24 August 2015

Pelayanan pembuatan KTP KBB Sangat Buruk

Jalurberita.com - Salah satu pelayanan yang sangat diharapkan masyarakat adalah pelayanan pada bidang administrasi KTP di Disdukcapil setempat. Pelayanan yang melibatkan hubungan antara pemberi service dan penerima pelayanan seringkali mengalami hambatan-hambatan. Hal tersebut disebabkan rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas Disdukcapil. Begitu lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan KTP dan ditambah lagi dengan buruknya pelayanan pegawai diinstansi tersebut.

Pelayanan pembuatan KTP Elektronik atau e-KTP  di dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Bandung Barat  sangat buruk. Sejak di himbau oleh pemerintah agar warga mengganti KTP lama dengan KTP Elektronik pedaftarannya selalu saja membuat warga kesal. Seperti yang terjadi hari Senin, 24 Agustus 2015. Pasalnya saat warga sudah meluangkan waktu memenuhi panggilan pencetakan KTP ataupun perekaman pasphoto, tanda tangan, sidik jari dan iris di kantor dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Bandung Barat  antriannya selalu saja bertumpuk dan tidak tertib sehingga menyebabkan kericuhan.

Bahkan banyak warga yang sudah antri sekian lama harus pulang dengan kekecewaan karena tidak mendapatkan pelayanan antri yang di batasi 100 antrian setiap harinya, sedangkan jarak dari Kantor Kabupaten Bandung Barat ada yang sampai 17 KM, seperti dari Kecamatan Gunung Halu, Pongkor ataupun Kecamatan Lembang. 

Menurut Penggiat LSM Kabupaten Bandung Barat Atet Hendrawan yang juga saat itu, ikut antri untuk melakukan pencetakan KTP ia berangkat dari Lembang jam 06.00 Pagi WIB sedangkan kantor buka jam 08.00. ketika datang jam 08.30 wib antrian sudah melebihi kapasitas antri yang di beri jatah 100 antian dalam satu hari, sehingga banyak yang pulang dengan tangan kosong dan penuh kekecewaan.

Ungkap A'hendra " Harusnya semua pelayanan kepada masyarakat dilayani meskipun kuota pelayanan yang dapat dilakukan KBB hanya 100 orang, namun pelayanan administrasi harusnya dilayani jangan sampai masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang telah meluangkan waktu dan tenaga Pulang tanpa sebuah kepastian kapan pelayanan KTP dapat dilaksanakan.

Harusnya semua pelayanan cetak KTP dilayani tanpa dibatasi pada kuota kemampuan cetak KTP, namun pengambilan KTP bisa di undur sesuai dengan kemampuan cetak KTP sehingga masyarakat mendapatkan kepastian kapan KTP dapat diambil bisa satu minggu ataupun satu bulan, jangan sampai masyarakat kembali tanpa sebuat kepastian kapan KTP dapat di cetak, Ungkap atet hendrawan dengan nada kesal.

21 August 2015

Etika Pengawalan Polri

Jalurberita.com - Salah satu bentuk perkembangan
demokrasi dalam transfortasi yang juga di akomodir oleh undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan berupa pengawalan Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut pertimbangan petugas kepolisian atau dikresi yang melekat pada petugas polri maka akan banyak persepsi yang muncul dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut bahkan opini masyarakat cenderung mengatakan bahwa yang mampu menggunakan jasa tersebut adalah orang atau organisasi yang mempunyai kekuatan pinansial (uang).

Dengan akumulasi permasalahan yang terjadi baik kemacetan lalu lintas, belum terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat sesuai harapan Perkap Polmas maka kasus yang terjadi pada konvoi moge merupakan akumulasi dari permasalahan yang terjadi dalam manajemen lalu lintas yang harus segera dicari akar permasalahannya sehingga rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat pada Pasal 134 dan Pasal 135 mengatur tentang kendaraan yang mendapatkan hak utama. Di dalam Pasal 134, disebutkan pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan dengan urutan sebagai berikut:

a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
b. Ambulans yang mengangkut orang sakit
c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
d. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia
e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
f. Iring-iringan pengantar jenazah
g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Di dalam Pasal 135, dipaparkan soal apa saja hak utama yang didapat, yaitu pengawalan petugas kepolisian dan atau penggunaan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.Dari paparan kedua pasal di atas, memang terlihat ada sejumlah kondisi yang membuat pengguna jalan mendapat hak utama. Namun, perlu dijelaskan lebih lanjut soal hak utama bagi konvoi yang tercantum pada Pasal 134 huruf g.

