istrinya.

9.Lazuardi, seorang caleg DPRD Kota Pontianak, Kalimantan Barat, meninggal Senin (13/4) malam lalu. Ia meninggal beberapa jam setelah mengikuti penghitungan suara pemilu. Diduga caleg dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini meninggal karena terlalu lelah dan stres mengikuti rangkaian proses pemilu. Ditambah perolehan suara tak cukup untuk menjadikannya legislator.

10.Sri Sumini, caleg dari Partai Demokrat di Solo, Jawa Tengah, meninggal akibat serangan jantung dan lever pada hari Minggu (12/4). Menurut keluarga, sejak masa kampanye hingga usai pencontrengan sang caleg lebih pendiam dan terkesan menyimpan beban pikiran.

11.Di Cirebon, sebanyak 15 orang caleg mengalami depresi dan memilih melakukan pengobatan spiritual untuk menyembuhkan depresi kepada Ustaz Ujang Bustomi di Desa Sinarancang, Mundu, Cirebon.

12.Seorang calon legislator daerah pemilihan Tangerang, di perumahan elit Alam Sutera Kunciran, stres dan marah-marah karena kalah dalam pemilu legislatif 9 April lalu.Sekitar pukul 17.00 WIB (9/4) saat penghitungan suara dilakukan, seorang pria (40) yang merupakan caleg dari partai tertentu, terlihat frustasi saat mengatahui kalah dalam perolehan suara. Dia merangkak di pinggir jalan dengan membawa-bawa cangkir sambil meminta-minta uang kepada orang yang berlalu lalang, katanya kembalikan uang saya, kata caleg itu.

13.Salah seorang caleg Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dari Bulukumba; Andi Langade Karaeng Mappangille Minggu (12/4) bersama tim suksesnya nekat melakukan penutupan jalan sepanjang 3 km. Tindakan tersebut diduga akibat perolehan suaranya yang tidak mencukupi menjadi caleg terpilih.

14.Di Ternate, Maluku Utara, seorang caleg berinisial HT meminta kembali televisi yang sudah disumbangkan ke warga. Ini dilakukan karena perolehan suara sang caleg sangat rendah. Kejadian ini terjadi di RT 02 Kelurahan Falawaja II, Kota Ternate Selatan.

15.Seorang caleg di Cirebon, Jawa Barat, kini sering melamun dan mengurung diri. Nasib ini menimpa Iwan Setiawan, caleg Partai Patriot asal Kabupaten Kuningan. Apa yang dialami Iwan ini bisa jadi hanya satu dari banyak kasus yang bakal terjadi. Setelah mengetahui hasil penghitungan suara tidak sesuai harapan, pria berusia 29 tahun ini mendadak menjadi pendiam dan sering mengurung diri di kamar. Keluarganya menduga, perilaku Iwan Setiawan terjadi karena kekalahannya dalam pemilu 9 April lalu. Iwan Setiawan memang telah menghabiskan uang yang banyak untuk kampanye. Setidaknya Rp 300 juta ludes dibuyurkan.

16.Ni Putu Lilik Heliawati (45), caleg nomor tiga Partai Hanura untuk DPRD Buleleng, meninggal dunia secara mendadak di rumahnya Desa Bengkel, Busungbiu, Kabupaten Buleleng.Musibah terjadi Kamis (9/4) malam sekitar pukul 23.30 Wita itu. Heliawati diduga meninggal akibat serangan jantung setelah menerima telepon dari tim suksesnya bahwa perolehan suara yang bersangkutan tidak memenuhi harapan.

17.Caleg nomor urut 15 Daerah Pemilihan (Dapil) berinisial S Sirimau untuk DPRD Kota Ambon, hendak menarik kembali karpet yang telah disumbangkan kepada ibu-ibu pengajian setempat.

18.Caleg DPRD Kulon Progo menarik kembali sejumlah hadiah dan sumbangan yang pernah ia berikan kepada warga Desa Karangsari, Pengasih, Kulon Progo. Caleg yang menarik kembali sumbangan kampanyenya itu, S, caleg perempuan.Saat masa kampanye, S cukup sering memberikan sumbangan dan hadiah kepada warga. Di Dusun Kamal, Karangsari, misalnya, ia memberikan 14 zak semen untuk pembuatan jalan konblok. Menurut warga, S juga memberikan bantuan alat musik drumband dan uang tunai Rp 2,5 juta.

19.Di Kalimantan Tengah muncul dua caleg dan tiga simpatisan partai yang mengalami tekanan psikis. Dua dari lima orang itu mengalami gangguan jiwa ringan atau stres, seorang gangguan jiwa sedang atau depresi. Dua lainnya mengalami gangguan jiwa berat: terus mengoceh, murung, serta tak mau makan serta Minum. Kelimanya kini dirawat di Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Kalawa Atei, Kalteng.

20.Dahlan, caleg DPRD Bulukumba dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Caleg nomor urut tiga yang bertarung di Dapil I Kecamatan Herlang, Bonto Tiro dan Kajang ini, melakukan aksi penyegelan gedung SDN 225 Kajang-Kajang, Desa Borong, Kecamatan Herlang.Dahlan mulai menyegel sekolah ini sejak Sabtu (11/4) malam lalu dengan cara mengikat pintu gerbang sekolah menggunakan tali. Ia menyatakan, lahan yang ditempati gedung sekolah itu adalah miliknya.

21.Caleg EP dari partai RepublikaN menggusur 42 KK dari lahan tempat mereka tinggal di kawasan Daeo, desa Gura, kecamatan Tobelo, kabupaten Halmahera Utara (Halut). Tergusurnya warga itu dikarenakan ada pengusiran dari pemilik lahan yang beralasan bahwa tempat tinggal warga “menumpang” itu akan dibangun tempat usaha. EP yang merupakan caleg dari partai RepublikaN tak memperoleh satupun suara dari TPS para warga berdomisili, yang menjadi pemicu dari penggusuran tersebut.

22.Tim sukses salah satu caleg dari partai Golkar di Dapil I Ternate (Ternate Selatan-Moti) yang menarik televisi yang diberikan di pangkalan ojek Falajawa II, Kelurahan Kayu Merah, termasuk merusak pangkalan tersebut hanya beberapa jam setelah penghitungan suara berakhir.

23.Tim sukses Caleg berinisial MG di Kelurahan Jati Ternate melakukanpenarikan televisi dan bantuan semen. Hal ini dilakukan karena suara yang diperolehnya tidak sesuai dengan harapan. Suaramedia.com

24. Siap-siap yang mau diliput daftar,,,,,,

24 February 2014

Fungsi Satpam di Pusat Perbelanjaan

Jalurberita.com - Sejalan dengan laju perkembangan dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang oleh bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional, maka salah satu syarat untuk mampu mewujudkan cita-cita bangsa tersebut adalah terciptanya suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis. Rasa aman merupakan kebutuhan hidup dari setiap manusia dan menjadi masalah yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat mutlak diwujudkan, dipelihara, dipertahankan dan ditingkatkan secara selaras, seimbang didalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap dan dinamis merupakan dambaan dan harapan dari tiap warga masyarakat, karena dalam suasana yang aman akan dapat mendorong dan menumbuhkan serta mengembangkan kegairahan bekerja atau berkarya bagi masyarakat dalam rangka kesejahteraan materiil dan spirituil.

Bertitik tolak pada permasalahan pokok kemampuan Satpam dewasa ini, faktor-faktor yang mempengaruhi serta kemampuan Satpam dalam pengamanan di pusat perbelanjaan yang diharapkan, maka konsepsi perbaikan secara prioritas berada pada pembinaan Satpam baik oleh Polri ataupun pengguna Satpam yang mengarah dalam upaya pengamanan di pusat perbelanjaan, untuk itu perlu penyiapan personil Satpam mulai dari penerimaan, penugasan dan pengendaliannya. Peningkatan tersebut akan dibahas melalui pendekatan manajemen.