UU 22/2009 ini memberikan penjelasan dan batasan tentang konvoi dan atau kendaraan seperti apa yang berhak mendapat pengawalan. Di dalam rinciannya, tak terdapat konvoi moge menjadi salah satu pengguna jalan yang berhak mendapat hak utama.

Pada bagian penjelasan Pasal 134 huruf g dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk bencana alam. Menurut Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Agus Rianto "Kalau ada rombongan apa pun berpengawal polisi, berarti ada yang diperlukan rombongan itu. Maka, kami mohon pemahaman pengguna jalan, mohon diberi kesempatan untuk didahului," Senin (17/8/2015) siang.

Agus mengatakan, kebijakan tersebut bukan berarti Polri bertindak sewenang-wenang terhadap pengguna jalan lainnya. Agus menegaskan, pengawalan polisi atas aktivitas tertentu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat.

Pengawalan itu, lanjut Agus, juga didukung dengan hak diskresi yang dimiliki personel Polri. Dalam keadaan tertentu, pengawal Polri bisa saja menerobos lampu merah, meminta pengguna jalan lain menepi, dan sebagainya dengan hak tersebut.

"Polri di lapangan memiliki penilaian gimana dia menggunakan hak diskresinya. Tentunya ini demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan yang lain juga," ujar Agus.

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pasal yang mengatur tentang kendaraan yang mendapatkan hak utama, yakni pada pasal 134 dan pasal 135. Pada pasal 134 disebutkan beberapa pengguna jalan yang memperoleh hak untuk didahulukan. Berikut adalah beberapa pengguna jalan yang berhak untuk didahulukan berdasarkan Undang-undang:

Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas,

Ambulans yang mengangkut orang sakit
Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas
Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia
Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
Iring-iringan pengantar jenazah
Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-undang diatas tidak diterangkan secara jelas konvoi jenis apa yang berhak mendapatkan pengawalan dari kepolisian. Lalu, pada pasal 135 juga disebutkan bahwa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas menjadi tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama atau berhak didahulukan.

Berdasarkan peraturan di atas, konvoi dan kendaraan untuk tujuan tertentu memang diizinkan untuk mendapatkan pengawalan. Namun, belum dijelaskan secara jelas untuk tujuan yang seperti apa yang akan mendapatkan pengawalan.

Sepertinya pihak kepolisian juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal ini agar tidak terjadi lagi kejadian seperti yang dialami peserta konvoi moge di Yogyakarta.Mungkin seringkali kita jumpai, kendaraan patroli polisi yang bertugas melakukan pengawalan beserta rombongan kendaraan tertentu yang dikawalnya melintas di jalan raya yang padat. Mobil polisi tersebut (voorrijder), membunyikan sirine untuk meminta pengguna jalan lain memberi jalan terhadap rombongan tersebut. Sebagai orang awam, saya beranggapan bahwa yang dikawalnya tersebut adalah orang penting, yah paling tidak setingkat gubernur atau menteri.

Tetapi terkadang di lain waktu ada hal yang sedikit janggal sekaligus mengherankan, yaitu kendaraan patroli polisi itu dipergunakan untuk mengawal kendaraan yang bukan prioritas utama yang wajib diberikan pengawalan menurut undang-undang yang berlaku, seperti yang kadang saya lihat kendaraan mewah ber-plat hitam. Atau juga pengawalan yang dilakukan oleh orang sipil tetapi dengan menyalakan sirine.

Pengawalan bus oleh polisi Pada dasarnya menggunakan sarana dan prasana jalan untuk keperluan berlalu lintas adalah hak asasi setiap orang. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk diutamakan, kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang ada memberikan peluang bagi orang tertentu atau kendaraan yang digunakan bagi keperluan tertentu mendapatkan prioritas menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Hak utama itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993.

Semua kendaraan tersebut di atas wajib didahulukan dalam berlalu lintas. Kendaraan yang mendapatkan prioritas tersebut, berdasarkan ayat 2 Pasal 65 PP diatas, harus disertai dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain.

Dalam ayat 3 ditegaskan lagi, petugas yang berwenang melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan yang diprioritaskan tersebut.Dalam ayat 4 ditambahkan, perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu-lintas tentang isyarat berhenti tidak diberlakukan kepada kendaraan-kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf “a” sampai dengan “e”.

Siapa pihak yang mempunyai kewenangan melakukan pengawalan terhadap kendaraan atau iring-iringan kendaraan di jalan?

Dalam Pasal 65 ayat 3 PP Nomor 43 Tahun 1993 tercantum kata “melakukan pengamanan”. Esensi dari pengawalan tidak lain memang memberikan pengamanan, baik terhadap kendaraan yang dikawal, maupun pengguna jalan lain yang berada di sekitar kendaraan yang dikawal.Karena menyangkut “pengamanan”, pihak yang paling berwenang adalah POLRI. Karena pengamanan adalah bagian dari tugas pokok Polri.

Dalam Pasal 14 ayat 1 huruf “a” UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan pat roll terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

Masih di ayat yang sama huruf “b” ditambahkan, Polri menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Penyebutan istilah “petugas yang berwenang” dalam ayat 2 dan 3 dalam Pasal 65 PP. Nomor 43 Tahun 1993 di atas, jelas menunjuk kepada petugas kepolisian, karena berdasarkan Undang-Undang hanya polisi mempunyai kewenangan melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pat roll. Tidak ada Undang-Undang lain yang memberikan kewenangan demikian kepada instansi lain di luar kepolisian.

Pengawalan Terhadap Kepala Negara
Bagaimana untuk pengawalan terhadap Kepala Negara, siapakah yang berhak dan wajib melakukan pengawalan?

Khusus bagi Kepala Negara, pengawalan dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres). Dalam Pasal 7 Ayat 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya merupakan salah satu tugas pokok TNI dalam melakukan Operasi Militer selain Perang.

Paspamres, berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, juga bertanggungjawab memberikan pengawalan serupa juga kepada presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden yang menjadi peserta pemilihan umum presiden, terhitung sejak KPU menetapkan secara resmi pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pengawalan terhadap Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres)
Untuk capres dan cawapres ternyata juga berhak mendapatkan pengawalan. Sesuai Pasal 2 Keppres Nomor 31 Tahun 2004, untuk pengawalan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pemilu Presiden dilakukan oleh Polri, terhitung sejak diumumkannya calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara resmi oleh KPU sampai dengan terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Pengawalan terhadap kendaraan atau iring-iringan kendaraan di jalan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan/atau Paspampres mempunyai dasar legalitas yang kuat. Sehingga jika terjadi masalah yang tidak diinginkan dalam pengawalan, petugas pengawal maupun orang yang dikawal mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang. Sebaliknya, tidak ada dasar hukum yang jelas terhadap pengawalan yang dilakukan oleh selain petugas kepolisian. Pengawalan seperti itu jelas merupakan pelanggaran hukum.

Perampasan Sementara Hak Pengguna Jalan Lainnya
Melakukan pengawalan di jalan dengan sendirinya disertai pengenaan kewajiban kepada pengguna jalan lain untuk memberikan prioritas kepada kendaraan yang dikawal. Padahal, menggunakan jalan umum merupakan hak setiap orang. Berarti pada saat berhadapan dengan kendaraan yang dikawal, hak masyarakat menggunakan jalan tersebut “dirampas” untuk sementara.

Misalnya, kendaraan dalam pengawalan dapat terus melaju meski lampu lalu lintas dalam keadaan merah, sementara pengguna jalan lain yang seharusnya berjalan karena lampu lalu lintas di posisi mereka sudah menyala hijau, dipaksa harus berhenti.