Pengertian perencanaan dijelaskan oleh Harold Koontz an Cyril O’Donnel serta Heinz Weirich dalam bukunya Management yang diedit dan diterjemahkan oleh Alfons Sirait, adalah : “Pengambilan Keputusan; perencanaan merupakan upaya pemilihan arah tindakan yang diikuti suatu perusahaan dan setiap departemennya”. 12 Dalam kaitannya pembinaan Satpam, maka pada tahap perencanaan ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Analisa Pekerjaan.
Analisa pekerjaan kata majemuk yang berasal dari dua kata yaitu analisa dan pekerjaan. Analisa adalah kegiatan berpikir dalam mempelajari bagian-bagian komponen-komponen dari suatu keseluruhan untuk mengenal tanda masing-masing bagian. Sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada personil untuk dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya. Jadi analisa pekerjaan dapat diartikan sebagai aktivitas untuk mengumpulkan, mencatat, mengkaji, mempelajari dan menganalisis keterangan-keterangan atau fakta-fakta atas suatu pekerjaan secara sistematis dan teratur. 

Sehingga berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dapat diperoleh informasi tentang gambaran pekerjaan secara menyeluruh dan syarat pekerjaan yang diperlukan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menganalisa pekerjaan atau tugas yang akan dibebankan kepada anggota Satpam, sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai uraian pekerjaan dan syarat-syarat kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang Satpam yang akan melaksanakan pengamanan di pusat perbelanjaan. Syarat kualifikasi yang harus dipenuhi meliputi :

Syarat Pendidikan.
Bagi calon anggota Satpam sebaiknya minimal tamatan SLTA/SMU, hal ini mengingat pusat perbelanjaan yang heterogen, sehingga memerlukan seorang Satpam yang cukup dan minimal sama dengan masyarakat pengunjungnya.

Syarat Pengalaman.
Disamping telah memiliki dasar pendidikan baik umum maupun khusus/kejuruan, juga diperlukan suatu pengalaman dalam tugas pengamanan, contohnya untuk Purnawirawan TNI/Polri, satpam pada instansi lain dan lain-lain.

Syarat Kesehatan.
Kondisi yang ada pada diri Satpam yang diharapkan adalah : Tidak mengidap penyakit menular, Tidak berkaca mata.

Syarat fisik.
Menyangkut kondisi fisik yang harus dipenuhi antara lain :Tinggi badan minimal 165 cm, Berat badan yang sesuai dengan tinggi badan, Umur minimal 18 tahun, maksimal 50 tahun.

Analisa pekerjaan memerlukan suatu proses yang sistematis dan teratur. Pencapaian tujuan yang diinginkan memerlukan proses yang mengarah pada sasaran yang ditetapkan. Proses analisa pekerjaan tersebut meliputi : Mengadakan pemeriksaan dan menetapkan ketentuan urutan tugas dalam pekerjaan, Mencatat kondisi-kondisi, dibawah mana tugas tersebut dilakukan, Mengadakan penyelidikan terhadap masing-masing tugas.

Setelah mengetahui analisa pekerjaan Satpam dalam pengamanan di pusat perbelanjaan yang menjelaskan gambaran pekerjaan dan kualifikasi pekerjaan, barulah melaksanakan rekruitmen.

Seleksi.
Seleksi personil Satpam merupakan kegiatan untuk menetapkan dan memilih satpam yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan serta memperkirakan kemungkinan keberhasilan atau kegagalan untuk melaksanakan pekerjaan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memilih satpam yang paling tepat dan dengan kuantitas serta kualitas yang memadai.

Sebelum calon Satpam diseleksi, terlebih dahulu calon Satpam tersebut sebaiknya diberikan formulir. Didalam formulir tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kecakapan, kepribadian, kebiasaan-kebiasaan lain dan lain-lain.


BIMBINGAN MAKALAH, SKRIPSI, dan lainya ,,,,,,,,,,,,, 085220145220  e-mail : Jalurberita@gmail.com 
Pentahapan dalam pelaksanaan seleksi Satpam dapat disebutkan sebagai berikut :

Persyaratan Administrasi. Tahap pertama yang harus ditempuh adalah mengadakan pemeriksaan administrasi yang harus dipenuhi oleh para pelamar guna mengetahui lengkap tidaknya persyaratan tersebut. Persyaratan administrasi tersebut antara lain : Pengisian formulir, Foto copy Ijazah, Daftar Riwayat Hidup, Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian, Surat Keterangan Kesehatan dari dokter, Kartu tanda bukti mencatatkan diri pada departemen tenaga kerja, Pas photo, Foto copy KTP, Surat Keterangan Pengalaman Kerja, Surat Ijin orang tua/wali,


Pengorganisasian.
Pengertian Pengorganisasian adalah : “Bagian dari manajemen yang mencakup upaya penyusunan struktur peran secara sengaja untuk dilaksanakan orang-orang dalam suatu perusahaan”.13 Adanya kepastian bahwa semua tugas yang perlu untuk mencapai sasaran itu telah ditentukan dan diharapkan tugas tersebut telah diberikan kepada orang yang dapat paling baik melaksanakannya. Orang-orang tersebut ditempatkan pada ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggung jawabkan atas segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. 

Kegiatan dalam pengorganisasian ini meliputi :Penentuan kegiatan dibutuhkan untuk mencapai sasaran, yaitu Satpam yang mampu secara profesional melaksanakan pengamanan fisik, baik secara preventif maupun represif terbatas khususnya dalam pengamanan di pusat perbelanjaan. Dengan demikian secara tidak langsung akan tercipta figur satpam yang disegani dan diakui.

Pengelompokkan kegiatan tersebut kedalam kelompok-kelompok atau unit-unit. Yaitu mulai dari Kepala Koordinasi Satpam, Kepala Unit sampai ke personil masing-masing Satpam. Penugasan kelompok kegiatan tersebut kepada seorang manajer.Pelimpahan wewenang untuk melaksanakannya.

Penetapan koordinasi horizontal dan vertikal dari kegiatan, wewenang dan komunikasi. Koordinasi vertikal adalah terhadap pimpinan/pengguna Satpam ataupun kepada pembina polisi setempat, mulai dari Polda, Polresta, Polsek dan pos Polisi. Jadi tidak hanya terbatas sampai di Polresta saja. Secara horizontal adalah hubungan dengan Satpam pada instansi/proyek/badan usaha lainnya untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban Pusat Perbelanjaan secara utuh dan terpadu.

Pelaksanaan.
Tahap pelaksanaan ini pada dasarnya merupakan penerapan dari cara bertindak yang telah ditentukan dan yang telah dipilih, sesuai dengan sasaran organisasi Satpam yang dikaitkan dengan ancaman kriminalitas di lingkungan kerjanya, dalam hal ini pusat perbelanjaan.

Setelah melalui proses analisa tugas, rekruitmen, seleksi serta pengorganisasiannya, maka personil Satpam perlu untuk terus dibina dan diarahkan melalui kegiatan sebagai berikut :

Pendidikan dan Latihan.
Pendidikan dan latihan merupakan dua hal yang maksudnya sama, perbedaannya terletak pada ruang lingkup aspek tujuannya. Pendidikan adalah tugas untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, pengertian dan keterampilan dari para personil Satpam, sehingga mereka dapat lebih berkualitas.

Pendidikan berhubungan dengan menambah pengetahuan umum dan pengertian tentang seluruh lingkungan kerja. Pendidikan berhubungan dengan menjawab bagaimana dan mengapa, biasanya pendidikan lebih banyak berhubungan dengan teori tentang pekerjaan, sekaligus bahwa pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir dari seseorang. Sedangkan latihan merupakan pendidikan dalam arti agak sempit, terutama dengan instruksi, tugas khusus dan disiplin. Latihan adalah suatu proses aplikasi, terutama terhadap peningkatan kecakapan, karena itu diperlukan untuk mempelajari bagaimana cara melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai Satpam.

Metode pendidikan dan latihan dimaksudkan sebagai suatu cara sistematis yang dapat memberikan gambaran secara luas serta dapat membuat kondisi tertentu dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan guna mendorong Satpam dapat mengembangkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya. Metode pendidikan dan latihan tersebut dalam bentuk :

Seminar dan lokakarya, hal ini diperuntukkan khususnya bagi para manajer, baik secara berkala maupun insidentil. Kegiatan ini perlu untuk terus dikembangkan agar para manajer/pengguna Satpam tetap mengacu pada arah kebijaksanaan pola pembinaan Satpam dan terpeliharanya hubungan koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal.

Pembentukan Satpam Kawasan Terpadu.
Sistem keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa khususnya oleh unsur Satpam di pusat perbelanjaan belum dilaksanakan secara terpadu, masing-masing Satpam masih berdiri sendiri. Di satu pihak pusat perbelanjaan secara potensial rawan adanya ancaman dan gangguan keamanan di lingkungan kerja. Padahal terdapat potensi kekuatan yang dapat dibina menjadi kekuatan keamanan swakarsa yang tangguh, maka perlu dibangun sistem pengamanan dalam suatu kawasan yang mampu menyelenggarakan suatu kegiatan/usaha pengamanan secara swakarsa dengan meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan di antara instansi/proyek/badan usaha pengguna Satpam di kawasan tersebut dalam suatu jaringan/ikatan pengamanan yang terkoordinir.

Pengamanan Satpam kawasan terpadu, yaitu menggabungkan pola pengamanan beberapa instansi/proyek/badan usaha pengguna Satpam yang ada di suatu kawasan menjadi satu sistem kawasan pengamanan Satpam terpadu dengan mewakilkan Satpam masing-masing instansi/ proyek/badan usaha pengguna Satpam menjadi suatu ikatan pengamanan yang saling berhubungan/berkomunikasi satu sama lainnya serta dengan memiliki mobilitas yang tinggi.

Dengan demikian Satpam yang tadinya hanya bertugas dan bertanggung jawab di dalam ring instansi/proyek/ badan usahanya, nantinya selain akan saling berkomunikasi satu sama lain juga akan bertanggung jawab juga di kawasan sekelilingnya, dalam radius sesuai pada kawasan pusat perbelanjaan.

Sarana yang akan saling menghubungkan masing-masing satpam instansi/proyek/badan usaha tersebut adalah sistem komunikasi melalui alat komunikasi radio/HT, serta mobilitas bergerak dengan sistim patroli kawasan dengan berpatroli jalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Hal ini akan memudahkan untuk mengawasi setiap sudut di kawasan pusat perbelanjaan sehingga secara tidak langsung akan menghilangkan adanya ancaman dan gangguan keamanan di lingkungan kerja.

Pengendalian teknis pelaksanaan tugas pengamanan Satpam kawasan terpadu ini secara keseluruhan dilaksanakan oleh Polresta dengan mengedepankan para Babinkamtibmas, patroli polisi dan pos Polisi. Metode penanggulangannya dilaksanakan sebagai berikut :

Deteksi.
Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas di kawasannya, baik yang disebabkan oleh orang, situasi maupun alam.

Pendataan dan pengawasan terhadap warga masyarakat yang melakukan kegiatan di kawasannya baik kegiatan formal maupun informal, seperti antara lain pedagang kaki lima dan lain sebagainya.

Menyampaikan/melaporkan hasil kegiatan deteksi kepada para pengendali dari patroli, yaitu Babinkamtibmas, patroli polisi dan pos polisi.

Preventif.
Patroli.
Untuk frekwensi patroli pada pembentukan Satpam kawasan terpadu ini dilaksanakan semaksimal mungkin. Kegiatan patroli dilaksanakan dengan menggunakan sepeda motor ataupun jalan kaki. Dilaksanakan oleh enam sampai delapan orang.

Route patroli dilaksanakan dengan mengacu pada pertimbangan waktu atau jam rawan, tempat rawan, pengontrolan pada pos-pos Satpam yang ada.

Penjagaan.
Penjagaan pada Pos Tetap.
Pos tetap pada Posko Satpam kawasan terpadu. Pos Tetap pada masing-masing bangunan atau kantor tempat rawan lainnya.

Penjagaan Pos Sementara.
Dilaksanakan secara insidentil sesuai pertimbangan terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi.

Represif Terbatas.
Melakukan pengamanan TKP dan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TP TKP) sebelum Polisi tiba di TKP, melakukan tindakan penangkapan bila ditemukan kasus tindak pidana tertangkap tangan, melakukan pemeriksaan identitas seseorang yang dicurigai atau yang patut diduga akan melakukan suatu tindak kejahatan di kawasannya. Melakukan penertiban dan pengawasan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Telah terdidik dan mempunyai sertifikat.
Menguasai tata krama berkomunikasi dengan baik melalui HT maupun telpon atau media komunikasi lainnya.  Mampu menggunakan teknik bela diri, teknik penggeledahan, teknik membawa tersangka, penggunaan tongkat Polisi dan borgol. Menguasai medan berikut karakteristik kerawanannya di seluruh kawasan kerjanya.

Kekuatan personil.
Kekuatan personil Satpam yang diperlukan dalam setiap shift adalah tugas patroli enam orang, penjagaan di posko minimal dua orang. Kekuatan pengamanan seluruhnya jika dibentuk dalam formasi tiga shift adalah 3 X 8 = 24 orang Satpam.

Anggaran.
Dukungan anggaran ditanggung secara bersama-sama oleh instansi/badan usaha di pusat perbelanjaan yang ada khususnya bagi mereka yang belum memiliki satpam. Besarnya iuran sesuai dengan kesepakatan.

Satpam yang tergabung dalam satpam kawasan terpadu dibentuk tersendiri terlepas dari satpam yang bertugas rutin pada instansi/ proyek/badan usaha masing-masing. Masing-masing instansi/proyek/ badan usaha tersebut mengirimkan perwakilan satpamnya secara tetap ataupun bergiliran.

Pengendalian.
Pengertian pengendalian adalah : “Pengukuran dan koreksi terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana”. 14 Jadi pengendalian mengukur pelaksanaan kerja atau prestasi dengan membandingkan terhadap tujuan dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan, guna menjamin pencapaian rencana yang telah disusun. Dengan memaksakan supaya kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana berarti akan menemukan orang-orang yang melakukan tugas yang berbeda dengan yang direncanakan, lalu mengambil langkah-langkah yang perlu untuk meningkatkan prestasi.

Dalam pola pembinaan Satpam, kegiatan pengendalian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

organisasi Satpam.
Tingkatkan peranan unsur-unsur pimpinan Satpam, seperti : Kepala Satpam, para Kepala Unit, Kepala Kelompok/regu, mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap anggota-anggotanya.

Memberikan kewenangan secara jelas kepada unsur-unsur pimpinan menengah dan bawah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga yang bersangkutan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas setiap anggotanya.Kenali dan pahami kepribadian dari anggota-anggotanya agar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lebih efektif dan efisien.

Pembina Polri.
Polri setempat dalam mengemban fungsi kamtibmas di wilayahnya mempunyai tanggung jawab tentang masalah terciptanya situasi kamtibmas yang mantap dan terkendali. Guna mencegah dan menanggulangi setiap ancaman gangguan kamtibmas di wilayahnya, Polri setempat sebagai inti pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dan aparat penegak hukum, bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Satpam, misalnya patroli/sambang ke pos-pos satpam secara rutin dan insidentil. Juga memberikan pengarahan dan pengaturan yang dilakukan melalui koordinasi fungsional serta pemberian bimbingan teknis terhadap satpam, agar dalam pelaksanaan tugasnya searah dan sejalan dengan kebijaksanaan umum pembinaan kamtibmas secara keseluruhan.