Pengaturan oleh PolisiUntuk melakukan pemaksaan kepada masyarakat tersebut diperlukan dasar hukum yang jelas, dan harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai wewenang untuk itu. Kalau tidak, pemaksaan akan menjadi pelanggaran hukum, karena merupakan perampasan hak orang lain secara tidak sah. Sedangkan petugas yang melakukan pemaksaan itu telah melakukan sesuatu yang di luar wilayah kewenangannya. Instansi yang mempunyai dasar hukum untuk melakukan pemaksaan tersebut adalah Polri.

Dalam Pasal 34 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 1993 ditegaskan bahwa dalam keadaan tertentu petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:

a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu
b. memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus
c. mempercepat arus lalu lintas
d. memperlambat arus lalu lintas
e. mengubah arah arus lalu lintas

“Keadaan tertentu” yang dimaksud dalam ayat tersebut bisa dalam berbagai bentuk, termasuk di antaranya “keadaan tertentu yang diakibatkan pengawalan”.

Kriteria Yang Memaksa Terjadinya “Keadaan Tertentu” Lalu bagaimana menentukan kriteria “keadaan tertentu” dalam PP di atas, dan kriteria “sesuai kebutuhan” dalam UU Kepolisian itu sehingga petugas kepolisian bisa melakukan tindakan seperti di atas?

Dalam Pasal 18 UU Kepolisian dikatakan, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

“Bertindak menurut penilaiannya sendiri” itu biasa disebut dengan istilah wewenang Diskresi Kepolisian. Satu-satu-nya instansi yang memiliki kewenangan diskresi berdasarkan Undang-undang hanyalah Polri. Tidak ada satu lembaga pun di negara ini yang mempunyai kewenangan demikian.

Dalam Pasal 34 Ayat 2 PP Nomor 43 Tahun 1993 juga ditekankan, pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas polisi.

Pada ayat 2 dipertegas lagi, perintah yang diberikan oleh petugas polisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib didahulukan daripada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas.

Artinya, jika petugas kepolisian memerintahkan pengguna jalan untuk berhenti, dia harus berhenti walaupun alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu-rambu memerintahkan untuk berjalan.

Penutup
PP. Nomor 43 Tahun 1993 sudah membatasi hanya tujuh jenis penggunaan kendaraan yang boleh diprioritaskan dan mendapat pengawalan di jalan. Di luar itu tidak ada yang berhak, dan apabila melakukannya juga berarti merupakan pelanggaran hukum.

Pengaturan tersebut sesungguhnya sangat mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebab, dari tujuh jenis penggunaan kendaraan itu, lima di antaranya adalah kendaraan yang secara langsung digunakan untuk kepentingan masyarakat, yakni pemadam kebakaran, ambulan, kendaraan yang menolong kecelakaan lalu lintas, kendaraan jenazah, dan kendaraan pawai orang cacat.

Hanya satu yang secara langsung mengutamakan kepentingan pemerintah, yakni kendaraan kepala negara dan tamu negara. Satunya lagi, kendaraan untuk keperluan khusus atau mengangkut barang khusus, bisa menyangkut kepentingan kedua belah pihak.

05 August 2015

Pembentukan kepercayaan Masyarakat

Jalurberita.com - Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sosok Polisi dikenal cukup dekat dengan masyarakat. Tugas dari Polisi adalah mengamankan, menertibkan sekaligus membina dan mengayomi masyarakat, sehingga dengan demikian dalam sikap dan tingkah laku yang terjadi pada masyarakat, Polisi dituntut untuk bisa menangani permasalahan yang timbul secara arif dan bijaksana, sesuai aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Karena dekatnya hubungan Polisi dengan masyarakat, maka setiap sikap, gerak-gerik tingkah laku serta tindakan anggota Polisi sehari-hari selalu bisa terbaca dan dimonitor oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya perbuatan atau sikap yang positif, akan tetapi perbuatan atau sikap anggota Polisi yang negatif pun akan  diketahui oleh masyarakat.