Realisasi pelaksanaannya bukan saja diemban oleh Karo/Bagian/ Unit Binamitra saja tetapi oleh seluruh fungsi Kepolisian yang ada. Melalui uraian diatas, kiranya dapat diperoleh suatu gambaran tentang konsepsi upaya peningkatan kemampuan satpam dalam pengamanan di pusat perbelanjaan, yang dibahas melalui pendekatan manajemen.

Kesemuanya itu akan sangat bergantung pada sikap, jiwa, semangat dan kesungguhan dari segenap unsur-unsur pembinaan Satpam sesuai lingkup kewenangannya, Satpam itu sendiri serta didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.



Membangun Kepercayaan Melalui Pemilu 2014

Jalurberita.com - Pemilu 2014 sudah di depan mata seiring dengan akan berakhirnya masa kerja lembaga eksekutif dan legislatif, berbagai prediksi kerawanan dalam Pemilu 2014 perlu di antisipasi oleh Polri selaku penanggung jawab keamanan dalam negeri, dengan mempedomani Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pasal 30 ayat 4 bahwa dalam penyelenggaraan keamanan dalam negeri, Polri sebagai kekuatan inti dan masyarakat sebagai kekuatan pendukung, hal ini dikandung maksud bahwa dalam rangka Harkamtibmas diperlukan kerja sama antara Polri dan masyarakat.

Guna membangun kemitraan maka diperlukan sikap dan rasa saling percaya, hal tersebut sinergis dengan sasaran utama Rencana Strategis Polri pada tahap kedua yaitu membangun kemitraan dengan masyarakat. Prof. Andrianus Meliala menuturkan bahwa perhatian publik terhadap Polri di dapatkan dari kinerja yang umum yang dilakukan oleh Polri, sedangkan untuk kepercayaan masyarakat ditentukan oleh kinerja yang diperlihatkan oleh anggota Polri sehari-hari. Hal tersebut menjelaskan bagaimana masih buruknya citra Polri di mata masyarakat walaupun sudah berhasil mencapai prestasi yang baik .

Polri sebagai institusi dan Polri sebagai individu merupakan bahan berita yang menarik bagi masyarakat dan memberikan rating tinggi di dalam penayangan media elektronik serta oplah yang tinggi dari pemberitaan media cetak, berita tentang Polri seolah tidak pernah habis namun amat disayangkan pemberitaan tersebut tidak ada nilai keseimbangan antara keberhasilan/prestasi Polri dengan sisi negatifnya, pemberitaan sisi negatif Polri lebih dibesar-besarkan dibanding dengan keberhasilan yang hampir tidak pernah di monitor oleh Media massa, dari sudut pandang sebuah bisnis hal tersebut memberikan keuntungan yang besar namun dari sudut pembentukan opini masyarakat seolah kinerja Polri tidak ada baiknya, semua jelek, pemberitaan selalu menjadikan bahan gunjingan masyarakat baik instansi pemerintah, kampus, pasar dan warung-warung, Pos Kamling bahkan sampai dengan anak-anak yang belum cukup umur, opini tersebut seperti seorang hakim yang menjatuhkan sanksi kepada terpidana sehingga apa yang disampaikan oleh Polri secara tulus pun terkadang masih dianalisa, ada apa di balik ketulusan Polisi, memang berat bagi Polri untuk memperbaiki citra dan berbuat untuk dapat dipercaya oleh masyarakat.

Namun tentunya Polri tidak perlu berkecil hati, ada ungkapan bahwa Polri dibenci akan tetapi juga di rindu, yang artinya bahwa seburuk buruknya opini masyarakat kepada Polri namun karena tugas dan tanggung jawabnya Polri selalu di harapkan kehadirannya di tengah masyarakat dalam situasi apapun, tentunya peluang tersebut merupakan jalan bagi Polri untuk memperbaiki/merubah diri kearah yang lebih baik yaitu ke arah yang dikehendaki masyarakat. Reformasi Polri di bidang Struktural, Instrumental dan kultural merupakan jawaban, perubahan aspek struktural terus menerus dilakukan dan hampir menuju kesempurnaan, juga perubahan aspek instrumental dengan menambah sarana dan prasarana serta piranti lunak.



BIMBINGAN MAKALAH, SKRIPSI, dan lainya ,,,,,,,,,,,,, 085220145220  e-mail : Jalurberita@gmail.com 

Penerapan strategi Polmas yang telah dilaksanakan semenjak tanggal 13 Oktokber 2005 sampai dengan saat ini masih belum mencapai tahap yang di harapkan , Polmas sebagai sebuah strategi masih diperguncingkan oleh para pimpinan Polri sehingga pelaksanaan di lapangan hanya mengejar formalitas pelaporan berupa jumlah terbentuknya forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM) dan jumlah pembuatan Balai kemitraan polisi masyarakat, pelaporan tersebut merupakan trik gaya lama ”Asal Bapak Senang” namun secara esensi strategi Polmas belum berjalan, Polri masih jauh dari masyarakat, warga yang tergabung dalam FKPM merasa bahwa dalam pemeliharaan Kamtibmas Polri membutuhkan masyarakat sehingga masyarakat menanyakan berapa honornya, berapa bantuan Polri untuk mendirikan FKPM, ini merupakan fenomena yang wajar dimana dari sisi internal, anggota yang ditugaskan pengemban missi Polmas dilaksanakan oleh seorang Bintara dengan tingkat pemahaman yang berbeda yang dipengaruhi oleh kepangkatan, masa kerja, pengetahuan dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat, hasilnya pemahaman masyarakat terhadap Polmas juga beragam. Tolok ukur keberhasilan Polmas adalah sampai sejauh mana FKPM mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungannya, berapa penurunan jumlah gangguan Kamtibmas yang terjadi di lingkunganya, apakah masyarakat merasa aman dalam melaksanakan aktifitasnya, bagaimana komunikasi masyarakat dengan Polri dan sebaliknya.

Memahami akan tingkat capaian strategi Polmas maka diperlukan model yang tepat yaitu dengan melaksanakan kegiatan kepolisian yang dikemas dalam bentuk Safari Kamtibmas, kegiatan ini pada prinsipnya adalah kegiatan sambang desa yang di tingkatkan, peningkatannya berada pada manajemen sumber daya organisasi, kerja sama, materi, sasaran dan metode komunikasi yang diterapkan. Menurut DR. Imam B Prasodjo, Sosiolog Universitas Indonesia , "Senjata utama polisi mendatang ialah kecakapannya berkomunikasi dan berargumentasi yang meyakinkan publik ketika mereka berbicara mengenai keamanan".


Teori Kerja Sama
Teori Kerja sama oleh Roucek dan Warren menekankan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, dan merupakan suatu proses yang paling dasar. Kerja sama merupakan bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktifitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami aktifitas masing-masing. Teori kerja sama sangat tepat di manfaatkan untuk membangun kerja sama antara Polri dengan instansi Pemerintah dan Masyarakat, masyarakat sebagai basis interaksi sosial menghendaki bahwa setiap aktifitas untuk mendapatkan kebutuhan hidup guna mencapai kesejahteraan membutuhkan situasi yang tertib dan aman. Demikian juga instansi Pemerintah keberadaannya diarahkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Presiden Republik Indonesia DR Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato sambutan pada acara Panen raya di Medan Sumatera Utara pada bulan Juli 2008 menyampaikan ” Mustahil kesejahteraan rakyat tercapai apabila situasi tidak aman ”. Aman merupakan suatu kondisi yang diperlukan oleh semua orang untuk menunjang semua aktivitas, karena merupakan kebutuhan maka penciptaan rasa aman bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, untuk mencapai tujuan tersebut maka di perlukan kerja sama antara Polri, Instansi pemerintah dan Masyarakat.