Namun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari justru yang lebih sering terlihat adalah perbuatan atau sikap anggota Polisi yang negatif dalam arti anggota Polisi yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan masyarakat, misalnya dalam menindak masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas, biasanya oknum Polisi menyelesaikannya di tempat saja (damai) dengan menerima sejumlah uang. Perbuatan atau sikap anggota Polisi yang negatif/tidak profesional tersebut tentu pada akhimya akan menimbulkan dampak yang dapat memperburuk kepercayaan masyarakat pada institusi Polri, dalam hal ini Polres Lapung Timur, di mata masyarakat, misalnya masyarakat menjadi tidak puas, komplain, tidak percaya lagi pada Polisi,  antipati, demo bahkan apabila kekesalan masyarakat tersebut sudah mencapai puncaknya, maka masyarakat pun seringkali melakukan perbuatan anarki apalagi  tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga mudah untuk dipengaruhi.

Ditinjau secara psikologis kepercayaan masyarakat bisa terbentuk melalui interaksi yang terus menerus dalam pelaksanaan tugasnya ditengah-tengah masyarakat. Meskipun sama-sama warga negara, antara Polisi dan warga masyarakat terdapat perbedaan peranan. Perbedaan ini mengarahkan pada kategorisasi sosial. Berangkat dari perbedaan ini muncul perbedaan persepsi sosial antara Polisi dan masyarakat dalam memandang suatu persoalan.

Menurut Harold Kelly (1993: 10) bahwa "Pembentukan kepercayaan tidak semudah menempelkan cat pada selembar kertas. Sehingga bila sudah terbentuk maka sulit juga merubahnya". Setidaknya ada tiga kriteria hingga munculnya kepercayaan: yaitu Aspek pertama adalah konsistensi prilaku artinya kepercayaan buruk pada Polisi akan terbentuk bila anggota Polisi terus menerus melakukan tindakan yang tidak profesional, maka masyarakat akan bertindak berang bila melihat kondisi tersebut. Demikian juga kepercayaan baik yang akan terbentuk bila secara konsisten aparat kepolisian berbuat baik pada masyarakat.

Aspek kedua adalah konsensus, maksudnya adalah bagaimana berbagai kalangan di  masyarakat bersama-sama men
ilai perilaku Polisi. Bila makin banyak masyarakat yang menilai baik Polisi maka citra dan kepercayaan masyarakat yang positif terhadap Polisi makin melekat. Aspek ketiga adalah intensitas perilaku Polisi. Dalam hal ini bisa diambil contoh bahwa meskipun hanya dedngan satu kasus atau kejadian buruk seperti bila ada Polisi menganiaya warga masyarakat, maka dengan satu kejadian ini pun akan mengkibatkan citra atau kepercayaan masyarakat yang buruk pada polisi.


Perkembangan Otonomi Daerah dan dampaknya.

Jalurberita.com - Kebijakan otonomi daerah yang menetapkan sistem Pemerintah desentralisasi sesuai dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang diharapkan sebagai langkah koreksi terhadap pelaksanaan sistem Pemerintah yang sentralistik, ternyata belum dapat menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan peran Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) menjadi sangat besar karena sebagian besar urusan yang selama ini ditangani Pemerintah Pusat diserahkan kepada Daerah.

Pada umunya daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dan aturan (Perda, Skep/Kep Gubenur, Bupati, Walikota ), disamping itu daerah juga diberi kewenangan untuk megelola sebagian besar potensi sumber daya alam yang ada diwilayahnya, serta upaya-upaya lain dalam rangka peningkatan PAD nya.      Dalam hal pengelolahan anggaran (APBD dan DAU) Kepala daerah atas persetujuan DPRD dapat menggunakan anggaran daerah yang dialokasikan untuk daerah tersebut, dengan demikian menempatkan peran DPR sebagai Lembaga penentu dalam menetapkan dapat tidaknya kebijakan Kepala Daerah (program-program pembagunan Daerah) dilaksanakan.

Dampak negatip yang timbul dari perkembangan pelaksanaan Otonomi Daerah.Sebagai akibat kondisi yang demikian, telah menimbulkan berbagai dampak antara lain tumpang tindihnya berbagai peraturan khususnya antara pusat dan daerah, munculnya birokrasi pemerintah yang semakin berbelit-belit, maraknya kegiatan restribusi serta maraknya ilegal loging, ilegal mining, ilegal fishing dalam rangka mengeksplorasi sumber daya alam dengan dalih untuk meningkatkan PAD, semakin beragam prosedur-prosedur perizinan, semakin maraknya KKN dilingkungan birokrasi serta semakin lebarnya peluang untuk melakukan korupsi.