Teori Komunikasi Sosial
Teori Komunikasi Sosial menurut Harold D. Lasswell di definisikan sebagai suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antara sesama manusia melalui pertukaran informasi dengan menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta berusaha merubah sikap dan tingkah laku.

Komunikasi sosial yang efektif diperlukan oleh setiap orang dalam berinteraksi sosial untuk mencapai tujuan, komunikasi sosial yang di bangun Polri merupakan komunikasi yang diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri, dengan menonjolkan sifat kemitraan sejajar antara Polri dan masyarakat, komunikasi antara pelayan dan yang dilayani tidak dibatasi oleh ruang dan waktu namun tetap memperhatikan etika dan norma yang berlaku di masyarakat, etika dan norma yang salah dalam penerapannya akan memberikan dampak timbulnya sikap antipati bukan simpati seperti yang diharapkan. Dengan demikian hal yang perlu diperhatikan oleh setiap anggota Polri adalah mengenal dan memahami etika dan norma yang berlaku di masyarakat sebelum melaksanakan tugas, komunikasi yang jujur dengan tampilan sikap dan tingkah laku yang sopan mendorong masyarakat lebih mudah untuk menerima kehadiran anggota Polri.

Komunikasi sosial antara anggota Polri dan masyarakat tidak menempatkan topik Polri sebagai prioritas utama namun sebaliknya dalam komunikasi Polri lebih banyak mendengar dan menerima masukan dari masyarakat berupa harapan masyarakat kepada Polri baik dalam bidang Kamtibmas maupun dalam bidang lainnya, harapan tersebut merupakan perintah dari masyarakat kepada Polri untuk dilaksanakan, Polri berkewajiban untuk memenuhi harapan masyarakat, ketika harapan terpenuhi maka tercapailah kepuasan dan pada gilirannya terbangun juga kepercayaan masyarakat, proses tersebut tidak bisa berjalan simultan namun perlu pendekatan yang terus menerus.

Manajemen Strategis
Menurut Pearce and Robinson (1997:20) dalam bukunya Manajemen Strategis, bahwa manajemen strategis di definisikan sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang di rancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi, yang terdiri atas 9 (sembilan) tugas penting, antara lain : a. Merumuskan misi perusahaan, meliputi rumusan umum tentang maksud keberadaan (purpose), filosofi (philosophy), dan tujuan (goal). b. Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi intern dan kapabilitasnya. c. Menilai lingkungan ekstern perusahaan, meliputi baik pesaing maupun faktor-faktor konstektual umum. d. Menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya dengan lingkungan ekstern. e. Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan. f. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum (Grand strategy) yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki. g. Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih. h. Mengimplementasikan pilihan strategik dengan cara mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekan pada kesesuaian antara tugas, SDM, Struktur, tehnologi dan sistim imbalan.i. Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi pengambilan keputusan yang akan datang.

Konsep Perpolisian Masyarakat
Sebelum konsep Community Policing di luncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, di lakukan secara konvensional. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Walaupun prinsip-prinsip “ melayani dan melindungi ” (to serve and to protect) di tekankan, pendekatan-pendekatan yang birokratis, sentralistik, serba sama/seragam mewarnai penyajian layanan kepolisian. Gaya perpolisian tersebut mendorong Polri untuk mendahulukan mandat dari pemerintah pusat dan mengabaikan ‘persetujuan’ masyarakat lokal yang di layani.

Selain itu Polri cenderung menumbuhkan sikap yang menampilkan dirinya sebagai sosok yang formal, dan eksklusif dari anggota masyarakat lainnya. Pada akhirnya semua itu berakibat pada memudarnya legitimasi kepolisian di mata publik pada satu sisi, serta semakin berkurangnya dukungan publik bagi pelaksanaan tugas kepolisian maupun buruknya citra polisi pada sisi lain.

Sejalan dengan pergeseran peradaban umat manusia, secara universal terutama di negara-negara maju, masyarakat cenderung semakin ‘jenuh’ dengan cara-cara Lembaga Pemerintah yang birokratis, resmi, formal/kaku, general/seragam dan lain-lain dalam menyajikan layanan publik. Terdapat kecenderungan bahwa masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan yang personal dan menekankan pemecahan masalah dari pada sekedar terpaku pada formalitas hukum yang kaku. Dalam bidang penegakan hukum terutama yang menyangkut pertikaian antar warga, penyelesaian dengan mekanisme informal dipandang lebih efektif dari pada proses sistem peradilan pidana yang acapkali kurang memberikan peranan yang berarti bagi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang dideritanya.

Kondisi sebagaimana diutarakan di atas mendorong di luncurkannya program-program baru dalam penyelenggaraan tugas kepolisian terutama yang disebut Community Policing. Lambat laun, Community Policing tidak lagi hanya merupakan suatu program dan/atau strategi melainkan suatu falsafah yang menggeser paradigma konvensional menjadi suatu model perpolisian baru dalam masyarakat madani. Model ini pada hakekatnya menempatkan masyarakat bukan semata-mata sebagai obyek tetapi mitra kepolisian dan pemecahan masalah (pelanggaran hukum) lebih merupakan kepentingan dari pada sekedar proses penanganan yang formal/prosedural.

Dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia nilai-nilai yang terkandung dalam konsep Community Policing pada hakekatnya bukan merupakan hal yang asing. Kebijakan Siskamswakarsa diangkat dari nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia, yang lebih menjunjung nilai-nilai sosial dari pada individu. Pelaksanaan pengamanan lingkungan secara swakarsa pernah/masih efektif berjalan. Pada bagian-bagian wilayah/etnik tertentu nilai-nilai kultural masih efektif (bisa di efektifkan) dalam penyelesaian masalah sosial pada tingkat lokal. Nilai saling memaafkan dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia yang religius. Pada zaman dahulu dikenal adanya “ Hakim Perdamaian ” Desa. Kondisi itu semua merupakan modal awal yang dapat berperan sebagai faktor pendukung yang efektif dalam pengembangan Community Policing “ ala ” Indonesia, jika dikelola secara tepat sesuai ke-kini-an dan sejalan dengan upaya membangun masyarakat madani khususnya kepolisian “sipil” yang menekankan pada pendekatan kemanusiaan khususnya perlindungan hak-hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Polmas mencakup 2 (dua) unsur : perpolisian dan masyarakat. Secara harfiah, perpolisian yang merupakan terjemahan dari kata “policing” berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat yang melatarbelakanginya.

Sebagai suatu strategi, Polmas berarti : model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Tujuan Penerapan Polmas, yaitu a. Tujuan penerapan Polmas adalah terwujudnya kerjasama polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. b. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan ke luar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri serta dalam batas-batas tertentu mengambil tindakan pertama jika terjadi kejahatan atau bahkan menyelesaikan pertikaian antar warga sehingga tidak memerlukan penanganan melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana.

c. Menciptakan ketenteraman umum mengandung makna bahwa yang di tuju oleh Polmas bukan hanya sekadar ketiadaan gangguan faktual terhadap keamanan dan ketertiban tetapi juga perasaan takut warga dalam kehidupan bersama dalam komunitas mereka. 
d. Kerjasama polisi dan masyarakat mengandung makna bukan sekadar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan / pengendalian dan analisis / evaluasi atas pelaksanaannya. Karena itu, sebagai suatu tujuan, kerjasama tersebut merupakan proses yang terus menerus tanpa akhir.

Konsepsi Safari Kamtibmas.
Konsepsi safari kamtibmas esensinya cenderung mendekati Polmas Model B ( model B 21 dan B 22 )yaitu kegiatan fungsi kepolisian dalam bentuk penyuluhan umum kamtibmas dan Bimmas keliling bukan hanya oleh anggota Polri namun juga oleh pejabat Polri baik itu Kapolresta, Para Kabag maupun Kapolsek yang di intensifkan. Konsepsi Safari Kamtibmas merupakan sebuah model kreatif yang di persiapkan sebagai sebuah kegiatan untuk menjalankan kebijakan, penyusunan program dan strategi penyusunan program tentang pola pendekatan kepada masyarakat dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu Kepolisian dan diarahkan untuk memberikan pemahaman tentang Strategi Pemolisian Masyarakat.

Safari Kamtibmas merupakan kegiatan Polri yang dilaksanakan dengan cara safari (mendatangi) masyarakat secara terencana baik waktu, jenis kegiatan dan sasaran yaitu masyarakat atau kelompok masyarakat sesuai dengan kepentingan wilayah maupun kawasan, dengan mempertimbangakan aspek kondisi sosial budaya. Sasaran utama dalam safari kamtibmas adalah membangun komunikasi sosial antara Polri dengan pranata-pranata sosial yang tumbuh di masyarakat, sekaligus berinteraksi dengan masyarakat guna mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri maupun menerima masukan dari masyarakat terhadap berbagai permasalahan sosial baik yang bersumber dari perkembangan sosial masyarakat maupun sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis.

Model ini lebih merupakan solusi untuk mencairkan kejenuhan masyarakat terhadap sistem birokrasi yang selalu resmi, formal dan kaku dalam menyediakan layanan publik. Keinginan masyarakat saat ini adalah adanya wujud nyata dari sikap polisi sipil yaitu Polisi yang beradab yang mampu menghargai kearifan lokal sebagai sebuah fenomena masyarakat, dalam era polisi sipil masyarakat lebih menginginkan pendekatan-pendekatan personal yang bersifat informal, menyatu, ramah dan bersahabat bukan hanya dengan anggota sebagai unsur pelaksana namun juga dengan Kapolresta, pejabat utama Polresta dan Kapolsekta.

Sebagaimana teori motivasi dari Maslow bahwa setiap orang memiliki kebutuhan aktualisasi diri yaitu adanya pengakuan keberadaan dirinya di tengah masyarakat, pada lapis-lapis tertentu dalam struktur masyarakat, komunikasi sosial dengan polisi memerlukan kontak langsung dengan Pimpinan Kepolisian setempat ( Kapolresta), masyarakat berkeinginan kenal dan mendengarkan secara langsung tentang konsep dasar dan strategi Kapolresta dalam menciptakan/mengelola keamanan dan ketertiban, komunikasi dengan anggota Polri pada lapis unsur pelaksana, menurutnya terkadang tidak mampu menampung aspirasi dan memberikan jaminan harapan, pada kontek/tataran semacam ini diperlukan kehadiran Kapolresta secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat.

Safari kamtibmas sebagai sebuah model perpolisian masyarakat perlu di kelola dengan sistem manajemen agar kegiatan dapat terencana, terorganisir, dilaksanakan dan dapat diawasi serta di kendalikan.Safari kamtibmas sesuai dengan konsepsi penulis merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat berupa pranata-pranata sosial.

Safari kamtibmas sebagai sebuah kegiatan bersama antara Polri dan instansi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat baik dalam bidang keamanan maupun kesejahteraan merupakan bagian dari strategi polmas sehingga manajemen safari kamtibmas tidak berdiri sendiri akan tetapi menginduk pada manajemen polmas.

10 February 2014

Sistem Metoda Pelayanan STNK

Jalurberita.com - Sistem metode pelayanan STNK yang telah dilaksanakan oleh Subdit Min Regident Ranmor Polda Metro Jaya sudah lebih baik dari apa yang diharapkan, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa inovasi bentuk pelayanan STNK untuk lebih memudahkan serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena untuk lebih meningkatkan akselerasi strategi Polmas di bidang Lantas dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polantas, maka perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan di bidang sistem metode melalaui kegiatan sebagai berikut :   

Koordinasi, yaitu kegiatan yang dilakukan guna menyamakan persepsi untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan pelayanan STNK pada Subdit Min Regident Ranmor. Kegiatan tersebut antara lain : (a) Melakukan koordinasi dengan seluruh Samsat di jajaran Polda Metro Jaya dengan memanfaatkan jaringan internet (network) sehingga dapat memudahkan dalam verifikasi ulang terhadap keabsahan data kendaraan bermotor. (b) On-line system antara Samsat di jajaran Polda Metro Jaya dengan Traffic Management Centre (TMC) sehingga koordinasi dalam mengakses informasi tentang identitas kendaraan bermotor yang berada di lingkungan Polda Metro Jaya dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. 

(c) Melakukan koordinasi dengan Dipenda dan Jasa Raharja baik dibidang pembinaan SDM maupun dalam hal peningkatan kualitas pelayanan STNK kepada masyarakat. (d) Meningkatkan koordinasi dengan pihak perusahaan Telepon Selular dan Bank pemerintah atau swasta dalam rangka peningkatan pelayanan STNK melalui mekanisme pelayanan On-line sistem atau mobile banking, dimana pelayanan STNK dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan nyaman. (e) Mengembangkan koordinasi dengan instansi terkait (ATPM, Perguruan Tinggi dan Badan/ Instansi pemerintahan) dalam rangka meningkatkan kualitas SDM guna mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Sosialisasi, diperlukan untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan akselerasi strategi Polmas di bidang lalu lintas melalui inovasi-inovasi pelayanan STNK yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses serta mekanisme pelayanan yang diberikan oleh Kepolisian dengan optimal. Sosialisasi diberikan melalui kegiatan penyebaran pamflet, brosur maupun iklan di media massa atau langsung diberikan kepada masyarakat pada tempat-tempat strategis sehingga program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi pelayanan STNK Subdit Min Regident Ranmor  dapat diterima masyarakat secara maksimal, baik itu model pelayanan berbentuk Samsat keliling, gerai Samsat, STNK Door to Door, mobile banking / ATM maupun inovasi pelayanan STNK yang lain. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini yaitu untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat atau pihak-pihak terkait di bidang lalu lintas, baik itu berupa kritikan, saran maupun bantuan fisik (anggaran atau sarana prasarana) guna memperbaiki serta meningkatkan kegiatan pelayanan dimasa yang akan datang.

Edukasi (Pendidikan dan pelatihan), perlu dikembangkan untuk menunjang kelancaran proses kerja organisasi, karena dengan pengelolaan SDM yang baik akan mampu mendukung tercapai tujuan organisasi, yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mewujudkan SDM yang profesional maka diperlukan upaya peningkatan kompetensi melalui pendidikan kejuruan, kursus, program memperoleh SDM yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan sesuai tugas dan tanggung jawabnya seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Fasilitasi, perlu ditingkatkan dengan mengupayakan berbagai sumber untuk dapat memenuhi kebutuhan terhadap fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan strategi Polmas di bidang lalu lintas dalam meningkatkan pelayanan STNK kepada masyarakat. Pemenuhan kebutuhan / fasilitas terhadap petugas pelayanan maupun dalam proses pelayanan, dapat dilakukan dengan : (a) Pemberian insentif kepada seluruh anggota, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, untuk dapat memotivasi kinerja sehingga dapat lebih fokus melayani masyarakat tanpa harus melakukan tindakan yang menyimpang/ pungli. (b) Pembangunan dan perawatan fasilitas atau sarana prasarana penunjang proses pelayanan STNK, terutama fasilitas kegiatan yang menunjang akselerasi strategi Polmas dalam pelayanan STNK, untuk lebih memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. (c) Mengalokasikan anggaran khusus atau anggaran operasional guna menunjang peningkatan pelayanan STNK, melalui koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan instansi terkait lainnya atau dengan pihak Pemda DKI Jakarta.