Perwujudan pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) belum dapat terwujud secara optimal.      Indikasi hal ini dapat dilihat dari adanya Bupati, Kepala Dinas, Kepala BUMN, anggota DPRD yang terlihat dalam kasus korupsi kualitas pelayanan public belum dapat di wujudkan secara maksimal. Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Polri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2,4 dan 5 UU No. 2 tahun 2002 khususnya yang berkaitan dengan upaya-upaya penegakan Hukum.

Dalam rangka menjamin Kepastian Hukum guna mewujudkan Good Governance dan Clean Government maka menutut Polri selaku aparatur negara yang memiliki konsistensi dan keseriusan serta perubahan mind set dalam menempatkan dirinya sebagai abdinya negara dan abdi masyarakat.  Untuk dapat menjamin Kepastian Hukum dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya maka perlu ditetapkan kebijakan dan implementasi guna mewujudkan Good Governance dan Clean Government dalam rangka otonomi Daerah, Polri harus melaksanakan fungsi dan perannya secara lebih professional, transparan dan akuntabel, netral dari pengurus golongan/ kelompok, tidak diskriminatip dan mampu mewujudkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. 

26 June 2015

Bupati Bandung Barat terlantarkan Pedagang Pasar Lembang

Jalurberita.com - Hampir dua bulan kejadian kebakaran yang menimpa pasar panorama lembang kecamatan lembang kabupaten bandung barat namun proses relokasi pasar sementara, penertiban pasar belum juga dilaksanakan bahkan penelusuran jalurberita.com banyak ditemukan pedagang yang tadinya tidak berjualan menempati lokasi yang harusnya ditempati oleh pedagang yang terkena musibah.

Terkesan para pedagang pasar lembang diterlantarkan karena kehadiran pemerintah tidak ada dalam kondisi kritis tapi ada pada waktu stabil keluh pedagang pasar lembang. keberadaan pemerintah ada pada saat penangihan iuran baik yang dilakukan oleh dinas pasar maupuin yang dialkukan dinas perhubungan pemerintah kabupaten bandung barat.

Dihubungi terpisah ketua DPD Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Armamento Barani Zebua meminta Pemkab segera membuat pasar darurat bagi korban kebakaran Pasar Panorama Lembang. "Pembangunan pasar darurat bagi korban kebakaran perlu dilakukan segera agar kehidupan para pedagang bisa kembali tumbuh," tegasnya.

Dia pun meminta pembangunan pasar darurat itu harus menggunakan anggaran APBD. Para pedagang wajib dibebaskan dari biaya apapun atas dasar kemanusiaan karena mereka telah menjadi korban kebakaran. Apabila pemerintah benar-benar kembali akan membangun Pasar Panorama, sambungnya, dengan tegas dia akan menolak pembangunan apabila menggunakan pihak ketiga atau investor.

"Atas keinginan seluruh korban kebakaran, saya harapkan nantinya pedagang tidak dipungut biaya apapun," tegasnya.

Untuk memastikan supaya pedagang benar-benar menempati tempat yang barunya, Ikappi juga meminta Pemkab dapat mengawasi dan memastikan seluruh korban kebakaran mendapat tempat berdagang di pasar yang telah dibangun, tanpa dipungut biaya sepeser pun. "Agar penempatan pedagang bisa sesuai harapan, DPD Ikappi akan mengawal proses kepindahan pedagang ke lokasi pasar sementara sampai kembali menempati Pasar Panorama Lembang," ujar dia.

Pihaknya juga meminta pemerintah melibatkan pedagang dalam menentukan lokasi pemindahan pasar sementara, sampai dengan pembangunan kembali Pasar Panorama Lembang selesai. "Kami meminta paguyuban dan semua elemen berkoordinasi dengan pedagang terlebih dahulu dan tidak mengambil sikap apapun yang dapat merugikan pedagang seperti menentukan tempat pasar darurat, pasar permanen maupun penentuan tarif dan harga kios," bebernya.