Upaya meningkatkan akselerasi strategi Polmas pada pelayanan STNK  guna mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polantas Pada pelaksanaan tugas polisi lalu lintas, melalui peningkatan pelayanan STNK secara tidak langsung dapat mewujudkan kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerja polantas di masa mendatang. Untuk itu, Subdit Min Regident Ranmor telah melaksanakan beberapa kegiatan pelayanan untuk lebih meningkatkan akselerasi strategi Polmas di bidang lantas yang dilaksanakan secara rutin yaitu dengan mengembangkan kegiatan pelayanan STNK keliling, pelayanan gerai Samsat, pelayanan STNK Door to Door serta inovasi-inovasi pelayanan STNK lainnya berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Dit lantas untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat, aman dan nyaman.

Untuk itu beberapa kegiatan pelayanan STNK tersebut diatas perlu secara sistematis dan terstruktur disusun oleh manajer dan pimpinan tingkat menengah di jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya melalui pendekatan ilmu manajemen sehingga diperoleh kegiatan nyata Perpolisian Masyarakat (Polmas) yang dapat diimplementasikan pada pelayanan STNK di Ditlantas  guna terciptanya akselerasi strategi Polmas di bidang Lantas dengan kegiatan sebagai berikut  :

Perencanaan, Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan STNK dilaksanakan sebagai berikut : (1) Menetapkan standar pelayanan yang harus dilaksanakan oleh setiap petugas lalu lintas dalam kegiatan pelayanan STNK. (2) Menentukan target waktu pelayanan terhadap setiap kegiatan pada pelayanan STNK di wilayah Ditlantas.  (3) Menyusun dan menetapkan tujuan / sasaran, waktu, personil, anggaran dan kualitas pelayanan. (4) Penerapan piranti lunak dan produk tertulis secara proporsional sebagai penuntun dan acuan dalam melaksanakan tugas pelayanan. (5) Petugas pelayanan STNK harus mempunyai komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan Polisi tidak dipercaya antara lain : arogan, apatis / masa bodoh, tidak professional / tidak menguasai tugasnya, memeras, menerima suap, mempersulit / berbelit – belit, tidak transparan, tidak disiplin, tidak bertanggungjawab, dan sebagainya.

Pengorganisasian , terkait pelaksanaan pelayanan STNK guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, dilakukan dengan : (1) Menginventarisir personil, materiil, dan anggaran yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan STNK kepada masyarakat baik yang berada di Samsat maupun dilluar (STNK Door to Door, Samling dan Gerai Samsat) (2) Menyusun HTCK yang jelas sesuai dengan struktur organisasi sehingga terdapat keterpaduan gerak dan langkah dalam pelayanan STNK pada Subdit Min Regident Ranmor. (3) Mengadakan rotasi sebagai upaya penyegaran dalam mengembangkan potensi kerja anggota serta memberikan  ”reward and punishment ”  kepada anggota untuk menjaga konsistensi pada tugas dan tanggung jawabnya serta memotivasi peningkatan kinerja anggota dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat .

Pelaksanaan perlu dikembangkan inovasi-inovasi positif sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun hal yang perlu diperhatikan antara lain : (1) Melengkapi segala bentuk administrasi dan dokumen pelaksanaan tugas sesuai format yang berlaku. (2) APP yang berfungsi mengingatkan kembali Juklak maupun Juknis, sebagai upaya untuk mencapai hasil yang optimal. (3) Menggerakan segala sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. (4) Mengembangkan atau mengusahakan sumber daya anggaran atau fasilitas penunjang lainnya melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan serta mengawasi penggunaannya secara transparan dan akuntabel. 

(5) Merekam dan mencatat segala bentuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, yang berfungsi sebagai bahan evaluasi kedepan. (6) Melaporkan segala bentuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara berjenjang. (7) Membuat standarisasi keberhasilan kerja. (8) Membuat sistem penilaian kerja. (9) Membuat sistem penghargaan dan penghukuman (Reward and Punishment) (10) Membuat etika kerja yang mencakup : hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, produk-produk yang harus dihasilkan serta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran.

Langkah Meningkatkan Pelayanan di Bid.Lalu Lintas

Jalurberita.com - Era Reformasi yang telah dan sedang bergulir selama ini tentunya terus membawa berbagai perubahan, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap berbagai perbaikan dan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, tak terkecuali tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia mengharapkan Polri sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat mampu secara profesional dan proporsional dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 2 jo Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002).


Pelaksanaan Grand Strategi Polri yang sedang dilaksananakan diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam tubuh Polri dan mampu menuju paradigma baru yaitu mewujudkan polisi sipil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian. Salah satu fungsi Kepolisian yang memperoleh tuntutan dan pengharapan yang sangat besar dari masyarakat agar lebih meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya adalah fungsi lalu lintas. Seperti yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, disebutkan ”menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya”. 

Merespon hasil Survey yang dilakukan oleh Kompas atau lembaga survey lainnya, yang menempatkan Polri sebagai Lembaga Korup dalam memberikan pelayanan, maka seyogyanya perlu adanya peningkatan kinerja anggota Polri sesuai dengan surat Keputusan Polri No. Pol.: Skep/737/X/2005, tanggal 13 Oktober 2005, dan diperbaharui dengan Perkap No. 7 Tahun 2008, bahwa dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, perlu adanya peningkatan hubungan yang harmonis (kemitraan) yang baik antara Polri dan masyarakat terutama dalam memberikan pelayanan prima sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh Polri akan senantiasa dipantau dan dikoreksi oleh masyarakat agar Polri dapat lebih bersikap profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Kedekatan antara polisi dan masyarakat seperti yang sudah diuraikan diatas merupakan syarat utama dalam membangun paradigma baru Polri, sehingga dengan adanya penerapan strategi Polmas dalam pelayanan STNK diharapkan kehadiran polisi melalui petugas Polmas di tengah-tengah masyarakat dapat diterima dengan baik guna memberdayakan masyarakat itu sendiri sekaligus memecahkan masalah yang timbul di masyarakat secara profesional dan proporsional. 

Namun dalam rangka peningkatan pelayanan STNK pada Subdit Min Regident Ranmor ini, pada kenyataannya menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan di lapangan, seperti : hubungan antara Polri dan masyarakat belum terjalin dengan baik; pemahaman tugas Polmas yang dilaksanakan oleh petugas masih belum optimal; kurangnya tenaga operasional termasuk sarana penunjang. Berbagai persoalan tersebut menyebabkan peningkatan pelayanan STNK melalui penerapan strategi Polmas di bidang Lantas dalam membangun paradigma baru Polri menjadi kurang optimal, oleh karena itu diperlukan konsep strategis oleh pimpinan tingkat menengah Polri (Middle Management) melalui peningkatan service quality di bidang pelayanan STNK oleh jajaran Polda Metro Jaya pada Subdit Min Regident Ranmor sebagai bentuk dari akselerasi strategi Polmas di bidang Lantas dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polantas.

Langkah-langkah Meningkatkan Pelayanan POLMAS di Bidang Lalu Lintas
Polisi menyadari tidak dapat bekerja secara sendirian di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepolisian. Polmas sebagai alternatif gaya pemolisian yang berorientasi pada masyarakat memposisikan diri sebagai mitra kerja yang mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat, mengedepankan fungsi kepolisian sebagai katalisator dan fasilitator yang mampu bekerja sama dengan masyarakat dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di dalamnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang melingkupinya. Upaya tersebut antara lain :

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam menunjang kelancaran proses kerja organisasi, oleh karena itu Subdit Min Regident Ranmor diharapkan mampu menyediakan dan mengelola sumber daya manusia dan menjamin bahwa personil yang ditunjuk berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Guna menciptakan sumberdaya manusia yang mampu melayani dengan baik sesuai dengan tantangan tugas secara efektif, maka dilaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :(1) Memantapkan pemahaman dan pengertian terhadap tugas-tugas Polri sesuai UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan perwujudan penerapan Kode Etik profesi Polri baik dalam tugas maupun kehidupan bermasyarakat kepada personil sehingga dapat lebih memahami makna tugas pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan lebih mengutamakan kepada kepuasan masyarakat. (2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada seksi pelayanan STNK Subdit Min Regident Ranmor Polda Metro Jaya, terutama dalam penguasaan pengetahuan dibidang pelayanan publik dan kegiatan Perpolisian Masyarakat.