20 June 2015

Optimalisasi Pendidikan Babinkamtibmas

Jalurberita.com - Semangat perubahan Paradigma baru Polri menuntut Polri menerapkan prinsip-prinsip manajemen partisipatoris yang mengharuskan setiap anggota Polri aktif memberikan masukan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Semangat tersebut di kemas dalam sinergitas polisional dengan harapan tercipta kebersamaan antar unsur dan koponen Negara dan masyarakat dalam mengambil langkah mengatasi potensi ngangguan keamanan. Sinergitas polisonal bermakna kebersamaan antar unsur komponen Negara dan masyarakat dalam mengambil langkah mendahuli potensi konflik menjadi ngangguan keamanan dengan menyusun pemecahan masalah sebagai eliminasi potensi gangguan yang mengendap di berbagai permasalahan pada bidang pemerintahan, kehidupan social maupun ekonomi.

Secara umum permasalahan keamanan dan ketertiban bukanlah tanggung jawab polisi saja melainkan seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu dalam rangka menciptakan dan memelihara keamanan Polisi perlu mendapatkan dukungan dan kerja sama dari masyarakat, instansi terkait, Pemerintah Daerah maupun Pusat, institusi-institusi penegak hukum, institusi kemasyarakatan dan sebagainya (Kenney: 1975:33). Namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, berbagai permasalahan yang ada maka Polri terus berusaha melakukan pembenahan dari berbagai sisi dengan konsep paradigma baru polri salah satunya dengan peningkatan sumberdaya manusia polri dengan melakukan pendidikan kepada Babinkamtibmas sebagai kepanjangan polri yang ada di desa-desa. Peningkatan pedidikan sumber daya polri merupakan siklus yang ada dalam intitusi polri dan telah dilaksanakan di seluruh Indonesia berupa penyediaan personil polri, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas.

Optimalisasi Pendidikan Babinkamtibmas  
Pembinaan pendidikan harus dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten agar kualitas anggota makin terasah dan makin professional menghadapi setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Karena itu pelaksanaan pendidikan harus mampu meningkatkan skill personil/ kemampuan, knowledge/ pengetahuan, attitude/sikap. Adapun peningkatan yang diharapkan berupa :

Terpenuhinya semua desa-desa yang ada di Indonesia yang berjumlah 73 ribu desa oleh petugas Babinkamtibmas. Dengan terpenuhinya desa-desa yang ada Indonesia maka keberadaan Polri akan semakin terasa dengan hadirnya personil Polri di tengah-tengah masyarakat.

Peningkatan sumber daya personil Polri melalui pendidikan akan meningkatkan skill personil, khususnya Babinkamtibmas untuk dapat berperan dalam memberikan sosialisasi, baik peraturan-peraturan yang ada maupun peraturan tentang Polmas sehingga sinergitas Polisional dapat terwujud dengan maksimal.

Peningkatan SDM melalui pendidikan yang dilakukan oleh Polri bertujuan untuk meningkatkan Knowledge/pengetahuan yang di miliki oleh personil Polri, khususnya babinkamtibmas sehingga terwujud Polri yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dengan knowledge/pengetahuan yang dimiliki Polri maka pembentukan sinergitas Polisional yang diisi oleh masyarakyat yang peduli akan kamtibmas akan dengan cepat terwujud dan mampu berdampak pada kamtibmas.

Peningkatan SDM melalui pendidikan akan berdampak pada Attitude/sikap personil Polri dalam memberikan pelayanan pada Polri, khususnya babinkamtibmas dalam melakukan sosialisasi tentang Polmas sehingga masyarakat menjadi objek atau pelaku dalam menjaga kamtibmas, dengan sikap atau attitude yang baik maka Personil babinkamtibmas mampu melakukan pengamanan pada masyarakat dan mampu mencari mitra Polisional yang peduli dan mampu melaksanakan kegiatan polisional yang pada giliranya akan berdampak pada terciptanya sinergitas polisional.

Artikel Lain