(3) Melakukan pembinaan mental (EQ) dengan mengadakan acara-acara keagamaan atau kegiatan rohani secara rutin dan terprogram sehingga dapat meningkatkan kinerja (performance) anggota dalam bertindak dan mengambil keputusan yang tepat, karena dalam memberikan pelayanan anggota langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh sebab itu diperlukan SDM yang mampu menyeimbangkan kemampuan emosional dengan kemampuan intelenjensia. sehingga diharapkan dapat memperkecil terjadinya penyimpangan tugas/ pungli.

(4) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya serta mengalokasi dana untuk pendidikan kejuruan kepada anggota yang berkompeten dan terbaik dalam tugas di lapangan, sehingga dapat memotivasi anggota yang lain untuk dapat lebih memaksimalkan tugas dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. (5) Meningkatkan kemampuan personil dilapangan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pelatihan identifikasi nomor rangka dan nomor mesin bekerjasama atau bermitra dengan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), sehingga dapat lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

(6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan rutin untuk meningkatkan kedisiplinan anggota atau petugas pelaksana dalam menjalankan kewajiban sehari-hari dengan melakukan upaya pembinaan seperti kegiatan apel setiap pagi sebelum pelayanan dimulai. (7) Memberikan reward dan punishment secara tegas tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Reward diberikan sebagai motivasi atas kinerja petugas atau anggota yang berprestasi sesuai bidang tugasnya, baik berupa kesempatan peningkatan jenjang karier atau dalam bentuk pemberian barang. Dan punishment atau sanksi diberikan kepada anggota yang terbukti melanggar aturan yang berlaku berupa peringatan, teguran keras, mutasi, penurunan pangkat dan pemberhentian dengan tidak hormat, semua ini dilakukan sebagai wujud ketegasan Polri untuk menciptakan polisi lalu lintas yang terpuji dan patuh hukum di bidang pelayanan STNK.

Anggaran yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, maka Kasie STNK selaku kuasa pengguna dan penanggung jawab anggaran pada proses kegiatan pelayanan STNK dalam penyusunan perencanaan kebutuhan dan penggunaan anggaran diharapkan dapat menjangkau seluruh kegiatan baik pembinaan maupun operasional pelayanan STNK dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelayanan di bidang Lalu Lintas khususnya dalam memberikan pelayanan STNK kepada masyarakat, tentunya diperlukan langkah-langkah konsepsi peningkatan pemberdayaan sumber daya anggaran. Oleh karena itu langkah-langkah peningkatan di bidang anggaran dapat dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Mengingat tugas yang diemban oleh Polri dalam kegiatan pelayanan STNK cukup besar peranannya, maka diperlukan koordinasi antara Dit Lantas Polri (dibawah kebijakan Kapolri) dengan Menteri Dalam Negeri untuk dapat meningkatkan alokasi dana samsat yang diperuntukkan bagi pihak Kepolisian , hal ini diperlukan untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan STNK, khususnya dalam memperbaiki kualitas SDM yang sering kali menurun dikarenakan kurangnya dukungan anggaran untuk memenuhi kesejahteraan anggota sehingga dapat lebih optimal dalam bekerja tanpa harus melakukan penyimpangan dalam bertugas/ pungli.

2) Dalam rangka meningkatkan mutu dari rencana anggaran yang diperlukan guna pelaksanaan pelayanan STNK , maka diperlukan peningkatan pembinaan pemahaman kepada seluruh personil tentang penyusunan rencana kebutuhan dan penggunaan anggaran, sehingga dengan demikian setiap kegiatan di lapangan dapat didukung oleh anggaran yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

3) Perlu adanya pengawasan dalam menyalurkan anggaran sesuai dengan alokasinya kepada tiap-tiap fungsi atau bagian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penggunaan anggaran baik digunakan untuk meningkatkan sarana prasarana maupun untuk meningkatkan kualitas pelayananan kepada masyarakat yaitu berupa inovasi pelayanan STNK sebagai akselerasi strategi Polmas di bidang Lantas.

4) Menjalin koordinasi dan hubungan baik dengan Pemda dan DPRD untuk dapat mengalokasikan anggaran dalam APBD guna mendukung kegiatan pelayanan STNK, terutama kegiatan yang mendukung akselerasi strategi Polmas di bidang lalu lintas, dengan menerapkan konsep kemitraan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama.

5) Melakukan pendekatan dan kerjasama dengan para pengusaha atau perusahaan swasta agar dapat menjalin kemitraan dengan Polri serta ikut peduli terhadap kegiatan pelayanan Kepolisian dalam rangka mengembangkan inovasi pelayanan STNK sebagai sebagai wujud akselerasi strategi Polmas di bidang Lantas.

Peningkatan Sarana Prasarana guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan STNK kepada masyarakat, tentunya perlu didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang mampu menunjang seluruh kegiatan operasional khususnya dalam rangka akselerasi strategi Polmas di bidang Lantas, untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang sarana prasarana melalui kegiatan sebagai berikut :

Melakukan pengelolaan material logistik dan fasilitas guna mendukung lancarnya pelaksanaan tugas, meliputi pengadaan, pendistribusian / penyaluran, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan. Pengelolaan material logistik dan fasilitas di lingkungan Samsat  sehingga dapat lebih mengoptimalkan pemenuhan sarana prasarana yang selama ini dilakukan secara swadaya. Material logistik dan fasilitas yang harus ada guna menunjang pelaksanaan tugas pelayanan, meliputi : a) Gedung Samsat yang luas dan nyaman.b) Kendaraan Operasional : R2, R4 dan Bus Samling. c) Tempat Parkir dan area Cek phisik kendaraan bermotor yang luas dan memadai.d) Gudang atau tempat penyimpanan arsip/ berkas.e) Loket pendaftaran dan ruang tunggu yang nyaman.f) Fasilitas Umum (toilet, mushola, kantin, photocopy, dan lain-lain).g) Kemudahan akses menuju fasilitas pelayanan STNK.

Artikel Yang Berhubungan

========================================================== ========================================================== # REDAKSI # Diterbitkan Berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan/Pemimpin Redaksi: Atet Hendrawan Sekretaris Perusahaan/Sekretaris Redaksi: Rinawati ,S.Pd Alamat Redaksi: Lembang Kab.Bandung Barat, Gabung menjadi Wartawan e-mail: blogmediator@gmail.com, atethendrawan@yahoo.com Telp.085220145220 DONASI melalui : # bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan No.Rek: 0887 01 026709 537

Jasa Undangan Murah

Teman-Blog

Donasi

bank BRI 0887 Unit Lembang AN; Atet Hendrawan
No.Rek: 0887 01 026709 537

Share It

Jasa Pembuatan Skripsi, Makalah,Majalah Digital Polri, TNI, PNS, Mahasiswa yang berisikan tentang perkap kapolri diantaranya lalu lintas, Polmas atau polisi sipil, kemitraan Polri dan masyarakat, intelejen Polri, manajemen Polri, kemitran preman dan Polri, Logo Partai NasDem
peran polri dalam penanganan konflik, peran polri dalam konflik sosial, peran polri dalam pemberantasan terorisme, peran dpr dalam kedaulatan rakyat, peran dpr dalam sistem pemerintahan indonesia, harapan polri terhadap masyarakat, harapan terhadap polri